DPD di Simpang Senayan


KEHADIRAN Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diharapkan dapat memperkuat parlemen guna memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai daerah pemilihannya. Dengan sistem bikameral (dua kamar), bersama DPR, DPD bertanggung jawab merespons aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat sebagai referensi untuk mendesain sebuah kebijakan yang benar-benar menyentuh kehidupan rakyat di daerah. Oktober 2004 lalu, keanggotaan DPD telah terbentuk. Kehadirannya dinilai amat mendesak. DPD diharapkan dapat menjawab masalah pelaksanaan otonomi daerah yang kian kompleks.

Dalam UUD 1945, Pasal 22D (1) disebutkan, DPD dapat mengajukan kepada DPR sebuah RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah. DPD juga dapat mengajukan masukan soal pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Namun, mimpi DPD untuk menjadi Senat layaknya di Amerika Serikat yang memiliki hak veto, masih sebatas mimpi. Sejak menghuni Senayan, DPD gagal memosisikan diri sebagai penyeimbang DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi. Kontribusi DPD masih belum dirasakan signifikan dalam memperjuangkan aspirasi daerah.

Produk UU yang direkomendasikan DPD yang menyangkut kepentingan daerah, sebagian besar yang disalurkan ke DPR agar menjadi referensi UU, tak jelas keputusannya. Pasalnya, semua keputusan menyangkut pembentukan UU, menjadi wewenang DPR. Dan, tidak melanggar aturan, jika pada akhirnya DPR membuang rekomendasi DPD begitu saja ke keranjang sampah. Wajar, jika kemudian muncul pandangan agar DPD dibubarkan saja karena tak berfungsi maksimal.

“Kalau dibiarkan posisi DPD yang kewenangan seperti sekarang ini sangat disayangkan karena terlalu banyak buang biaya, waktu, dan harapan rakyat. Percuma tidak punya kewenangan dalam legislasi,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie saat berbicara dalam dialog kenegaraan bertajuk: Sistem Presidensial Cita Rasa Parlementer, di Gedung DPD, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Jimly mendukung amandemen kelima UUD 1945 diarahkan untuk memperkuat kewenangan DPD dan memperbaiki sistem ketatanegaraan. Amandemen, menurutnya, harus didorong oleh seluruh fraksi di MPR. Ia juga berharap para politisi tidak terjebak pada kepentingan jangka pendek.

“Saya harap para politisi tidak terjebak pada kepentingan jangka pendek,” guru besar hukum tata negara Universitas Indonesia (UI) itu.

Saat ini, DPD kembali memperjuangkan amandemen kelima UUD 1945. Ketua Kelompok DPD di MPR, Bambang Soeroso menyatakan, usulan amandemen kelima konstitusi sudah didukung oleh kalangan akademisi, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.

Menurut dia, amandemen kelima konstitusi menjadi solusi untuk menata kembali sistem ketatanegaraan. Namun, Senator asal Bengkulu itu menyatakan perubahan konstitusi harus melalui proses politik di MPR sehingga butuh dukungan partai politik melalui kadernya di MPR. “Diharapkan kita akan mendapatkan kesepahaman perlunya amandemen konstitusi,” katanya. Sejumlah anggota DPD telah menandatangani usulan perubahan kelima UUD 1945, akhir Oktober lalu.

Ketidakberdayaan DPD karena keterbatasan wewenang seperti diatur dalam UUD 1945 Pasal 22 D. Substansi pasal tersebut hanya memberikan wewenang kepada DPD sebatas mengajukan atau ikut membahas RUU bersama DPR. Tidak ada kewenangan DPD untuk menyetujui atau menolak sebuah RUU. Aturan itu yang kemudian membuat mandul DPD. Mandulnya DPD juga karena DPR tak rela membagi kekuasaan legislasinya kepada DPD. Sejak bayi yang bernama DPD akan lahir, sudah ada gelagat DPR tak merestui. DPD bagai “anak haram” yang tidak direstui kelahirannya oleh DPR karena ada ketakutan eksistensi DPR akan terancam. Saat menyongsong kelahiran DPD, begitu alot perdebatan di DPR seputar pembahasan mengenai peran, fungsi dan wewenang DPD. DPR juga tidak menerima kehadiran DPD karena ketakutan akan pemberlakuan bentuk negara federal seperti yang disuarakan PDIP.

Mayoritas DPR pun memutuskan hanya memberikan wewenang kepada DPD sebatas memberikan pertimbangan seputar persoalan di daerah. Bagi DPD, ketidakrelaan DPR itu menyisakan kendala dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di daerah. Sejumlah aspirasi rakyat di daerah yang diusung DPD hanya masuk ke “keranjang sampah”.

Realitas politik yang dialami DPD adalah sebagai sebuah ironi bagi demokrasi di negeri ini. Keanggotaan DPD yang dipilih langsung oleh rakyat seharusnya punya peran lebih daripada DPR. Sementara anggota DPR periode 2004-2009 yang dipilih lewat mekanisme partai politik, prosesnya selalu diwarnai lobi-lobi politik yang bersifat subyektif, bahkan kental dengan politik uang.

Kini, posisi DPD pun makin dilematis. Pasalnya, anggota DPR juga dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan suara terbanyak sehingga mengukuhkan klaim sebagai wakil rakyat yang diutus di parlemen.

DPD sebenarnya sudah berusaha gencar melobi DPR agar bersedia bersama-sama untuk mengamandemen UUD 1945 agar memperluas peran, fungsi dan wewenangnya. Tidak hanya sebatas merekomendasikan sebuah usulan, namun juga terlibat dalam pengambilan keputusan. Namun, harapan itu pupus setelah DPR menolak usul amandemen tersebut. Tak ada satu pun anggota DPR yang mengamini keinginan DPD tersebut. Sementara untuk mengamandemen UUD, harus diusulkan minimal 1/3 jumlah anggota MPR/DPR. Sementara jumlah anggota DPD tidak sampai 1/3 dari keseluruhan anggota MPR/DPR.

Sudah pula dibentuk Tim 25, yang terdiri dari 11 orang DPD dan 14 orang dari DPR untuk membicarakan pola kerja sama guna menghindari duplikasi tugas dan tanggung jawab. Namun, pembahasan tak juga mencair karena DPR beralasan sibuk. Hingga kini, konflik kepentingan antar kedua institusi negara itu pun terus berlanjut sehingga menghambat kerja sama dalam melaksanakan fungsi legislasi.

M Yamin Panca Setia/Friederich Batari

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s