Ketika Aparat Menebar Ketakutan

Kekerasan di Bima, Nusa Tenggara Barat yang menewaskan dua warga sipil yaitu Syaiful dan Arif Rachman akibat ditembak aparat kepolisian saat memblokade Pelabuhan Sape, menambah rangkaian kasus kekerasan yang dilakukan aparat keamanan di tahun 2011 ini.

Dari autopsi yang dilakukan tim medis Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) Nusa Tenggara Barat, keduanya mengalami luka tembak dan patah tulang femur (paha). Tak hanya itu, kekerasan di Bima itu juga memakan korban luka tembak antara lain Awaludin dan Sahabudin. Awaludin menderita luka tembak (vulnus scilopetorum) pada tulang paha kanan, sedangkan Sahabuddin menderita luka tembak pada paha kiri. Ketua tim pencari fakta dan investigasi, Dwi Sudarsono mengungkap korban mengaku ditembak aparat kepolisian saat sedang berada di kerumuman massa yang memblokade Pelabuhan Sape.

Aksi “koboi” yang dilakukan polisi terjadi pada 24 Desember 2011 sekitar pukul 07.00 Wita, ketika Aparat Polres Bima yang didukung Satuan Brigade Mobil (Brimob) Polda NTB, membubarkan paksa aksi unjuk rasa ribuan warga disertai blokade ruas jalan menuju Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, NTB, yang telah berlangsung sejak 19 Desember 2011. Polisi memberondong pengunjuk rasa dengan timah panas, hingga menyebabkan jatuhnya korban.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution, Senin (26/12) mengklaim, sejak pelaksanaan unjuk rasa hari pertama pada 19 Desember 2011, Polri sudah berupaya dialog dan bertindak persuasif. Upaya mediasi dengan pemerintah daerah juga sudah coba dilakukan. Kapolda Brigjen Pol Arif Wachyunadi juga sudah turun tangan membujuk warga agar mengakhiri unjuk rasa. Tapi massa menolaknya. “Mereka blokade jembatan yang merupakan kepentingan orang banyak,” kata Saud. Karena pemblokadean dan pendudukan Pelabuhan Sape, polisi berdalih, terpaksa melakukan tindakan represif karena distribusi sembako dan angkutan orang terutama arus mudik liburan terganggu karena warga melarang kapal dari Labuhan Bajo sandar di Pelabuhan Sape.

“Kami tidak melarang unjuk rasa, silakan tapi di pemda, DPR, atau di tempat lain tapi jangan di tempat fasilitas umum,” ujarnya. Apalagi yang dipermasalahkan warga adalah izin eksplorasi yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat. “Jadi belum izin eksploitasi, masyarakat pemikirannya terlalu jauh,” kata Saud.

Namun, apa pun alasannya, tidak dibenarkan aparat melakukan penembakan terhadap warga. Dewan Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Usman Hamid menilai, aksi brutal polisi terhadap warga menunjukan jika polisi lebih berpihak terhadap pemilik modal. “Bukan kepada rakyat,” tuturnya.

Dia menegaskan, tak ada satu pun kaidah hukum maupun protap kepolisian yang bisa membenarkan tindakan brutal aparat keamanan dalam pembubaran warga di Bima itu. “Kita harus menuntut tanggung jawab dari negara dengan menyelesaikan akar masalah. Menyerukan kepada semua kalangan di Bima dan wilayah mana pun untuk terus menggugat legitimasi kebijakan-kebijakan yang salah, yang merusak alam, yang mengeruk kekayaan alam hanya untuk keuntungan segelintir orang,” ucapnya.

Laku brutal aparat terhadap warga bukan sekadar terjadi di Bima. Beberapa hari sebelumnya, kekerasan yang meletup di tambang emas PT Freeport Indonesia juga diduga didalangi aparat keamanan. Aparat keamanan rupanya menjadi centeng yang mengamankan aset perusahaan dari aksi para pekerja Freeport yang menuntut keadilan.

Lantaran mendapatkan jatah “uang saku” Rp1,250 juta, aparat lebih memilih berpihak kepada perusahaan dan paling terdepan mengamankan aset milik perusahaan Amerika Serikat itu. Ada dugaan, upaya Freeport memanfaatkan aparat keamanan untuk menjadikan “centeng” menghadapi aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para karyawan Freeport.

Dari penelusuran Kontras ditemukan, jika aparat keamanan tidak netral dalam menangani konflik antara karyawan dengan perusahaan itu. Kontras menemukan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan Kapolda Papua Bikman L Tobing dan Kapolres Timika Denny Siregar kepada pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport Indonesia. Kekerasan itu berupa ancaman pembunuhan dan makian terhadap Sudiro.

Bahkan, ada aparat yang melancarkan stigmanisasi makar terhadap para pekerja yang melakukan mogok kerja. Padahal, karyawan dan SPSI menuntut hak kesejahteraan. Aksi juga dilakukan secara damai oleh karyawan, terbukti tidak ada satu pun massa yang melempar benda keras ke arah polisi. Sementara aparat melayangkan penembakan ke arah massa. Kontras menduga, Petrus Ayamiseba yang menjadi korban penembakan menjadi target utama karena merupakan salah satu pemimpin karyawan. Berdasarkan catatan Kontras, aksi penembakan meningkat selama karyawan mogok.

Sejak Juli 2009 hingga November 2011, telah terjadi 26 kali penembakan di area Freeport, dengan korban jiwa 16 orang. Korban tewas antara lain dua orang polisi, sebelas karyawan dan tiga masyarakat sipil. Sementara korban luka terdiri dari dua anggota TNI, sebelas polisi dan tiga puluh karyawan. Kasus penembakan makin intensif saat buruh Freeport melakukan mogok. Tercatat ada 11 kali peristiwa penembakan. Sejak 10 Oktober 2011 itu sudah sembilan orang tewas (tujuh karyawan PT FI dan dua penambang tradisional). Termasuk penembakan terhadap ribuan karyawan dan masyarakat adat di Terminal Gorong-gorong pada 10 Oktober 2011 dan mengakibatkan dua orang meninggal. Khusus Korban Luka, di tahun 2011 sebanyak 18 orang yang teridiri korban dari TNI (dua orang), polisi (empat orang orang), dan karyawan Freeport.

Anehnya, selain tidak ada satu pun yang terungkap, motif penembakan dilakukan secara misterius. Padahal aparat TNI dan Polri telah diterjunkan untuk melakukan pengamanan. “Pelaku tidak ada yang berhasil ditangkap atau dilumpuhkan, padahal tercatat setidaknya ada beberapa kali anggota TNI dan Polri terlibat baku tembak dan melakukan pengejaran terhadap pelaku,” ujar Haris.

Kasus kekerasan yang melibatkan aparat keamanan membuktikan jika Polri belum berubahnya mindset dan culture set anggota Polri yang sebenarnya telah menjadi komitmen insitusi Polri. Meskipun Polri telah menerapkan Perkap No. 8/2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian, namun masih terjadi penyalahgunaan Perkap di lapangan, termasuk masih seringnya menggunakan kekerasan dan pembiaran tindakan kekerasan oleh anggota Polri. Fakta kekerasan yang dilakukan oknum aparat keamanan membuktikan jika prinsip dan standar HAM belum diaktualisasikan dalam dalam sikap, perilaku dan tindakan anggota Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. n

M Yamin Panca Setia/Suriyanto/Oscar Ferri

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s