Berakar dari Sengketa Agraria

WARGA Mesuji, Tulang Bawang, Lampung, tengah cemas oleh ramainya pemberitaan bertajuk “pembantaian” yang menewaskan 30 orang di kampung halamannya. Informasi yang diberitakan secara besar-besaran itu membuat membuat mereka takut, seakan-akan kampungnya menjadi sarang kekerasan.
“Tidak benar ada pembantaian yang menewaskan 30 warga di Mesuji,” ujar Agus Harahap, tokoh masyarakat Mesuji. Namun, dia mengakui ada konflik sengketa lahan di Mesuji dengan PT Barat Selatan Makmur Invesindo (BSMI) dan di kawasan PT Silva Inhutani. “Setahu saya hanya ada dua orang tewas dalam bentrokan antara aparat keamanan dan warga terkait sengketa lahan,” katanya.
Pernyataan senada juga diutarakan Tim Advokasi Masyarakat Sumatera Selatan dan Lampung yang dikomandoi Dedy Mawardi. Menurut dia, tidak benar ada 30 korban tewas akibat kasus konflik lahan di Desa Sungai Sodong, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan dan di Kabupaten Mesuji, Lampung.
“Pembunuhan memang ada, tapi kami merasa tidak ada 30 orang yang mati di sana,” kata Dedy di Kantor Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Senin lalu. Dedy menghadap Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dipimpin Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana, untuk mengklarifikasi informasi tentang pembantaian di Mesuji. Menurut Dedy, selama dirinya mendampingi kasus sengketa lahan sejak tahun 1996, memang ada yang warga yang dibunuh. “Memang di sana ada pelanggaran HAM,” katanya.
Kabar adanya pembantaian 30 warga di Mesuji itu dihembuskan Saurip Kadi, Mayjen Purnawirawan TNI. Dia memimpin rombongan Lembaga Adat Megoupak menghadap Komisi III DPR melaporkan dugaan pembantaian terhadap 30 petani di Mesuji Lampung. Laporannya disertai foto dan video pembantaian yang diklaim dilakukan Pamswakarsa yang dibekingi perusahaan sawit asal Malaysia PT Silva Inhutani. Namun, dari pengkajian TGPF, rekaman video pembantaian puluhan warga di Mesuji, Lampung itu ternyata tidak di ambil di Mesuji melainkan di Pattani, Thailand.
Hal itu juga dilansir kantor berita CBSNews, 16 Desember 2011 lalu. Para pelaku pembantaian dalam video yang terlihat memakai celana loreng, bersenjata laras api, dan mengenakan penutup muka. Dalam adegan video itu, digabungkan dengan pembunuhan sadis di Sodong, Ogan Komering Ilir. CBS meyakini bahwa itu terjadi di Thailand Selatan karena berdasarkan bahasa dan dialek yang digunakan, yaitu Melayu Pattani. Dalam video itu, para pelaku sengaja menunjukkan aksi membunuh sambil meneriakkan “Islamiyah Fathoni Darussalam”, lalu muncul kata-kata “Merdeka”.
Saat dikonfirmasi, Saurip bersikukuh soal keaslian video sadis yang berdurasi 7:17 menit itu. Dia siap bertanggungjawab terkait keaslian video itu. “Saya, Saurip berani bertanggungjawab. Jadi jangan jadi jenderal kalau nggak berani bertanggungjawab,‘ katanya Senin lalu. Ia juga membentuk tim investigasi untuk mengecek kebenaran peristiwa tersebut. Karenanya, dia membantah video tersebut merupakan penggalan dengan peristiwa pembantaian oleh kelompok separatis di Thailand Selatan.
“Siapa yang bilang dari Thailand. Saya konfirmasi (kepada pembuat video), saya sudah yakin, salaman bahwa bener dia yang bikin,‘ ujarnya. Namun, Saurip enggan mengungkap si perekam video.
Terlepas soal kontroversi rekaman video yang menghebohkan itu, konflik di Mesuji harus menjadi perhatian serius pemerintah. Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Strategi Kebijakan (Pussbik) Lampung, Aryanto Yusuf menilai, kasus Mesuji menjadi bukti keteledoran pemerintah dalam menuntaskan sengketa agraria.
Pihaknya pernah melakukan penelitian sengketa tanah di Lampung. Menurut dia, konflik lahan antara warga dengan perusahaan di Mesuji sudah lama terjadi. “Konflik itu muncul dan berkembang terus sampai sekarang. Sering kali terjadi konflik karena penyelesainnya tidak tuntas,‘ katanya. Di era Orde Baru, warga telah melakukan perlawanan. Namun, warga tak berdaya lantaran tindakan represif aparat keamanan yang membela perusahaan. Perlawanan kembali dilakukan warga di tahun tahun 2000.
Akar masalahnya, kata Aryanto, karena warga merasa tanah ulayat mereka dirampas PT Silva Inhutani milik investor asal Malaysia setelah mendapat konsensesi hutan tanaman industri (HTI). Menurut Aryanto, masalah tersebut sebenarnya dapat selesai jika perusahaan menjadikan warga sebagai mitra plasma. “Jadi yang nanam tetap masyarakat, tetapi hasilnya dijual ke perusahaan. Cuma perusahaan tidak mau seperti itu dan merasa sudah dapat konsesi lahan,‘ katanya.
Dari catatan Pussbik, akar konflik yang melibatkan masyarakat dengan PT Silva dapat ditelusuri semenjak tahun 2000. Ketika itu, warga Desa Mukti Karya bentrok dengan perusahaan. Kala itu, Suroto, kepala desa Mukti Karya mengusulkan tukar guling tanah ulayat seluas 800 hektar di pinggir hutan taman nasional BB Lambar dengan tanah negara yang dikelola PT Silva Inhutani di seberang desa dengan alasan keamanan dan perluasan desa.
Usulan tersebut disetujui Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan surat bernomor 2723/KWL-6/2000 dan Bupati Tulang Bawang dengan surat bernomor 590/10.6/014/A/2000. Berbekal dua surat izin itu, warga kemudian melakukan pengukuran tanah seluas 800 hektar di kawasan hutan register 45 Sungai Buaya.
Pengukuran tersebut membuat perusahaan sebagai pemilik izin HTI keberatan. Perusahaan berupaya mencegah warga untuk melakukan pengukuran. Bahkan, berupaya meningkatkan status pengelolaan dari HTI menjadi hak guna usaha (HGU). Upaya perusahaan menghalangi warga menuai kemarahan warga. Sekitar 2.000 warga pun menebang HTI milik perusahaan di Register 45 Sungai Buaya. Keinginan untuk menjadikan register 45 sebagai pemukiman karena warga ingin menghilangkan tindak kejahatan yang sering terjadi di kawasan tersebut.
Untuk mencari jalan keluar terhadap persoalan itu, warga yang diwakili Kades Suroto bersama tokoh masyarakat Simpang Pematang Agus Harahap dan Abdul Karim dari DPRD Kabupaten Tulang Bawang telah menghadap Menteri Kehutanan, M Prakoso. Menteri kemudian mengeluarkan SK yang menyatakan pembebasan lahan seluas 800 hektar, walaupun keputusan itu tetap tidak diindahkan PT Silva Inhutani. Untuk menghalau perlawanan warga, perusahaan lalu membentuk PAM Swakarsa yang seringkali bentrok dengan warga.
Aryanto menilai, pemerintah harus tegas dengan perusahaan itu. Selama ini, kata dia, keberadaan PT Silva Inhutani tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Keberadaannya pun tidak membawa kesejahteraan warga, justru memunculkan konflik. ‘Kalau warga sekitar tidak sejahtera, buat apa investasi masuk. Cabut saja izinnya karena perusahaan tidak memberikan kontribusi apapaun, bahkan menciptakan konflik,‘ tegasnya.
Anggota Komisi IIII DPR dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat juga menilai ada kejanggalan dalam perizinan lahan di Mesuji. Dia merasa janggal izin pengelolaan dari pemerintah kepada PT Silva Inhutani di Register 45. Pada tahun 1998, kawasan itu milik pemerintah. Selanjutnya, pemerintah memberikan izin kepada PT. Silva Inhutani untuk mengelola HTI. Namun pada 2002, pemerintah mencabut izin itu. Tapi, di tahun 2004, pemerintah kembali memberikan izin pengelolaan kepada perusahaan itu, bahkan mengizinkan perusahaan menambah luas tanah yang mereka kelola menjadi menjadi 42.760 hektar. Sementara kejanggalan perizinan pengelolaan lahan pada PT. Barat Selatan Makmur Investasi terkait izin mengelola HTI di lahan seluas 10.000 hektar.
Dalam SK Menteri Kehutanan dinyatakan bahwa 7.000 hektar tanah yang dikelola PT. BSMI hendak dijadikan plasma untuk masyarakat. Namun, tidak juga dilakukan sehingga masyarakat marah.

M. Yamin Panca Setia/Roswita/Oscar Ferry

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s