Proteksi Kolega lewat Interpelasi

HUJAN kritik tak menyurutkan langkah DPR mendorong interpelasi moratorium remisi narapidana korupsi. Mereka tak menghiraukan tudingan publik jika interpelasi yang tengah “digoreng” di Senayan dianggap sebagai jurus politisi Senayan menyelamatkan koleganya yang tengah dibui lantaran korupsi.

“Kami tidak mendukung, bukan untuk kepentingan itu (membela kolega),” ujar anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Trimedya Panjaitan, di Jakarta, Minggu lalu.

Menurut Trimedya, kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang memperketat remisi melabrak UU Sistem Kemasyaratkan, melanggar hak asasi manusia (HAM) dan asas keadilan. “Napi juga manusia, punya hak asasi manusia juga dong,” kata mantan pengacara itu.

Manuver Politisi Senayan menghalau kebijakan pengetatan remisi kepada para koruptor lewat interpelasi didorong dua politisi Partai Golkar yaitu Azis Syamsuddin dan Bambang Soesatyo. Interpelasi itu pun disambut anggota DPR lainnya. Anggota DPR yang menandatangani usulan interpelasi kabarnya menembus lebih dari 100 orang.

Dari seluruh fraksi di DPR, hanya Fraksi Partai Demokrat yang menolak interpelasi. Sementara fraksi lain, setuju mendorong interpelasi untuk menanyakan dasar hukum kebijakan Kementerian Hukum dan HAM tersebut. Desakan DPR yang menghalau kebijakan pengetatan remisi itu dianggap sejumlah aktivis antikorupsi sebagai cara menyelamatkan koleganya yang dibui lantaran korupsi.

Mereka menganggap, alasan DPR mengada-ada jika kebijakan pengetatan remisi terhadap narapidana koruptor yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM bertentangan dengan HAM dan telah dilakukan tanpa dasar hukum, karena hanya via telepon, sehingga Dirjen menerbitkan edaran pada semua kalapas agar menunda pembebasan bersyarat terhadap narapidana tertentu. Para aktivis antikorupsi mencium motif jika interpelasi sebatas menyelamatkan kolega politisi yang dibui lantaran korupsi.

Salah satu “korban” kebijakan tersebut adalah Paskah Suzeta, kader partai Golkar yang terjerat kasus suap Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Bekas Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I itu divonis satu tahun empat bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena terbukti menerima suap dalam kasus pemilihan Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia, 2004 lalu.

Karena kebijakan pengetatan remisi narapidana korupsi, Paskah tak jadi bebas pada 31 Oktober lalu. Sejumlah politisi Partai Golkar pun berang. Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar, Priyo Budi Santoso pernah menyesalkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin yang membatalkan pembebasan Paskah tersebut. Dia mengingatkan Amir Syamsudin untuk tidak memangkas orang-orang tertentu saja.

Sikap anggota DPR yang mendukung interpelasi pengetatan remisi berseberangan dengan rasa keadilan masyarakat. Sebelumnya, publik mengecam keras kebijakan Kementerian Hukum dan HAM saat dipimpin Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar yang “mengobral” remisi kepada para narapidana korupsi. Sebanyak 235 koruptor menikmati remisi saat menjelang hari raya Idul Fitri.

Remisi juga dinikmati para terpidana korupsi saat perayaan hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus lalu. Sebanyak 21 koruptor langsung bebas setelah mendapat remisi. Pihak Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM tidak menyebutkan nama-nama koruptor yang menikmati remisi.

Namun, di antara nama-nama koruptor yang mendapatkan remisi, antara lain mantan jaksa Urip Tri Gunawan, politisi Antony Zeidra Abidin, dan mantan Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo. Urip Tri Gunawan, narapidana kasus suap BLBI dan Widjanarko Puspoyo masing-masing mendapat remisi empat bulan. Sedangkan narapidana kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Antony Zeidra Abidin mendapat remisi lima bulan dan 10 hari. Selama tahun 2010 tercatat 341 terpidana korupsi mendapatkan remisi. Sebelas di antaranya langsung bebas. Sementara koruptor yang mendapat pembebasan bersyarat sejak tahun 2007 hingga awal Desember 2011, mencapai 1.767 koruptor.

Ketentuan mengenai remisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara dan Syarat Pelaksanaan Hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Ketentuan itu menegaskan, remisi merupakan hak terpidana.

Namun, remisi dianggap sejumlah kalangan tidak tepat diberikan kepada para koruptor karena meringankan hukuman terpidana korupsi yang begitu akut di negara ini.

Apalagi, sering kali koruptor mendapatkan perlakukan istimewa lainnya selama di penjara seperti kasus ratu Suap Artalyta Suryani yang membangun istana di penjara. Dan tak sedikit pula terdakwa korupsi yang divonis bebas oleh pengadilan.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai, dukungan interpelasi terhadap kebijakan pengetatan korupsi memperkuat kesan DPR pro-koruptor pada publik. Hal itu makin membuktikan jika DPR dipersepsikan publik sebagai lembaga negara yang korup. Selama empat tahun berturut-turut, berdasarkan survei Transparency International (TI), bahwa DPR dan Partai Politik merupakan lembaga yag menduduki empat besar terkorup di Indonesia.
Kebijakan pengetatan remisi, meskipun belum sempurna seharusnya didukung dengan tujuan meningkatkan efektivitas penghukuman dan pemberian efek jera terhadap koruptor. Koalisi menganggap, dalih politisi Senayan yang menyatakan pengetatan remisi tidak punya dasar hukum, tidak benar.

Pasalnya, jika mengacu pada PP No 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan disebutkan pada bagian Penjelasan Umum bahwa pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat perlu disesuaikan dengan rasa keadilan masyarakat.

Meski demikian, di Pasal 36 ayat (6), Pasal 42A ayat (4), Pasal 43 ayat (5) di PP No 28 Tahun 2006 menyatakan, pemberian hak narapidana tidak serta-merta dapat diberikan ketika sudah memenuhi syarat-syarat formalitas seperti “berkelakuan baik” dan menjalani masa hukuman tertentu. Tetap saja, ada kewajiban bagi pihak Kementerian Hukum dan HAM untuk mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Nah, tentang indikator mengenai keadilan masyarakat itu yang kerap dipersoalkan para penentang remisi karena tidak jelas ukurannya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Tama Langkun yang mewakili Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan, pihaknya berada di posisi mendukung pengetatan remisi untuk koruptor. “Kami mendukung pengetatan remisi bagi koruptor,” kata peneliti ICW Tama S Langkun Minggu lalu. Menurut dia, remisi hanya menguntungkan para koruptor. “Karena itu kami menyesalkan sikap DPR yang seolah-olah kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi,” katanya.

Bila perlu, Tama menambahkan, remisi untuk koruptor dihapus. “Kalau bisa dicabut. Itu positif.” Menurut dia, remisi untuk koruptor akan sangat positif jika diberikan kepada para whistle blower (peniup peluit) yang diharapkan dapat membongkar kasus korupsi. Ya, sungguh jauh dari rasa keadilan masyarakat jika koruptor yang mengarong uang rakyat diganjar vonis ringan dan mendapatkan kemewahan dalam penghukuman. Sementara terpidana pencuri ayam, harus babak belur, sebelum dijebloskan ke penjara.

M Yamin Panca Setia/ Dini Hariyanti

http://www.jurnas.com/halaman/6/2011-12-21/193032

Foto: Vivanews.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s