Manuver Politisi via Interpelasi


WAKIL Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana hanya bisa diam sambil mendengar celotehan Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsuddin yang menyudutkannya. Saat Denny memegang mikrofon untuk menanggapi, Azis melarangnya.

“Saya tidak izinkan saudara bicara dalam forum ini. Yang kami undang adalah Menteri Hukum dan HAM. Kalau anda keberatan, silakan keluar dari forum ini,” sergah politisi dari Partai Golkar itu. Azis juga melarang Denny yang menyorot tajam dirinya. “Jangan lihat-lihat. Ini contempt of parliament. Ada aturan!”

Anggota Komisi III DPR dari Partai Demokrat Ruhut Sitompul langsung mengintrupsi. “Tolong sebentar. Kita sama-sama equal, sesama anggota DPR,” kata Poltak, sapaan Ruhut kepada Azis. Tetapi, Azis tidak ingin omongannya disetop.

Suasana rapat kerja antara Komisi III DPR dengan Kementerian Hukum dan HAM yang digelar Rabu pekan lalu itu berlangsung panas.

Sejumlah anggota Komisi Hukum DPR menggugat kebijakan moratorium remisi yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kepada narapidana korupsi dan teroris. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin diberondong sejumlah pertanyaan.

Argumentasi yang dilontarkan politisi Senayan pun macam-macam. Ada yang menganggap kebijakan itu diskriminatif terhadap narapidana yang beragama Kristen dan Katholik yang harusnya bisa merayakan Natal tahun ini. Ada lagi yang mempertanyakan dalih Kemenkum yang menilai, moratorium remisi terhadap para koruptor dan teroris diberlakukan demi memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Para politisi Senayan juga menggugat soal mekanisme pemberlakuan remisi yang hanya via telepon kepada pelaksana tugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sebelum surat resmi dari Kementerian Hukum dan HAM diterima petugas lapas.

Mereka menganggap ada masalah soal penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan tanggal 31 Oktober mengenai pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana narkoba, terorisme, dan korupsi. Surat edaran itu untuk membatalkan SK Menteri Hukum dan HAM tanggal 23 Oktober yang berisi pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap 102 narapidana. Baru pada tanggal 16 November, Amir Syamsuddin menerbitkan SK mengenai pengetatan remisi.

Anggota DPR pun tak hanya memperagakan arogansinya dihadapan Amir, Denny dan sejumlah pejabat Kemenkumham. Tapi, dengan kekuasaannya, mereka berencana menggunakan jalur politik lewat interpelasi untuk menaklukan kebijakan moratorium koruptor.

Azis bersama rekannya dari Golkar, Bambang Soesatyo dan politisi partai lainnya menggalang dukungan untuk mendorong interpelasi, menolak kebijakan remisi koruptor. Hingga Minggu lalu, Azis mengklaim, jumlah anggota DPR yang menandatangani usulan interpelasi menembus 100 orang. Rencananya, pekan depan usulan interpelasi itu diajukan kepada pimpinan DPR.

Sejumlah kalangan menganggap manuver yang dilakukan beberapa politisi Senayan itu menunjukan mereka mendukung para koruptor. Ketua Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menduga interpelasi digelontorkan karena ada politisi partai politik tertentu yang batal bebas.

“Saya curiga bukan kebijakan yang ditolak, tapi karena teman yang semestinya mendapat remisi tidak jadi keluar (penjara),” kata Sebastian.

Karena ada pengetatan remisi bagi koruptor tersebut, politisi Golkar Paskah Suzeta urung bebas dari terali besi. Hal tersebut yang kemudian dijadikan alasan oleh anggota DPR untuk menolak pengetatan remisi koruptor. Mereka seolah-olah mempermasalahkan kebijakan besar. “Padahal tidak senang karena temannya tidak bebas,” ujar Sebastian.

Denny tak gentar menghadapi interpelasi itu. Dia menegaskan, penerapan pengetatan remisi kepada para koruptor sudah sesuai UU Permasyarakatan dan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006. “Kebijakan tersebut sesuai UU dan secara sosiologis didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia,” katanya saat di Semarang, Sabtu lalu. “Dasarnya adalah Undang-undang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang telah diubah dengan PP No 28/2006,” katanya di Semarang, Sabtu.

Mantan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) itu justru mempertanyakan mengapa yang dipermasalahkan anggota DPR hanya pengetatan pemberian remisi bagi koruptor saja. Ia mengatakan kebijakan pengetatan pemberian remisi ini berlaku bagi terpidana kasus terorisme dan narkoba, tidak hanya pada korupsi. “Kalau yang diributkan hanya pengetatan pemberian remisi pada koruptor saja itu berarti kita mengistimewakan koruptor,” ujarnya.

Amir Syamsuddin juga menegaskan kementeriannya tetap akan memberlakukan kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap terpidana kasus korupsi.

“Kalau dibilang kebijakan tersebut melanggar undang-undang yang ada, harus diuji dulu dong dalam forum (Pengadilan Tata Usaha Negara) yang sah,” kata Amir di Jakarta, Senin lalu.

Pengamat Politik Universitas Indonesia, Iberamsjah menilai interpelasi yang disuarakan politisi merupakan bukti mereka tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.

“Partai politik yang anti-korupsi itu kalau perlu bukan hanya membatasi pemberian remisi, tapi mengusulkan penambahan hukuman bagi para koruptor karena hukuman bagi para koruptor masih sangat ringan,” ujar Iberamsjah di Jakarta, Senin lalu.

Dia juga menuding interpelasi penolakan pengetatn remisi adalah upaya untuk membodohi rakyat. Alasan-alasan DPR yang menganggap interlepasi demi menegakkan aturan hukum, sulit diterima akal sehat masyarakat yang ingin hukuman yang berat bagi para koruptor.”Rakyat tidak akan mendukung interpelasi moratorium pemberian remisi,” tegasnya.

Dia menambahkan portai politik dan politisi yang tidak korup harusnya menggulirkan amandemen UU Tipikor terutama pasal yang mengatur sanksi bagi para koruptor untuk memberikan hukuman minimal 10 tahun sampai hukuman mati.

Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Padang, Saldi Isra mendukung langkah Kementerian Hukum dan HAM yang mengeluarkan kebijakan pengetatan syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat.

Dia juga mengingatkan, sesuai Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, langkah interpelasi tidak tepat. Sebab, apa yang dilakukan Menkumham sepenuhnya merupakan hal yang diinginkan masyarakat.

“Ini kan berkaitan dengan efek jera. Kalau dibuat polling, pasti banyak masyarakat yang mendukung,” kata Saldi.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD juga sebelum menyatakan mendukung remisi koruptor. Menurut dia, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8, Tahun 2006, pasal 43, ayat 5, moratorium remisi kepada para koruptor tidak melanggar hukum. “Saya secara pribadi setuju ada kebijakan moratorium. Karena rasa keadilan masyarakat, tidak dapat diukur oleh UU.”

Mahfud menyebut para penggalang interpelasi terhadap moratorium remisi dan bebas bersyarat bagi narapidana korupsi adalah mereka yang prokoruptor. Harusnya, kata Mahfud, para koruptor dihukum berat, bukan hanya masuk neraka di akhirat, melainkan juga di dunia. “Koruptor itu jangan diberi hati,” kata Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) itu.

M. Yamin Panca Setia/Rhama Deny/Arjuna Al Ichsan/ Musdalifah Fachri/Suriyanto

http://www.jurnas.com/halaman/6/2011-12-14/192266

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s