Menepis Kendali Politisi


KEMENANGAN mutlak Abraham Samad dalam pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat pemungutan suara yang digelar di Komisi III DPR menuai tanda tanya. Sangat mustahil jika politisi Senayan kompak memilih Abraham sebagai orang nomor satu di komisi antikorupsi hanya karena alasan Abraham berjanji akan menggasak kasus korupsi kakap.
Abraham yang mengantongi dukungan mayoritas anggota DPR memang merupakan sosok yang memiliki semangat menumpas para koruptor. Rekam jejak doktor ilmu hukum jebolan Universitas Hasanuddin itu dalam memerangi kasus korupsi pun tak diragukan. Namun, sejumlah kalangan mencurigai motif DPR yang ramai-ramai memilih Abraham.
Jum’at lalu, Abraham meraup dukungan 43 suara dari 56 anggota Komisi III DPR untuk menjadi ketua komisi antikorupsi. Dia menggusur Ketua KPK Busyro Muqoddas yang hanya mengantongi lima suara, aktivis antikorupsi Bambang Widjojanto (empat suara), jaksa senior Zulkarnaen (tiga suara) dan mantan anggota Komisi Kepolisian, Adnan Pandu Praja yang hanya mengantongi satu suara saja. Kemenangan mutlak itu menuai curiga. Sejumlah kalangan khawatir Abraham menjadi poin politisi Senayan untuk menunggangi KPK.
“Abraham kelihatannya akan dikendalikan oleh DPR. Itu yang kita lihat,” ujar Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi. Dia menduga ada motif politik yang dilakukan politisi Senayan saat memilih Abraham. “DPR lebih mencari orang-orang yang bisa diajak kompromi. Dampaknya, ada konflik di dalam, akan tebang pilih, dengan pola model berbeda,” katanya.
Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyayangkan Komisi Hukum yang tidak memilih Yunus Husein, mantan Ketua PPATK. Padahal, kata aktivis ICW Tama S Langkung, Yunus jelas jejak rekamnya dan tidak punya masalah terkait dengan integritasnya. Selain itu, ICW juga menyesalkan Komisi Hukum yang memilih Zulkarnaen. Jaksa Zulkarnaen pernah tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaannya selama menjadi jaksa.
Pengamat politik Charta Politika, Yunarto Wijaya juga menilai DPR memilih jalan aman dalam pemilihan Ketua KPK. DPR tidak berani mengambil resiko dengan mendukung Bambang Widjajanto sebagai Ketua KPK. Pasalnya, Bambang terkenal dengan sikap tanpa kompromi dalam memberantas korupsi. Sementara di sisi lain, sudah banyak kolega anggota DPR yang dijebloskan KPK lantaran korupsi.
“Jalan aman yang dipilih DPR itu dapat dilihat dari dipilihnya Abraham Samad sebagai Ketua KPK yang baru,” kata Yunarto Wijaya di Jakarta, Minggu lalu.
Menurut Yunarto, Abraham Samad adalah sosok pemimpin KPK yang bersih dan menguasai hukum serta punya pengalaman meskipun tidak berada pada level nasional.
Namun, dia tetap menjagokan Bambang. Karena itu, tidak terpilihnya Bambang Widjojanto sebagai Ketua KPK, memunculkan pesimisme publik terhadap “kesangaran” KPK dalam memberantas koruptor.
Anggota Panitia Seleksi Pansel Calon Pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas, tak meragukan kompetensi Abraham. “Tapi dari jam terbang dan pengalaman masih kurang,” katanya di Jakarta, Jumat lalu.

Erry menyesalkan jika Komisi III DPR tidak mempertimbangkan rekomendasi Panel agar merekrut komisioner KPK berdasarkan rangking yang telah ditetapkan. “Saya kecewa Komisi III DPR tidak memperhatikan usul pansel. Mungkin pertimbangan mereka karena Abraham masih muda dan kritis, ya.. itu sah-sah saja,” kata dia seraya menerima keputusan DPR, sebagai hasil proses politik.

Sebelumnya tak pernah mengenal Abraham apalagi berdialog dengannya. Sehingga tak bisa menilai bagaimana pribadi Abraham sebenarnya. Tetapi, Erry yakin integritas Samad dapat dipercaya usai membaca selintas berkas-berkas mengenai pria berusia 44 tahun itu.

“Pertimbangan DPR memilih dia mungkin karena terpesona dengan janjinya menyelesaikan kasus Century dalam waktu setahun atau ia akan mengundurkan diri,” ujar Erry. Ia menyambut baik janji Abraham menuntaskan kasus kakap. “Tapi sampai sekarang belum pernah terdengar terungkap kasus di atas Rp40 miliar,” katanya.

Jika Abraham ingin membawa KPK lebih bertaji dalam menangani kasus-kasus menyangkut pencucian uang berarti lembaga itu harus lebih kuat dalam melakukan supervisi dan koordinasi. “Pekerjaan rumah KPK adalah aset recovery, kemudian mengejar kasus dengan UU Pencucian Uang, tentu dua hal itu bisa jadi pertimbangan untuknya (Abraham),” kata Erry.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie juga menilai janggal terpilihnya Abraham sebagai Ketua KPK. “Seperti tidak ada pertandingan,” kata Jimly di Jakarta, Sabtu lalu. “Kalau terlalu telak angkanya itu berarti ada negoisasi. Negoisasi berarti diduga ada apa-apa itu.” Namun, melihat rekam jejak Abraham, Jimly tetap optimis. “Apalagi kepemimpinan KPK kan kolektif, Insya Allah ada perbaikan,” katanya.
Kekhawatiran sejumlah kalangan jika Abraham bakal dibawah kendali politisi Senayan, cukup beralasan. Pasalnya, seleksi pimpinan KPK lewat jalur politik, rawan dengan kompromi. Belajar dari pengalaman terpilihnya Antasari Azhar sebagai Ketua KPK periode 2007-2011, sejak awal, sejumlah aktivis antikorupsi menaruh curiga jika Antasari akan menjadi tunggangan pihak-pihak tertentu.
Kecurigaan itu terbukti saat KPK “letoy” menangani kasus aliran dana BI yang dihembuskan Agus Condro Prayitno, mantan anggota DPR Komisi IX dari Fraksi PDIP. Di bawah kendali Antasari, KPK seakan tak punya taring, lambat melakukan eksekusi. Kala itu, Antasari berkali-kali menyatakan KPK tidak dapat mengungkap kasus tersebut. Padahal, pengakuan dan bukti yang disampaikan Agus Condro begitu menohok keterlibatan sejumlah anggota DPR. Yunus Husein yang kala itu menjabat Kepala PPATK pun menuding KPK tengah “masuk angin” sehingga lambat mempercepat penuntasan kasus aliran dana BI ke sejumlah politisi.
Menjawab kekhawatiran itu, Abraham menegaskan dirinya akan mengabaikan segala intervensi dari pihak manapun yang dapat menghambat KPK dalam mengungkap kasus besar. Semua kasus korupsi berskala besar, kata dia, akan menjadi skala prioritas untuk mempercepat proses hukumnya. Abraham pun menyatakan, dirinya siap mundur jika tak berhasil menuntaskan kasus korupsi kakap dalam waktu satu tahun.
Abraham boleh saja mengumbar semangat untuk menjinakan liarnya koruptor di negara ini. Namun, tak mudah baginya bersama komisioner lainnya dalam menghadapi para koruptor. Apalagi, di tengah pusaran politik yang korup di negara ini.
*****
KETERPILIHAN Abraham menjadi Ketua KPK memang mengejutkan publik. Sebab, sampai hari terakhir uji kelayakan dan kepatutan Kamis pekan lalu, sinyal-sinyal politik di Komisi Hukum DPR belum mengarah ke pengacara dari Makassar, Sulawesi Selatan itu.
Bahkan sejak awal pemilihan pada Senin dua pekan lalu, Abraham sempat dipersoalkan oleh Ketua Komis Hukum Benny Kabur Harman karena tetap menandatangani surat kuasa formulir Laporan Kekayaan dan Harta Pejabat Negara (LKHPN) yang dalam surat ini masih dicantumkan nama Taufiqurahman Ruki dan pimpinan KPK periode pertama. Gara-gara ini, uji kelayakan dan kepatutan ditunda sampai sepekan.
Politisi Partai Hanura Sarifuddin Sudding, yang juga berasal dari Sulawesi Selatan, adalah orang yang menyodorkan nama Abraham Samad kepada perwakilan enam partai di Komisi hukum. Mereka adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi Hanura, Fraksi PPP, dan Fraksi Gerindra.
Menurut anggota Komisi Hukum DPR itu, Abraham dipilih karena ia mempunyai jejak rekam yang baik selama menjadi pengacara dan aktivis anti korupsi di Sulawesi Selatan. Sudding sudah mengenal sosok ini sejak 1980-an dan Abraham dikenal sangat perhatian dengan pemberantasan korupsi. Di Makassar, ia menggagas lembaga swadaya masyarakat Anti Corruption Committe (ACC). Di luar urusan isu antikorupsi, Abraham juga dikenal dekat dengan kelompok radikan di Sulawesi Selatan dan ia mengakui hal ini saat uji kepatutan dan kelayakan kemarin.
Abraham Samad dalam uji kepatutan dan kelayakan memang membuat sejumlah politisi di Komisi Hukum merasa memperoleh ketegasan. Abraham mengatakan jika dalam setahun tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus besar yang sedang ditangani oleh KPK ia akan mundur. “Kalau tidak selesai, ya sudahlah, saya pulang saja ke Makassar,” katanya.
Menurutnya, kasus-kasus besar yang ditangani KPK dan membetot perhatian publik diantaranya kasus Bank Century, kasus cek pelawat Nunun Nurbaeti, dan suap Wisma Atlet. Untuk kasus Bank Century, ia juga akan memastikan siap menyatakan tidak ada korupsi jika memang tidak ditemukan bukti korupsi dalam penjaminan Rp6,7 triliun untuk Bank Century.
Jika ditelususi lebih jeli pemilihan Abraham ini sebenarnya bisa diduga. Politisi PDI Perjuangan Trimedia Panjaitan dua pekan sebelum pemilihan sudah mengatakan partainya akan memilih calon pimpinan KPK yang independen dan berani dan bisa mengusut beberapa kasus korupsi yang besar, diantaranya Bank Century, travel cek kasus Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, mafia pajak, dan Wisma Atlet.
“Kalau mereka bisa dan berani mengusut itu pasti kita pilih,” katanya. Ia misalnya, mengkritik penanganan kasus Wisma Atlet. “Jangan hanya sampai ke Muhammad Nazarudin.”
Menurut Trimedia Panjaitan, Abraham adalah orang daerah yang belum terkontaminasi oleh pusat kekuasaan dan hiruk pikuk aktor penegakan hukum di Jakarta. Padahal, partainya sudah mensyaratkan pemimpin dan ketua KPK harus independen.
Politsi Partai Keadilan Sejahtera Nasir Djamil mengatakan Abraham memperoleh dukungan multak karena ia masih berusia muda dan dianggap tega dan berani. Dia mempunyai komitmen menuntaskan kasus korupsi dalam satu satun pertama. “Kalau gagal dia berani turun,” katanya.
Menurut Trimedia Panjaitan, enam fraksi sepakat tak memilih Yunus dan Aryanto Sutadi serta Zulkarnaen. Ketiganya dijagokan oleh Partai Demokrat. Enam fraksi ini mempunyai 35 suara dari total 54 anggota.
Enam fraksi itu adalah PDIP, Golkar, PKS, PPP, Garindra, dan Hanura. Meski ada tambahan suara dari PKB dan PAN, kelompok enam fraksi ini menganggapnya hanya bonus. Enam fraksi saat rapat paripurna yang membahas hak angket kasus Bank Century pada 2010 adalah pendukung opsi C yang merekomendasikan kasus Bank Century diusut secara hukum. Sementara Demokrat, PKB, dan PAN saat itu memilih opsi A yang berpendapat tidak ada pelanggaran hukum dalam kasus Bank Century.
Hasil voting ini membuat Partai Demokrat kecewa. Jago yang digadang-gadang Demokrat, Yunus Husein justru tidak terpilih sebagai pimpinan KPK. Menurut Benny Kabur Harman, politisi Partai Demokrat, Sekretarian Gabungan gagal menyatukan suara dalam pemilihan pimpinan KPK dan ketua KPK. Ia mengatakan Sekretariat Gabungan tidak cukup efektif dalam menyatukan suara dalam pemilihan pimpinan JPK.
“Kecewa jelas ya. Politik ya begitu,” katanya. Selain gagal mengusung Yunus Husein, calon ketua KPK yang dijagokan Demokrat, Busyro Muqaddas dan Bambang Widjojanto juga kalah. Demokrat yang mempunyai 14 anggota di Komis Hukum tidak berhasil mendorong Yunus Husein sebagai pimpinan KPK.
Di tengah kepercayaan masyarakat yang cenderung menurun, pimpinan KPK yang baru mempunyai tugas berat. Selain memulihkan citra KPK yang tercoreng karena dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK, vonis bebas kasus korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah, penindakan KPK terhadap korupsi berskala kecil juga menuai kritik. “Mestinya KPK menangani kasus korupsi yang kerugian negaranya minimal Rp1 miliar,” kata politisi Politisi PDI Perjuangan Trimedia Panjaitan.
Ia berpendapat kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK mestinya kasus-kasus yang besar. Untuk kasus-kasus korupsi dibawah Rp1 miliar lebih baik diserahkan kepada Polri dan Kejaksaan. “Kan ada wewenang KPK untuk supervisi terhadap penegak hukum,” katanya. KPK juga harus menuntaskan banyaknya terdakwa korupsi yang diajukan oleh jaksa KPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korusi di Bandung, Lampung, Surabaya, Semarang, dan kota lainnya, divonis bebas oleh pengadilan.
Korupsi dalam Pusaran Politisi
Bank Century
Sejumlah politisi di DPR yang tergabung dalam opsi C mendesak pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus Bank Century. Sementara KPK menyatakan hasil penyidikan belum menemukan bukti untuk menyatakan kasus itu pidana korupsi dana talangan senilai Rp6,7 triliun. Sementara DPR menganggap hasil audit forensik BPK sudah cukup bagi KPK untuk menindaklanjuti perkara ini. Hasil audit itu mengungkapkan adanya sembilan temuan dugaan pelanggaran hukum dan 469.067 transaksi tak wajar di Bank Century.
Sementara itu, DPR telah menemukan lebih kurang 60 pelanggaran pada saat proses merger, pengucuran Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP), hingga penetapan status Bank Century yang perlu di-bail out. DPR juga menilai Wakil Presiden Boediono dan mantan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Saat itu, Boediono masih menjadi Gubernur BI, sementara Sri Mulyani menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Sementara KPK mengacu pada aspek yuridis dan alat bukti yang sah. Bukan karena desakan politik.
Aliran dana BI
KPK mengaku kesulitan dalam mengejar buronan kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Nunun Nurbaeti. KPK mencium ada pihak yang ingin merintangi penyidikan kasus Nunun. “Ada orang-orang yang tidak menginginkan proses penyidikan ini berhasil. Kepentingannya apa saya nggak tahu,” ujar Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah, beberapa waktu lalu.
Sebelumnya Ketua KPK Busyro Muqoddas menyatakan bahwa Nunun di luar negeri dilindungi oleh kekuatan besar, sehingga KPK belum bisa menghadirkan tersangka suap cek pelawat itu.

Nunun telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memberikan cek pelawat kepada sejumlah anggota Komisi Keuangan DPR periode 1999 – 2004. Cek itu diberikan terkait dengan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia yang dimenangkan Miranda Swaray Goeltom. Kasus ini menyeret banyak politisi.
Sebelumnya, kasus aliran dana BI yang dihembuskan Agus Condro Prayitno itu sempat tak jelas penanganannya saat Antasari Azhar menjadi Ketua KPK. Sementara Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan 400 lembar cek perjalanan (traveler cheque) ke anggota Komisi IX Bidang Perbankan DPR periode 1999-2004. Cek itu dikeluarkan saat proses pemilihan Deputi Senior BI Miranda Goeltom. Terdapat 41 nama anggota DPR yang telah mencairkan cek tersebut.
Antasari dan pimpinan KPK lainnya dituding berusaha melindungi politisi dari partai tertentu yang telah memberikan dukungan politik kepadanya saat pencalonan sebagai Ketua KPK.
Wisma Atlet
Mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang dililit kasus proyek Wisma Atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Sumatera Selatan pernah menuding semua pemimpin Banggar DPR telah menikmati suap. Nazaruddin menyebut uang sebanyak Rp8 miliar dibagi-bagikan ke semua pimpinan Banggar. Dia juga menuding koleganya di Partai Demokrat yaitu Mirwan Amir, Angelina Sondakh serta politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) I Wayan Koster sebagai penghubung yang membagi-bagikan uang haram itu. Hingga saat ini, kasus itu masih didalami KPK.

Dugaan Korupsi di Banggar DPR
Anggota Banggar dari Partai Amanat Nasional (PAN), Wa Ode Nurhayati pernah mengungkap kejanggalan Banggar dalam menentukan pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) 2011 yang nilainya mencapai Rp7,7 triliun. Dalam rapat tersebut diputuskan kerangka, rambu-rambu, dan kriteria kabupaten dan kota yang boleh dan tidak boleh memperoleh dana DPID. Saat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK 07/2011 terbit pada Februari 2011, ada sekitar 120 kabupaten dan kota yang tidak mendapat alokasi DPID 2011.
Padahal, rapat Banggar DPR sudah menetapkan ada 120 daerah yang mendapat kucuran dana. Tiba-tiba 120 daerah yang seharusnya mendapat anggaran malah dikeluarkan dari daftar. Nurhayati menganggap keputusan itu janggal karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Meski total dari DPID sebesar Rp7,7 triliun tersebut tidak mengalami perubahan, tetapi perubahan tersebut sangat mengecewakan bagi daerah yang haknya dihilangkan.
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan, menilai dana DPID dan DPPID yang ditetapkan Banggar menjadi bancakan para bandit anggaran. Untuk proyek infrastruktur di 189 daerah, ada dana triple budget yang bersumber dari DPID, DPPID dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Realisasi proyek DPPID menyebar di beberapa bidang pendidikan (Rp6,31 triliun), dengan rincian antara lain: infrastruktur pendidikan (Rp613 miliar), infrastruktur kawasan transmigrasi (Rp500 miliar) dan infrastruktur lainnya (Rp5,2 triliun). Dia mendesak KPK mendalami masalah tersebut karena kemungkinan akan ditemukan praktik penyimpangan anggaran.
Mafia Pajak
Kasus mafia pajak dengan terdakwa Gayus Halomoan Tambunan hingga kini belum jelas perkembangannya. Dalam beberapa kali persidangan, Gayus mengaku menerima suap dari tiga perusahaan Grup Bakrie yaitu PT Bumi Resources, PT Kaltim Prima Coal (KPC), dan PT Arutmin. Dari KPC, Gayus menerima US$500 ribu. Sedangkan dari Bumi US$500 ribu dan US$2 juta gabungan dari Arutmin dan Kaltim Prima. Duit dari Kaltim Prima terkait dengan pengurusan surat ketetapan pajak tahun 2001-2004, dari Bumi terkait dengan banding Bumi untuk pajak pada 2005. Sedangkan dari KPC dan Arutmin untuk keberatan pajak pada 2005 dan 2006. Meski kemudian, Gayus tiba-tiba mencabut pengakuannya tersebut. Usai divonis tujuh tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, (19/1) lalu, Gayus justru menuding Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum telah memanfaatkannya untuk kepentingan politik.

M. Yamin Panca Setia/Ahmad Nurhasim/ Dini Hariyanti/Andhika Tirta Saputra

http://www.jurnas.com/halaman/5/2011-12-07/191464

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s