Penyambung Lidah Minoritas


SOEKARNO seakan kehilangan cara menyatukan perbedaan pandangan masing-masing peserta sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia), 11 Juli 1945 di Jakarta. Namun, baginya tak mungkin perbedaan pandangan itu terus terjadi, sementara bangsa ini harus segera memiliki ‘konstitusi negara‘ untuk meraih legitimasi kemerdekaan Indonesia yang sudah di depan mata.

“Saya minta dengan rasa menangis, rasa menangis! supaya saudara-saudara menjalankan offer (tawaran) ini kepada tanah air dan bangsa kita,” himbau Soekarno di hadapan peserta sidang (Ashari, 1997).

“Saya harap, Paduka Tuan yang mulia, lekas mendapat kebulatan dan persetujuan yang sebulat-bulatnya,” imbuhnya. Perbedaan ideologis yang begitu tajam menjadi alasan bagi Soekarno agar para tokoh bangsa mengabaikan kepentingan kelompoknya masing-masing agar mencapai paripurna dalam membahas dasar negara. Dalam forum tersebut, dua kelompok antara lain kelompok Islam berseteru dengan kelompok non Islam bersama tokoh kebangsaan dalam merekonstruksikan konstitusi negara.

Adalah Johannes Latuharhary yang menggugat ‘tujuh kata‘ yang disuarakan tokoh dari perwakilan kelompok Islam dalam pembahasan Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal dasar negara. Latuharhary bersama tokoh non muslim lainnya seperti Johannes Leimena, AA Maramis, dan sejumlah tokoh kebangsaan lainnya keberatan dengan tujuh kata yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” disepakati sebagai salah satu dasar negara.

“Akibatnya sangat besar sekali, umpamanya terhadap agama lain,‘ kata Latuharhary dalam forum tersebut. “Oleh sebab itu, baiknya kita mencari modus lain yang tidak membawa akibat yang bisa mengacaukan rakyat.”

Argumentasi Latuharhary itu berupaya menerobos pandangan-pandangan tokoh Islam yang mewakili suara mayoritas, yang ingin Islam menjadi dasar negara. Mereka menolak argumentasi Latuharhary itu. Agus Salim, tokoh Islam menyatakan, wajib bagi umat Islam menjalankan syariat, biarpun Indonesia tidak merdeka, biarpun tidak ada dasar hukumnya di Indonesia. “Itu adalah suatu hak umat Islam yang dipegang.”

Wahid Hasyim, tokoh Islam dari kelompok Nahdatul Ulama pun menyakinkan agar kelompok non muslim tak perlu khawatir dengan bunyi tujuh kata itu. Dia bahkan sebaliknya menganggap jika masih ada yang kurang puas karena seakan-akan terlalu tajam, maka ada pula yang berpikir sebaliknya.

Meski demikian, beberapa tokoh Islam dari golongan kebangsaan mengamini argumentasi Latuharhary. Djajadiningrat, salah satu tokoh Islam dari golongan kebangsaan menilai, kalimat tersebut bisa menimbulkan fanatisme karena seolah-olah memaksa orang-orang Islam menjalankan syariat Islam (Aritonang, 2005).

Sementara Wonsonegoro mengusulkan jika kalimat di belakang sila Ketuhanan itu tidak dihapus, maka perlu ditambah dengan bunyi, “Dan bagi pemeluk agama-agama lain dengan jalan menurut agamanya masing-masing.”

Karena tak juga menemukan titik temu, Soekarno seperti dikutip Husnaini-Hidayat (2002), lalu menimpali, “Saya ulangi lagi bahwa ini satu kompromistis untuk menyudahi kesulitan antara kita bersama. Tuan-tuan, saya kira kalimat (yang menyatakan) dengan didasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, sudah diterima oleh panitia ini.”

Latuharhary tak mau melunak. Dia mengharap agar ketentuan mengenai tujuh kata itu hanya berlaku sementara waktu. “Tidak boleh diadakan benih-benih atau kemungkinan yang dapat diartikan dalam rupa-rupa macam-macam,” terangnya.

Keberadaan tujuh kata itu memang sifatnya sementara. Namun, dalam perkembangannya, justru tujuh kata itu lenyap dalam konstitusi negara yang kemudian memicu ketegangan politik. Kasman Singodimejo, salah politisi Islam, di hadapan anggota Majelis Konstituante, 2 Desember 1957, menggugat kembali dasar negara usulan BPUPKI yang disahkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 yang mencoret tujuh kata dalam Piagam Jakarta.

Lembaran sejarah pun dibukanya kembali perihal perdebatan sengit pembentukan dasar negara hingga melahirkan tujuh kata itu. Kasman masih ingat tentang perjuangan tokoh politik Islam yang juga menjabat Ketua Umum Pusat Pimpinan Muhammadiyah yaitu Ki Bagus Hadikusumo yang gigih memperjuangkan tujuh kata itu. Soekarno dan Muhammad Hatta tak mampu menaklukan sikap Hadikusumo dalam urusan ideologi.

Kelompok Islam kala itu memang sempat melunak demi menjaga stabilitas sosial dalam upaya mempertahankan kemerdekaan yang baru diraih Indonesia dan menghindari perpecahan bangsa. Golongan Islam mengalah sejenak guna mengakhiri perdebatan ideologis yang menguras energi bangsa.

Namun, kelompok Islam kembali menyuarakan aspirasinya lantaran terdapat pasal dalam draf UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam waktu enam bulan, akan digelar kembali rapat pembahasan draf UUD 1945 secara lebih komprehensif. Namun, pembahasan itu tak berlanjut yang kemudian memunculkan perlawanan kelompok Islam. Karena pembahasan soal konstitusi negara tak lagi pernah dilaksanakan, kekuasaan rezim Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno dihantui konflik laten yang kemudian berubah menjadi konflik manifest yang diperlihatkan dalam aksi pemberontakan kelompok Islam seperti Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera.

Tergusurnya tujuh kata dalam konstitusi negara itu tidak terlepas dari suara lantang yang diutarakan Latuharhary. Dia ingin Indonesia tidak hanya menampilkan corak Islam sebagai agama mayoritas, namun juga menampilkan identitas agama lain. penyambung lidah kaum minoritas itu pun memiliki sikap nasionalisme yang kuat. Dia tak hanya menentang dominasi kepentingan Islam saja, namun lelaki kelahiran Ulath, Saparua, Maluku Tengah, Maluku, 6 Juli 1900itu tak sungkan membela rakyat dengan latar belakang apapun yang dizhalimi pemerintah kolonial Belanda. Setelah lulus dari Universitas Leiden, Latuharhary mengabdikan dirinya sebagai pengacara. Dia juga pernah menjadi Ketua Pengadilan di Kraksaan. Bahkan, Latuharhary bersama Johanes Leimena turut andil menaklukan pemberontakan yang dilakukan aktivis Republik Maluku Selatan (RMS).

Dialah yang menyakinkan rakyat Ambon untuk tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dia pernah menggelar konferensi di Yogyakarta, pada Februari 1946, untuk menyatukan badan-badan pergerakan masyarakat Maluku ke dalam sebuah organisasi bernama Pemuda Indonesia Maluku (PIM). Latuharhary juga terlibat dalam pendirian Sarekat Ambon bersama Leimena. Organisasi itu bertujuan untuk memupuk nasionalisme masyarakat Ambon terhadap Indonesia.

M. Yamin Panca Setia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s