Uang Receh Untuk Freeport

KESIBUKAN para aktivis Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) beberapa hari ini makin bertambah. Pasalnya, bersama buruh PT Freeport Indonesia dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, mereka akan mengumpulkan koin (uang receh) sebagai bentuk solidaritas karyawan PT Freeport Indonesia yang hingga kini tuntutan kenaikan gajinya tak juga dipenuhi manajemen perusahaan milik Amerika Serikat itu.

“Kami ingin menunjukan kalau masyarakat justru peduli, ketika perusahaan dan pemerintah tak peduli,” kata Koordinator KontraS, Haris Azhar, di Jakarta, Jumat lalu. Para aktivis mengais koin dari kampus-kampus hingga ke jalan raya. Penggalangan koin yang dilakukan sejak 25 November dan berakhir hingga 15 Desember 2011 itu merupakan kritikan terhadap Freeport dan pemerintah yang hingga kini tak juga menuntaskan tuntutan keadilan pekerja Freeport. Setelah sebelumnya, tanggal 15 September 2011 lalu, ribuan karyawan Freeport melakukan aksi mogok kerja.

Mereka menuntut perusahaan menaikan upah sebesar US$17,5 per jam. Aksi itu tidak hanya berdampak pada kerugian Freeport hingga US$20 juta per hari. Namun, pemerintah juga kehilangan rata-rata US$8 juta per hari dari anggaran dividen, royalti, dan pajak yang dibayarkan Freeport ke kas negara.

Aksi yang kemudian berujung pada bentrokan antara pekerja dan aparat itu adalah puncak dari mandeknya pembicaraan kontrak kerja antara karyawan dengan perusahaan. Pertemuan tanggal 26 Agustus lalu gagal mencapai kesepakatan.

Tuntutan kenaikan upah yang disuarakan para buruh Freeport cukup rasional. Pasalnya, keuntungan yang diraup Freeport sangat besar. Dalam sehari, perusahaan itu bisa mendapatkan untung Rp114 miliar atau sekitar Rp70 triliun dalam setahun.

Buruh Freeport pun berhak mendapatkan gaji yang tinggi karena resiko bekerja di area pertambangan emas dan perak terbesar di dunia itu sangat tinggi. Mereka bekerja di atas ketinggian 4.200 meter, berkabut, curah hujan tinggi, suhu dingin yang sangat ekstrem, bahaya keracunan untuk menghasilkan emas, tembaga, perak dan tambang lainnya setiap harinya. Belum lagi resiko tertimbun di kawasan tambang.

Jika yang mencengangkan, gaji karyawan Freeport Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan gaji karyawan Freeport lain di dunia. Misalnya, sejak tahun 2010 gaji pekerja tambang di Amerika Utara mencapai rata-rata US$66,432 per jam. Sedangkan buruh Freeport Indonesia hanya US$4,421-7,356 perjam. Apalagi, jika membandingkan gaji para bos Freeport. Pimpinan perusahaan misalnya, menerima lebih dari Rp87,5 miliar rupiah perbulan. Sementara President Director menerima sekitar Rp15,1 miliar perbulan.

Upaya pemerintah untuk memecahkan masalah tuntutan para karyawan pun tak jelas hasilnya. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar hanya mendesak agar PT Freeport Indonesia segera menyelesaikan permasalahan tuntutan para pekerjanya. “Saya berharap ada titik temu. Harus secepatnya lah itu segera diselesaikan,” ujar Muhaimin, di Jakarta, Jum’at lalu.

Meski demikian, Cak Imin, sapaan Muhaimin mengatakan, berdasarkan laporan terakhir yang diterima, saat ini perundingan kedua belah pihak masih berjalan alot. Kedua belah pihak masih bertahan dengan tuntutan dan argumentasinya masing-masing. “Jadi, pokoknya segera deh, antara pemerintah, pengusaha, dan karyawan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), kita harap harus segera dicari titik temunya itu,” ujar Muhaimin yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebelumnya, perundingan informal secara bipatrit antara manajemen dan Serikat Pekerja PT Freeport telah digelar 15 November lalu. Perundingan itu difasilitasi Kemenakertrans dan Kementerian ESDM yang berkoordinasi dengan Bupati Mimika. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga mengirim ahli pengupahan ke PT Freeport Indonesia untuk membantu memberikan masukan soal perselisihan tentang upah.

Sementara Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka menegaskan, selain masalah pengupahan, Freeport juga melanggar pasal 144 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait perekrutan pekerja baru ketika pekerja lama tengah melakukan aksi mogok di Papua. Menurutnya, hal itu tidak boleh dilakukan oleh manajemen. Freeport juga dianggap melanggar Pasal 145 UU Ketenagakerjaan karena kabarnya perusahaan tidak memberikan gaji yang merupakan hak pekerja.

Misterius

Selain menyangkut keadilan para pekerjaan, sejumlah kalangan prihatin dengan kondisi keamanan di kawasan Freeport. Berdasarkan catatan KontraS, aksi penembakan meningkat selama karyawan mogok. “Korbannya petugas keamanan dan karyawan,” kata Haris Azhar. Dalam dua bulan terakhir, sedikitnya terjadi 13 penembakan. Sejak Juli 2009 hingga November 2011, telah terjadi 26 kali penembakan di areal Freeport, dengan korban jiwa 16 orang.

Korban tewas antara lain dua orang polisi, sebelas karyawan dan tiga masyarakat sipil. Sementara korban luka terdiri dari dua anggota TNI, sebelas polisi dan tiga puluh karyawan.

Kasus penembakan makin intensif saat buruh Freeport melakukan mogok. Tercatat ada 11 kali peristiwa penembakan. Sejak 10 Oktober 2011 itu ada 9 orang tewas (7 karyawan PT FI dan 2 penambang tradisional). Termasuk penembakan terhadap ribuan karyawan dan masyarakat adat di Terminal Gorong-gorong pada 10 Oktober 2011 dan mengakibatkan 2 orang meninggal. Khusus Korban Luka, ddi tahun 2011 sebanyak 18 orang yang teridiri korban dari TNI (2 orang), Polisi (4 orang orang), dan karyawan Freeport.

Anehnya, selain tidak ada satu pun yang terungkap, motif penembakan dilakukan secara misterius. Padahal aparat TNI dan Polri telah diterjunkan untuk melakukan pengamanan. “Pelaku tidak ada yang berhasil ditangkap atau dilumpuhkan, padahal tercatat setidaknya ada beberapa kali anggota TNI dan Polri terlibat baku tembak dan melakukan pengejaran terhadap pelaku,” ujar Haris.

Kontras mempertanyakan kinerja aparat keamanan yang ditempatkan di sekitar areal kerja Freeport. “Keberadaan mereka tidak signifikan mengamankan karyawan, masyarakat sipil dan bahkan cenderung mengorbankan (diri sendiri) prajurit Polri dan TNI. Kami mempertanyakan upaya hukum terhadap semua peristiwa-peristiwa tersebut,” ujar Haris.

Kontras juga mengingatkan jika cara-cara menuduh atau menyebut OPM (Organisasi Papua Merdeka) sebagai pelaku bukan solusi dan bagian dari tindakan hukum. Sementara berdasarkan bukti, dari beberapa peristiwa kekerasan tersebut, didapati slongsongan peluru buatan Pindad. “Kami khawatir peristiwa penembakan ini yang terus menerus terjadi dan tiada penegakan hukum yang baik serta ketiadaan pengawasan yang efektif merupakan tindakan yang disengaja atau sengaja dibiarkan.”

M. Yamin Panca Setia/Oscar Ferri

http://www.jurnas.com/halaman/7/2011-11-30/190574

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s