Hak Politik Memasung Netralitas


PANGLIMA TNI Jenderal Laksamana Agus Suhartono memilih hati-hati dalam menyikapi wacana boleh atau tidaknya anggota TNI dan Polri menggunakan hak politiknya di Pemilihan Umum 2014 nanti. Dia tak ingin terjebak polemik pro dan kontra soal wacana sebut. “Bila DPR atau pemerintah memutuskan TNI harus menggunakan hak pilih, kami akan ikuti,” katanya di Cilodong, Depok, Senin (21/11) lalu.

Namun, Agus khawatir jika penggunaan hak politik akan memunculkan perpecahan di internal TNI dan Polri. Pasalnya, dia menilai, hingga saat ini, korps yang dipimpinnya belum siap menggunakan hak politik. Dia juga mencermati sikap masyarakat yang belum bisa menerima TNI menggunakan hak politiknya.

“Saya menilai masyarakat sendiri belum siap menerima TNI menggunakan hak pilih. Mereka pasti akan menarik kami ke dalam sistemnya. Ini menjadikan TNI sulit netral untuk pengamanan,” katanya
Jika masalah itu tak bisa diantisipasi, Panglima khawatir, penggunaan hak politik kepada TNI dan Polri, akan merugikan persatuan dan kesatuan bangsa.
Sikap Panglima TNI itu cukup proporsional. Pasalnya, militer rentan terpengaruh dalam tarik menarik kepentingan di antara kekuatan politik. Sementara militer harus menjaga netralitas agar dapat melaksanakan tugas utama mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Wacana tentang penggunaan hak politik TNI dan Polri di Pemilu 2014, menggelontor ke ranah publik saat muncul perdebatan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) di DPR, Jakarta, Rabu, dua pekan lalu.
Anggota Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PKB Abdul Malik Haramain menilai, sebaiknya TNI Polri punya hak politik. Namun, hanya sebatas untuk memilih. Sementara TNI yang ingin dipilih, harus pensiun. Malik merasa tak khawatir jika TNI dan Polri akan kembali ke era Orde Baru jika diberikan hak politik. Alasannya, TNI telah berhasil melakukan reformasi internal.
“Jumlah TNI-Polri juga tidak terlalu siginifikan, jadi kenapa harus takut.”
Pendapat itu disambut positif oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon. “Kami setuju. Tidak ada keberatan,” katanya usai diskusi di Kantor DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (25/11).
Menurut dia, hak dipilih dan memilih merupakan hak setiap warga negara. Artinya, jika anggota TNI dan Polri dilarang memilih, dinyatakan melanggar hak konstitusional mereka. Kendati demikian, Fadli tidak sepakat bila pemberian hak pilih terhadap anggota TNI dan Polri digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Karena itu, TNI dan Polri harus dilarang menggunakan fasilitas institusinya untuk berpolitik.
Dia mencontohkan, seorang komandan dalam suatu apel tidak boleh memerintahkan anggotanya memilih calon atau kandidat maupun partai politik tertentu. Pendapat itu ditentang sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Usul itu menuai penentangan. Direktur Program Imparsial Al Araf menilai, TNI dan Polri belum siap diberikan hak pilih atas dasar pertimbangan internal TNI-Polri, proses reformasi TNI-Polri dan kematangan politik. “DPR harus mempertimbangkan hal ini sebelum memberikan hak pilih,” katanya.
Selain itu, pemberian hak pilih TNI juga harus dibarengi dengan jaminan adanya penegakan hukum dengan memberi kejelasan peradilan militer. Sementara revisi UU No 31 Tahun 2007 tentang Peradilan Militer hingga saat ini masih belum tuntas dibahas DPR. “Agar jika terjadi penyimpangan oleh TNI, ada jaminan terdapatnya peradilan yang independen,” katanya.
Al Araf juga mencontohkan, pengamanan kotak suara yang dilakukan oleh TNI-Polri berpotensi diselewengkan jika profesionalitas aparat keamanan tersebut belum terjamin. Proses peradilannya akan dilakukan di pengadilan militer jika revisi UU Peradilan Militer belum selesai dibahas.
“Padahal bukan domain pengadilan militer,”katanya.
Koordinator Kajian Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Girindra Sandino juga mengatakan hak pilih TNI-Polri belum saatnya diberikan. Dia khawatir pemberian hak pilih kepada TNI akan menjadikan TNI dan Polri sebagai alat kekuatan politik tertentu.
“Memberikan hak pilih pada TNI dan Polri akan berdampak destruktif bagi ke dua institusi itu, bahkan berpotensi menimbulkan disintegrasi dalam organisasi mereka,” kata Girindra di Jakarta, Kamis lalu.
Dia juga menilai, reformasi TNI-Polri saat ini masih jauh dari harapan masyarakat sehingga berpotensi terjadinya blocking politik yang dapat menciderai demokrasi.
Karenanya, penuntasan reformasi TNI-Polri perlu terus didorong hingga tuntas.
Girindra juga menilai, masyarakat masih memandang institusi TNI-Polri sebagai lembaga yang tak sesuai dengan harapan. Kedua institusi tersebut kerap melakukan tindakan represif dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di masyrakat.
“Walau hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara, namun harus kita pahami posisi TNI-Polri dalam politik praktis tidak sama dengan masyarakat sipil,” katanya.
Wacana tentang boleh atau tidaknya TNI dan Polri menggunakan hak politiknya memang perlu dibahas secara proporsional. Memang, ketentuan mengenai larang TNI dan Polri menggunakan hak politiknya, melanggar hak memilih dan dipilih kepada setiap warga negara Indonesia, yang diatur dalam konstitusi. Namun, perlu juga melihat realitas jika TNI belum sepenuhnya mengubah kultur yang melekat dalam kepadanya.
Lagian, sejauh ini para prajurit sendiri tidak begitu peduli akan hak politiknya. Bagi mereka adalah peningkatan kesejahteraan.
Para politisi pasti mempersilakan siapa saja untuk menggunakan hak politiknya. Mereka juga akan berupaya memperoleh dukungan sebanyak-banyak dari konstituen, termasuk anggota TNI dan Polri. Namun, apakah hanya dukungan suara saja yang mendorong politisi mengajak TNI dan Polri menggunakan hak politiknya. Agaknya argumentasi itu terlalu naif. Pasalnya, dari sisi kuantitas jumlah anggota TNI dan Polri tidak terlalu banyak. Karenanya, pihak petinggi TNI dan Polri perlu memahami betul perdebatan soal boleh atau tidaknya TNI mengunakan hak politik. Jangan sampai, justru motivasi elit politik adalah memanfaatkan pengaruh militer untuk kepentingan politiknya.

M. Yamin Panca Setia/Gema Trisna Yudha
http://www.jurnas.com/halaman/6/2011-11-30/190593

Foto: Republika

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s