Dialog Damai Papua


AKTIVIS hak asasi manusia (HAM) di Papua, Yan Christian Warinussy tak habis pikir dengan upaya aparat keamanan yang tak pernah mampu membongkar dalang kekerasan di Papua. Dari rangkaian kekerasan yang sering kali meletup di Papua, aparat keamanan seakan kehilangan jejak pelaku.

“Bisa dicurigai ada kepentingan besar, dibalik kekerasan maupun penembakan dari sejumlah orang-orang terlatih dan tak dikenal yang dibayar mahal ikut bermain kacaukan Papua,” katanya kepada Jurnal Nasional, beberapa waktu lalu.

Orang-orang terlatih dan tak dikenal itu sangat profesional dalam menjalankan aksinya. Sementara pihak-pihak yang dituduh terlibat dalam aksi kekerasan yaitu dari TNI dan TNP OPM, menolak bertanggungjawab.

“TNI dan Polri tidak mengaku, apalagi TNP OPM yang berada setiap hari di hutan,” ujarnya.

Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua, Yan Mandenas juga menyesalkan ketidakmampuan aparat keamanan mengungkap dalang kekerasan. “Sejumlah penembakan misterius hingga kini tidak pernah bisa diungkap, tapi kalau menembaki rakyat yang tak berdaya paling hebat,” sesal Yan Mandenas.

Dia menilai, oknum pengacau keamanan di Papua sengaja ingin mendapat keuntungan dengan konflik yang diciptakannya. Menurut Yan, jika ada pihak yang bertindak makar, maka aparat harus segera menangkap aktor dan deklaratornya. Tapi, ujarnya, jangan menembaki rakyat yang tak berdosa. Pihaknya juga berharap Komnas HAM serius melakukan penyelidikan.

Kekerasan bersenjata memang tak pernah henti di tanah Papua. Jum’at lalu, Fery Willem Sainyakit, Satpam PT Freeport Indonesia, tewas menggenaskan setelah diberondong tembakan oleh orang tak dikenal di ruas jalan Timika menuju Tembagapura tepatnya di Mil 52. Ferry bersama tiga anggota Brimob dihadang rentetan peluru saat melakukan patroli dari Mil 50.

Sabtu dua pekan lalu, kekerasan juga terjadi di penambangan emas Tayaga, Baya Biru, Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Papua. Kontak senjata terjadi antara polisi dengan kelompok bersenjata di penambangan emas Tayaga, Baya Biru, Distrik Bogobaida, Kabupaten Paniai, Papua. Akibatnya, seorang anggota kelompok sipil bersenjata pimpinan Salmon Yogi, tewas.

Di kawasan pertambangan Freeport, rangkaian kekerasan bersenjata terus terjadi. Dua hari sebelumnya, sebuah truk kontainer milik Freeport juga ditembak oleh orang tak dikenal di sekitar Mil 51 ruas jalan Timika-Tembagapura. 6 April 2011 lalu, mobil milik Freeport yang dikemudikan Abdul Simanjuntak, di tembak orang tak dikenal di Kali Kopi Mile 37 sekitar pukul 14.40 WIT. Lalu, 10 Oktober 2011, karyawan Freeport, Petrus Ayamseba tewas dalam bentrokan ribuan karyawan perusahaan itu dengan ratusan polisi di Terminal Gorong-gorong Timika. Pada 14 Oktober 2011, mobil milik Departemen Security & Risk Manajemen (SRM) Freeport ditembak orang tak dikenal di Mil 37 ruas jalan Tanggul Timur menuju Kampung Nayaro. Peristiwa itu menewaskan Yana Heryana, Iip Abdul Rohman, dan Deden.

Ketiganya karyawan PT Puri Fajar Madiri. Kemudian tanggal 21 Oktober 2011, penembakan terjadi di area Freeport, Mil 40 dan Mil 34, pada waktu hampir bersamaan. Aloysius Margana, Etok Laitawono dan Yunus, tewas diberondong peluru. Suasana Papua pun makin tegang saat terjadi bentrokan antara aparat keamanan dengan peserta Kongres Rakyat Papua (KRP) III pada 19 Oktober lalu. Lima hari kemudian, kekerasan kembali meletup. Kapolsek Mulia Kabupaten Puncak Jaya, AKP Dominggus Otto Awes, tewas ditembak orang-orang tak dikenal di depan pesawat milik Mission Aviation Followship (MAF) yang mendarat di Bandara Mulia. Dominggus yang tengah memonitor kegiatan bandara, tiba-tiba diserang dua pelaku. Polda Papua menuding pelaku berasal dari kelompok separatis OPM.

Eskalasi kekerasan yang terus terjadi di Papua jika dibiarkan maka akan menyurutkan terwujudnya Papua Tanah Damai. Padahal, telah dicetuskan Deklarasi Papua Tanah Damai saat Konferensi Perdamaian di Papua oleh Jaringan Damai Papua atau Papua Peace Network, pada 5-6 Juli 2011 lalu di Auditorium Universitas Cenderawasih, Abepura-Jayapura.

Terkait persoalan keamanan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, hukum di Papua harus ditegakkan. Semua pihak, termasuk tentara, jika melakukan pelanggaran hukum harus berhadapan dengan hukum. Namun, kata Presiden, situasi di Papua sangat berbeda bagi tugas para tentara.

“Di Papua, ada gerakan Papua merdeka, ada gerakan bersenjata,” katanya. Menurut dia, tentara di Papua kadang harus membela diri dan membela rakyat karena kelompok bersenjata itu sering menembaki rakyat, pekerja, dan aparat.

“Ketika tentara kita melakukan self defense (membela diri, red), tidak boleh dikatakan pelanggaran HAM,” katanya menegaskan.

Selain menegakan hukum, Koordinator Solidaritas Kemanusiaan Masyarakat Papua (SKMP) Elly Sirwa mengharap Presiden bertandang ke Papua untuk berdialog dengan masyarakat Papua. “Kami ingin langsung bicara kepada Bapak Presiden SBY, tidak pakai perantara. Kami sudah hilang kepercayaan dengan pemimpin di Papua,” harapnya.

Surat undangan dialog pun sudah dikirim SKMP ke Presiden, awal November lalu. Jika Presiden bertandang ke Papua, Elly menyatakan, masyarakat Papua ingin menyampaikan aspirasinya. Keinginan dialog juga disuarakan Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Papua Barat, Jonah Wenda. Dia menyatakan, pemerintah Republik Indonesia harus segera membuka diri untuk melaksanakan perundingan secara damai.

Presiden sebelumnya menegaskan, pemerintah pusat membuka ruang dialog dengan masyarakat Papua untuk menuntaskan masalah di Papua.

“Kita mesti berdialog terbuka untuk cari solusi dan opsi mencari langkah paling baik selesaikan masalah Papua,” kata Presiden.

Namun, Presiden menegaskan, dialog harus berdasarkan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, pelaksanaan Otonomi Khusus di Papua dan Papua Barat, serta pelaksanaan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat sebagai prioritas nasional. Presiden juga telah memerintahkan para menteri koordinator dan menteri terkait, serta kepala UP4B agar melakukan konsultasi dan komunikasi dengan Pemda Papua dan masyarakat.

Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib mengharap agar semua pihak mendukung dialog damai di Papua.

“Sebagai lembaga kultural, kami sangat menyambut dan menghargai semua niat baik Pemerintah Pusat.” Dengan dialog, dia mengharap, aspirasi masyarakat Papua didengar Presiden dan segala masalah di Papua dapat segera diselesaikan.

M. Yamin Panca Setia/Opin Tanati

http://www.jurnas.com/halaman/7/2011-11-23/189793

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s