Terhadang Rivalitas Politik


23 SEPTEMBER 1927, empat warga negara Indonesia ditahan di Belanda. Mereka adalah Muhammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, Abdoel Madjib Djojoadhiningrat, dan Pamontjak. Selama enam bulan mereka dijebloskan di penjara tanpa lewat pengadilan. Baru pada Maret 1928, mereka diajukan ke pengadilan Belanda. Kala itu, Ali Sastromidjojo akan menempuh ujian doktoral di Universitas Leiden, Belanda.

Untungnya, pengadilan mengizinkan dirinya untuk menempuh ujian. Tetapi, ketika penguasa mendengar kabar bahwa para pemuda yang tergabung dalam Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) merencanakan mengadakan demonstrasi di depan gedung Universitas Leiden, maka ujiannya pun dipercepat dua hari.

Ali Sastroamidjojo dikawal dua orang sipir saat memasuki tempat ujian. Proses ujian yang biasanya terbuka, kali itu tertutup untuk umum. Hanya dua orang sipir yang hadir. Ali Sastroamidjojo lulus. Dia pun diizinkan bertemu sebentar dengan isteri dan anaknya yang mendampinginya di Belanda. Selanjutnya, dia kembali mendekam di penjara.

Ali Sastroamidjojo bersama Hatta, Madjib, dan Pamontjak ditahan karena dianggap menyampaikan kebencian kepada pemerintah Kolonial Belanda. Mereka dituduh melancarkan hasutan secara tertulis untuk melakukan kekerasan terhadap pemerintah yang sah. Untungnya, pengacara mereka, Mr Duys mampu menyakinkan hakim jika tuduhan itu tidak terbukti. Selama empat setengah jam Duys membacakan pidato pembelaan.

“Kalau saya simpulkan, maka secara yuridis, tidak ada yang dapat dikenai hukuman karena artikel 131 Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) kita tidak berlaku untuk Hindia,” ucap Duys kepada hakim seperti dikutip dari Majalah Recht en Vrijheid, majalah resmi Liga Anti-Imprealisme dan Penguasaan Kolonial yang juga dikutip dalam buku berjudul: Di Negeri Penjajah, Orang Indonesia di Negeri Belanda 1600-1950, karya Harry A Poeza, Gramedia, 2008.

Dia juga menganggap, penyekapan preventif selama enam bulan bertentangan dengan hukum. “Kesimpulan saya, Tuan-tuan yang terhormat, tidak lain daripada saya memohon kepada Tuan-tuan untuk membebaskan dengan segera mereka pada hari ini.”

Ali Sastroamidjojo adalah salah satu aktivis pergerakan yang gencar melawan Belanda. Di tahun 1920-an, dia aktif dalam Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda dan dipenjara karena keterlibatannya dalam gerakan nasionalis. Pengalaman belajar di Belanda telah membangkitkan nasionalismenya. Dia mengaku mengalami proses peralihan secara radikal selama di Den Haag.

“Dengan segera sekali menipislah perasaan kesukuan Jawa di dalam hatiku. Perasaan dan kesadaran baru segera tumbuh. Saya mulai sadar bahwa saya tidak hanya termasuk golongan suku Jawa, melainkan menjadi sebagian dari pada suatu bangsa besar, ialah bangsa Indonesia,” ungkapnya seperti ditulis dalam otobiografinya berjudul: Tonggak-Tonggak Di Perjalananku, Jakarta, Kinta, 1974.

Dalam otobiografinya itu, dia menegaskan, dirinya bukan inlander, inheemse atau bumiputera, melainkan orang Indonesia yang mempunyai Tanah Air dengan nama baru Indonesia.

“Segala pikiran dan perbuatan kami yang sedang belajar di berbagai universitas di Negeri Belanda ditujukan kepada mencapai realisasi daripada perasaan dan kesadaran ke-Indonesiaan itu.”

Di tahun 1928, Ali Sastroamidjojo pulang ke Indonesia untuk mengaktualisasikan sikap politik nasionalisnya dalam Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin Soekarno. Ali Sastroamidjojo merupakan salah satu tokoh PNI yang memiliki andil besar menjadikan PNI sebagai kekuatan politik yang terbesar di Indonesia. Misi politik PNI yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia menjadikan partai itu dicap Pemerintah Kolonial sebagai gerakan politik terlarang.

Setelah kemerdekaan, lelaki kelahiran di Grabag, Magelang, 21 Mei 1903 dan meninggal di Jakarta, 13 Maret 1976 itu pernah menjabat Perdana Menteri Indonesia kedelapan dan dua kali menjabat pada periode 1953-1955 (Kabinet Ali Sastroamidjojo I) dan 1956-1957 (Kabinet Ali Sastroamidjojo II).

Dia juga sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Penerangan pada Kabinet Presidensial I, Menteri Pengajaran pada Kabinet Amir Sjarifuddin I, Amir Sjarifuddin II, serta Hatta I, dan Wakil Ketua MPRS pada Kabinet Kerja III, Kerja IV, Dwikora I, dan Dwikora II.

Namun, saat menjabat Perdana Menteri, kursinya digoyang oleh kelompok oposisi. Bahkan, Masyumi yang awalnya adalah mitra koalisi hengkang dari pemerintahan lantaran Ali Sastromidjojo gagal meredam gejolak di daerah.

Pemerintahan Ali Sastroamidjojo II yang baru dibentuk 20 Maret 1956, dihadapi resistensi daerah kepada pusat. Beberapa daerah seperti Sumatera dan Sulawesi tidak puas dengan distribusi dana pembangunan untuk daerahnya yang diterima dari pusat. Gerakan daerah itu mendapat dukungan dari petinggi militer di daerah dan kemudian terbentuklah dewan-dewan di beberapa daerah.

Dewan Banteng dibentuk di Sumatera Barat pada 20 Desember 1956 di bawah kendali Letnan Kolonel Achmad Hussein, Dewan Gajah di bentuk di Medan pada 22 Desember 1965 di bawah kendali Simbolon, Dewan Garudi di Sumatera Selatan pada Januari 1957 di bawah Letnan Kolonel Barlia, dan Dewan Manguni di Manado pada 18 Februari 1957 oleh Mayor Somba.

Terbentuknya dewan-dewan itu memukul eksistensi kabinet Ali Sastroamidjojo. Satu bulan berikutnya, Ali Sastroamidjojo mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

Kabinet Ali Sastroamidjojo pun akhirnya diganti dengan Kabinet Djuanda. Sebelum menyerahkan mandatnya, Ali Sastroamidjojo menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Dia mengkritik tentang kekacauan politik yang membuat pemerintahan jatuh bangun. Saat muncul ide pembubaran partai politik, Ali Sastroamidjojo menyatakan, “Yang salah bukan partai-partai, melainkan orang-orang yang menyalahgunakan partai-partai untuk kepentingan pribadi,” seperti dikutip Suluh Indonesia, 4 Juli 1957.

Jatuhnya Ali Sastroamidjojo memang tidak terlepas dari benturan kepentingan dan konflik ideologis antar kekuatan politik. Sejak Juni 1955. PNI mencurigai orang-orang dari Partai Sosial Indonesia (PSI) hendak mempergunakan angkatan perang untuk mencapai kepentingan-kepentingan politiknya. Lalu, meletuslah peristiwa “17 Oktober” yang memunculkan golongan Anti 17 Oktober yang keliatannya ingin sekali melenyapkan sisa-sia 17 Octoberisten.

Gejolah pun makin menjadi karena muncul anasir-anasir yang hendak memisahkan antara golongan akademis militer teknis dengan golongan perwira eksponen revolusi. Golongan akademis militer teknis disamakan dengan golongan 17 Oktober.

Sementara golongan perwira eksponen revolusi disebut golongan Anti-17 Oktober. Kegelisahan dan ketegangan disebabkan oleh sikap Kabinet Ali Sastromidjojo yang kala itu lewat Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri disinyalir hendak menyingkirkan orang-orang yang dianggap berbau Syahrir (PSI) yang merupakan kelompok 17 Octoberisten. PNI sudah lama mencium bahaya laten yang ditimbulkan dari adanya orang-orang Angkatan Perang yang oleh PNI telah dipengarui oleh PSI. Sebagaimana diketahui PNI dan PSI terdapat rivalitas.

Ali Sastroamidjojo memang dihadapi pilihan yang sulit. Partai Komunis Indonesia (PKI), partai besar keempat yang memiliki hubungan mesra dengan PNI, tidak diikutsertakan dalam kabinet karena Partai Masyumi dan Partai Nahdatul Ulama (NU) menolak bekerjasama dengan PKI.

Presiden Soekarno sempat marah terhadapnya karena tidak memasukan PKI di kabinetnya. Dia sempat menentang desakan Soekarno. Ali Sastromidjojo sendiri merupakan orang yang selalu menganjurkan adanya kerjasama antara PNI dengan PKI. Penentangan itu cukup beralasan karena Ali Sastroamidjojo ingin menjaga hubungan baik dengan Masyumi dan NU. Waktu dirinya menjadi formatur kabinet bersama Wilopo, Ali Sastroamidjojo memuji-muji Masyumi karena menunjuk Mohammad Roem yang akan duduk di kabinet.

“Masyumi mengajukan pemain-pemain kelas berat. Ambilah Wakil Perdana Menteri I Mohammad Roem, yang saya kenal dari dekat sejak perundingan di atas kapal Renville, di pengasingan bersama di Bangka,” ucap Ali Sastroamidjojo.

Namun, saat terjadi gejolak di daerah, Ali hujan kritik. Masyumi pun berpisah dari kabinetnya pada 9 Januari 1957. Kabinet Ali Sastroamidjojo pun jatuh pada 14 Maret 1957.

Perjuangan Ali Sastroamidjojo demi kepentingan bangsa sangat besar. Dia silses menyelenggarakan Pemilu tahun 1955. Dia juga sukses menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika pada 18 April hingga 24 April 1955 yang melahirkan Dasasila Bandung yang disepakati 29 pemimpin negara sebagai cikal bakal lahirnya Gerakan Non Blok.

M. Yamin Panca Setia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s