Aparat Merangkap Centeng Gresbreg

SURAT yang dikirim Kepolisian Daerah (Polda) Papua Nomor B/918/IV/2011 tertanggal 19 April 2011 itu memaparkan bukti jika aparat kepolisian dan TNI mendapatkan dana dari FT Freeport Indonesia. Dalam surat itu, Polda Papua mengakui jika aparat Polri dan TNI yang ditugaskan mengamankan aset Freeport mengantongi “uang saku” sebesar Rp1,250 juta. Jumlah aparat yang menjadi “penjaga” di kawasan pertambangan emas dan perak terbesar di dunia itu mencapai 635 orang. Mereka berasal dari Polda Papua (50 orang), Polres Timika (69 orang), Brimob Den A Jayapura (35 orang), Brimob Den B Timika (141 orang), Brimob Polri (180 orang), dan TNI (160 orang).

Surat Polda Papua itu merupakan jawaban dari pertanyaan yang diajukan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) yang meminta kejelasan sumber pendanaan aparat keamanan di kawasan Freeport. Menurut Koordinator Kontras, Haris Azhar, dana itu digelontorkan Freeport setiap empat bulan sekali. “Ketika ada pergantian personel,” katanya.

Juru bicara Polda Papua Wahyono tak membantah jika aparat polisi yang mengamankan Freeport mendapatkan suntikan dana. Wahyono menegaskan, dana itu “halal” diterima aparat karena telah memberikan jasa keamanan kepada Freeport. Namun, dia membantah, jika dana itu mengalir ke institusi kepolisian di Papua. “Dana itu tidak masuk ke institusi baik Polda maupun Polres. Langsung ke anggota yang berjaga di sana,” ucapnya. Kapolri Jenderal Timur Pradopo juga menganggap wajar jika anak buahnya mendapat dana dari Freeport karena ditugaskan untuk menjaga aset strategis itu. “Saya kira akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan.”

Sementara Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono membantah kabar anak buahnya menerima dana dari Freeport. “Kalau TNI tidak,” tegasnya di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis lalu.

Dia menyatakan, dana TNI yang bertugas membantu Polri mengamankan PT Freeport berasal dari anggaran TNI. Jika ada anggota TNI yang menerima dana Freeport, Agus menegaskan, akan menindak tegas. Jika ada dana yang diberikan untuk pengamanan Freeport, maka dana itu disalurkan melalui Polri sebagai unsur utama.

“Namun, selama ini TNI tidak menerima dana apapun dari pihak ketiga. Saya tetap mengeluarkan anggaran bagi prajurit TNI yang bertugas di Freeport, dan itu masuk dalam APBN,” ujarnya.

Namun, dari pengumuman resmi website Freeport, dana yang dikantongi aparat keamanan sangat besar. Freeport mengaku telah mengelontorkan uang miliaran ke TNI dan Polri sejak tahun 1995. Di tahun 2010, Freeport mengucurkan dana kepada polisi sebanyak US$1 juta pada tahun 2010. Sementara dari periode 1995 hingga 2004, Freeport telah menggelontorkan uang US$ 60 juta untuk TNI/Polri untuk mengamankan asetnya.

Freeport memang menyerahkan kuasa keamanan kepada aparat keamanan. Buktinya, Kontras menemukan video penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pengamanan antara Freeport dengan TNI-Polri yang dilakukan pada 10 Maret 2010. Hadir dalam penandatanganan kesepakatan itu antara lain Presiden Direktur dan CEO PT Freeport Indonesia Armando Mahler, Kapolda Papua Irjen Bekto Suprapto, dan Pangdam XVII Cendrawasih Mayjen Hotma Marbun.

Atas bukti itu, Haris pun menantang Panglima TNI dan Kapolri untuk segera mengusutnya.”Video ini sudah jelas siapa orangnya. Maka, kami menunggu tindakan seperti apa yang akan dilakukan,” kata Haris.

Freeport memang membutuhkan jasa keamanan dari Polri dan TNI. Pasalnya, kawasan tambang Grasberg itu rawan konflik. Di tahun 2011 ini, sedikitnya empat kasus penembakan terjadi di area Freeport. 6 April 2011 lalu, mobil milik Freeport yang dikemudikan Abdul Simanjuntak, di tembak orang tak dikenal di Kali Kopi Mile 37 sekitar pukul 14.40 WIT.

Lalu, 10 Oktober 2011, karyawan Freeport, Petrus Ayamseba tewas dalam bentrokan ribuan karyawan perusahaan itu dengan ratusan polisi di Terminal Gorong-gorong Timika. Pada 14 Oktober 2011, mobil milik Departemen Security & Risk Manajemen (SRM) Freeport ditembak orang tak dikenal di Mil 37 ruas jalan Tanggul Timur menuju Kampung Nayaro. Peristiwa itu menewaskan Yana Heryana, Iip Abdul Rohman, dan Deden. Ketiganya karyawan PT Puri Fajar Madiri. Kemudian tanggal 21 Oktober 2011, penembakan terjadi di area Freeport, Mil 40 dan Mil 34, pada waktu hampir bersamaan, yaitu sekitar pukul 05.00 WITA. Aloysius Margana, Etok Laitawono dan Yunus, tewas diberondong peluru.

Meski demikian, dalih Kapolri yang menganggap wajar jika aparat menerima dana dari Freeport untuk mengamankan perusahaan tidak dapat dibenarkan. Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendesak Polri mengungkap laporan penggunaan dana dari Freeport. “Jangan sampai ini menjadi penyebab ketidakpercayan publik, terutama masyarakat Papua dengan Polri,” ujar Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, Senin lalu di Gedung DPR, Jakarta.

Direktur Operasional Imparsial, Bhatara Ibnu Reza menilai, dana Freeport yang diterima TNI/Polri masuk kategori suap. Karena itu, dia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusutnya. “KPK harus mengusut karena nilainya lebih dari Rp1 miliar,” ujar Bhatara.

Terkait tudingan itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution menegaskan Polri siap untuk diaudit dan diperiksa oleh KPK. “Kami siap untuk diaudit masalah itu,” kata Saud.

Ada dugaan, upaya Freeport memanfaatkan aparat keamanan untuk menjadikan “centeng” menghadapi aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para karyawan Freeport.

Dari penelusuran Kontras ditemukan, jika aparat keamanan tidak netral dalam menangani konflik antara karyawan dengan perusahaan. Kontras menemukan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan Kapolda Papua Bikman L Tobing dan Kapolres Timika Denny Siregar kepada pengurus Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport Indonesia. Kekerasan itu berupa ancaman pembunuhan dan makian terhadap Sudiro.

Bahkan, ada aparat juga melancarkan stigmanisasi makar terhadap para pekerja yang melakukan mogok kerja. Padahal, karyawan dan SPSI menuntut hak kesejahteraan. Aksi juga dilakukan secara damai oleh karyawan, terbukti tidak ada satupun massa yang melempar benda keras ke arah polisi. Sementara aparat melayangkan penembakan ke arah massa. Kontras menduga, Petrus Ayamiseba yang menjadi korban penembakan menjadi target utama karena merupakan salah satu pimpinan karyawan.

Polres Mimika sebelumnya memberikan ultimatum kepada Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPSI) PT Freeport Indonesia untuk tidak menggelar aksi mogok di Check Point 1 Mile 28, Mil 27 dan Gorong-gorong Timika.

Ultimatum yang disampaikan Kapolres Mimika AKBP Deny Edward Siregar dalam surat resmi tanggal 30 Oktober 2011 yang ditujukan kepada PUK SP-KEP SPSI PT Freeport Indonesia itu juga disertai permintaan untuk segera membuka akses jalan yang ditutup para pengunjuk rasa. Apabila tidak diindahkan, Polres Mimika mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Deny Edward Siregar juga mendesak PUK SPSI PT Freeport Indonesia untuk mengkoordinasikan karyawan yang mogok kerja agar tidak melanggar aturan hukum yang berlaku serta mematuhi ketentuan yang ada berkaitan dengan aksi mogok kerja. Kapolres juga menuding unjuk rasa tanpa pemberitahuan kepada pihak kepolisian serta memblokir akses jalan ke Obyek Vital Nasional (Obvitnas), mengganggu ketertiban umum. PUK SPSI PT Freeport Indonesia juga dianggapnya menghasut karyawan yang ingin bekerja serta melakukan pemaksaan agar karyawan tidak bekerja, melakukan pengrusakan terhadap fasilitas Obvitnas dan melakukan tindakan anarkis.

M. Yamin Panca Setia/Gema Trisna Yudha/Suriyanto

http://www.jurnas.com/halaman/6/2011-11-02/187581

Foto: (Reuters/Muhammad Yamin)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s