Laku Kotor Hakim Tipikor


JURU bicara Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menjawab enteng soal wacana pembubaran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Ya silahkan. MA tidak keberatan,” kata Hatta saat dihubungi di Jakarta, Jumat pekan lalu. Namun, dia mengingatkan, pengadilan khusus itu dibentuk berdasarkan UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor Pengadilan Tipikor.

“Jadi, kalau dirasakan (pengadilan) Tipikor tidak efektif, ya perlu dirubah undang-undangnya,” ujarnya seraya menyatakan jika pembentukan Pengadilan Tipikor adalah amanat UU Pengadilan Tipikor yang memerintahkan MA untuk membentuknya dalam waktu dua tahun di daerah.

Wacana pembubaran Pengadilan Tipikor mengalir deras karena sudah banyak majelis hakim Pengadilan Tipikor membebaskan terdakwa korupsi.

Kamis pekan lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Samarinda membebaskan 14 anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2004-2009 yang menjadi terdakwa korupsi kasus dana operasional Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutai Kartanegara tahun 2005 senilai Rp2,98 miliar. 14 terdakwa korupsi yang dibebaskan itu antara lain: Suriadi, Suwaji, Sudarto, Rusliadi, Salehuddin, Abdul Sani Ambo Pokek, Abubakar, Asman Gilir, Mus Mulyadi, Abdul Rahman, Magdalena, Idrus Tanjung, Sutopo Gasif, dan Saiful Aduar. Sementara Marwan, salah satu tersangka dalam kasus itu belum divonis karena sedang ibadah haji.

Sebelumnya, Majelis Pengadilan Tipikor Bandung memvonis bebas Wakil Walikota Bogor, Ahmad Ru’yat dalam kasus korupsi dana APBD Kota Bogor 1999-2004 senilai Rp6 miliar saat menjadi anggota DPRD Bogor. Vonis bebas Ahmad Ru’yat bukan kali pertama ditetapkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung. Sebelumnya, terdakwa korupsi Wali Kota Bekasi nonaktif Mochtar Muhammad, dibebaskan majelis hakim pengadilan itu. Mochtar sebelumnya dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum atas kasus korupsi anggaran Makan dan Minum APBD Pemerintah Kota Bekasi senilai Rp669 juta dan suap anggota DPRD Kota Bekasi sebesar Rp 4 miliar sebagai upaya percepatan pengesahan APBD tahun anggaran 2010, serta kasus suap terhadap panitia Adipura Tahun 2010 sebesar Rp500 juta.

Pengadilan Tipikor Bandung juga pada 3 Agustus 2011 lalu membebaskan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung, Priana Wirasaputra, terdakwa korupsi dana talangan dari pos dana stimulan APBD Pemerintah Kota Bandung Tahun 2004 sebesar Rp 2,5 miliar. Kemudian tanggal 22 Agustus 2011, Pengadilan Tipikor Bandung juga memvonis bebas Bupati Subang Eep Hidayat dari tuntutan jaksa selama delapan tahun penjara, denda Rp500 juta dan ganti rugi Rp2,5 miliar.

Karena itu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD mengusulkan agar Pengadilan Tipikor di daerah dibubarkan. Caranya tak sulit. Cukup dengan merevisi UU Pengadilan Tipikor dengan menambah pasal tentang penanganan kasus korupsi di daerah dikembalikan ke pengadilan umum.

Mahfud mengkritik sikap hakim Pengadilan Tipikor yang kompromistik dengan pelaku korupsi. “Mereka (majelis hakim) menganggap korupsi itu wajar. Masuk akal jika dibubarkan,” ujarnya di kantor MK, Jakarta, Sabtu lalu.

Guru besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia (UII) itu juga menilai, mayoritas hakim Pengadilan Tipikor di daerah tidak memiliki pengetahuan hukum substantif. Dia juga menganggap proses seleksi menjadi hakim Pengadilan Tipikor tak ketat.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqqodas menilai, wacana pembubaran Pengadilan Tipikor perlu ditinjau. “Peninjauan itu dimaksudkan untuk mengetahui urgensi keberadaan Pengadilan Tipikor dan dampaknya bagi pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujar Busyro di di Yogyakarta, Minggu lalu.

Namun, Busyro menegaskan, sebelum dibubarkan, perlu dievaluasi kinerja Pengadilan Tipikor. Dia menyarankan agar evaluasi dilakukan secara bersama antara MA, Komisi Yudisial (KY), KPK, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana juga risau dengan majelis hakim Pengadilan Tipikor yang tidak pro pemberantasan korupsi. Karenanya, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mempertimbangkan untuk menghapus Pengadilan Tipikor di daerah dan memusatkannya di Jakarta.

Menurut Denny, dirinya sudah membicarakan kemungkinan dipusatkannya Pengadilan Tipikor di Jakarta dengan pimpinan KPK dengan Ketua MK Moh Mahfud MD.

“Kita sudah mendiskusikannya, apakah tidak lebih baik dan lebih bermanfaat jika Pengadilan Tipikor hanya berada di Jakarta,” kata Deny Indrayana, di Jakarta, Sabtu lalu.

Sementara terkait dengan pembubarakan Pengadilan Tipikor di daerah, mantan Staf Khusus Presiden bidang Hukum dan Pemberantasan Korupsi itu menyatakan, maka UU Tipikor harus direvisi. Karena keberadaan pengadilan tipikor di daerah, menurut dia, merupakan implementasi dari amanah UU Pengadilan Tipikor.

Mahfud mendukung usulan pemusatan Pengadilan Tipikor di Jakarta. Namun, jika beban Pengadilan Tipikor di Jakarta terlalu besar dalam menangani kasus-kasus korupsi di daerah, maka bisa dialihkan ke pengadilan umum dengan tetap menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi.

Mahfud menambahkan, pembentukan Pengadilan Tipikor sebenarnya hasil revisi yang dilakukan pemerintah dan DPR sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi pada Desember 2006 yang menyatakan Pengadilan Tipikor di Jakarta inkonstitusional karena hanya berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi.

Karena itu, Mahfud mengatakan, MK memerintahkan DPR dan pemerintah membuat undang-undang tersendiri untuk Pengadilan Tipikor di Jakarta. “Namun, yang dibuat Pengadilan Tipikor di setiap daerah,” katanya.

Sejak awal, pembentukan dan seleksi hakim Pengadilan Tipikor menuai sorotan sejumlah kalangan. Panitia seleksi rekrutmen calon hakim Pengadilan Tipikor yang dibentuk MA dinilai telah membajak Pengadilan Tipikor. Pasalnya, proses seleksi calon hakim Tipikor tidak transparan dan akuntabel.

Salah satu yang dipersoalkan adalah minimnya informasi mengenai rekam jejak calon hakim Tipikor. Publik memang kurang diberikan ruang untuk mengetahui rekam jejak calon hakim ini. Informasi yang disampaikan pansel sebatas identitas belaka, tanpa informasi lengkap mengenai sepak terjang calon hakim Tipikor dalam memberantas korupsi.

Pansel seakan mengabaikan sisi kualitas karena mereka harus kejar target sesuai amanat UU Pengadilan Tipikor. Pengadilan khusus itu harus terbentuk di 33 ibu kota provinsi paling lambat dua tahun. Sementara pendaftar kala itu sangat minim.

Masalah lain, ternyata mayoritas yang mendaftar berasal dari hakim karier. Fakta menunjukkan hakim karier umumnya tidak tegas terhadap para koruptor.

Karena rekrutmennya tidak baik, maka Pengadilan Tipikor ternyata disusupi hakim-hakim bermasalah. Hakim hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Bandung yaitu Ramlan Comel misalnya. Ramlan yang juga menjadi anggota majelis yang membebaskan Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad ternyata pernah menjadi terdakwa korupsi dana overhead di perusahaan PT Bumi Siak Pusako 194.496 dolar AS atau setara dengan Rp 1,8 miliar. di tahun 2005, Ramlan divonis dua tahun oleh pengadilan tingkat pertama majelis hakim Pengadilan Negeri Pekan Baru. Namun, dia dibebaskan di tingkat Pengadilan Tinggi Riau, pada 2005 dan Mahkamah Agung pada 2006.

“Hakim yang memiliki persoalan integritas dan kualitas sebaiknya dicopot dan diganti dengan orang-orang yang kredibel agar mengembalikan citra pengadilan tipikor yang saat ini memburuk di mata masyarakat,” ujar peneliti ICW, Lais Abid, kepada Jurnal Nasional, Minggu (6/11). ICW juga mendesak MA dan KY mengevaluasi keberadaan hakim Tipikor dan kinerja Pengadilan Tipikor di seluruh daerah.

Sementara Jaksa Agung Basrief Arief menyatakan akan mengajukan kasasi atas vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Dia juga akan mengevaluasi jaksa yang menangani perkara korupsi. “Apakah kami ada kekeliruan atau seperti apa, jadi itu nanti secara komprehensif kami lakukan evaluasi-evaluasi terhadap berkas,” kata Basrief.

M. Yamin Panca Setia/Musdalifah Fachri/Roswita Oktavianti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s