Skandal Tripanca Gagal Seret Bupati

KOMISI Yudisial (KY) dan Kejaksaan Agung mencium aroma tak sedap di balik vonis bebas kasus penyimpangan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menyeret Bupati Lampung Timur Satono dan mantan Bupati Lampung Tengah Andi Achmad Sampurna Jaya di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana.

Komisi pengawas martabat hakim itu pun menerjunkan tim investigasi guna mengusut dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri IA Tanjungkarang, Lampung tersebut.

“KY melakukan koordinasi dengan LSM pemantau peradilan di Lampung. KY juga memerlukan data lebih lengkap dengan menerjunkan tim investigasi,” kata Wakil Ketua KY, Imam Anshori Saleh, Jumat pekan lalu.

KY juga meminta MA untuk memeriksa hakim dalam perkara itu.

Sementara Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap jaksa penuntut umum yang “kebobolan” dalam menangani perkara itu.

“Ada empat orang dari Kejaksaan Agung yang melakukan pemeriksaan,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Lampung M Serry.

Tak hanya itu, jaksa juga melayangkan kasasi. Vonis bebas itu memang terkesan janggal. Jaksa telah menghadirkan bukti dan sejumlah saksi untuk menyakinkan majelis hakim. Namun, hakim mengabaikan semua dakwaan jaksa.

Dalam perkara Satono, Jaksa Penuntut Umum A Kohar menyatakan, selama persidangan berlangsung sejak Maret 2011, sudah 28 saksi dan 7 saksi ahli dihadirkan. Sejumlah saksi dalam persidangan sebelumnya juga mengaku pemindahan dana APBD Lampung Timur senilai Rp119 miliar ke BPR Tripanca Setiadana atas perintah Satono melalui kepala bagian keuangan saat itu. BPR adalah bank milik Setiadana Sugiharto Wiharja alias Alay, yang dilikuidiasi oleh Bank Indonesia karena terbukti mengembangkan kredit fiktif.

Mantan kasubag Keuangan Pemkab Lampung Timur, Sukma Irawan, dalam persidangan di PN Tanjungkarang beberapa waktu lalu menyatakan, akhir 2005 dirinya menandatangani sejumlah dokumen di ruangan bupati bersama pemilik BPR Tripanca Setiadana Sugiharto Wiharja alias Alay, beserta Satono dan kabag keuangan saat itu Nur Syamsu. Menurut dia, Satono saat itu langsung memerintahkannya untuk meneken sejumlah dokumen, di antaranya spesimen dan cek penarikan dana APBD Kabupaten Lampung Timur di Bank Mandiri. Sukma juga yang membuat SK Bupati Lampung Timur tentang pemindahan dana kas daerah tersebut dengan tembusan kepada sejumlah instansi di Lampung Timur.

Nur Syamsu juga mengaku, pemindahan dana APBD tersebut atas perintah lisan dan tertulis dari Satono. Pemindahan pertama dilakukan pada 20 september 2005 sebesar Rp6 miliar, dilanjutkan pada 17 Oktober 2005 sebesar Rp5 miliar, dan terakhir pada 21 November 2005, sebesar Rp10 miliar.

Kemudian pada 2006 terjadi dua kali pemindahan, masing-masing pada 4 Januari sebesar Rp15 miliar dan 30 Agustus sebesar Rp20 miliar. Dilanjutkan pada 2007 yang juga berlangsung dua kali, masing-masing pada 10 Januari sebesar Rp21 miliar dan 15 Februari sebesar Rp25 miliar. Dalam kurun waktu tiga tahun tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Timur juga melakukan tiga kali penarikan masing- masing sebesar Rp5 miliar pada 1 Desember 2005, Rp30 miliar pada 1 Desember 2007, dan Rp28 miliar pada 10 Desember 2007.

Satono kabarnya tertarik memindahkan dana APBD ke BPR Tripanca karena bunga yang tinggi, mencapai 7 hingga 8 persen. Namun, pengakuan itu dibantah Satono. Dia menyatakan, tertarik menanamkan dana APBD ke BPR Tripanca karena bank tersebut dalam kondisi sehat.

Dari pengakuan saksi itu, jaksa lalu menganggap Satono menerima dana gratifikasi Rp10,5 miliar dalam kasus korupsi APBD Kabupaten Lampung Timur. Satono terbukti melakukan tindakan korupsi, menerima gratifikasi Rp10,5 miliar dari Sugiharto Wiharja. Jaksa juga menjerat Satono dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terkait dengan dugaan perkara penyimpanan APBD Lampung Timur di BPR Tripanca Setiadana.

Jaksa pun menuntut Satono 12 tahun penjara dan membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan, dan menyediakan uang pengganti sebesar Rp10,56 miliar kepada negara. Jika tidak dipenuhi, harus diganti dengan tambahan hukuman tiga tahun penjara.

Namun, semua bukti dan fakta yang disampaikan saksi itu ternyata tak mampu meyakinkan majelis hakim. Andreas Suharto, Ketua majelis hakim menganggap jaksa tidak mampu membuktikan dakwaannya.

Karenanya, majelis hakim membebaskan Satono dari dakwaan primer pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara dakwaan sekunder, majelis hakim juga menyatakan Satono tidak menerima gratifikasi berupa bunga dari penyimpanan dana APBD Lampung Timur dari pemilik BPR Tripanca Setiadana Sugiarto Wiharja.

Sementara dalam perkara Andi Achmad, jaksa penuntut umum Yusna Aida, menyatakan, hakim tidak konsisten dengan putusan pengadilan sebelumnya, yang memvonis mantan bendahara dan Sekretaris Kabupaten Lampung Tengah, Herman Hasbullah dan Musawir Subing, bersalah. Kedua mantan bawahan Andi Achmad itu menyatakan, ada keterlibatan Andi Achmad dalam kasus tersebut. “Jadi ada logika yang terlewat dalam putusan ini,” kata Yusna.

Andi Achmad dijerat pasal 2 (1), pasal 3 jo pasal 18, dan pasal 5 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa menganggap, Andi Achmad secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

Andi Achmad dituntut 10 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan sebelumnya di Pengadilan Negeri kelas IA Tanjungkarang.

Dia dituntut pidana penjara selama 10 tahun dikurangi masa tahanan sementara, dan denda sebesar Rp500 juta subsider enam bulan penjara. Dia juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp20, 5 miliar.

Namun, hakim menyatakan, Andi Achmad tidak terbukti melakukan perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan dakwaan jaksa. Padahal, dalam persidangan sebelumnya, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, Musawir Subing, mengakui pemindahan rekening atas dana APBD daerah tersebut dari Bank Lampung ke BPR Tripanca Setiadana atas perintah bupati yang saat itu dijabat oleh Andi Achmad Sampurnajaya.

Pada 2007 uang kas daerah Pemkab Lamteng telah disimpan di PT Bank Lampung Cabang Bandarjaya (bank pemerintah) dengan nomor rekening 385.00.09.00009.9. Pada 2008, karena mendapat iming-iming bunga tinggi dan beberapa fasilitas, Andy memerintahkan Musawir Subing dan Herman Hasbullah memindahkan sebagian uang kas daerah dari Bank Lampung Cabang Bandarjaya ke PT BPR Tripanca Setiadana dalam bentuk deposito sebesar Rp28 miliar.

Dia melihat langsung Andi Achmad menandatangani dua surat terkait pemindahan dana APBD tersebut, yaitu surat pemindahan rekening yang ditujukan kepada Bank Lampung, dan surat pembukaan rekening baru, untuk BPR Tripanca Setiadana. Konsep surat tersebut dibuat oleh salah satu staf Herman Hasbullah yang bernama Heri Susanto yang juga menjadi saksi pada persidangan tersebut. Setelah pemindahan tersebut, Andi Achmad mengajukan permohonan pinjaman sebesar Rp20,5 miliar kepada BPR Tripanca Setiadana.

Namun, Andi membantah terlibat dalam penyimpanan dana APBD ke rekening di BPR Tripanca. Ia mengaku sedang berada di Jakarta, pada tanggal 5 Maret 2008, ketika dana sebesar Rp28 miliar itu masuk ke Tripanca.

Sementara Alay, telah divonis lima tahun penjara, denda Rp 50 miliar dan subsider 6 bulan. Vonis itu dua tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa tujuh tahun penjara. Dia terbukti melakukan tindak pidana perbankan dengan cara membuat kredit fiktif dalam pembukuan BPR Tripanca. Uang yang disimpan dalam rekening Tripanca itu diambil Dirut PT Tripanca Group Subu Wijaya. Sedangkan yang di rekening Alay dicairkan yang bersangkutan untuk kepentingan bisnisnya.

M. Yamin Panca Setia/ Musdalifah Fachri
http://www.jurnas.com/halaman/7/2011-11-02/187326

Foto : Radar Lampung

Kronologi Pengusutan Kasus Tripanca

15 Oktober 2008

Krisis Global berdampak pada keuangan PT Tripanca Group. Harga komoditas ekspor perkebunan seperti kopi yang menjadi bisnis utama Tripanca Group anjlok.

1 November 2008

BPR Tripanca kesulitan keuangan karena banyak nasabahnya yang menarik uang.

7 November 2008

Sugiarto Wiharjo alias Alay, pemilik grup Tripanca buron ke Australia. Alay buron karena terbukti melakukan pidana kredit fiktif.

27 November 2008

Bank Tripanca dalam pengawasan khusus.

3 Desember 2008

Polda Lampung menetapkan Alay sebagai tersangka dan masuk daftar pencarian orang (DPO) alias buron.

29 Desember 2008

Alay ditangkap saat turun dari pesawat Garuda Indonesia Airlines 0835 yang tiba dari Singapura di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

28 Februari 2009

Polda Lampung menetapkan Bupati Lampung Timur Satono dan mantan Bupati Lampung Tengah Andy Achmad Sampurna Jaya sebagai tersangka kasus korupsi dana APBD.

24 Maret 2009

BI Melikuidasi BPR Tripanca

24 Juli 2009

Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memvonis Alay lima tahun penjara, denda Rp 50 miliar dan subsider 6 bulan. Vonis itu dua tahun lebih ringan dari tuntutan jaksa tujuh tahun penjara.

13 Agustus 2009

Kepala Bagian BPR Tripanca Setiadana, Yanto Yunus divonis tiga tahun penjara, denda Rp5 miliar oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

7 Maret 2011

Andi Achmad masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

17 Oktober 2011

Bupati nonaktif Lampung Timur Santono divonis bebas oleh majelis hakim dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang

19 Oktober 2011

Mantan Bupati Lampung Tengah Andy Achmad divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s