Pemanasan Jelang Suksesi

Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie memberikan pengarahan dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke VIII Golkar di Jakarta, Jumat (12/6) malamKETUA Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) nampak tersenyum dan sesekali bertepuk tangan kala mendengar pidato Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Di hadapan SBY dan ribuan simpatisan serta fungsionaris Golkar yang memadati Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Sabtu pakan lalu, Aburizal menyatakan, “Langit tetap masih membiru. Tetapi padi semakin mengguning hingga ke pelosok-pelosok desa.”

Langit biru yang diilustrasikan Ical, sapaan Aburizal, tak lain adalah Demokrat yang menjadi partai pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 dan berhasil menempatkan SBY sebagai Presiden. Sementara padi yang menguning disimbolkan sebagai Partai Golkar yang diklaim Ical telah bergerak ke pelosok-pelosok desa untuk mendapat dukungan masyarakat agar dapat memenangkan Pemilu 2014.

Ical agaknya ingin menunjukan kepada SBY jika Golkar dapat memenangkan Pemilu mendatang. Golkar memang paling agresif dibandingkan partai lainnya dalam memompa mesin politiknya untuk menggalang dukungan masyarakat. Hasil survei Reform Institute menempatkan Golkar pada pilihan teratas. Survei yang dilakukan pada 12-24 September 2011 itu merekrut 2.010 responden.

Hasilnya, dari 25 partai yang disurvei, Golkar menduduki urutan pertama dengan elektabilitas 18,61 persen. Urutan kedua ditempati Demokrat (14,13 persen) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (14,08 persen) serta Partai Keadilan Sejahtera (7,36 persen).

Golkar juga berhasil memenangkan banyak suksesi di daerah dan menempatkan kader-kadernya di berbagai jabatan politik. “Saya bangga, kader Golkar mampu memenangkan Pilkada lebih dari separuh di Indonesia dalam setahun terakhir ini,” ucap Ical.

Meski tidak menyebut secara gamblang bakal menjadi calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Ical nampaknya paling siap menghadapi pertarungan politik maha akbar lima tahunan itu. Ical yakin menghadapi pertarungan karena ditopang modal dan media yang dapat menjadi alat untuk mendongkrak citranya.

Majalah Forbes pada 2010, menempatkan Ical di posisi ke-10 sebagai orang terkaya se-Indonesia. Kekayaannya mencapai US$2 miliar atau senilai Rp 17,5 triliun. Ical juga dapat memanfaatkan medianya untuk mendongkrak elektabilitasnya. Hasil survei Reform Institute menunjukan, dari 25 nama calon presiden yang disurvei, responden lebih memilih Ical dengan jumlah responden mencapai 13,58 persen. Sementara urutan kedua diduduki Prabowo Subianto 8,46 persen.

Dan, untuk memastikan langkahnya menuju RI 1, Ical menutup celah kader Golkar lainnya untuk maju dengan memberlakukan larangan konvensi penjaringan calon presiden (Capres) dari Golkar. Ical tentu tak ingin suara Golkar terpecah saat Pilpres.

Dia mengklaim, hasil survei lebih tepat dibandingkan konvensi. Sebab, survei memotret suara rakyat, bukan hanya suara kader Golkar. “Beda survei dengan konvensi, kalau konvensi yang menentukan kader atau elit partai saja, sedangkan survei yang menentukan rakyat.”

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung yang kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar mendukung pernyataan Ical itu. “Kita hormati jika tanpa konvensi,” ujarnya di sela-sela Rapimnas II Golkar, Kamis, 27 Oktober 2011 lalu.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono juga memastikan tidak ada mekanisme konvensi. Dia menilai, mekanisme konvensi rawan praktik uang. “Capres dari Partai Golkar penjaringannya tidak melalui konvensi lagi,” katanya. Pencalonan Ical kemungkinan lancar karena saat sesi pemandangan umum Rapimnas II, hampir seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mendukungnya.

Berbeda kala menjelang Pilpres 2009. Akbar paling getol menyuarakan konvensi. Golkar kala itu tak solid mendukung Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla sebagai Capres yang berpasangan dengan Wiranto yang diusung Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Akbar menuding, majunya Jusuf Kalla sebagai Capres yang ditetapkan dalam Rapimnasus, bukan keputusan bulat seluruh kader. Dia mempertanyakan legitimasi dukungan dari seluruh DPD I dan II yang mendukung Jusuf Kalla karena ditetapkan dalam hitungan jam.

Konstelasi politik internal di Golkar kala itu terpecah. Sejumlah pengurus DPD II Partai Golkar kecewa karena tidak dilibatkan dalam Rapimnasus yang menetapkan Kalla sebagai capres partai Golkar. Mereka tidak sepakat dengan Jusuf Kalla dan cenderung berpihak pada Akbar. Mereka pun melakukan konsolidasi dengan Akbar.

Suara di bawah menginginkan agar Golkar berkoalisi dengan partai pemenang dan mengajukan kader terbaik Golkar untuk jadi calon wakil presiden (Cawapres). Di Pilpres 2004, kekuatan Golkar pun terpecah. Kala itu, Golkar mengusung Wiranto sebagai capres hasil konvensi yang berdampingan dengan Sholahudin Wahid. Konvensi rupanya tak membuat suara Golkar mengalir ke Wiranto.

Kekuatan Golkar justru mengalir ke Capres SBY yang menggaet Jusuf Kalla sebagai Cawapres. Mesin politik Golkar tidak bergerak maksimal karena menginginkan Akbar saat menjadi Ketua Umum Golkar sebagai capres. Mereka menentang Wiranto lantaran tidak mengakar di internal Golkar.

Pengaruh Akbar memang sangat kuat di akar rumput. Dia adalah politisi kawakan yang mampu menggerakan mesin partai dengan baik. Sementara Wiranto adalah mantan Panglima TNI yang merambah ke Golkar setelah pensiun. Soal penolakan Ical terhadap konvensi, Akbar menjawab secara diplomatis. “Dulu pernah kita pakai konvensi. Sejak awal sistem itu bagus, karena seluruh jajaran dan tokoh-tokoh partai ikut prosesnya,” ujarnya.

Dengan begitu, seluruh kader dan simpatisan Golkar dapat mengetahui misi dan visi Capres. Namun, Akbar menghormati suara seluruh DPD yang mayoritas mendukung pencalonan Ical sebagai Capres.

Ical juga kabarnya tak ingin ada calon lainnya dari Golkar yang memiliki kans kuat menjadi pesaingnya. Sosok Fadel Muhammad, Wakil Ketua Umum Partai Golkar misalnya. Spekulasi beredar jika Fadel tergusur dari kursi Menteri Kelautan dan Perikanan karena tak direstui Ical.

Fadel disebut-sebut sebagai pesaing kuat Aburizal yang bakal meramaikan kursi pertarungan Pilpres 2014. Mantan Gubernur Gorontalo itu diyakini mampu memobilisasi dukungan untuk kawasan Indonesia Timur. Ada kekhawatiran jika Fadel maju sebagai salah satu kandidat di ajang Pilpres 2014, maka suara Golkar pecah.

Tersandera Perkara

Upaya Ical menjadi presiden tak mudah. Pengamat Politik Universitas Indonesia, Iberamsjah menilai, Ical kurang mengakar di akar rumput. Menurut dia, yang menonjol dari Ical adalah kekayaannya. Iberamsjah juga mempersoalkan kemampuan Ical. Menurut dia, saat jadi menteri, Ical tidak menuai prestasi. “Jadi menteri saja tidak ada keberhasilan kok mau jadi presiden,” katanya.

Saat menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sejumlah kalangan mendesak Presiden SBY agar memberhentikan Ical. Pasalnya, Ical tak mampu mengomandoi tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) I dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kekecewaan rakyat pun memuncak setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang rata-rata 126 persen, bahkan minyak tanah naik 185,5 persen dari Rp700 per liter menjadi Rp2 ribu per liter, Oktover 2005 lalu.

Kegagalan tim ekonomi mengantisipasi dampak kenaikkan harga BBM juga menyebabkan laju inflasi terus terjadi sampai akhir tahun 2005. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Desember 2005, inflasi November 2005 mencapai 1,31 persen, laju inflasi pada Januari-November mencapai 17,17 persen sedangkan inflasi tahunan (year on year) November 2004-November 2005 mencapai 18,38 persen.

Kebijakan itu menyebabkan angka kemiskinan melonjak, rata-rata mencapai 118 persen. Jumlah rakyat miskin mencapai 4,2 juta orang pada 2006 atau naik menjadi 39,3 juta jiwa (17,75 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan BBM juga meruntuhkan eksistensi sejumlah industri yang mengakibatkan banyaknya pemberhentian tenaga kerja (PHK). Para pengusaha pontang-panting karena naiknya harga BBM membuat biaya operasional usahanya membengkak.

Sementara pengamat politik Universitas Airlangga, Kacung Maridjan menilai, Aburizal memiliki kelemahan seperti tragedi Lapindo. “Lapindo menjadi kelemahan terbesar Aburizal,” ujarnya.

Tragedi di sektor pertambangan itu menyebabkan lebih dari 8.000 warga menjadi korban, dan 10 desa tenggelam oleh lumpur panas. Berdasarkan estimasi Greenomics Indonesia, semburan lumpur panas Lapindo menyebabkan kerugian hingga Rp33,27 triliun.

Sementara soal kasus pajak, mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mundur dari jabatan Menteri Keuangan dan memilih menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, pernah memperkarakan Perusaahaan Bumi Resources milik Ical karena menggelapkan pajak sekitar Rp2,1 triliun. Ical juga disebut-sebut dendam dengan Sri Mulyani karena pernah menolak menutup perdagangan saham tatkala harga saham PT Bumi Resources Tbk mengalami keguncangan akibat krisis keuangan global.

Sri Mulyani juga menentang Bakrie menguasai 14 persen PT Newmont Nusa Tenggara dan mengusulkan agar seluruh saham Newmont dibeli oleh perusahaan negara. Sri Mulyani juga menentang jika negara harus menanggung triliunan rupiah untuk menutup kerugian di Sidoarjo akibat Lapindo.

Namun, masalah itu diyakini Wakil Ketua Umum Partai Golkar Theo L Sambuaga, tak akan menghalangi langkah Ical. Menurut dia, ganti rugi terhadap para korban lumpur sudah hampir dituntaskan oleh keluarga Bakrie.
Theo juga mengingatkan kasus lumpur Lapindo tidak dapat dikaitkan dengan pribadi Ical karena masalah itu menjadi tanggungjawab PT Lapindo Brantas. Sementara soal pajak, Theo menegaskan, “Itu sudah selesai.”

Perang Survei

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy meragukan validitas hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dirilis di Jakarta, Minggu (30/10). Dia menuding, hasil survei LSI itu menyesatkan. “Don’t say lie with statistic,” kritiknya.

Sebagai politisi muda yang tengah berada di puncak kepemimpinan partai, Romahurmuziy gusar. Pasalnya, hasil survei LSI menunjukan jika politisi muda lebih buruk dibandingkan politisi senior. Survei menunjukan, mayoritas responden menganggap politisi muda kembali memproduksi sistem politik korup.
Hanya 24,8 persen dari 1.200 responden yang meyakini politisi muda saat ini berperilaku baik. Dan, hanya 15,4 persen responden menganggap politisi muda lebih baik dari seniornya. Sedangkan 23,8 persen menganggap politisi senior lebih baik ketimbang politisi muda. Sementara 37,6 persen menganggap politisi muda sama saja, mereproduksi keburukan politisi seniornya.

“Itu artinya kiprah politisi muda lebih buruk dibandingkan dengan seniornya,” kata peneliti dari LSI, Adjie Alfaraby dalam acara memperingati Hari Sumpah Pemuda yang mengangkat tema: Publik Sangat Kecewa Kiprah Politisi Muda, di Kantor LSI, Jakarta, Minggu.
Persepsi negatif publik terhadap politisi muda bukan tanpa sebab. Kasus suap Wisma Atlet yang menyeret politisi muda seperti mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, diyakini membuat anjlok citra politisi muda. Makanya, saat responden ditanya sosok politisi muda yang layak menjadi Presiden, sejumlah nama seperti Anas Urbaningrum, Puan Maharani, dan Edhie Baskoro, hanya mendapat bandrol di bawah tiga persen.

Berbeda sebelum kasus Nazaruddin mencuat. Hasil survei yang dilakukan Institute for Strategic and Public Policy Research (Inspire) pada 24 April 2011 lalu, dengan jumlah 1.500 responden, menempatkan Anas Urbaningrum sebagai kandidat terkuat di ajang Pemilihan Presiden 2014. Sebanyak 60,6 persen publik setuju sosok presiden dari kaum muda. Anas meraih 16,8 persen, mengungguli Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan 14,8 persen dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan perolehan dukungan 12,9 persen.

Hasil survei LSI seakan menjadi “angin segar” bagi politisi senior dalam ajang Pilpres 2014 nanti. Pasalnya, mayoritas responden lebih memilih politisi senior daripada yang muda. Politisi berusia 59-65 tahun yang mendapat dukungan responden 3-10 persen antara lain Ani Yudhoyono, isteri Presiden SBY dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. Sedangkan Megawati, Prabowo, dan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meraih 10 persen dukungan responden.
Namun, peneliti dari Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro tidak percaya kalau politisi muda dianggap lebih buruk dari politisi tua ataupun sebaliknya. “Itu keterlaluan dan menyesatkan. Jangan menghina generasi penerus. Karena kebusukan tidak ditentukan oleh usia. Memang karakter yang bersangkutan,” katanya. Dia mempertanyakan responden yang direkrut. “Siapa obyek (respoden) yang disasar. Apakah representatif dalam arti representasi kelompok umur tertentu atau acak dari berbagai umur. Bagaimana latar belakang responden,” katanya. Siti Zuhro juga mempertanyakan sumber pendanaan survei itu. “Kalau sudah tahu maka kita mengatakan tidak heran kalau hasilnya seperti itu,” katanya.

Keanehan hasil survei memang layak dipertanyakan. Beberapa hari lalu, tiga lembaga survei yaitu Jaringan Survei Indonesia (JSI), Reform Institute, Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) mempublikasikan hasil survei yang berbeda.
Survei JSI yang dipublikasi Minggu (23/10) menempatkan Megawati sebagai calon presiden dengan dukungan publik tertinggi, sebesar 19,6 persen, di atas Prabowo (10,8 persen), Aburizal (8,9 persen). Survei itu dilakukan pada 10-15 Oktober 2011 dengan merekrut 1200 responden.

Sementara hasil survei Reform Institute menempatkan Aburizal dalam posisi puncak dari publik di Pilpres 2014. Dari 2.010 responden yang direkrut, sebanyak 13,58 persen yang memilih Aburizal sebagai presiden. Sementara Prabowo berada di urutan kedua, yaitu mencapai 8,46 persen, diikuti Jusuf Kalla dengan perolehan 7,06 persen, Hidayat Nur Wahid 5,17 persen, dan Ani Yudhoyono 4,13 persen.

Survei itu dilaksanakan di 33 provinsi di seluruh Indonesia dengan jumlah responden sebesar 1.200 orang dan margin of error kurang-lebih 3,0 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Lain lagi hasil survei SSS yang menunjukkan Prabowo Subianto mendapatkan dukungan tertinggi dari responden untuk menjadi presiden. Hasil survei yang dilakukan pada 3-8 Oktober 2011 di 33 Provinsi dengan jumlah responden sebanyak 1.318 responden itu menunjukan jika 28 persen masyarakat memilih Prabowo sebagai calon presiden, kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebesar 10,6 persen.

Beberapa calon lainnya yang dipilih masyarakat adalah Sri Mulyani dengan suara sebanyak 7,4 persen, Aburizal Bakrie 6,8 persen, Said Akil Siradj 6 persen, Din Syamsuddin 5,2 persen, Pramono Edhie Wibowo 4,2 persen, Jusuf Kalla 4,0 persen, Djoko Suyanto 3,2 persen, Hatta Rajasa 2,8 persen, dan Surya Paloh 2,5 persen.
Menurut Direktur SSS Toto Sugiarto, alasan masyarakat memilih figur militer seperti Prabowo, karena merindukan pemimpin yang tegas.

“Sebanyak 33,8 persen masih percaya bahwa latar belakang militer cocok untuk mengisi posisi Presiden pada 2014 mendatang,” katanya. Anehnya, Megawati jeblok dalam survei SSS. Dia hanya meraih 0,3% dan kalah dibandingkan Hariman Siregar dan Dahlan Iskan.

Hasil survei itu menuai tanda tanya sejumah kalangan. Pengamat Politik Universitas Indonesia Maswadi Rauf mempertanyakan metode survei yang dilakukan SSS yang menempatkan Prabowo di posisi teratas.

“Metode penelitiannya apa, memperoleh sampelnya bagaimana, siapa saja subjek yang disurvei. Karena sosok Prabowo sudah menghilang dua tahun ini dan tidak pernah lagi terdengar kabarnya,” katanya kepada Jurnal Nasional, Rabu pekan lalu.

Logikanya, kata dia, figur yang mendapat tempat tertinggi seharusnya yang populer menyuarakan pendapatnya lewat media sehingga masyarakat mengikuti sepak terjang dan pemikirannya. “Prabowo selama ini tidak diketahui eksistensinya. Maka perlu dipertanyakan kenapa mendapat suara tertinggi,” ungkap Maswadi.

Lantas apa motif lembaga survei ramai-ramai mempublikasikan hasil surveinya? Peneliti Lingkaran Survei Kebijakan Publik (LKSP) Eriyanto pernah menyatakan, secara teoritik, ada dampak langsung dan tidak langsung dari publikasi survei terhadap sikap atau pilihan pemilih. Menurut dia, hasil dukungan pada survei pra pemilihan dapat memproduksi liputan media dan kontribusi dana sumbangan sehingga kampanye kandidat atau partai lebih banyak diliput.

Kandidat yang menempati posisi teratas dalam survei akan lebih populer di hadapan massa pemilih dan menarik minat elit partai yang akan mengusung kandidat tersebut, termasuk penyumbang dana agar kampanye lebih massif.

Eriyanto mencontohkan fenomena terpilihnya Barack Husein Obama sebagai Presiden Amerika Serikat. Obama berhasil menuju gedung putih lantaran didukung riset opini publik yang selalu menempatkan dirinya pada posisi teratas. Sebelum konvensi Partai Demokrat, para pengamat lebih banyak menjagokan Hillary Clinton yang akan maju sebagai calon dari Partai Demokrat.

Namun, perubahan terjadi ketika Obama memenangkan pemilihan pendahuluan di Ohio. Hasil-hasil polling pun memprediksi kemenangan Obama. Media pun lebih ramah memberitakan Obama dalam porsi yang sangat besar. Penyumbang juga lebih suka membantu Obama dibanding Hillary. Karenanya, wajar jika saat menjelang Pilpres 2009 lalu, tak hanya kandidat saja yang berperang di pentas suksesi. Lembaga survei pun perang menggenjot elektabilitas kandidat lewat survei yang dilakukannya. Sekarang sudah waktunya mereka berperang.

Peluang Capres

Hasil survei yang dirilis empat lembaga survei pekan lalu setidaknya dapat mengambarkan peta kekuatan elit politik yang bakal meramaikan bursa Pilpres 2014. Terlepas objektif atau tidak, hasil survei dapat menjadi referensi kekuatan politik untuk menetapkan calon presiden yang bakal diusungnya.
Dari hasil survei, sejumlah muka lama masih mendapat dukungan besar dari publik. Mereka antara lain: Prabowo Subianto, Megawati Soekarno Putri, Wiranto, Jusuf Kalla dan tokoh lainnya.

Sementara sejumlah nama baru di antaranya Aburizal Bakrie, Moh Mahfud MD, Sri Mulyani Indrawati, Hidayat Nurwahid, Surya Paloh, Ani Yudhoyono, Hatta Radjasa, Anas Urbaningrum, dan Sri Sultan Hamengkubuwono.

Hasil survei menunjukan jika besarnya dukungan publik mengarahkan ke tiga nama yaitu Prabowo, Aburizal, dan Megawati. Prabowo dikenal publik sebagai pesiunan militer yang beralih menjadi pengusaha. Mantan Pangkostrad dan Danjen Kopassus itu juga menghabiskan waktunya dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yaitu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Saat Pilpres 2009 lalu, Prabowo menjadi Cawapres yang berpasangan dengan Megawati sebagai Capres di Pilpres 2009. Pasangan itu meraih perolehan suara 26,79% dari total jumlah suara sah secara nasional. Kalah dengan pasangan SBY-Boediono. | M. Yamin Panca Setia /Rama Denny/Oscar Ferri/Friederich Batari/Musdalifah Fachri

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s