Tutup Celah Mafia Anggaran

BEGINILAH laku para mafia dalam menguras anggaran negara. Untuk meraup untung, mereka bergerilya ke pemerintah daerah, menawarkan proyek-proyek yang didanai anggaran negara. Syaratnya, pemerintah daerah harus membayar uang muka sekitar 5-7 persen dari nilai proyek yang didanai negara itu.

Mau tidak mau, uang pun dikucurkan pemerintah daerah. Jika tidak, proyek di daerahnya bakal macet. Praktik mafia anggaran itu dilakoni politisi Senaya, hingga para pihak yang mengaku punya akses ke wakil rakyat. Modus itu ditemukan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).

“Kalau pemerintah daerah mau dapat (anggaran proyek), maka harus berhubungan dengan anggota Banggar DPR, atau pihak tertentu yang mengaku punya akses ke Banggar,” terang Yuna Farhan, Sekretaris Jenderal Fitra di Jakarta, Minggu (18/9). Selain itu, lanjutnya, cara lain dilakoni pengusaha untuk meraup untung. Mereka melobi anggota Banggar DPR agar mendapatkan proyek itu. Syaratnya, tentu disertai uang pelicin.

“Mereka (pengusaha) mau menalangi supaya berhasil melobi ke Banggar DPR agar proyek yang masuk ke daerah yang mengerjakan mereka,” ujar Yuna. “Itu namanya sudah ngutang duluan alias sistem ijon.”

Praktik mafia anggaran terungkap jelas dalam kasus suap proyek di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Kasus suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) di kementerian yang dipimpin Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, membuktikan adanya perselingkuhan antara Badan Anggaran DPR dengan pejabat di kementerian maupun pengusaha dalam memainkan anggaran proyek pemerintah.

Yuna menduga jika proyek-proyek DPPID yang dibiayai negara senilai Rp6,31 triliun buat pembangunan di daerah itu diusut, maka akan ditemukan banyak praktik penyimpangan.

Dugaan penyimpangan terjadi karena Kemenakertrans juga mengalokasikan program yang sama. Namun melalui mekanisme tugas pembantuan pada program pembangunan pemukiman kawasan transmigrasi senilai Rp469,4 miliar. Sepuluh daerah yang telah mendapatkan alokasi tugas pembantuan juga memperoleh DPPID untuk kegiatan pembangunan infrastruktur intra dan antar kawasan transmigrasi.

“Di bidang infrastruktur saja ada 189 daerah, dan ada daerah yang triple budget yang bersumber dari Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID), DPPID dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana-dana itu, rawan dipangkas. Apalagi, proyek di Kemenakertrans jauh dari pengawasan,” tegasnya.

Realisasi proyek DPPID menyebar di beberapa bidang pendidikan (Rp6,31 triliun), dengan rincian antara lain: infrastruktur pendidikan (Rp613 miliar), infrastruktur kawasan transmigrasi (Rp500 miliar) dan infrastruktur lainnya (Rp5,2 triliun).

Yuna menambahkan, DPID dan DPPID yang ditetapkan Badan Anggaran hanya menyuburkan bandit anggaran. Praktik korupsi mudah dilakukan karena tidak jelas kriterianya serta jauh dari pengawasan. “Banyak dana yang tidak dipakai untuk pembangunan. Misalnya, sudah ada jalan, karena dapat lagi anggaran, maka digunakan cuma menambal jalan saja. Ini berbahaya,” tegasnya.

Karenanya, dia mendesak KPK untuk mengusut kasus tuntas kasus Kemenakertrans sampai menyentuh Banggar.

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga mengungkap transaksi mencurigakan anggota Banggar. Dari laporan tertulis yang disampaikan ke Pimpinan DPR, PPATK mengungkap ada beberapa anggota Banggar yang memiliki rekening mencurigakan. Bahkan, ada ada salah satu anggota Banggar yang memiliki 21 transaksi mencurigakan. Siapakah pemilik rekening mencurigakan itu? Ketua DPR Marzuki Alie enggan menjawab. Alasannya, masih menunggu kepastian hasil penyelidikan PPATK. “Sifatnya masih rahasia. Kalau jadi konsumsi publik bisa menjadi fitnah. Kita tunggu hasil PPATK,” ujarnya saat acara Halal Bilahal Nahdlatul Ulama di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (18/9)

Lantas, bagaimana mengungkap lebih dalam dugaan keterlibatan anggota Banggar DPR? Ronald Rofiandri dari Koalisi Anti Mafia Anggaran menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan silent initiative atau operasi rahasia. Pasalnya, praktik mafia anggaran sulit diungkap secara terang-terangan. “Aktor mafia anggaran lebih banyak bermain di bawah permukaan,‘ katanya, Minggu di Jakarta (18/9).

Ronald yang juga Direktur Monitoring, Advokasi, dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu juga menyarankan KPK terlibat dalam melakukan evaluasi sistem di Banggar, tanpa harus hadir pada rapat-rapat Banggar. Koalisi kurang sepakat jika KPK dan BPK hadir di setiap rapat-rapat Banggar karena rawan politisasi.

Selain itu, DPR bisa jadi mengklaim jika fungsi penetapan anggarannya sudah tepat karena sudah mengundang KPK dan BPK. “DPR berarti mereduksi pertanggungjawabannya kepada publik.” kata Koordinator Advokasi Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam.

Dengan demikian, publik dianggap tidak perlu lagi mengawasi pengelolaan anggaran negara karena DPR sudah melibatkan langsung KPK dan BPK. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan DPR secara resmi mengundang KPK untuk ikut hadir dalam setiap rapat-rapat badan anggaran. “Ini untuk menjawab berbagai kecurigaan masyarakat terhadap banggar,” kata Pramono.

Sementara Yuna menekankan pentingnya reformasi Banggar DPR. Dia menilai, fungsi anggaran sudah ditangani di setiap komisi di DPR. “Sumber persoalan terdapat pada Banggar DPR yang telah melampaui kewenangannya sehingga menjadikan anggaran sebagai bancakan para bandit anggaran,” tegasnya.

Yuna juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi di kasus Kemenakertrans karena ada tumpang tindih antara alokasi anggaran infrastruktur transmigrasi pada tugas pembantuan dan DPPID di sepuluh daerah, serta triple budget pada bidang lain.

Agar kasus tersebut tidak terjadi lagi, Fitra juga meminta Mahkamah Konstitusi (MK) memprioritaskan uji materi UU APBNP 2011 yang diajukan koalisi LSM. “Putusan MK dapat menjadi rujukan agar kasus ini tidak terulang lagi,” tegas Yuna.

Fitra juga mengingatkan agar Menteri Keuangan untuk menolak keinginan DPR yang meminta mengalokasikan dana itu dan melakukan pengusutan terhadap stafnya yang turut bermain dalam kasus tersebut. Anggota Banggar DPR Wa Ode Nurhayati sebelumnya mencium ada kejanggalan yang dilakukan pimpinan Banggar, pimpinan DPR serta Menteri Keuangan dalam menetapkan anggaran DPID.

Dia pernah mempertanyakan motivasi Wakil Ketua DPR Anis Matta mengirim surat kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Dia menduga, surat itu terkait dengan permintaan agar segera dilakukan pencairan DPID. Wa Ode juga mempertanyakan tujuan maupun motivasi yang bersangkutan dalam melakukan intervensi kepada Kementerian Keuangan. Baginya, surat yang dikirimkan Anis Matta itu tidak wajar, kecuali pemerintah melanggar prosedur. Anis mengakui mengirim surat ke Menteri Keuangan terkait pengesahan sebuah mata anggaran. Dia mengaku hanya menjalankan tugas sebagai koordinator keuangan. Sebagai pimpinan DPR, menjadi tugasnya untuk meneruskan surat ke Menteri Keuangan.

Namun, dalam rapat Banggar DPR sudah diputuskan soal kerangka, rambu-rambu, dan kriteria kabupaten dan kota yang boleh dan tidak boleh memperoleh dana DPID. Saat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK 07/2011 terbit pada Februari 2011, ada sekitar 120 kabupaten dan kota yang mendapat alokasi DPID 2011. Namun, tiba-tiba, 120 daerah yang seharusnya mendapat anggaran malah dikeluarkan dari daftar daerah yang berhak menarima anggaran DPID. Meski total dari DPID sebesar Rp7,7 triliun tersebut tidak mengalami perubahan, tetapi perubahan tersebut sangat mengecewakan bagi daerah yang haknya dihilangkan.

Tercatat, ada sepuluh provinsi yang mengalami penghilangan hak DPID antara lain Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Bali dan Papua. Untuk kabupaten atau kota yang jatahnya dipangkas antara lain Aceh yang nilai rata-ratanya diatas Rp 15 miliar, Jambi dipangkas seluruhnya padahal dalam simulasi mendapat Rp 24 miliar. Sementara area perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur yang semestinya mendapat alokasi DPID sebesar Rp 40,607 miliar. Lalu, Bangka Belitung dari rumus fiskal mendapat Rp31 miliar tiba-tiba hilang sama sekali. Sama halnya dengan Sumatera Selatan yang seharusnya dapat Rp 29 miliar juga dihilangkan.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s