Rombak Kabinet!

USIA Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, genap dua tahun pada 20 Oktober 2011. Publik menganggap, dua tahun adalah waktu yang cukup untuk menilai realitas obyektif kinerja dan integritas para menteri dalam memimpin kementeriannya.

Karena itu, menjadi momentum tepat bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan perombakan (reshuffle) kabinet yang berbasis pada kinerja dan integritas. Reshuffle sangat mendesak karena publik merasa kurang puas dengan kinerja para pembantu Presiden. Setidaknya, suara-suara publik itu dapat dilihat dari hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI). Dari hasil survei yang mengambil sampel 1.200 responden di seluruh Indonesia dan dilaksanakan pada 5-10 September 2011 itu, kepuasan responden terhadap kinerja KIB II hanya 37,7 persen. Sementara yang merasa tidak puas mencapai 44,7 persen. “Karenanya, waktu yang tepat (bagi Presiden) untuk melakukan reshuffle,” kata Adjie Alfarabi, peneliti LSI.

Wacana publik yang menginginkan adanya perombakan menteri itu ditangkap Presiden. Di hadapan peserta Musyarawah Nasional Tarbiyah di Jambi, 22 September lalu, Kepala Negara memastikan akan menata kembali kabinet yang dipimpinnya. Presiden menyebut, sebelum tanggal 20 Oktober 2011, reshuffle akan dilakukan. Kepala Negara pun merasa tidak puas dengan kinerja kabinetnya selama dua tahun ini. “Presiden kurang happy,” ucap Staf Khusus Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparinga. Wajar jika Presiden kurang puas dengan kinerja anak buahnya. Pasalnya, sering kali isu yang menyangkut tanggung jawab kementerian yang menjadi sorotan publik, justru Presiden yang paling kena getahnya.

Selama beberapa hari ini, Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono, sibuk menakar kinerja para menteri dan mengutak-atik susunan kabinet di kediaman pribadinya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Presiden sudah mengantongi nama calon-calon menteri yang layak mengemban amanat. Dalam melakukan reshuffle, Presiden menggunakan dua indikator penilaian, yaitu kinerja dan integritas. Kinerja terkait dengan upaya para menteri dalam mewujudkan pencapaian sesuai target yang telah ditetapkan. Dalam mengukur kinerja, Presiden menggunakan Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sebagai instrumen dalam melakukan penilaian kinerja.

Meski tidak menyebut nama menteri-menteri yang kinerjanya bermasalah, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto mengatakan, hingga Triwulan Kedua 2011, masih ada beberapa kementerian yang mendapat rapor merah. Penyebabnya macam-macam. Mulai dari lemahnya koordinasi lintas sektoral, kelambatan dalam melakukan eksekusi program, kurangnya melakukan akselerasi, dan sebagainya. “Itulah sebab-sebab mengapa program-program (pemerintahan) itu masih ada yang merah,” kata Kuntoro saat ditemui Jurnal Nasional di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Saat ditanya siapa saja menteri yang mendapat rapor merah, Kuntoro tidak bersedia menjawab. Namun, dari informasi yang didapat Jurnal Nasional, beberapa menteri yang banyak menuai rapor merah antara lain: Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh, Menteri Pertanian Suswono, Menteri BUMN Mustofa Abubakar, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri.

Selain terkait lemahnya kinerja, UKP4 juga menyoroti masalah koordinasi lintas kementerian yang menjadi akar persoalan terhambatnya pencapaian program berskala nasional. “Koordinasi dan sinergi itu mudah diucapkan, namun sulit dilaksanakan,” ujar Kuntoro. Dia menjelaskan, jika kementerian melaksanakan program yang tidak terkait dengan kewenangan kementerian lain, program tersebut dapat berjalan. Namun, pelaksanaan program akan menjadi masalah saat terkait dengan kewenangan, tugas, dan fungsi kementerian lain.

“Kalau satu menteri punya satu proyek, biasanya proyek itu jalan. Tetapi begitu terkait dengan kementerian lain, apalagi (melibatkan) dua kementerian koordinator, itu mulai hilang (muncul masalah).”

Dan ruwetnya lagi, ketika program atau proyek itu juga melibatkan gubernur dan bupati. Dia mencontohkan pembangunan proyek perlintasan kereta api dari Medan hingga Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. “Walah, itu (proyek melibatkan) Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, gubernur, dan bupati. Nah, itu di mana koordinasinya? Masak harus Presiden dan Wakil Presiden,” ungkap Kuntoro.

Masalah koordinasi juga berkali-kali “disentil” Presiden kepada para menteri. Saat rapat membahas langkah-langkah nasional dalam upaya mengelola atau mengatasi dampak perubahan iklim bersamaa Dewan Nasional Perubahan Iklim, Presiden mengingatkan akan pentingnya koordinasi lintas sektoral.

“Ketika ada masalah, sudah ada rumahnya yaitu satgas REDD+, berdayakan itu. Jangan masing-masing merdeka seolah punya otoritas dan kewenangan sendiri-sendiri,” tutur Presiden di Kantor Presiden, Jumat (30/9) dalam rapat Dewan Nasional Perubahan Iklim yang dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Perhubungan Freddy Numberi, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh, Menteri Kehutanan Zulkifli Hassan, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.

Presiden berharap Dewan Nasional Perubahan Iklim dapat bekerja dan berupaya untuk memastikan pelaksanaan pembangunan. “Kembalikan semuanya itu kepada strategi empat jalur, tidak harus memilih salah satu. Semua bisa dihadirkan secara harmonis,” kata Presiden menegaskan.

Saat isu reshuffle mengalir deras, sejumlah menteri pada irit bicara. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi bahkan gemas setiap ditanya reshuffle kabinet.

“Jangan ditantang-tantang saya dengan reshuffle,” katanya.

Mantan Gubernur Sumatera Barat itu tak masalah jika diberhentikan Presiden sebagai menteri. Baginya, jabatan bukan segala-galanya. “Saya jadi menteri ini diminta, bukan minta-minta. Saya berkarier belum pernah meminta jabatan,” kata Gamawan saat ditemui Jurnal Nasional di kantornya, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta (3/10).

Demi menjaga integritas, Gamawan bahkan menegaskan dirinya akan mundur jika salah satu megaproyek Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang ditangani kementeriannya gagal mencapai target pada tahun 2012. Jika tak memenuhi target 170 juta e-KTP, Gamawan akan mundur. “Ya, saya mundur. Jadi, kalau tahun 2012, target 170 juta KTP elektronik tidak selesai, saya mundur. Itu (sikap) saya didengar oleh Presiden,” tuturnya.

Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring rada risih setiap ditanya reshuffle. “Kenapa wartawan selalu nanya kapan reshuffle?” ujarnya. Menteri yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sering kali diserbu isu jika dirinya bakal di-reshuffle. Apalagi, setelah UKP4 menorehkan “rapor merah” terhadap kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dipimpinnya.

Soal penilaian UKP4 itu, Tifatul justru mempertanyakan alasan UKP4 yang tidak mengonfirmasi hasil evaluasi UKP4 tersebut kepadanya. Padahal, dia mengklaim, angka merah yang dilaporkan Presiden hanya satu dari 150 program di kementerian yang dipimpinya. UKP4 memberi angka merah terkait masalah terlambatnya tender program e-learning di Yogyakarta yang dimediasi oleh JICA. Program itu merupakan loan dari Pemerintah Jepang. Namun, Tifatul menyatakan, tender sebenarnya sudah selesai pada 31 Mei lalu. Namun, salah satu peserta tender protes. “Nah, yang protes itu adalah perusahaan yang dekat dengan Jepang,” ucapnya saat ditemui Jurnal Nasional di ruang kerjanya, kantor Kementerian Kominfo, Jakarta. Namun, UKP4 meminta 50 persen tender itu harus selesai pada Juni 2011. Karena melewati batas waktu tersebut, UKP4 pun lapor ke Presiden. “Maka kami diberi rapor merah.”

Tifatul pun makin bingung karena informasi UKP4 yang seharusnya untuk Presiden itu menyebar ke publik. Akibatnya, dia pun menjadi cecaran wartawan saat isu reshuffle berembus. “Saya di-unyeng-unyeng. Ada beberapa menteri yang rapornya empat hingga enam yang merah, tetapi tidak disebut. Saya tidak peduli mau reshuffle,” katanya. Meski demikian, mantan Presiden PKS itu memberikan apresiasi terhadap UKP4 sebagai alat Presiden untuk mengontrol kinerja para menteri. “Kalau tidak ada UKP4, tidak ada alat Presiden untuk menilai menteri. Kalau mendengar laporan Asal Bapak Senang dari menteri juga tidak baik.”

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar tidak bersedia mengomentari isu reshuffle. Apalagi, kata dia, Presiden sudah mengklarifikasi tidak benar adanya nama-nama menteri yang menyebar ke publik. “Jadi, tidak perlu saya membantahnya. Beliau (Presiden) sendiri yang membantah.”

Sementara terkait sorotan publik dalam kasus suap di kementerian yang dipimpinnya, Muhaimin menegaskan, persoalan tersebut sudah dijelaskan kepada Presiden dan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK). “Itu di Kementerian Keuangan, yang ditranfer ke daerah, tidak ada kaitannya dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). Itu sudah clear,” ucapnya. Posisi Muhaimin tersodok setelah KPK membongkar kasus korupsi dana proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah bidang Transmigrasi (PPIDT) di kementerian yang dipimpinnya. Kasus itu pun membentot adrenalin politisi Senayan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) karena curiga soal anggaran Rp500 miliar yang dialokasikan dalam proyek PPID di Kemenakertrans yang tidak melalui mekanisme komisi.

Sementara Menteri Energi Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh justru malah berpantun saat ditanya soal reshuffle. “Daripada main ketapel lebih baik makan rujak. Dari pada bicara reshuffle lebih baik nonton lawak,” ujarnya. Menteri yang diusung Partai Demokrat itu santer disebut-sebut akan diganti karena jurusnya dalam memimpin Kementerian ESDM miskin pencapaian.

Bagi para politisi, isu reshuffle sangat sensitif. Meski menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden sebagai pemegang mandat tertinggi kekuasaan di pemerintahan untuk merombak kabinet, mereka tentu tidak rela kadernya dicopot atau jatah kekuasaannya di kabinet dikurangi. Mereka berupaya mencari celah untuk mendapat peluang sehingga dapat merebut atau setidaknya mempertahankan jatah menteri, meski terbukti tidak maksimal melaksanakan tugasnya sebagai pembantu Presiden.

Meski tidak secara frontal mengajukan permintaan untuk menambah kadernya di kabinet, Partai Golkar memberi pesan politik kepada Presiden agar tidak mendepak menterinya. Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono bahkan mengaku jika partainya telah meminta tambahan jatah kursi menteri di kepada Presiden. Keinginan ini disampaikan jauh hari sebelumnya.

“Apakah jadi ditambah atau tidak, kami menunggu sinyal dari beliau,” ujar Agung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sementara Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta sinis menilai rencana reshuffle. Dia menuding reshuffle hanya merupakan cara bagi Pemerintahan SBY untuk mengamankan logistik bagi Pemilu 2014. Anis mengklaim PKS punya kontrak khusus dengan Presiden. “PKS menganggap reshuffle hanya rumor. Tidak ada masalah dengan PKS karena sudah punya kontrak sendiri dengan SBY,” ujarnya. Tudingan Anis itu disergah Ketua Departemen Keuangan DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo. “Kenapa PKS kemudian yang kebakaran jenggot? Janganlah ini dikatakan untuk fund rising,” tuturnya. Menurut dia, justru kader Demokrat yang disebut-sebut akan diganti Presiden seperti Darwin Saleh dan Freddy Numberi.

Apapun dalihnya, reshuffle kabinet yang merupakan hak prerogatif Presiden diharapkan dapat menata ulang pemerintahan dengan baik, agar kinerja pemerintah dapat benar-benar maksimal buat rakyat. n M Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s