Menangkal Manuver Menteri Mbalelo

EKO Prasojo tak berpikir akan mendapatkan gaji dan fasilitas “wah” setelah dirinya dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Baginya, yang lebih penting adalah mengabdikan diri dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi.

“Saya sendiri belum tahu gaji saya. Belum ada SK (Surat Keputusan) mengenai hak-hak keuangan. Memang disetarakan dengan eselon IA. Bagi saya yang paling penting adalah pengabdian untuk melaksanakan reformasi birokrasi secepat-cepatnya,” terang Guru Besar Ilmu Adminstrasi Negara Universitas Indonesia (UI) tersebut.

Dia juga menepis kekhawatiran sejumlah kalangan jika posisinya sebagai wakil menteri bakal dihadapkan perseteruan dengan Azwar Abubakar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. “Saya pikir tidak,” katanya.

Eko Prasojo sadar betul posisinya sebagai wakil menteri yaitu membantu pelaksanaan tugas dan mempertajam gagasan para menteri. Dengan kata lain, tak mungkin dirinya akan berseberangan dengan menteri. “Tugasnya jelas untuk membantu gagasan pemikiran dan mengimplementasikan gagasan pemikiran mengenai reformasi birokrasi,” ucapnya.

Tugas yang diemban Eko tak mudah. Bersama dengan Azwar, dirinya harus mengubah wajah birokrasi yang tertutup menjadi transparan, mengubah kultur aparatur birokrasi yang loyal kepada pimpinan menjadi loyal kepada masyarakat, serta memastikan terwujudnya pelayanan birokrasi yang prima.

“Tugas itu tidak mudah. Tidak hanya merombak sistem, tetapi merombak budaya, paradigma dan cara kerja aparatur kita di pusat dan daerah,” kata lelaki kelahiran di Kijang, Kepulauan Riau, 21 Juli 1970 itu yang meraih gelar Guru Besar dalam usia 33 tahun itu. Karena itu, Eko Prasojo mengharap dukungan semua kalangan agar upaya mewujukan tata pemerintahan baik dan yang bersih (good and clean government) dapat benar-benar terwujud.

Pernyataan Eko Prasojo itu menjawab kekhawatiran sejumlah kalangan yang menganggap posisi wakil menteri justru membuat kinerja kabinet tidak efektif. Berdasarkan UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, wakil menteri bukan anggota kabinet. Dengan begitu, Presiden SBY menyatakan, tidak ada istilah matahari kembar di kementerian. Fasilitasnya pun tidak sama dengan fasilitas menteri. Soal kewenangan, wakil menteri bertugas membantu dan menjadi bagian dari penetapan kebijakan atau policy making yang dilakukan menteri.

Terkait dengan banyaknya wakil menteri yang diangkat, Presiden menegaskan, pengangkatan wakil menteri berdasarkan keperluan dan urgensi beban tugas, serta sasaran tertentu yang mesti dicapai oleh sebuah kementerian sehingga pos wakil menteri ini tidak permanen, bisa diadakan dan bisa ditiadakan. “Terpulang kepada urgensi dan keperluannya,” ujar Presiden.

Keputusan Presiden menambah wakil menteri dinilai sejumlah kalangan menjadikan kabinet mengalami obsesitas sehingga kinerja pemerintahan tidak berjalan efektif. Sejumlah kalangan juga mengkritik jika munculnya nama-nama sejumlah wakil menteri merupakan cara kompromistis yang dilakukan Presiden terhadap mitra koalisi.

Namun, bisa jadi, langkah Presiden merekrut wakil menteri untuk memback-up tugas menteri khususnya dari partai politik yang mbalelo. Pengalaman membuktikan, sekalipun beberapa menteri asal partai politik sudah menyatakan komitmennya menyelesaikan tugas negara, publik mencemasi mandat mereka dalam memaksimalkan pencapaian program kerja. Apalagi, makin dekatnya Pemilu 2014, elit partai politik di kursi kekuasaan akan lebih sibuk mengurusi partai daripada rakyat.

Sementara Presiden sulit untuk melarang seorang menteri berpolitik. Apalagi, di Indonesia tidak ada fatsoen politik yang secara tegas membatasi fungsi seseorang pejabat negara. Di paruh perjalanan memimpin Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid I, Presiden SBY dihadapkan manuver beberapa menteri partai politik yang seakan menyeberang dari titahnya sebagai pembantu Presiden.

26 November 2007 lalu, Menteri Koperasi dan UKM Suryadharma Ali melakukan manuver. Dirinya menyatakan, siap menggalang kekuatan dengan PDIP dan PAN untuk menambah kekuatan pada Pilpres 2009. Beberapa hari sebelumnya, Suryadharma juga menerima kunjungan Ketua Dewan Penasehat PDIP Taufik Kemas dan sejumlah pimpiman PDIP lainnya. Suryadharma juga pernah bermanuver dengan menggelar wahana konvensi dan uji kepatutan dan kelayakan bagi calon presiden yang akan berkompetisi di Pilpres 2009.

Manuver Suryadharma tentu tidak etis karena dirinya masih menjabat menteri. Tapi, sulit bagi Suryadharma jika dirinya dibatasi untuk berkomunikasi intensif dengan kader PPP. Sebagai orang nomor satu di partai berlambang Kabah itu, dirinya dituntut untuk selalu melakukan konsolidasi dengan kader PPP di pusat dan daerah agar bersiap-siap bertarung di Pemilu. Gelagat para menteri itu sebenarnya sudah pernah dikritik Presiden. Dalam sebuah kesempatan, Presiden mengkritik pejabat pemerintah pusat dan daerah yang diusulkan oleh partai politik, yang mengibarkan bendera partai politik saat merealisasikan program pemerintah.

Dalam kondisi ini, para wakil menteri diharapkan dapat mengantisipasi sikap mendua menteri-menteri partai politik. Mereka harus bisa membuktikan lebih baik dari pada menteri partai politik. M. Yamin Panca Setia

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s