Megaproyek Pertaruhkan Jabatan

“KIAMAT bagi saya kalau ada kardus durian di kantor ini,” tegas Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. “Jika ada ya saya sikat,” ujarnya.

Gamawan bukan alergi dengan durian. Namun, “kardus durian” yang dimaksudnya untuk mengingatkan agar anak buahnya tidak terjerat kasus suap seperti di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Skandal kardus durian yang berisi uang senilai Rp1,5 miliar untuk suap imbalan pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) di Kemenakertrans yang menyeret pejabat Kemenakertrans membuat Gamawan khawatir. Karenanya, dia berjanji tak akan kompromi bila ada oknum Kemendagri yang terlibat korupsi proyek pemerintahan yang ditangani kementeriannya. Mantan Gubernur Sumatera Barat itu pernah memberhentikan tiga eselon II.

“Begitu hasil pemeriksaan ditemukan ada uang tidak tahu akan diapakan, saya berhentikan. Jangan ada yang terima uang macam-macam. Saya hanya mendapatkan gaji dan honor. Itu sudah cukup. Karena itu, saya minta pejabat eselon I dan II juga begitu. Kalau ketawan, ya saya sikat,” tegasnya.

Gamawan mengklaim, integritas sebagai pejabat publik adalah yang utama. Sementara jabatan baginya tak lebih penting dibandingkan integritas. Makanya, saat megaproyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik (e-KTP) senilai Rp7 triliun digarap Kemendagri dan kini menjadi sorotan publik, Gamawan berkali-kali menegaskan, akan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri jika proyek itu gagal di tengah jalan.

“Ya, saya mundur kalau tahun 2012, target 170 juta KTP elektronik tidak selesai. Itu (sikap) saya didengar oleh Presiden,” tegasnya. Meski bukan karena kesalahannya, Gamawan tetap akan mundur.

“Iya (mundur). Itu kan tanggung jawab saya. Kenapa saya tidak benahi.

Karenanya, saat wartawan mempertanyakan kabar dirinya akan di-reshuffle dari posisi Mendagri, Gamawan menjawab lugas, “Tulis besar-besar ya. Saya tunggu besoknya SK (surat keterangan) reshuffle,” ujarnya sambil tertawa.

Gamawan memang tengah mempertaruhkan jabatannya dalam proyek e-KTP. Dirinya ingin proyek tersebut berjalan dengan baik. Dia mengaku, segala upaya telah dilakukannya untuk memastikan proyek tersebut dapat berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Makanya, Gamawan resah jika kemudian KPK melaporkan kementeriannya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait tata kelola keuangan kementeriannya yang dinilai belum transparan, khususnya terkait pelaksanaan program KTP elektronik (e-KTP).

“Saya bingung, saya juga tidak tahu maksud laporan itu untuk apa, kalau kami memang kurang transparan, kurang transparan yang mana?,” ucapnya.

Beberapa hari lalu, KPK mengirim surat yang menyarankan agar tender e-KTP melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) serta melaksanakan tender secara elektronik. Gamawan mengaku, saran KPK itu telah dijalankan. Sebelumnya, komisi antikorupsi juga mengirim enam rekomendasi yang tak dijalankan Kemendagri terkait tender e-KTP. Padahal, kata dia, berdasarkan evaluasi Kemendagri, hanya satu dari enam rekomendasi KPK yang tak dijalankan karena terkait dengan kebijakan pemerintah dan DPR.

“Bayangkan itu aneh,” tegasnya.

Terkait dengan tugas dan fungsi, Gamawan Fauzi dihadapi kompleksitas masalah pelaksanaan otonomi daerah. Masalah pengelolaan anggaran misalnya. Dia tak habis pikir jika ada pemerintah di daerah yang menghabiskan anggaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemajuan sepak bola. Sementara kondisi rakyatnya masih miskin.

“Bayangkan ada yang menghabiskan 90 persen PAD untuk sepak bola. Rakyatnya tidak makan,” katanya.

“Mana yang lebih penting, sepak bola atau rakyat makan?,” imbuhnya.

Apa yang diutarakan Gamawan adalah satu dari sekian banyak kasus penyimpangan pengelolaan anggaran di daerah. Di Kabupaten Aceh Utara misalnya, anggaran lebih terkuras untuk kepentingan pribadi pejabat dan wakil DPRK setempat. Saat kas daerah defisit, mereka justru mengesahkan biaya perjalanan yang nilainya fantastis.

Di tahun 2011, DPRK bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menetapkan anggaran untuk pos Sekretariat Dewan (Sekwan) lebih dari Rp25,261 miliar. Sementara biaya perjalanan dinas para wakil rakyat bersama beberapa staf sekretariat mencapai Rp9,9 miliar. Belum lagi anggaran asuransi kesehatan untuk bupati dan wakil bupati yang mencapai Rp110 juta dan masing-masing dewan mendapat Rp20 juta.

Di sisi lain, gaji kepala desa di Aceh Utara tersendat. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terpaksa memelas ke Pemerintah Propinsi Aceh agar menalangi gaji kepala desa karena anggaran daerah “bangkrut”. Tak hanya itu, sejak tahun 2010 lalu, anggaran daerah tak lagi mengalokasi beasiswa. Sebelumnya, anggaran daerah untuk beasiswa sebesar Rp50 miliar.

Terkait persoalan pengelolaan anggaran di daerah, Gamawan menyatakan, pihaknya sudah membuat aturan yang memperketat pengelolaan dana pemerintah di daerah. “Makanya kami membuat aturan yang makin diperketat. Petunjuk anggaran kami benahi. Ada mekanisme penggunaan dana hibah dan dana sosial. Tidak seperti dulu lagi,” katanya.

Mendagri memang telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterbitkan 23 Mei 2011 lalu. Aturan tersebut menegaskan, pemerintah daerah tidak dapat sembarang mengelola dana. Namun, praktiknya sering kali diabaikan pemerintah daerah dengan alasan otonomi. Soal efektif atau tidak aturan yang dibuat, Gamawan mengatakan, setidaknya daerah tidak lagi bisa leluasa menggunakan uang.

“Harus dipertanggungjawabkan. Pengguna anggaran juga diperiksa, siapa yang menggunakan anggaran pemerintah juga diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Lalu, temuan BPK itu akan saya tindaklanjuti,” katanya.

Tapi, tak semudah itu mengawasinya. Pemerintah daerah sering kali mengabaikan instruksi pemerintah pusat untuk menaati rambu-rambu dalam pengelolaan keuangan negara dengan dalih otonomi dan desentralisasi. Di Banten misalnya. Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah digoyang skandal dugaan penyalahgunaan dana hibah senilai Rp340,463 miliar.

Atut dituding bak Robinhood yang membagi-bagikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) 2011 itu kepada ratusan lembaga dan organisasi sosial yang ternyata fiktif demi kepentingan politiknya. Dari penelusuran yang dilakukan Aliansi Independen Peduli Publik (ALLIP) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), dana hibah itu mengalir ke 221 organisasi yang tersebar di delapan wilayah Provinsi Banten.

Juru Bicara ALIPP Uday Suhada melansir banyak organisasi dan lembaga yang kecipratan dana hibah, ternyata fiktif. Dan, aroma politisasi penggunaan anggaran negara itu pun menguap karena dana hibah lebih banyak terkuras untuk lembaga dan organisasi yang memiliki massa yang mendukung Atut yang berpasangan dengan Rano Karno sebagai calon gubernur dalam Pilkada Banten.

Karena itu, Gamawan harus memutar otak untuk mencari solusi agar pengelolaan anggaran negara dapat efektif dan efisien. “Kami akan terus negosiasi. Kita perlu juga membuat batasan-batasan,” katanya.

Dia mengakui jika pengelolaan anggaran di daerah selama ini belum efektif. Sementara uang dari APBN saat ini ke daerah mencapai Rp450 triliun, jauh lebih besar dibandingkan jaman Orde Baru yang hanya mencapai Rp37 triliun. “Sekarang efektif gak uang yang digelontorkan ke daerah itu, uang banyak itu untuk siapa?”

“Pembangunan berjalan gak di daerah, demokratisasi apa sudah berjalan dengan baik, sentral demokrasi adalah rakyat, bukan kekuasaan. Itulah persoalan yang harus dibenahi dari waktu ke waktu.”

Gamawan menyatakan dirinya sudah mengusulkan ke Presiden agar pemerintah pusat dapat mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran di pemerintahan daerah.

“Efektivitas uang juga harus dievaluasi. Misalnya mobil di daerah kriterianya kan sudah ada. Tetapi, yang dibeli 40 mobil dengan cc kecil. Jadi, harus dievaluasi. Rakyat tidak makan, nama yang lebih penting, kecuali kita sudah kaya,” ujarnya.

Masalah lain yang harus dipecahkan Gamawan adalah konflik antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah yang sering kali mengganggu kinerja aparatur birokrasi. Menurut dia, dari hasil evaluasi yang dilakukan Kemendagri, hanya 6,15 persen, pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berlanjut untuk periode ke dua. “Sebesar 93,85 persen tidak berlanjut lagi. Kemesraannya cepat berlalu,” katanya.

Nah, yang jadi masalah, lanjut Mendagri, hubungan kedua pemimpin di daerah biasa renggang setelah tiga tahun kepemimpinannya. Mereka bersaing untuk menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah. “Sekretaris daerah dan aparaturnya jadi pusing. Mereka harus netral, tetapi kalau dipaksa pro ke kepala daerah, mereka tidak berdaya. Kalau gak dukung, mereka diganti.” Bayangkan, kata Gamawan, ada 140 pejabat yang diganti karena bupati atau gubernurnya baru.

“Kasihan aparatur yang pejabat karier, mereka juga sekolah, tetapi karena tidak sepakat dengan kepala daerah, jadi tersingkir. Jadi harus didorong profesionalisme ke depan.”

Untuk mengatasi masalah tersebut, Gamawan menyatakan, pemerintah mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara. RUU tersebut diharap dapat membebaskan aparatur pemerintah dari intervensi politik. Caranya, kata Mendagri, dibuat aturan jika kepala daerah tidak menjadi pembina PNS (Pegawai Negeri Sipil). Selama ini, kepala daerah menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS di instansinya yang menyebabkan PNS dikooptasi oleh kekuatan-kekuatan politik. Karier PNS tidak semata-mata ditentukan berdasarkan kesesuaian antara kemampuan yang dimiliki seorang pegawai dengan jabatan yang dipercayakan kepadanya. Namun, karier aparatur birokrasi juga ditentukan berdasarkan pertimbangan politik sehingga mendorong sebagian PNS menjadi tim sukses salah satu kandidat dalam pilkada.

Selain itu, Gamawan menyatakan, pihaknya juga memikirkan cara tepat untuk menekan biaya politik yang tinggi di pilkada. Menurut dia, ada kandidat yang menghabiskan uang hingga Rp100 miliar untuk menjadi gubernur. Mereka harus bayar biaya “mahar” kepada partai politik supaya mencalonkannya, serta keperluan kampanye lainnya. Gamawan mengusulkan opsi agar gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dipilih oleh suatu lembaga seperti DPRD. “Bila perlu biayanya ditanggung pemerintah pusat,” katanya.

Politik biaya tinggi memang menjadi persoalan demokrasi di Indonesia. Selain menghambur-hamburkan uang, ajang pilkada langsung sering kali gagal menghasil pemimpin yang berkualitas. Dan, fakta pun mengurai, karena sejak dari awal para calon yang menang diketok biaya tinggi, maka saat dirinya menduduki kursi kekuasaan, mereka pun banyak yang melakukan praktik korupsi. Mereka akan berpikir dan bertindak agar mendapatkan kembali modalnya.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s