Kejar Target Waktu Mepet

NADA optimistis dan pesimistis mewarnai wacana publik setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan hasil perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, di Istana Merdeka, Jakarta 18 Oktober 2011 lalu.

Mereka yang optimistis mengharap hasil reshuffle yang menempatkan teknokrat dan birokrat di posisi wakil menteri dapat mendongkrak kinerja kementerian. Sementara yang pesimistis menganggap susunan KIB II yang gemuk tidak akan efektif.

Di tengah kritik dan manuver politik pasca-reshuffle, para menteri dan wakil menteri di KIB II harus benar-benar “tancap gas” agar dapat mengejar target program kementerian selama tiga tahun sisa masa pemerintahan ini. “Kita ingin dengan formasi baru ini tiga tahun mendatang tugas yang kita emban dapat berhasil lebih baik lagi,” harap Presiden.

Kepala Negara memastikan proses reshuffle berjalan sistemik dan akuntabel dengan mempertimbangkan berbagai faktor sehingga dipastikan akan memaksimalkan kinerja pemerintahan. “Jadi bukan RBT atau Rencana Bangun Tidur,” tegas Presiden.

Presiden merasa tidak cukup kabinet bekerja business as usual, seperti yang berjalan sekarang ini. “Tidak cukup. Kita harus melakukan perubahan, perbaikan, dan peningkatan atas kinerja kita.”

Apa yang dinyatakan Presiden harus menjadi “cambukan” bagi para menteri dan wakil menteri untuk bekerja maksimal. Tiga tahun masa pemerintahan yang tersisa, bukan waktu yang lama. “Tiga tahun bukan waktu yang panjang dan menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjawab semuanya melalui pengambilan keputusan dan kebijakan yang cepat, tepat dan strategis,” kata Pakar Hukum Administrasi Negara Universitas Padjadjaran Bandung, I Gde Panca Astawa.

Usai dilantik, para menteri dan wakil menteri pun langsung bergerak. Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, Sabtu lalu, melakukan inspeksi mendadak ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Cipinang, Jakarta Timur.

Mantan Staf Khusus Presiden bidang Hukum dan Pemberantasan Korupsi itu mendatangi Lapas Cipinang untuk mendapatkan data masalah kesejahteraan petugas Lapas, sistem informasi yang diterapkan di Lapas dan keluhan-keluhan yang muncul baik dari penghuni maupun pengunjung Lapas.

Langkah serupa juga dilakukan Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin. Di sela mendampingi Presiden di Bali, Sabtu lalu, Amir mengunjungi Lapas Kelas II A Denpasar di Kerobokan, Kabupaten Badung. Dari kunjungannya itu, Amir menilai, kondisi Lapas Denpasar sudah melebihi kapasitas (over load). Dirinya berjanji akan segera memecahkan masalah tersebut. “Akan saya pelajari dulu,” katanya.

Masalah kelebihan kapasitas narapidana di Lapas adalah pekerjaan rumah Kementerian Hukum dan HAM yang hingga kini belum dituntaskan. Padahal, pemerintah telah menggelontorkan dana sebanyak Rp710 miliar untuk pembangunan Lapas baru lewat APBN Perubahan (APBN-P) 2010. Mandeknya pembangunan lapas itu menjadikan Kementerian Hukum dan HAM menuai “rapor merah” dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Djan Faridz mengawali “debutnya” sebagai Menteri Perumahan Rakyat dengan menyusuri Sungai Ciliwung dari Kalibata hingga Manggarai. Mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu melihat kondisi perumahan warga miskin di pinggir sungai Ciliwiung. Djan Faridz pun berencana membangun rumah susun murah untuk masyarakat miskin yang tinggal di pinggiran Sungai Ciliwung.

Dahlan Iskan, mengawali jabatannya sebagai Menteri BUMN dengan mengeluarkan “peringatan” kepada anak buahnya untuk tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun. “Kalau ada direksi yang tidak sanggup menjaga dirinya dari intervensi lebih baik mundur,” kata Dahlan. Bos Grup Jawa Pos itu tak ingin BUMN menjadi “sapi perah” pihak-pihak tertentu. Dia juga memberikan keleluasaan kepada masing-masing BUMN untuk melakukan aksi korporasi yang menjadi nafas sebuah perusahaan. “Kalau terlalu dikekang namanya bukan korporasi tetapi instansi,” ujarnya.

Apa yang dilakukan Amir dan Denny, Djan dan Dahlan diharapkan tak hanya gencar dilakukan saat baru “hangat-hangatnya” menduduki kursi menteri dan wakil menteri. Untuk itu, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto menyarankan agar Presiden melakukan audit kinerja menteri dan wakil menteri.

Jika selama ini audit kinerja yang dilakukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) berlangsung enam bulan sekali, Gun Gun menyarankan agar dilakukan tiga bulan sekali dan disampaikan kepada publik. Dengan begitu, publik tahu mana kementerian yang “menggondol” rapor merah. Cara itu, kata Gun Gun, akan muncul tekanan publik kepada para pembantu Presiden sehingga memaksa mereka tetap bekerja maksimal.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri, Jakarta itu juga menyarankan agar Presiden menyusun job description para wakil menteri. Jika tidak, dikhawatirkan akan memunculkan kegaduhan di birokrasi. Hal itu penting karena peraturan presiden yang mengatur jabatan wakil menteri, tidak eksplisit menjelaskan kewenangan para wakil menteri. Gun Gun juga khawatir akan tumpang tindih dengan tugas sekretaris jenderal dan direktorat jenderal di kementerian.

“Jadi, harus ada semacam blue print yang menjelaskan posisi wakil menteri. Dia (wakil menteri) bukan anggota kabinet, bukan juga policy maker dan tidak sebagai atasan sekjen atau dirjen. Kita warning, nanti akan ada kegaduhan kalau tidak ada reformulasi terhadap job description wakil menteri,” terangnya.

Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo menepis kekhawatiran itu.”Saya pikir tidak. Kita bersinergi. Pada prinsipnya, seorang wakil menteri adalah membantu pelaksanaan tugas para menteri, mempertajam gagasan para menteri,” katanya.

Sejak dilantik Presiden sebagai wakil menteri, Guru besar Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia (UI) itu menyatakan, dirinya langsung bersinergi dengan Azwar Abubakar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Eko Prasojo memahami betul tugasnya sebagai wakil menteri yaitu membantu menteri merealisasikan gagasan pemikiran dan mengimplementasikan akselerasi program reformasi birokrasi. Apapun dalihnya, publik mengharap para menteri dan wakil menteri dapat benar-benar “total” mengejar target program kementerian dan dirasakan hasilnya selama tiga tahun sisa masa pemerintahan ini.

M Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s