Jurus Banggar Menangkis Jeratan

LAKU tak bijak Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR yang memboikot pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2012, menuai curiga.

Ada kesan, cara kekanak-kanakan DPR itu, untuk menghalau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah membongkar perilaku korup oknum di Banggar dalam “mengoreng” anggaran negara.

“Dengan bersikap seperti itu (boikot), mereka (Banggar) mau menyelamatkan siapa sebenarnya?” tanya Koordinator Indonesia Butget Center (IBC) Roy Salam kepada Jurnal Nasional, Kamis pekan lalu.

Roy melihat para wakil rakyat yang bertengger di Banggar begitu gelisah terhadap upaya komisi antikorupsi dan tekanan publik untuk menguak perselingkuhan mereka dengan pejabat di pemerintahan dan pengusaha dalam memainkan sejumlah proyek yang didanai negara.

“Mereka ketakutan dan gelisah,” ujarnya.

Untuk menghalau jeratan KPK, kata Roy, pimpinan Banggar melakukan manuver dengan mengalihkan persoalan oknum di Banggar menjadi masalah kewenangan antar lembaga. Karena itu, Roy mengingatkan KPK agar tidak terjebak manuver pimpinan Banggar. “Kami dukung KPK agar jangan masuk ke ruang politik, tapi terus membawa kasus ini ke ruang hukum,” ujarnya.

Kecurigaan Roy cukup beralasan. Pasalnya, ancaman boikot muncul setelah empat pimpinan Banggar antara lain Melchias Markus Mekeng (Fraksi Partai Golkar), Mirwan Amir (Fraksi Partai Demokrat), Tamsil Linrung (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) dan Oli Dondokambey (Fraksi PDI Perjuangan), diperiksa KPK.

Mereka dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus suap program Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. KPK mengantongi informasi jika proyek senilai Rp500 miliar itu menjadi “bancakan” politisi di Senayan.

Kasus suap proyek DPPID di kementerian yang dipimpin Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar mengindikasikan adanya perselingkuhan antara Banggar dengan pejabat di kementerian maupun pengusaha dalam memainkan anggaran proyek tersebut. Tersangka Dadong Irbarelawan lewat kuasa hukumnya M Syafri Noer menyebut ada aliran dana ke Banggar DPR.

Mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin yang dililit kasus proyek Wisma Atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Sumatera Selatan juga pernah menuding semua pemimpin Banggar DPR telah menikmati suap. Nazaruddin menyebut uang sebanyak Rp8 miliar dibagi-bagikan ke semua pimpinan Banggar. Dia juga menuding koleganya di Partai Demokrat yaitu Mirwan Amir, Angelina Sondakh serta politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) I Wayan Koster sebagai penghubung yang membagi-bagikan uang haram itu.

Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga mengungkap transaksi mencurigakan anggota Banggar. PPATK mengungkap ada beberapa anggota Banggar yang memiliki rekening mencurigakan. Bahkan, ada salah satu anggota Banggar yang memiliki 21 transaksi mencurigakan.

Nah, untuk menghalau KPK mendalami informasi itu, pimpinan Banggar kemudian mengalihkan persoalan tersebut menjadi masalah kelembagaan. Seolah tak rela kewenangannya “dioprak-aprik” oleh KPK, selang beberapa jam setelah diperiksa KPK, mereka melayangkan surat ke Pimpinan DPR yang isinya mengembalikan mandat pembahasan RAPBN.

Mereka juga minta perlindungan agar pimpinan DPR menuntaskan masalah pemanggilan pimpinan Banggar oleh KPK. Jika tidak, mereka memilih mundur sebagai Pimpinan Banggar. “Kita semua siap diganti!” tegas Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil Linrung dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dalam surat yang diterima Wakil Ketua DPR Pramono Anung itu, Pimpinan Banggar mengancam tidak akan membahas RAPBN 2012 sebelum ada kejelasan status dalam proses pembahasan anggaran. Upaya KPK mendalami mekanisme pembahasan anggaran juga dianggap melampaui kewenangan. Pimpinan Banggar pun mengaku jika pemeriksaan yang dilakukan KPK bukan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi. Namun, soal kebijakan yang ditetapkan dalam pembahasan APBN.

Karena alasan itu, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai, KPK tidak berwenang memperkarakan kewenangan Banggar dalam menetapkan APBN. Dia setuju jika KPK melakukan tindakan hukum jika menemukan praktik korupsi dalam pembahasan anggaran. “Kalau memang ada tindak pidana korupsi diselidiki, diperiksa, monggo. Tetapi jangan kemudian kebijakannya yang dikorek-korek, dicari dan sebagainya. Kalau kebijakan bukan hanya dibuat oleh Banggar. Tetapi juga pemerintah,” katanya.

Pramono menambahkan, Banggar khawatir jika kebijakan diperkarakan, akan ada pengadilan. “Kekhawatiran ketika KPK memeriksa pimpinan Banggar yang diperiksa bukan indikasi korupsi, tapi kebijakannya,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.

Wakil Ketua DPR Anis Matta juga menuding KPK terlalu berlebihan jika hanya bertanya soal mekanisme penetapan anggaran di Banggar dengan cara memanggil pimpinan Banggar. “Pendekatan populis seperti ini akhirnya menimbulkan masalah-masalah baru dalam pemberantasan korupsi,” kata Anis di gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/9).

Dia pun memahami keputusan Banggar yang menghentikan pembahasan anggaran karena khawatir resiko yang harus ditanggung.

“Siapa yang mau menanggung resiko, kalau anda harus menanggung resiko untuk hal yang tidak Anda lakukan. Ini menyangkut harga diri orang,” kata Sekretaris Jenderal DPP PKS tersebut.

Ketua KPK Busyro Muqqodas menampik tudingan tersebut. Dia menegaskan, KPK tidak melampaui kewenangannya terkait pemeriksaan pimpinan Banggar dalam membongkar kasus suap di Banggar. “Untuk mencari informasi. Justru (informasi) dari mereka (Pimpinan Banggar), benar gak pernyataan (tersangka), supaya tidak terjadi fitnah,” ujar Busyro, di Yogyakarta, Sabtu lalu.

Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) itu tak gentar dengan ancaman pemboikotan tersebut. KPK tetap akan mendalami kasus suap Kemenakertrans yang diduga terkait dengan oknum di Banggar. “Kami tetap akan melanjutkan pemeriksaan, meski ada ancaman pimpinan Banggar mengembalikan mandat membahas RAPBN ke pimpinan dewan,” kata Busyro.

Busyro sebelumnya pernah mempersoalkan jika selama ini proses dan mekanisme anggaran di Banggar DPR kurang transparan. “Terutama transparansi data, dan secara keseluruhan adalah transparansi manajemen. Kekurangan ini yang harus diperbaiki oleh Banggar,” kata Busyro.

Dugaan adanya permainan anggaran di Banggar sebenarnya tidak diketehui setelah terungkapnya kasus suap proyek di Kemenakertrans dan Wisma Atlet di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Anggota Banggar dari Partai Amanat Nasional (PAN), Wa Ode Nurhayati pernah mengungkap kejanggalan Banggar dalam menentukan pengalokasian Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) 2011 yang nilainya mencapai Rp7,7 triliun.

Dalam rapat tersebut diputuskan kerangka, rambu-rambu, dan kriteria kabupaten dan kota yang boleh dan tidak boleh memperoleh dana DPID. Saat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK 07/2011 terbit pada Februari 2011, ada sekitar 120 kabupaten dan kota yang tidak mendapat alokasi DPID 2011.

Padahal, rapat Banggar DPR sudah menetapkan ada 120 daerah yang mendapat kucuran dana. Tiba-tiba 120 daerah yang seharusnya mendapat anggaran malah dikeluarkan dari daftar. Nurhayati menganggap keputusan itu janggal karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Meski total dari DPID sebesar Rp7,7 triliun tersebut tidak mengalami perubahan, tetapi perubahan tersebut sangat mengecewakan bagi daerah yang haknya dihilangkan.

Wa Ode mencium kejanggalan dan menuding pimpinan Banggar, pimpinan DPR serta Menteri Keuangan telah memainkan penetapan anggaran DPID. Dia juga pernah mempertanyakan motivasi Wakil Ketua DPR Anis Matta mengirim surat kepada Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Dia menduga, surat yang telah dikirim Anis tersebut terkait dengan permintaan agar segera dilakukan pencairan DPID.

Namun, bukannya menindaklanjuti kejanggalan yang diutarakan Wa Ode, pimpinan DPR justru menyerang Wa Ode.

Bagi Yuna Farhan, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), dana DPID dan DPPID yang ditetapkan Banggar menjadi bancakan para bandit anggaran. Untuk proyek infrastruktur di 189 daerah, ada dana triple budget yang bersumber dari DPID, DPPID dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Realisasi proyek DPPID menyebar di beberapa bidang pendidikan (Rp6,31 triliun), dengan rincian antara lain: infrastruktur pendidikan (Rp613 miliar), infrastruktur kawasan transmigrasi (Rp500 miliar) dan infrastruktur lainnya (Rp5,2 triliun). Dia mendesak KPK mendalami masalah tersebut karena kemungkinan akan ditemukan praktik penyimpangan anggaran.

M. Yamin Panca Setia/Fransiskus Saverius Herdiman/Friederich Batari

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s