Digoyang Perkara Suap

MENTERI Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar tak ingin berspekulasi menyikapi isu perombakan (reshuffle) kabinet yang akan dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia juga tak mau berkomentar terkait namanya yang disebut-sebut bakal di-reshuffle Presiden.

“Itu (isu reshuffle) sudah dibantah Presiden, jadi tidak usah dibantah saya. Spekulasi apa pun, saya tidak percaya,” katanya saat ditemui Jurnal Nasional di ruang kerjanya, Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kabar beredar jika posisi Muhaimin bakal diganti dengan Jumhur Hidayat yang kini menjabat Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Muhaimin disebut-sebut dirotasi menjadi Menteri Perumahan Rakyat, menggantikan Suharso Monarfa. Terkait kabar itu, Muhaimin hanya tersenyum. “Sampai hari ini belum diajak bicara oleh Presiden,” ucapnya.

Posisi Muhaimin terdesak setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus korupsi dana proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah bidang Transmigrasi (PPIDT) di kementerian yang dipimpinnya.

Dia sempat dipanggil Presiden agar aktif membongkar perkara yang melilit kementeriannya. “Saya akan proaktif untuk menjelaskan kasus itu kepada KPK dan publik. Dan itu sudah saya lakukan. Saya sudah jelaskan ke KPK,” ujarnya.

Ditanya apakah kasus yang melilit kementeriannya memengarui kinerja kementeriannya, Muhaimin menjawab, tidak ada masalah. “Kami bekerja semaksimal. Memberikan yang terbaik. Hasilnya dinilai Presiden dan masyarakat, biarkan masyarakat menilai kinerja, sejauh mana produktivitas kami,” katanya.

Baginya, kasus tersebut justru akan memicu semangatnya. “Kalau dilihat kasus seperti ini juga terjadi pada menteri-menteri sebelum-sebelumnya dan terjadi juga di kementerian lain.”

Karena kasus itu, Muhaimin juga dibidik DPR. Para wakil rakyat berancang-ancang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membongkar lebih dalam kasus tersebut. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR yang menginisiasi pembentukan Pansus tersebut. Wakil Ketua DPR dari PDIP Pramono Anung pun telah mengintruksikan Fraksi PDIP di DPR untuk menggalang kekuatan membentuk Pansus. Pramono mencurigai jika anggaran Rp500 miliar yang dialokasikan dalam proyek PPID di Kemenakertrans tidak melalui mekanisme komisi. Padahal, semua pembahasan di Badan Anggaran harus sesuai undang-undang dan disetujui oleh komisi-komisi di DPR seperti diatur dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Soal anggaran Rp500 miliar itu, Muhaimin menyatakan, sepenuhnya kewenangan Kementerian Keuangan, yang ditransfer ke daerah. “Tidak terkait kinerja Kemenakertrans, itu sudah clear (selesai).”

Dalam kasus korupsi dana PPIDT di Kemenakertrans, diduga ada sindikat yang memanfaatkan proyek tersebut untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Kuasa hukum tersangka Dadong Irbarelawan, Syafri Noer, menyebut ada empat tokoh kunci untuk mengungkap kasus dugaan suap di Kemenakertrans. Mereka adalah Ali Mudhori, Fauzi, Sindu Malik, dan Acos. Menurut Syafri, Ali dan Fauzi berperan aktif dalam pengurusan pencairan dana PPID untuk kawasan transmigrasi. Mereka tergabung dalam tim eksternal Kemenakertrans yang berurusan langsung dengan Badan Anggaran DPR.

Masalah TKI

Soal kinerjanya dalam menangani TKI, Muhaimin juga disorot saat eksekusi mati Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ruyati binti Satubi yang telah membunuh majikan perempuannya, Khoiriyah Omar Moh Omar Hilwani di Arab Saudi. Kini, kabar pun mencuat jika seorang tenaga kerja wanita (TKW) asal Majalengka, Jawa Barat, Tuti Tursilawati akan menghadapi hukuman pancung di Arab Saudi karena diduga telah membunuh majikannya. Namun, Tuti kabarnya membunuh majikannya karena membela diri saat akan diperkosa. Tuti akan dihukum pancung di Arab Saudi usai Hari Idul Adha, awal November nanti. Di Arab Saudi, sebanyak 17 dari 23 TKI terancam vonis mati. Di Malaysia, ada 167 WNI yang terancam hukuman mati, di China, WNI yang terancam mati ada 20 orang dan Singapura sebanyak dua orang.

Dalam menangani ancaman hukuman mati, pemerintah selalu kecolongan dan bertindak seperti pemadam kebakaran. Namun, Muhaimin menyatakan penyebabnya karena jumlah TKI mencapai 1,5 juta jiwa.

“Itu kira-kira lima kabupaten. Itu hanya di Arab Saudi. Sementara jaminan dari pemerintah TKI tidak ada.”

Karena itu, kata dia, staf pelayanan diperbanyak. Pihaknya juga tengah mengupayakan membangun kantor pelayanan. Saat ini, yang ada hanya kantor pelayanan haji. Pihaknya juga memperketat keberangkatan TKI ke luar negeri.

Muhaimin membantah tudingan jika Satgas yang dibentuknya kurang optimal bekerja. Menurut dia, Satgas yang dibentuk Kemenakertrans untuk memberesi persoalan di dalam negeri. Sementara untuk menghadapi ancaman hukuman mati terhadap TKI, telah dibentuk Satgas TKI yang diketuai mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni.

Dalam memberesi masalah di dalam negeri, Muhaimin mengklaim, pihaknya telah melakukan sinkronisasi tugas pokok antarkelembagaan yang terlibat dalam penanganan TKI.

“Itu sudah berhasil saya lakukan. Dulu, masih ada dualisme antarlembaga. Pengawasan dan operasional cambur aduk dengan BNP2TKI. Sejak zaman saya tidak muncul lagi. Tidak ada bentrok antara BPNTKI dengan Kemenakertans. Saya mandatkan kepada BNP2TKI dalam tugas operasional. Saya hanya pengawasan,” katanya.

Pihaknya juga meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dan kementerian lain seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Luar Negeri dan instansi lainnya yang terkait dengan penanganan TKI. Selain itu, pihaknya telah mewajibkan pelatihan kepada TKI. Pengawasan lembaga sertifkasi dan seleksi ketat terkait rencana keberangkatan TKI.

Sementara dalam penanganan masalah administrasi, Muhaimin mengklaim, telah berkurang kasus pemalsuan identitas dan pungutan liar yang membebani TKI.

Masalah yang dihadapi TKI saat ini, lanjut Muhaimin adalah penyediaan jaminan dari negara penempatan. Untuk Arab Saudi, pemerintah melakukan moratorium karena tidak ada jaminan keselamatan terhadap TKI. Sementara dengan Malaysia, Muhaimin mengatakan, ada kemajuan karena pemerintah Indonesia dengan Malaysia terus melakukan kerja sama.

“Dengan Malaysia, tinggal (masalahnya) yaitu penyediaan kantor pelayanan TKI di sana, kita masih satu kantor (menumpang) dengan Atase,” ujarnya.

Sementara terkait hak-hak TKI, Muhaimin menyatakan saat ini TKI dapat menikmati hari libur satu hari. TKI juga memegang paspor sendiri. Gaji juga ditransfer langsung ke bank sehingga tidak ada penipuan.

Kendala Transmigrasi

Terkait pelaksanaan program transmigrasi, Muhaimin mengaku dihadapi persoalan minimnya dana. Saat ini, kata dia, anggaran yang disediakan dari APBN hanya Rp8 trilun selama lima tahun ke depan. Padahal, dana yang dibutuhkan mencapai Rp24 triliun.

“Kalau pembangunan transmigrasi hanya mengandalkan anggaran (yang ada saat ini) itu tidak akan berhasil,” katanya. Namun, dia mengatakan, pihaknya melakukan terobosan yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan transmigrasi.

“Infrastruktur tidak ada yang bagus karena memang pemerintah daerah tidak punya uang (untuk memperbaiki). Sedangkan (Kementerian) Pekerjaan Umum kalau kita tanya jawabanya adalah mereka tidak memiliki kewenangan membangun jalan di wilayah kapubaten,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan peraturan pemerintah tentang pembagian kewenangan pengorganisasian lintas sektoral dan mendorong swasta untuk turut mengelola potensi kawasan transmigrasi seperti bidang perkebunan, pertanian dan industri.

Muhaimin juga mendorong revitalisasi program transmigrasi yang tidak lagi berorientasi pada penduduk, tapi berorientasi pada berapa kawasan yang dikembangkan biar individu atau kelompok datang sendiri ke wilayah transmigrasi.

Namun, Muhaimin makin dihadapi masalah dalam membangun kawasan transmigrasi karena program transmigrasi proyek PPIDT yang dililit kasus suap.

“Tidak ada kasus ini saja transmigrasi sudah bermasalah, apalagi saat ini,” katanya sambil tertawa. Hingga saat ini, dia menyatakan, belum ada dana untuk pengembangan kawasan transmigrasi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s