Abaikan Amanat UU Penyiaran

MENTERI Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengklaim jika 90 persen program kementerian telah dilaksanakan tahun lalu. Dia juga optimistis, target program kerja 100 persen tercapai tahun ini tercapai. “Ya mudah-mudahan,” katanya.

Dia mengatakan, kontribusi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sangat besar. Di tahun 2009, Kominfo menggelontorkan PNBP ke kas negara hingga Rp10,5 triliun. Sementara di tahun 2010, Kominfo menyumbangkan PNPB sebesar Rp12,8 triliun. “Akhir tahun 2011, mudah-mudahan di atas Rp15 triliun. Ini juga harusnya diapresiasi,” ujar Tifatul bangga.

PNPB dari sektor telekomunikasi dan informasi memang besar. Pasalnya, saat ini pengguna internet mencapai 45 juta orang. Penggunaan media sosial seperti facebook telah mencapai 36 juta dan twiter 6-7 juta. Sementara penggunaan handphone 231 juta orang. “User (pengguna) berkembang secara exponensial (pesat dan cepat),” kata Tifatul. Namun, dia mengakui, perkembangan user itu kurang diimbangi dengan pembangunan infrastruktur. “Modalnya tidak ada, menginstal peralatan tidak ada,” katanya.

Tifatul juga mengakui jika penggunaan internet belum maksimal digunakan user untuk kepentingan positif. “Setelah kita riset, ternyata sarana internet hanya untuk chating, email, facebook, game online. Masih sedikit yang memanfaatkan untuk riset dan bisnis.”

Bagaimana dengan upaya menghalau penyebaran situs porno?

Kominfo sudah menyosialisasikan sanksi hukum bagi penebar pornografi via internet sesuai UU Pornografi dengan ancaman 12 tahun penjara. Pihaknya juga sudah memblokir situs porno lewat program Nawala. “94 persen sudah diblokir. Kalau operator melanggar bisa dicabut izinnya. Kami bangun trust positif,” katanya.

Ditemui Jurnal Nasional, di ruang kerjanya, Kantor Kominfo, Jakarta, Selasa (4/10), mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan kiprahnya mengatasi kesenjangan digital (digital divide) antara pusat dengan daerah, kurangnya ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, kurangnya informasi yang edukatif, serta kurangnya layanan informasi dari pemerintah.

Lantas, sejauh mana pencapaiannya?

Dalam mengatasi kesenjangan digital, pemerintah membangun infrastruktur dalam program Indonesia Connected yang telah menjangkau 27 provinsi. Jaringan broadband itu sebagai tulung panggung bagi jaringan fiber optik Indonesia yang menghubungkan lima pulau besar yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Papua. Tifatul juga memaparkan program Desa Pintar yaitu desa internet.

Saat ini, telah dibangun desa internet dan pusat layanan internet di 5.874 kecamatan. Untuk kecamatan yang jauh dari sekolah, tahun ini dibangun mobile pelayanan internet kecamatan yaitu M-Plik di seluruh daerah. Lalu, ada juga program desa informasi yang merupakan merupakan kombinasi desa berdering, internet, telekomunikasi dan komunitas informasi (KIM).

Kominfo juga telah melaksanakan program Desa Berdering, untuk memperluas jaringan telepon hingga ke desa. Kominfo membangun jaringan ke 32.800 desa. Saat ini, tinggal 3.000 desa yang belum tersambung telepon.

Tifatul boleh saja mengklaim semua keberhasilan programnya. Namun, sejumlah kalangan memberi penilaian buruk terhadapnya. Direktur Eksekutif Media Link Ahmad Faisol menilai, ada masalah dengan pelaksanaan program Desa Berdering dan internet.

“Dalam penelitianku di Nusa Tenggara Timur, desa berdering dilaksanakan dengan memberi telepon yang diletakkan di kantor desa atau rumah kepala desa, sehingga masyarakat tidak dapat memanfaatkannya,” katanya.

Pelaksanaan program tersebut juga tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah. “Ada permasalahan sustainability proyek-proyek tersebut. Setelah dipasok, alat-alat tersebut mangkrak dan tidak digunakan lagi oleh masyarakat,” ucapnya.

Anggota Koalisi Independen untuk Demokrasi Penyiaran (KIDP) Paulus Widiyanto menilai klaim Tifatul jika Kominfo telah memberikan triliunan rupiah buat negara sangat keliru.

Jika klaimnya demikian, lanjut Paulus, Tifatul bukan menteri tetapi sebagai pengusaha. “Yang lebih substansi adalah bagaimana manfaat dari adanya telekomunikasi kepada kesejahteraan rakyat. Apakah rakyat sudah sejahtera dan apa pemanfaatannya sudah positif. PNPB itu kan uang rakyat juga,” tegasnya.

Program Desa Berdering sebenarnya sudah digalakkan sejak Menteri Komunikasi dan Informatika, Muhammad Nuh. Program itu diharapkan dapat menghubungkan 38.471 desa di seluruh Indonesia dengan akses telepon pada awal 2009. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp1,2 triliun untuk mewujudkan program tersebut.

Persoalan lain yang luput dari perhatian Kominfo menertibkan provider nakal. Saat ini, masyarakat dibuat rugi oleh praktik sedot pulsa akibat beredar pesan SMS yang dikirim oleh layanan konten empat digit, misalnya 97**, 37**, atau 78**. Pulsa senilai Rp1.000 hingga Rp2.000, langsung tersedot saat SMS diterima.

Mochamad Feri Kuntoro, korban penipuan pesan singkat layanan konten beberapa hari lalu melaporkan kejahatan penyedotan pulsa kepada Polda Metro Jaya, Jakarta. Feri mengadukan dugaan tindak pidana yang melanggar UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan UU tentang Perlindungan Konsumen. Kominfo masih mengumpulkan data-data terkait penipuan sedot pulsa yang meresahkan masyarakat tersebut. Kominfo berjanji menyeret content provider nakal ke pihak kepolisian.

Roadmap Penyiaran

Dalam bidang penyiaran, Tifatul mengklaim sudah merevitalisasi Televisi Republik Indonesia (TVRI) baru sebanyak 31 stasiun dan Radio Republik Indonesia (RRI) yang mencapai ratusan. Sementara mengenai penguatan penyiaran di daerah, Tifatul mengakui jika saat ini kurang maksimal. Meski tumbuh stasiun televisi di daerah, namun dia mengakui jika industri televisi di daerah tidak berkembang dengan baik.

“Ada orang yang buat televisi, buat televisi, ada yang buat radio, dia buat radio. Hanya latah-latahan. Yang profitable, hanya sedikit,” katanya.

Akibatnya, lanjut Tifatul, banyak pengusaha yang berpikir mengembangkan bisnis penyiaran di Jakarta, lalu disebarkan ke daerah. “Lihat saja kue iklan. Belum lagi rating AC Nielsen yang kayak Rukun Iman saja. Kayak berhala baru. Apa pun ditempuh,” katanya.

Faisol mengkritik klaim Tifatul yang telah melakukan revitalisasi TVRI dan RRI. “Belum ada keseriusan pemerintahuntuk memperkuat kelembagaan lembaga penyiaran publik (LPP),” katanya.

Ketidakseriusan itu, lanjutnya, dapat dilihat dari pendanaan LPP yang tidak maksimal sehingga gagal menghasilkan siaran yang berkualitas, memberikan edukasi dan menarik minat masyarakat untuk menonton, bersaing dengan lembaga penyiaran swasta. Padahal, LPP yang kuat dapat menjadi salah satu solusi atas keluhan terhadap rendahnya kualitas tayangan lembaga penyiaran swasta (LPS).

Sementara Paulus menilai selama ini Kominfo tidak memiliki roadmap (peta jalan) penyiaran. Padahal sangat amat mendesak karena banyak aplikasi penyiaran (ribuan) yang disetujui oleh Kominfo atas rekomendasi Komisi Penyiaran, tanpa melihat economy capacity daerah dan frekuensi yang sudah crowded. Akibatnya, terjadi pengambilalihan frekuensi (frekuensi sekunder) oleh Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).

Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyiaran DPR tahun 1999-2004, itu juga menilai, ketidakjelasan roapmap dunia penyiaran juga terlihat saat pemerintah melakukan pembiaran terhadap proses merger dan akuisisi SCTV dengan Indosiar. Akibatnya, memungkinkan terjadinya praktik monopoli penyiaran. “UU penyiaran memerintahkan adanya sistem penyiaran berjaringan. Dalam konteks ini, maka siapa pun menterinya, roadmap penyiaran harus dibuat,” katanya.

Paulus menilai, pengabaian Kominfo dalam membuat roadmap penyiaran membuktikan jika pemerintah tunduk dengan konglomerasi media. “Pemerintah lemah menghadapi lembaga penyiaran yang sudah ada, yang seharusnya tunduk pada UU Penyiaran,” tegasnya.

Tifatul membantah jika pihaknya melakukan pembiaran terhadap praktik monopoli penyiaran. “Kita tidak diam. Kami pelajari,” katanya. Dalam kasus akuisisi SCTV dengan Indosiar, pihaknya telah memanggil pihak dari kedua stasiun televisi swasta tersebut. Dari kajian yang dilakukan, tidak ditemukan adanya pelanggaran UU Penyiaran. Akusisi dianggapnya tidak menyebabkan terjadinya pemusatan kepemilikan bisnis penyiaran.

“Jadi yang terjadi adalah SCTV punya holding yang namanya Elang Mahkota Teknologi (EMTEK) Tbk dan Indosiar punya holding. Jadi bukan akusisasi Indosiar oleh SCTV. Itu kalimatnya sangat simplikatif. Ternyata yang merger, yang diakuisisi holding dengan holding,” katanya.

Karena itu, Tifatul pun memerintahkan SCTV dan Indosiar ke KPPU dan ke Bapepam untuk mengetahui kepastian, apakah akuisisi holding itu termasuk monopoli. Tifatul justru merasa aneh jika sejumlah pihak mempersoalkan akuisisi SCTV dan Indosiar. Sementara monopoli yang nyata seperti MNC, dengan adanya RCTI, TPI dan Global. Lalu TV One dengan Anteve, tidak dipersoalkan. “Itu jelas sekali (pemusatan) secara de facto. Yang remang-remang dipersoalkan dan yang nyata tidak. Juga terjadi pada TV One, ANTV dan Jak TV. Jadi jangan satu pihak saja. Itu semua harus clear.”

Dan, dia pun menegaskan, dalam bisnis penyiaran perlu diketahui jika ada the man behind yaitu politisi yang tujuannya membentuk opini. “Kita di-pingpong orang, rupanya ada kepentingan orang itu. Jangan kita terjebak rebut-rebutan televisi. Bawa saja ke pengadilan. Jangan seret-seret saya untuk kepentingan itu,” tegasnya.

Argumentasi Tifatul itu dikritik Faisol. Dalam kasus marger SCTV dengan Indosiar, Faisol menilai, kawinnya holding dengan holding yang dimaksud Tifatul sifatnya sepihak. Dia mengutip Pasal 18 ayat 1 UU No 32 tentang Penyiaran yang melarang pemusatan kepemilikan adalah perorangan dan badan hukum. Bukan badan hukum penyiaran. Lalu, Tifatul menyatakan MNC dibiarkan.

“Pernyataan itu salah. Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) pada 29 Oktober 2007 pernah mengirimkan somasi terbuka ke enam instansi, termasuk Menkominfo.”

MPPI meminta Menkominfo menelusuri dan mengevaluasi yang dilakukan oleh MNC dengan menguasai RCTI, TPI, dan Global.

“Jadi pernyataan Menkominfo tidak mengetahui sejarah pemusatakan kepemilikan oleh MNC, adalah pernyataan yang tidak berdasar dan gegabah. Selain MNC, EMTEK, pemusatan kepemilikan juga terjadi di kelompok Visi Media (TV One dan ANTV).”

Tifatul sepakat perlu ada penataan penyiaran. Pihaknya tengah menyusun revisi UU Penyiaran dan mengusulkan adanya larangan pemusatan stasiun televisi, harus ada jaringan dan sistem berubah menjadi sistem digital. “Kalau mereka ingin buat jaringan, tidak ada televisi nasional, tentu UU itu harus ubah. Per zona itu berapa yang boleh memiliki maksimum frekuensi. Frekwensi kan milik masyarakat.”

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s