Melepas Belengu Parpol


Isu reshuffle (perombakan) kabinet bergulir kencang. Meski belum ada sinyal dari Istana, sejumlah politisi mulai bermanuver. Ada yang cemas. Ada juga yang berharap. Politisi boleh saja berteriak lantang, menolak, atau mendesak, tetapi reshuffle adalah hak prerogatif Presiden.
Pengalaman menunjukan, setahun perjalanan pemerintahan yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, desakan politik agar reshuffle dilakukan tak hanya disuarakan kelompok oposisi. Namun juga dilayangkan sejumlah elite partai politik yang menjadi mitra pemerintah.
Presiden seakan tersandera manuver elite partai politik. Mereka berupaya mengintervensi untuk menambah atau menggantikan menteri yang juga kader partai nya. Langkah akomodatif nyatanya tidak menyurutkan tekanan partai politik.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo menyebut, ada sepuluh menteri yang layak diganti Presiden. Alasannya, Tjahjo menilai, banyak kebijakan para menteri itu yang tidak pro rakyat. “Banyak kebijakan pemerintah melalui menteri-menterinya yang tidak pro rakyat,” ujar Tjahjo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/2).
Tjahjo menyentil kebijakan para menteri itu yang jauh dari kedaulatan politik, kemandirian, dan kepribadian sebagai bangsa. “Kalau tidak ada reshuffle kasihan rakyat Indonesia dan yang rugi Presiden sendiri,” katanya. Tjahjo menambahkan, PDIP ingin pemerintah fokus dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya, kata dia, kalau menteri tidak becus dalam bekerja diganti saja.
Dua menteri yang dianggap layak diganti adalah Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dan Menteri Perdagangan Marie Pangestu. Delapan menteri lainnya Tjahjo tutup mulut. Menteri Dalam Negeri dinilainya mengecewakan karena terkait dengan masalah keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, PDIP kabarnya alergi dengan Gamawan karena dianggap berkhianat. PDIP kecewa terhadap Gamawan yang hengkang ke Demokrat setelah menjadi menteri. Sementara naiknya Gamawan menjadi Gubernur Sumatera Barat tidak terlepas dari dukungan PDIP. Sementara menteri lain yang layak diganti, Tjahjo menyebut Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.
Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas mempertunjukan sikap mesra dengan pemerintah menjelang reshuffle. Di sela-sela menghadiri The World Interfaith Harmony Week di Jakarta, Minggu (6/2) lalu, Taufiq membuka sinyal jika PDIP tertarik bergabung dalam kabinet. Ia mempersilakan simpatisan PDIP masuk kabinet. “Bukan PDIP-nya ya, tapi simpatisannya. Supaya jangan kelihatan transaksional,” ujarnya. Taufiq berpandangan, pemerintah tidak bisa bergerak cepat karena para menteri tidak bekerja dengan baik. Namun, menurut sebuah sumber, desakan perombakan kabinet yang disuarakan PDIP itu terkait kepentingan jangka pendek yaitu membangun koalisi dengan Demokrat menuju Pemilihan Umum 2014.
Sumber itu juga menyebut jika ditawari oleh SBY, PDIP akan meminta empat kursi menteri dalam kabinet, yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pertanian, Menteri Sosial, dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Pilihan ini bukan tanpa dasar yang kuat. Basis pendukung PDIP mayoritas adalah para petani. “Wajar jika PDIP meminta Menteri Pertanian” ungkap sumber tersebut.
Kursi menteri yang diminta bukan untuk kader dan pengurus partai. Sebab, Kongres Bali, PDIP menetapkan sikap politik untuk berada di luar pemerintahan. Keputusan ini tidak bisa diubah, kecuali lewat kongres partai atau musyawarah luar biasa pimpinan partai.
Memberikan kesempatan kepada simpatisan bukan ide tanpa pertimbangan matang. Sampai 2014 partai banteng masih terikat dengan keputusan Kongres Bali. Oleh karena itu, mendudukan simpatisan di kursi kabinet adalah jalan tengahnya.
“PDIP tidak ingin mengingkari keputusan konggres Bali. Tapi juga ingin jalan menuju koalisi PDIP dan Demokrat pada pemilu 2014 mulai terbuka,” katanya.
Tjahjo tidak memberikan jawaban jelas terkait kabar tersebut. Ia mengatakan keputusan partai di luar pemerintah sampai 2014. “Jadi tidak mungkin PDIP masuk kabinet pemerintahan ini, ” ujarnya.
Taufiq sendiri tidak jelas sikapnya. Dia menyatakan, sampai kini belum bersikap untuk masuk dalam kabinet mendatang. Keputusan bergabung atau tidaknya PDIP ke kabinet masih menunggu keputusan Megawati. “Semua tetap ditentukan Bu Mega, sampai sekarang PDIP belum bersikap,” kata Taufiq, Jumat (11/2).
Dia juga menegaskan, masuk tidaknya PDIP dalam kabinet tidak diartikan PDIP meminta-minta jabatan. “Kita tidak memiinta, tapi dikasih berapa. Sampai sekaranag sekarang belum ada tawaran kepada kader PDIP untuk masuk ke dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau ada dua, kita ambil, ditawarkan pemberian, masak ditolak, ” katanya.
Demokrat juga belum ada informasi yang sahih tentang perombakan kabinet. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok mengatakan Presiden belum memberitahukan nama menteri yang akan diganti.
Pertemuan sejumlah elit Partai Demokrat, di Cikeas, Bogor, Minggu (6/2) juga tidak membahas rencana perombakan kabinet. Mubarok bercerita saat seorang kader partai bertanya tentang kemungkinan perombakan kabinet, Yudhoyono menjawab, “Segala sesuatu perhitungannya harus komprehensif.”
Dalam forum itu, Yudhoyono meminta semua kader partai bekerja dengan baik. Menurut Mubarok, partai tidak dalam posisi menuntut atau mendesak perombakan kabinet. “Kalau pun ada yang mengatakan perombakan kabinet itu semua rumor,” kata Mubarok.
Meski belum terang rencana koalisi, komunikasi kedua petinggi partai terus berlangsung. Ketua Umum Partai Demokrat Unas Urbaningrum, misalnya, beberapa minggu lalu hadir pada hari ulang tahun PDIP.
Ruhut Sitompul, Juru Bicara Partai Demokrat, mengatakan komunikasi SBY dan Kiemas berlangsung dengan baik. Bahkan, sejak awal pemerintahan Yudhoyono periode kedua, Demokrat ingin merangkul PDIP. Tapi PDIP selalu menolak. “Kalau soal kabinet siapa yang akan ganti, ya itu hak prerogatif Presiden,” katanya. “Partai dalam posisi menunggu,” imbuhnya.
Meski belum terang siapa yang akan duduk di kabinet setelah perombakan, angan-angan koalisi Demokrat dan PDIP pada pemilu 2014 sangat mungkin terwujud.
Mubarok mengatakan bahwa koalisi Demokrat dan Partai Golkar sejak 2004 sangat kalkulatif dan penuh hitungan. Bahkan tidak jarang Golkar bermain di dua kaki. Di satu sisi mempunyai kursi menteri, di sisi lain juga mengkritik pemerintah. Mubarok mencontohkan manuver Aburizal Bakrie yang sering mengkritik pemerintah secara terbuka di media massa. “Itu sangat tidak pantas. Kritik bisa disampaikan di Sekretariat Gabungan,” katanya.
Golkar seolah menyandera pemerintah. Dalam kasus Bank Century, misalnya, Demokrat seolah-olah digambarkan menerima duit dari Century. “Padahal, tidak ada sama sekali. KPK sampai sekarang tidak menemukan indikasi korupsi Century,” katanya.
Selain pertimbangan ideologi, Mubarok menganggap PDIP dan Demokrat tidak mempunyai banyak pengalaman korupsi. Masalahnya,rencana koalisi kedua partai terhadang oleh amanat Kongres PDIP di Balik, April 2010 lalu. Selain itu, Megawati hingga kini belum bisa menerima kenyataan bahwa Demokrat menjadi partai pemenang pemilu 2004 dan 2009. “Megawati masih menganggap SBY sebagai anak buah yang berkhianat,” kata Mubarok.
Ada kesan PDIP tengah memainkan politik muka dua menyikapi isu reshuffle kabinet. Di satu sisi, partai berlambang banteng gemuk bermoncong putih itu ingin bergabung di kabinet, sementara di sisi lain PDIP ingin konsisten berada di jalur oposisi.
“PDIP sengaja memasang dua muka,” kata pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Rabu (9/2).
Lakon tersebut dimainkan PDIP karena terikat Keputusan Kongres di Bali yang menetapkan PDIP sebagai oposisi. Sementara di sisi lain, Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufiq Kiemas melakukan manuver dengan wajah yang lebih lembut kepada pemerintah.
Menurut Burhanuddin, Taufiq sedang memainkan strategi politik muka dua yang telah mendapat restu dari internal PDIP. Tujuannya untuk mengaburkan pesan dan mendatangkan keuntungan bagi partainya.
Bila selama ini PDIP dianggap sebagai oposisi, maka PDIP ingin dianggap sebagai mitra partai penguasa agar dapat mendongkrak nilai tawar. “Ini strategi untuk mengaburkan pesan itu. Kalau misalnya Taufiq Kiemas dianggap tidak sesuai dengan titah partai, kenapa terus-menerus dibiarkan saja?,” ujar Burhanuddin. Manuver PDIP tersebut, dia mengistilahkannya dengan idiom: put eggs in many baskets.
Artinya, meletakkan telur-telur di dalam banyak keranjang. Telur-telur itu adalah kepentingan partai yang bisa mendatangkan keuntungan politik. Ada telur yang menunjukkan identitas PDIP sebagai oposisi, sementara telur lain menandai keramahan PDIP dihadapan pemerintah. Dengan cara tersebut, jika salah satu telur tidak menguntungkan, maka telur lainnya dapat diandalkan.
“Jadi kalau misalnya skenario PDIP sebagai oposisi tidak bertuah pada level elektoral dan kepentingan partai lainnya, maka keranjang telur lainnya yang lebih harmonis dengan pemerintah sudah disiapkan,” kata Burhanuddin.
Namun Tjahjo menampik penilaian tersebut. Dia menegaskan, reshuffle merupakan hak prerogratif Presiden. PDIP tidak campur tangan soal perombakan kabinet dan berkomitmen di luar pemerintahan. “Mau reshuffle atau tidak, PDIP tidak pada posisi berkepentingan,” tegasnya.
Demokrat menilai manuver tersebut menunjukan PDIP tidak ada keseriusan berkoalisi. “Itu (rencana koalisi PDIP) hanya rumor-rumor saja. Tidak ada kongkretnya. Tidak ada,” kata Mubarok.
Meski demikian, Mubarok mengakui jika Demokrat dan PDIP terus menjalin komunikasi politik untuk menghadapi Pemilihan Umum 2014. “Kita terus berkomunikasi, tetapi itu (koalisi) persiapan nanti 2014. Kaitannya dengan landasan koalisi 2014 nanti, bukan untuk sekarang,” ujar Mubarok.
Sementara Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah menilai PDIP boleh masuk kabinet. Namun, tetap harus masuk Setgab koalisi partai pengusung pemerintahan SBY-Boediono. “Formulasinya adalah kalau masuk dalam kabinet harus masuk dalam koalisi. Jika ingin bergabung harus mengikuti aturan yang jelas dan wajib mematuhinya,” kata Jafar, Jumat (11/2).
Jafar menambahkan, Demokrat mengapresiasi jika PDIP bergabung dengan pemerintah. Demokrat memastikan tidak akan mempersoalkan siapa yang diusulkan PDIP untuk bergabung dalam koalisi. Menurut dia, yang terpenting adalah komitmen membangun bangsa untuk mensukseskan program pemerintah.
Demokrat, tidak akan meminta dan memberi masukan apalagi mendorong untuk memilih siapa orang yang masuk di kursi pemerintahan, sepenuhnya opsi tersebut menjadi hak prerogatif presiden. “Kita nggak memberi masukan, tidak mendorong apalagi meminta, partai hanya menunggu sepenuhnya kewenangan prerogatif presiden,”katanya.
Sementara terkait nasib partai koalisi yang menterinya tersingkir jika PDIP masuk ke kabinet, Jafar menganggap hal biasa. “Menteri itu kan pembantu Presiden. Kalau bagus tentunya tetap dipertahankan kalau kurang bagus ya disuruh pergi, biasa kan itu, tanda tangan kontraknya kan juga begitu. Nah, yang menilai itu kan masyarakat,” katanya.
Saat ditanya soal kepastian reshuffle, Mubarok mengaku sudah ada kepastian. “Tinggal mengetok palu,” ujarnya. Namun, Mubarok tidak menguraikan kapan reshuffle dilakukan. “Pokok-nya Presiden akan pilih waktu yang tepat. Ya pokoknya itu hak prerogatif. Itu kewenangan Presiden. Kita tidak tahulah,” ujarnya.
Mubarok membantah jika reshuffle merupakan manuver politik menjinakan partai koalisi yang berseberangan dengan pemerintah. “Tidak (bermanuver). Boleh saja dipersepsi seperti itu. Tetapi ini (wacana reshuffle) murni untuk menampung suara dari masyarakat,” kata Mubarok.
Sebagai partai pendukung utama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Boediono, Demokrat kewalahan menghadapi manuver sejumlah partai politik yang menjadi mitra koalisi.
Setelah dihantam badai politik kasus Bank Century yang didukung partai koalisi, Demokrat kewalahan menghadapi hak angket DPR soal mafia pajak. Rabu (2/2) lalu, sebanyak 111 anggota DPR menandatangani usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) hak penyelidikan itu ke pimpinan DPR. Hanya Fraksi Partai Demokrat yang menolak hak angket tersebut.
Sejumlah partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) pun seakan terombang ambing karena benturan kepentingan. Baru setahun “menikah,” mitra koalisi seringkali cekcok. Bahkan, sempat muncul wacana pembentukan poros tengah untuk mengakomodasi kepentingan empat partai politik tengah yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Konflik di internal Setgab bahkan diprediksi kian memanas di tahun 2011 ini. Gesekan di antaranggota Setgab bakal menguat karena masing-masing parpol merasa tidak mendapat porsi yang tepat di Setgab. Apalagi, koalisi yang dibangun bukan bersifat ideologis, namun pragmatis. “Ya begitu. Jadi, koalisi sulit, bukan solid,” cetus Mubarok.
Makanya, Mubarok pun menyarankan agar Presiden melakukan reshuffle secara radikal. ”Ya secara radikal. Itu lebih bagus,” ujarnya.
Kabar akan ada reshuffle sebenarnya sudah jauh hari mencuat. Namun, hanya Presiden yang tahu kapan akan merombak para pembantunya. Reshuffle kabarnya akan dilakukan dengan mengacu pada laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Dari hasil evaluasi dikabarkan ada beberapa menteri yang mendapat rapor merah. “Ada yang berhasil dan yang belum berhasil. Ada yang sukses betul, ada yang tidak sukses. Itu semua sudah di tangan Presiden,” kata Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi di Kantor Presiden, Jakarta, beberapa waktu lalu. Sudi tak bersedia menyebutkan nama menteri yang mendapat rapor merah tersebut.
Soal ketidakjelasan kapan akan dilakukan reshuffle itu yang kemudian disambut berbagai manuver sejumlah elit partai politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) misalnya. Setidaknya, ada dua petinggi partai berlambang banteng gemuk bermoncong putih itu yang menyuarakan reshuffle yaitu Ketua Dewan Pembina PDI Perjuangan Taufiq Kiemas dan Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo. Taufiq bahkan membuka kesempatan bagi simpatisan PDIP untuk masuk dalam kabinet jika Presiden melakukan reshuffle. Sementara Tjahjo menghimbau Presiden mengganti 10 menteri.
Wakil Ketua DPR yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso mencium akan ada reshuffle. “Saya mendapat sinyal dari teman-teman di Partai Demokrat,” kata Priyo, di Jakarta, Minggu (6/2).
Setahun pemerintahan berjalan, Priyo menilai, ada beberapa menteri yang tidak menunjukkan performa yang memuaskan. “Ada sekian menteri yang tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam setahun ini,” kata dia.
Sementara Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta agak resisten terhadap reshuffle. Menurut dia, reshuffle bukanlah solusi untuk mengefektifkan kinerja para menterinya. “Reshuffle kabinet bukan solusi terbaik,” katanya di Gedung DPR RI, Rabu (8/1).
Anis menilai, masalah utama di kabinet adalah hilangnya orientasi para pembantu Presiden sebagai sebuah tim kerja. Kabinet tidak kompak menyebabkan banyak agenda besar tidak terselesaikan. “Masyarakat sangat tahu bahwa melihat kabinet satu persatu berjalan sendiri-sendiri tanpa berjalan sebagai tim keseluruhan,” kata dia.
Anis lebih menyarankan Presiden melakukan kontrol yang ketat kepada menterinya. “Harus dikontrol lebih ketat agar tidak terlalu banyak mengerjakan agenda kecil yang tidak penting,” kata dia.
Kalaupun ada reshuffle, Anis yakin Presiden akan mengajak partainya berembuk. “Pastinya diajak. Tapi belum ada kok sampai sekarang,” ujarnya.
Anis enggan menanggapi kabar jika Salim Segaf Aljufri yang merupakan kader PKS disebut-sebut akan diganti. “Saya nggak mau nanggapi. Wong belum ada pembicaraan dengan kami bagaimana mau ngasih tanggapan,” katanya.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy juga menilai reshuffle tidak perlu dilakukan. Pengalaman reshuffle 2005 dan 2006 lalu tidak menjamin perbaikan kinerja pemerintah. Bahkan, kata dia, reshuffle potensial menambah kekecewaan baru jika pengganti menteri yang bersangkutan dinilai tidak lebih kapabel. “Situasi domestik tidak kondusif untuk melakukan perubahan yang bersifat dramatis,” katanya.
Terlepas dari pro kontra tersebut, Presiden harus berhati-hati dengan manuver politik elit partai. Belajar dari pengalaman sebelumnya, langkah akomodatif SBY terhadap partai politik di kabinet, nyatanya tak menyurutkan manuver elit politik yang merongrong Presiden. Setahun perjalanannya, kepala negara dihadapkan desakan politik luar biasa dari luar pemerintahan yang disuarakan sejumlah elit partai politik.
Manuver politik tidak hanya gencar dilayangkan kelompok oposisi seperti PDIP. Namun juga dilakonkan sejumlah elit partai politik pendukung pemerintah. Partai Golkar misalnya, grasak grusuk berupaya mempertahankan kadernya di pemerintahan.
Aburizal Bakrie yang merupakan salah satu pentolan Golkar paling gencar didesak mundur dari kabinet. Golkar juga memanfaatkan perombakan kabinet sebagai mementum untuk mengembangkan koalisi inti yang permanen dengan pemerintah.
Dengan syarat, Presiden menambah kader Golkar di kabinet. Jika dipenuhi, Golkar yang meraih suara mayoritas di Pemilu 2009 yakni 21,6 persen berjanji akan menjaga perjalanan politik Yudhoyono-Kalla hingga pemerintahan berakhir.
Bahkan, Golkar pernah menghembuskan wacana pencabutan dukungan kepada pemerintah. Isu itu berhembus kencang saat digelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar di Jakarta 16 Nopember 2006 lalu. Sebanyak 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar secara frontal menyatakan akan mencabut dukungannya kepada Presiden. Desakan pencabutan dukungan paling lantang disuarakan DPD Golkar Lampung, Yogyakarta dan Sumatera Utara.
Perombakan kabinet jilid I yang dilakukan Yudhoyono, 5 Desember 2005 lalu, seakan menjadi konvensi bagi pimpinan partai politik untuk terus merongrong otoritas Presiden. Mereka makin frontal layangkan kritik yang menghujam pemerintah.
Di satu sisi mereka merupakan bagian dari pemerintah, sementara di sisi lain, mereka menyerang pemerintah layaknya kelompok oposisi. Ketidakjelasan fatsoen politik telah menyebabkan partai-partai politik yang memiliki representasi menteri di kabinet seakan menyeberang, bahkan berupaya menggagalkan kebijakan pemerintah. Sejak September 2006, para politisi lantang mendesak Presiden agar menggelar reshuffle Jilid II.
Ketua Umum PAN yang kala itu dijabat Soetrisno Bachir pernah begitu kencang menghembuskan isu reshuffle kabinet, terutama di bidang ekonomi karena dinilainya gagal menggerakkan sektor riil.
Namun, kritik yang dilontarkan Soetrisno tidak mengarah pada buruknya kinerja Menteri Perhubungan Hatta Rajasa yang merupakan mantan Sekretaris Jenderal partai besutan Amien Rais tersebut. Hatta pernah didesak mundur karena gagal menangani masalah di sektor perhubungan setelah dihantam rentetan kecelakaan transportasi.
Selain itu, pengamat politik Indo Barometer Muhammad Qodari memperkirakan reshuffle bakal menuai resistensi politik sejumlah partai politik yang kadernya dicopot dari kabinet.
“Tentu ada (guncangan politik). Tetapi, bisa dicarikan solusi yaitu reshuffle berdasarkan evaluasi komprehensif dan obyektif. Jika ada data (kinerja menteri parpol) yang di-reshuffle, saya kira pimpinan parpol akan menerimanya,” katanya.
Namun, dia menduga, guncangan politik tidak begitu kuat jika Presiden melakukan reshuffle berdasarkan evaluasi komprehensif dan obyektif, dengan mengukur dari pencapaian kinerja kementerian sesuai target yang telah ditetapkan Presiden.
Karenanya, Presiden harus berhati-hati melakukan perombakan (reshuffle) kabinet. Perlu dihitung betul-betul untung rugi jika reshuffle dilakukan.
Reshuffle memang suatu keharusan untuk memastikan efektifitas kinerja pemerintahan. Namun, tanpa perhitungan politik yang matang, bisa-bisa reshuffle akan menuai serangan politik. Pengamat Politik Lembaga Survey Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi menilai reshuffle kabinet harus dilakukan. Pasalnya, secara psikologis, partai-partai koalisi yang loyal sudah kehilangan insentif untuk mendapatkan opini publik yang positif karena dianggap hanya sebagai tameng kekuasaan. “Mereka tentu berharap ada tambahan kursi di kabinet berkat loyalitasnya terhadap pemerintahan. Kalau tidak ada reshuffle, praktis tidak ada harapan dari partai-partai yang loyal,” katanya.
Akibat, justru akan menjadi bom waktu yang suatu saat akan meledak di internal koalisi. Partai-partai yang yang sebelumnya loyal akan mengikuti jejak Golkar dan PKS yang membangkang dari titah koalisi.
Dan, perlu juga dipertimbangan kalkulasi kekuatan politik di parlemen. Meski Partai Demokrat, besutan SBY, merupakan kekuatan politik yang dominan di parlemen, SBY tetap akan menghadapi manuver-manuver politik kekuatan partai politik lainnya. Di DPR, kekuatan Demokrat hanya sekitar 26,6 persen atau 149 kursi dari total 560 kursi di DPR. Demokrat sendiri kewalahan menaklukan manuver partai politik lainnya. Pasalnya, kontrak koalisi antarmitra koalisi sangat tergantung SBY, bukan Demokrat.
Burhanuddin menyarankan agar Golkar dan PKS ditendang. Asalkan, Demokrat dapat merangkul PDIP dan Gerindra. “Jika tidak, kekuatan pemerintah di DPR hanya 46 persen,” katanya di Jakarta, Rabu (3/3). Masalahnya, dia menambahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri masih menutup diri untuk berkoalisi. Sementara Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto, dikhawatirkan sulit membangun relasi politik di internal koalisi karena kemungkinan akan maju sebagai kandidat Pemilihan Presiden 2014.
Jika demikian, Burhanuddin menyarankan agar reshuffle dilakukan hanya pada menteri-menteri partai politik yang paling membangkang dan risiko politiknya tidak terlalu besar. “Di sini kemudian terjadi adu posisi tawar masing-masing dua partai ini,” katanya.
Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago juga menilai reshuffle tidak membuat partai koalisi yang membelot gentar. Pasalnya, partai politik memiliki posisi tawar (bargaining position) yang besar dihadapan SBY.
Karenanya, Andrinof mengingatkan, jika reshuffle dilakukan karena pertimbangan politis terkait perbedaan sikap hak angket kasus mafia pajak, maka biaya politik yang akan ditanggung pemerintahan SBY akan jauh lebih besar. “Perubahan peta politik adalah konsekuensi logisnya,” kata Andrinof, Jumat (4/3).
Jika kadernya di kabinet di-reshuffle, Golkar dan PKS akan menjelma menjadi lawan dalam parlemen. Akibatnya, roda pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II akan terganggu oleh manuver politik Senayan.
“Sakit hati terhadap rival politiknya. Itulah pertimbangan utama yang harus diperhitungkan masak-masak oleh Presiden,” ujarnya.
Bagi Andrinof, yang penting adalah pemerintah menunjukkan kinerja yang memuaskan daripada sibuk mengurusi manuver para politisi yang tidak mungkin pernah reda.
Menurutnya, bila Presiden melakukan reshuffle, akan lebih baik jika menteri-menteri dari partai politik yang bakal digeser diganti dengan profesional yang menguasai bidang kementeriannya. Hal itu akan lebih mudah diterima anggota Setgab maupun publik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s