Tragedi Montara

MUSTAFA kini enggan melaut. Dia tak lagi menaruh harapan hidup dari melaut setelah Laut Timor yang menjadi sumber kehidupan tercemar oleh tumpahan minyak akibat ledakan dahysat minyak dan gas Montara milik PTT Exploration and Production (PTTEP) Australasia, pada 21 Agustus 2009 lalu. “Kami tak lagi ada harapan. Terpaksa saya beralih profesi. Ikut usaha keluarga kecil-kecilan,” ucap nelayan yang menetap di Kelurahan Oesapa, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

Kepada Jurnal Nasional, Senin (3/10), Mustafa mengeluh dirinya tak lagi melaut karena hasil tangkapan ikan berkurang drastis. Sebelum laut tercemar, paling sedikit 800 kilogram ikan yang didapat selama seminggu melaut. “Sekarang, 100 kilogram saja tidak ada,” keluhnya. Sementara ongkos operasional cukup besar. Nelayan harus merogoh kocek Rp3 juta untuk seminggu melaut.

Ironisnya, selain penghasilan menyusup, tumpahan minyak diduga menjadi penyebab munculnya berbagai penyakit yang dialami warga. “Tapi, belum ada penelitian untuk memastikannya.”
Petaka Montara hanya menyisahkan malapetaka bagi warga nelayan yang menggantungkan hidup dari Laut Timor. Selama tiga tahun ini, nasib mereka terkatung-katung. Kompensasi ganti rugi yang dijanjikan perusahaan kepada nelayan hingga kini tak jelas hasilnya. Apalagi, upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat pencemaran minyak.

Terkait dengan persoalan itu, Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni, marah betul dengan Tim Nasional Penanggulangan Keadaan darurat Tumpahan Minyak di Laut (TimnasPKDTML) yang dipimpin Menteri Perhubungan Tuan Freddy Numberi. Dia menilai, tim yang tugasnya menangani kasus ledakan dahysat sumur minyak West Atlas, tidak jelas hasilnya. “Mana buktinya? Tidak jelas progresnya,” tegas Tanoni saat ditemui Jurnal Nasional di Jakarta, Minggu (2/10).

Sejak awal, Tanoni curiga ada yang tak beres terkait kinerja Timnas PKDTML. Kecurigaan itu muncul karena ketidakjelasan nilai ganti rugi yang sering kali diucapkan Numberi.

Awal September lalu, Numberi menyatakan, kompensasi ganti rugi terhadap ribuan nelayan dan biaya perbaikan lingkungan akibat tumpahan minyak senilai US$3 juta akan dibayar perusahaan di Thailand. Nilai ganti rugi itu lebih kecil dari tuntutan yang diajukan pemerintah senilai US$5 juta yang diwujudkan dalam bentuk program corporate social responsibility (CSR) kepada warga di pesisir laut Timor yang mata pencahariannya sebagai nelayan terancam akibat tumpahan minyak.

Bagi Mustafa, nilai ganti rugi itu tak setara dengan penderitaan yang mereka alami. “Itu sangat kecil. Nelayan yang dirugikan karena pencemaran itu jumlahnya ribuan. Jika hanya US$ 3juta, untuk satu nelayan hanya mendapatkan uang Rp500 ribu,” katanya. Dan, hingga kini kompensasi pun tak mengalir ke nelayan. Menurut Numberi, pembayarannya molor karena terjadi pergantian menteri di Thailand.

Alasan Numberi itu dianggap Tanoni tidak rasional. Numberi juga dianggapnya salah alamat jika meminta ganti rugi kepada PTTEP yang merupakan perusahaan Thailand, kepada Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra.

Menurut Tanoni, yang paling bertanggungjawab atas tragedi Montara adalah Perdana Menteri Australia Julia Giliard. “Harusnya (pemerintah Australia) dituntut pertanggungjawaban. Ada tanggungjawab Australia bayar ganti rugi, 60 persen.”

Nilai ganti rugi yang diajukan Numberi itu tidak berbanding lurus dengan kerugian yang dialami nelayan dan kerusakan Laut Timor akibat pencemaran minyak. Tanoni juga menyingung kasus meninggalnya 12 warga pesisir yang diduga akibat mengkonsumsi ikan dari Laut Timor. “Apakah mereka mati itu karena minyak? Perlu ada penelitian. Puluhan orang juga masih ke ke rumah sakit. Dugaan kuat dari Montara,” katanya.

Tidak Kredibel

Tanoni juga curiga dengan nilai kompensasi ganti rugi yang selalu berubah. Maret 2010 lalu, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhamad Hatta menyatakan, total ganti rugi yang harus dibayar sebesar Rp591 miliar. Lalu, Mei 2010 diturunkan menjadi hanya Rp247 miliar. Namun, tanggal 29 Juli lalu, Kepala Pusat Pengelolaan Ekosistem Region Bali dan Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup Rosa Vivien Ratnawati di Kupang menyatakan, Indonesia akan mengajukan klaim ganti rugi pencemaran di Laut Timor sebesar Rp23 triliun kepada PTTEP Australasia.

Klaim ganti rugi tersebut disampaikan saat penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan PTTEP Australasia pada 3 Agustus 2011 di Singapura. Kerugiaan juga memperhitungkan kerusakan ekosistem pesisir pantai. Rosa juga menyatakan, pihaknya sedang melakukan penyelidikan guna mengetahui luasan perairan yang tercemar akibat tumpahan minyak.

Namun, penandatanganan MoU itu batal dilakukan. Mundurnya penandatanganan MoU itu diduga karena ketidakjelasan nilai ganti rugi dari tim yang dipimpin Numberi. Pasalnya, Juli lalu, Numberi menyebut jika ganti rugi senilai Rp500 miliar, yang kemudian dinaikkan menjadi Rp1 triliun pada pertengahan Agustus 2011. Tiga hari kemudian, Numberi menyebut jika ganti rugi yang baru sebesar Rp3 triliun.

“Dari mana angkanya kerugian itu. Sementara penelitian tidak pernah dilaksanakan,” tegas Tanoni. Dia juga mencurigai data-data pencemaran Laut Timor yang dipublikasi oleh Numberi sama persis dengan yang dipublikasi oleh perusahaan pencemar Laut Timor PTTEP Australasia.

Soal volume tumpahan minyak disebut hanya 400 barel per hari saja. Padahal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Australia maupun Komisi Penyelidik Tumpahan Minyak Montara yang dibentuk Pemerintah Federal Australia menyatakan jika tumpahan minyak Montara ke Laut Timor paling sedikit 2.000 barel per hari. Sementara para ahli independen di Australia menyatakan tumpahan minyak Montara ke Laut Timor paling sedikit antara 4.000-7.000 barel per hari.

Karena itu, Tanoni menilai, perlu dilakukan penelitian sebelum ditetapkan kisaran ganti rugi yang harus dibayar perusahaan. Dia menghitung, klaim ganti rugi yang harus dibayar perusahaan bisa mencapai US$15 miliar atau setara Rp140 triliun.

Jumlah kerugian itu dihitung dengan membandingkan kasus tumpahan minyak tahun 1989 dari kapal tanker Exxon Valdez menabrak gunung es di Laut Alaska, Amerika Serikat dan pencemaran minyak di Teluk Mexico. Dalam kasus Exxon Valdez, tumpahan minyak mentah sebanyak 42 juta liter yang kemudian mencemari 3.400 kilometer persegi laut Alaska memaksa masyarakat Cordova menuntut ganti rugi sebesar US$5 miliar atau sekitar Rp45 triliun.

Sementara dalam kasus tumpahan minyak di Teluk Mexico, Presiden Amerika Serikat Barrack Obama menuntut ganti rugi terhadap British Petroleum (BP) sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp180 triliun atas meledaknya sumur minyak Deep Horizon yang menyebabkan pencemaran luas seluas 40.000 kilometer persegi. Sementara tragedi Montara, mencapai sekitar 90.000 kilometer persegi sehingga pantas jika diajukan ganti rugi sebesar US$15 miliar.

Tanoni juga menuding Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhamad Hatta tak jelas kerjanya dalam menyelamatkan Laut Timor. “Tidak jelas kerjanya. Kalau pencemaran lingkungan di Laut Timor yang besar saja tidak diperhatikan, bagaimana dengan pencemaran yang kecil-kecil,” ucapnya. Sementara tak sedikit warga yang terserang penyakit karena perairan yang tercemar.

Pencemaran Laut Timor diperkirakan telah meluas hingga 90 ribu kilometer persegi dan memasuki perairan Indonesia hingga sekitar 80 persen wilayah pencemaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Setiap hari sumur itu mengeluarkan sedikitnya 500.000 liter minyak mentah bercampur kondensat dan zat timah hitam. Tumpahan itu berlangsung terus hingga sumur Montara bisa dikendalikan 80 hari kemudian sejak terjadi ledakan.

Tanoni juga mengingatkan jika penggunaan ratusan ribu bahkan jutaan liter bubuk kimia beracun di Laut Timor yang berbahaya bagi biota laut dan nyawa manusia. Ausralia Maritime Safety Authority (AMSA) sebuah Badan yang bernaung di bawah Pemerintah Federal Australia telah menyemprotkan bubuk kimia sangat beracun Corexit 9500 atau yang dikenal dengan sebutan dispersant dalam jumlah yang sangat besar.

Tidak Transparan

Pemerintah Australia dan PTTEP Australasia terkesan tertutup mengumumkan rekomendasi hasil penyelidikan komisi khusus yang dibentuknya sendiri. Pemerintah Federal Australia, di Canberra telah mengumumkan hasil dan rekomendasi Komisi Penyelidik Montara dengan mempertimbangkan pengaduan yang disampaikan masyarakat, termasuk dari YPTB.

Namun, dalam laporan Komisi Penyelidik Montara isinya hanya menyebutkan tentang dampak dari tumpahan minyak Montara di perairan Australia, dan memberi sanksi berat kepada PTTEP Australasia.

Laporan itu sempat menyulut kemarahan Senator Rachel Siewert dari Partai Hijau. Siewert menganggap pencemaran Laut Timor tidak hanya menyangkut masalah lingkungan, namun juga kemanusiaan. Siewert mendesak Federal Australia untuk mengungkap pencemaran di perairan Indonesia.

Karena itu, Tanoni mempertanyakan alasan tim yang dipimpin Numberi tidak berani melakukan penelitian ilmiah dan tidak menggunakan Nota Kesepahaman (MoU) RI-Australia tahun 1996 tentang Penanggulangan dan Pencegahan Polusi Minyak di Laut untuk bersama Pemerintah Australia. Dalam MoU tersebut, pemerintah RI dan Australia dapat menunjuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI dan Asutralia Maritime Safety Authority (AMSA) di Australia untuk melakukan penelitian.

Karena itu, Tanoni pun menyarankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkaji keberadaan tim tersebut. “Presiden harusnya berani menunjuk langsung, siapa yang paling pas untuk menyelidiki,” ujarnya. Karena merasa sering kali berteriak soal ganti rugi, Tanoni mengaku, dirinya pernah didekati salah satu pihak untuk “berkerjasama” dengan imbalan US$5 juta. “Saya tidak mau dibandingkan kerugian yang dialami ribuan nelayan. Dulu, bagan (di kawasan pesisir) penuh. Jika malam seperti kota besar. Sekarang hanya puluhan bagan. Sulit saya menerima.”


MUSTAFA kini enggan melaut. Dia tak lagi menaruh harapan hidup dari melaut setelah Laut Timor yang menjadi sumber kehidupan tercemar oleh tumpahan minyak akibat ledakan dahysat minyak dan gas Montara milik PTT Exploration and Production (PTTEP) Australasia, pada 21 Agustus 2009 lalu. “Kami tak lagi ada harapan. Terpaksa saya beralih profesi. Ikut usaha keluarga kecil-kecilan,” ucap nelayan yang menetap di Kelurahan Oesapa, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu.

Kepada Jurnal Nasional, Senin (3/10), Mustafa mengeluh dirinya tak lagi melaut karena hasil tangkapan ikan berkurang drastis. Sebelum laut tercemar, paling sedikit 800 kilogram ikan yang didapat selama seminggu melaut. “Sekarang, 100 kilogram saja tidak ada,” keluhnya. Sementara ongkos operasional cukup besar. Nelayan harus merogoh kocek Rp3 juta untuk seminggu melaut.

Ironisnya, selain penghasilan menyusup, tumpahan minyak diduga menjadi penyebab munculnya berbagai penyakit yang dialami warga. “Tapi, belum ada penelitian untuk memastikannya.”
Petaka Montara hanya menyisahkan malapetaka bagi warga nelayan yang menggantungkan hidup dari Laut Timor. Selama tiga tahun ini, nasib mereka terkatung-katung. Kompensasi ganti rugi yang dijanjikan perusahaan kepada nelayan hingga kini tak jelas hasilnya. Apalagi, upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat pencemaran minyak.

Terkait dengan persoalan itu, Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni, marah betul dengan Tim Nasional Penanggulangan Keadaan darurat Tumpahan Minyak di Laut (TimnasPKDTML) yang dipimpin Menteri Perhubungan Tuan Freddy Numberi. Dia menilai, tim yang tugasnya menangani kasus ledakan dahysat sumur minyak West Atlas, tidak jelas hasilnya. “Mana buktinya? Tidak jelas progresnya,” tegas Tanoni saat ditemui Jurnal Nasional di Jakarta, Minggu (2/10).

Sejak awal, Tanoni curiga ada yang tak beres terkait kinerja Timnas PKDTML. Kecurigaan itu muncul karena ketidakjelasan nilai ganti rugi yang sering kali diucapkan Numberi.

Awal September lalu, Numberi menyatakan, kompensasi ganti rugi terhadap ribuan nelayan dan biaya perbaikan lingkungan akibat tumpahan minyak senilai US$3 juta akan dibayar perusahaan di Thailand. Nilai ganti rugi itu lebih kecil dari tuntutan yang diajukan pemerintah senilai US$5 juta yang diwujudkan dalam bentuk program corporate social responsibility (CSR) kepada warga di pesisir laut Timor yang mata pencahariannya sebagai nelayan terancam akibat tumpahan minyak.

Bagi Mustafa, nilai ganti rugi itu tak setara dengan penderitaan yang mereka alami. “Itu sangat kecil. Nelayan yang dirugikan karena pencemaran itu jumlahnya ribuan. Jika hanya US$ 3juta, untuk satu nelayan hanya mendapatkan uang Rp500 ribu,” katanya. Dan, hingga kini kompensasi pun tak mengalir ke nelayan. Menurut Numberi, pembayarannya molor karena terjadi pergantian menteri di Thailand.

Alasan Numberi itu dianggap Tanoni tidak rasional. Numberi juga dianggapnya salah alamat jika meminta ganti rugi kepada PTTEP yang merupakan perusahaan Thailand, kepada Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra.

Menurut Tanoni, yang paling bertanggungjawab atas tragedi Montara adalah Perdana Menteri Australia Julia Giliard. “Harusnya (pemerintah Australia) dituntut pertanggungjawaban. Ada tanggungjawab Australia bayar ganti rugi, 60 persen.”

Nilai ganti rugi yang diajukan Numberi itu tidak berbanding lurus dengan kerugian yang dialami nelayan dan kerusakan Laut Timor akibat pencemaran minyak. Tanoni juga menyingung kasus meninggalnya 12 warga pesisir yang diduga akibat mengkonsumsi ikan dari Laut Timor. “Apakah mereka mati itu karena minyak? Perlu ada penelitian. Puluhan orang juga masih ke ke rumah sakit. Dugaan kuat dari Montara,” katanya.

Tidak Kredibel

Tanoni juga curiga dengan nilai kompensasi ganti rugi yang selalu berubah. Maret 2010 lalu, Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhamad Hatta menyatakan, total ganti rugi yang harus dibayar sebesar Rp591 miliar. Lalu, Mei 2010 diturunkan menjadi hanya Rp247 miliar. Namun, tanggal 29 Juli lalu, Kepala Pusat Pengelolaan Ekosistem Region Bali dan Nusa Tenggara Kementerian Lingkungan Hidup Rosa Vivien Ratnawati di Kupang menyatakan, Indonesia akan mengajukan klaim ganti rugi pencemaran di Laut Timor sebesar Rp23 triliun kepada PTTEP Australasia.

Klaim ganti rugi tersebut disampaikan saat penandatangan nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah Indonesia dan PTTEP Australasia pada 3 Agustus 2011 di Singapura. Kerugiaan juga memperhitungkan kerusakan ekosistem pesisir pantai. Rosa juga menyatakan, pihaknya sedang melakukan penyelidikan guna mengetahui luasan perairan yang tercemar akibat tumpahan minyak.

Namun, penandatanganan MoU itu batal dilakukan. Mundurnya penandatanganan MoU itu diduga karena ketidakjelasan nilai ganti rugi dari tim yang dipimpin Numberi. Pasalnya, Juli lalu, Numberi menyebut jika ganti rugi senilai Rp500 miliar, yang kemudian dinaikkan menjadi Rp1 triliun pada pertengahan Agustus 2011. Tiga hari kemudian, Numberi menyebut jika ganti rugi yang baru sebesar Rp3 triliun.

“Dari mana angkanya kerugian itu. Sementara penelitian tidak pernah dilaksanakan,” tegas Tanoni. Dia juga mencurigai data-data pencemaran Laut Timor yang dipublikasi oleh Numberi sama persis dengan yang dipublikasi oleh perusahaan pencemar Laut Timor PTTEP Australasia.

Soal volume tumpahan minyak disebut hanya 400 barel per hari saja. Padahal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Australia maupun Komisi Penyelidik Tumpahan Minyak Montara yang dibentuk Pemerintah Federal Australia menyatakan jika tumpahan minyak Montara ke Laut Timor paling sedikit 2.000 barel per hari. Sementara para ahli independen di Australia menyatakan tumpahan minyak Montara ke Laut Timor paling sedikit antara 4.000-7.000 barel per hari.

Karena itu, Tanoni menilai, perlu dilakukan penelitian sebelum ditetapkan kisaran ganti rugi yang harus dibayar perusahaan. Dia menghitung, klaim ganti rugi yang harus dibayar perusahaan bisa mencapai US$15 miliar atau setara Rp140 triliun.

Jumlah kerugian itu dihitung dengan membandingkan kasus tumpahan minyak tahun 1989 dari kapal tanker Exxon Valdez menabrak gunung es di Laut Alaska, Amerika Serikat dan pencemaran minyak di Teluk Mexico. Dalam kasus Exxon Valdez, tumpahan minyak mentah sebanyak 42 juta liter yang kemudian mencemari 3.400 kilometer persegi laut Alaska memaksa masyarakat Cordova menuntut ganti rugi sebesar US$5 miliar atau sekitar Rp45 triliun.

Sementara dalam kasus tumpahan minyak di Teluk Mexico, Presiden Amerika Serikat Barrack Obama menuntut ganti rugi terhadap British Petroleum (BP) sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp180 triliun atas meledaknya sumur minyak Deep Horizon yang menyebabkan pencemaran luas seluas 40.000 kilometer persegi. Sementara tragedi Montara, mencapai sekitar 90.000 kilometer persegi sehingga pantas jika diajukan ganti rugi sebesar US$15 miliar.

Tanoni juga menuding Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhamad Hatta tak jelas kerjanya dalam menyelamatkan Laut Timor. “Tidak jelas kerjanya. Kalau pencemaran lingkungan di Laut Timor yang besar saja tidak diperhatikan, bagaimana dengan pencemaran yang kecil-kecil,” ucapnya. Sementara tak sedikit warga yang terserang penyakit karena perairan yang tercemar.

Pencemaran Laut Timor diperkirakan telah meluas hingga 90 ribu kilometer persegi dan memasuki perairan Indonesia hingga sekitar 80 persen wilayah pencemaran di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Setiap hari sumur itu mengeluarkan sedikitnya 500.000 liter minyak mentah bercampur kondensat dan zat timah hitam. Tumpahan itu berlangsung terus hingga sumur Montara bisa dikendalikan 80 hari kemudian sejak terjadi ledakan.

Tanoni juga mengingatkan jika penggunaan ratusan ribu bahkan jutaan liter bubuk kimia beracun di Laut Timor yang berbahaya bagi biota laut dan nyawa manusia. Ausralia Maritime Safety Authority (AMSA) sebuah Badan yang bernaung di bawah Pemerintah Federal Australia telah menyemprotkan bubuk kimia sangat beracun Corexit 9500 atau yang dikenal dengan sebutan dispersant dalam jumlah yang sangat besar.

Tidak Transparan

Pemerintah Australia dan PTTEP Australasia terkesan tertutup mengumumkan rekomendasi hasil penyelidikan komisi khusus yang dibentuknya sendiri. Pemerintah Federal Australia, di Canberra telah mengumumkan hasil dan rekomendasi Komisi Penyelidik Montara dengan mempertimbangkan pengaduan yang disampaikan masyarakat, termasuk dari YPTB.

Namun, dalam laporan Komisi Penyelidik Montara isinya hanya menyebutkan tentang dampak dari tumpahan minyak Montara di perairan Australia, dan memberi sanksi berat kepada PTTEP Australasia.

Laporan itu sempat menyulut kemarahan Senator Rachel Siewert dari Partai Hijau. Siewert menganggap pencemaran Laut Timor tidak hanya menyangkut masalah lingkungan, namun juga kemanusiaan. Siewert mendesak Federal Australia untuk mengungkap pencemaran di perairan Indonesia.

Karena itu, Tanoni mempertanyakan alasan tim yang dipimpin Numberi tidak berani melakukan penelitian ilmiah dan tidak menggunakan Nota Kesepahaman (MoU) RI-Australia tahun 1996 tentang Penanggulangan dan Pencegahan Polusi Minyak di Laut untuk bersama Pemerintah Australia. Dalam MoU tersebut, pemerintah RI dan Australia dapat menunjuk Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI dan Asutralia Maritime Safety Authority (AMSA) di Australia untuk melakukan penelitian.

Karena itu, Tanoni pun menyarankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengkaji keberadaan tim tersebut. “Presiden harusnya berani menunjuk langsung, siapa yang paling pas untuk menyelidiki,” ujarnya. Karena merasa sering kali berteriak soal ganti rugi, Tanoni mengaku, dirinya pernah didekati salah satu pihak untuk “berkerjasama” dengan imbalan US$5 juta. “Saya tidak mau dibandingkan kerugian yang dialami ribuan nelayan. Dulu, bagan (di kawasan pesisir) penuh. Jika malam seperti kota besar. Sekarang hanya puluhan bagan. Sulit saya menerima.”

http://www.jurnas.com/halaman/7/2011-10-05/184218

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s