Dana Hibah Bancakan Kerabat

GUBERNUR Banten Ratu Atut Chosiyah digoyang skandal dugaan penyalahgunaan dana hibah senilai Rp340,463 miliar. Dia dituding bak robinhood yang membagi-bagikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) 2011 itu kepada ratusan lembaga dan organisasi sosial yang ternyata fiktif demi kepentingan politiknya.

Sejumlah kerabat dan kroninya, disebut-sebut turut kecipratan dana hibah yang seharusnya diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur dan program-program kerakyatan di Banten.

Dari penelusuran yang dilakukan Aliansi Independen Peduli Publik (ALLIP) dan Indonesia Corruption Watch (ICW), dana hibah itu mengalir ke 221 organisasi yang tersebar di delapan wilayah Provinsi Banten.

“Setidaknya ada 12 organisasi dan lembaga yang tidak terdaftar menerima bantuan tanggal 19 Agustus 2011. Tetapi, dalam daftar penerima per tanggal 3 Agustus 2011, menerima bantuan. Lalu, Lembaga dan organisasi yang telah menerima bantuan, yang sebelumnya terdaftar kemudian dihilangkan, setelah kami telesuri,” ungkap Juru Bicara ALIPP Uday Suhada kepada Jurnal Nasional, Senin (26/9).

Suhada juga curiga dengan data mengenai perbedaan jumlah penerima bantuan yang tidak sesuai dengan yang dana yang dikucurkan. Dari laporan per tanggal 3 Agustus 2011, disebutkan ada 221 organisasi maupun lembaga penerima bantuan. Tetapi berdasarkan laporan 19 Agustus 2011, jumlah penerima bantuan hanya 151 organisasi dan lembaga. Sementara jumlah dana yang diterima bervariasi, antara Rp50 juta hingga Rp15 miliar.

Dari hasil investigasi yang dilakukan ALLIP, Suhada menerangkan, banyak organisasi dan lembaga yang kecipratan dana hibah, ternyata fiktif. Suhada mencontohkan, ketidakjelasan status hukum Lembaga Kajian Sosial Politik (Laksopol) yang diduga menerima dana hibah. Ubay mengantongi surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Ketua Laksospol, Ayie Erlangga. Dari data penerima hibah Provinsi Banten tahun 2011 yang diumumkan pihak Sekretariat Daerah (Sekda) Banten pada 19 Agustus 2011, Laksospol menerima Rp35 juta.

Aroma politisasi penggunaan anggaran negara itu pun kental karena lebih banyak terkuras untuk lembaga dan organisasi yang memiliki massa dan mendukung Atut yang berpasangan dengan Rano Karno sebagai calon gubernur dalam Pemilukada Banten.

Misal, dana hibah senilai Rp1,5 miliar yang mengalir ke KONI Provinsi Banten yang diketuai kerabat Atut, Surya Dharma. Dana hibah senilai Rp900 juta juga mengalir ke PMI Provinsi Banten yang diketuai adik Atut, Ratu Tatu Chasanah.

Dana senilai Rp3,5 miliar juga mengalir ke Himpaudi yang diketuai menantu Atut, Ade Rossi, Tagana Provinsi Banten menerima kucuran Rp1,75 miliar yang diketuai anak kandung Atut, Andhika Hazrumi.

Selain itu, Gerakan Pemuda Ansor Kota Tangerang Selatan yang dipimpin Tanto W Arban, menantu Atut, juga kecipratan uang Rp400 juta.

Bahkan, untuk memperluas dukungan, beberapa forum birokrasi seperti Forum Camat mendapatkan kucuran dana Rp930 juta. Dana hibah juga mengalir ke Forum Rukun Warga Rp7,8 miliar, Asosiasi Kepala Desa (Apdesi) Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota sebesar Rp600 juta. Ironisnya lagi, Badan Pusat Statistik (BPS) Banten juga mendapatkan dan Rp600 juta.

Dana hibah juga digelontorkan untuk kepentingan tidak jelas seperti Umroh untuk 150 orang yang disebut-sebut menghabiskan dana Rp7,5 miliar serta agenda Safari Ramadhan yang menelan biaya Rp3,6 miliar. Padahal, dana hibah tidak diperkenankan untuk kegiatan.

“Kami memastikan dugaan korupsi dari Rp340,463 miliar dana hibah. Kebijakan pemberian dana hibah itu sangat politis dengan mengeluarkan dana yang fantastis untuk kampanye Pemilihan Gubernur, demi kepentingan calon pasangan Gubernur Banten, Atut Chosiyah. Tanpa mementingkan kepentingan rakyat,” tegas Suhada.

Sebelumnya, hasil Pemeriksan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP BPK) dalam APBD 2010 Provinsi Banten juga menemukan enam temuan kelemahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah dan dana bantuan sosial.

“Pencairan dana miliaran itu melanggar Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menelusuri lebih jauh dugaan korupsi itu,” ujar Suhada. Menurut dia, pada tahun 2010, dana hibah yang dikucurkan Pemerintah Provinsi Banten mencapai Rp239, 27 miliar. Sementara tahun 2009, hanya sekitar Rp14 miliar.

Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW, Ade Irawan juga mengungkap temuan serupa. Organisasi masyarakat sipil antikorupsi itu menemukan jika penggunaan dana hibah tidak jelas. ICW pun melaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri dugaan korupsi dalam kasus tersebut.

ICW melaporkan kasus tersebut karena adanya penyimpangan pencairan dana hibah yang cukup besar. Selain dana hibah banyak yang mengalir ke kantong-kantong organisasi maupun lembaga yang dikuasai kerabat Atut untuk kepentingan Pemilukada, pencairannya pun banyak yang fiktif. “Pencairan dana itu didalamnya ada kebijakan untuk Pilkada digunakan dalam pemilihan calon Gubernur. Kepentingan pemenangan salah satu calon,” ujar Ade kepada Jurnal Nasional, Senin (26/9).

Bagi-bagi dan hibah untuk keperluan yang sama sekali tak terkait kepentingan masyarakat Banten itu kemudian memunculkan kecaman sejumlah kalangan.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Kota Tangerang Selatan (Himakotas), Jum’at lalu, mengelar aksi di kantor KPK. Mereka mendesak komisi antikorupsi itu mengusut tuntas indikasi penyelewengan dana hibah. Para mahasiswa juga menyerahkan sejumlah bukti awal terkait kasus tersebut. Aksi mahasiswa itu berlangsung ricuh. Mereka kejar-kejaran dengan aparat keamanan yang geram karena dilempari telur oleh mahasiswa.

Saat dikonfirmasi terkait tudingan miring yang menyerang Atut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Muhadi, menolak memberikan keterangan meski beberapa kali dihubungi. Seorang ajudan Muhadi yang mengangkat sambungan telpon menyatakan, Muhadi sedang melakukan rapat tertutup.

Sementara, Karo Humas Pemprov Banten, Komari menyatakan, pencairan dana hibah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dia juga menyatakan, anggaran yang dicairkan berdasarkan kesepakatan pembahasan antaran Pemerintah Provinsi dengan DPRD Provinsi Banten saat penyusunan APBD. Dia juga menepis tudingan jika bagi-bagi dana hibah itu untuk kepentingan politik Atut.

“Tidak ada penyelewengan dana hibah 340 miliar untuk kepentingan politis. Mungkin karena sedang memasuki Pilgub Banten, isu ini coba diungkit,”kata Komari kepada Jurnal Nasional, kemarin.

Rano Karno, meminta kepada BPK mengiventarisir dana hibah yang dikucurkan ke lembaga dan organisasi. “Dana hibah milliaran tersebut harus segera diiventarisir BPK. Siapa penerima dana itu, pemberiannya dan pertanggung jawabannya,”kata Rano Karno saat ditemui beberapa waktu lalu.

Sementara Atut mencium ada pihak-pihak yang memanfaatkan isu tersebut untuk kepentingan politik jelang Pemilukada Banten 2011 Atut menegaskan, hibah merupakan program rutin untuk program sosial kemasyarakatan. “Tetapi tidak pernah diributkan. Kenapa saat mau Pilgub Banten diributkan,” ucapnya. Atut juga menepis tudingan jika ada penerima hibah itu fiktif. Dia mengklaim, pemberian dana hibah sangat selektif dan obyektif.

M. Yamin Panca Setia/Sabaruddin

Foto: Banten Pos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s