Menangkis Dituding Antek Asing


HIKMAT Soeriatanuwijaya tak habis pikir jika sejumlah kalangan melayangkan tudingan negatif yang menyudutkan Greenpeace. “Mereka kelihatan mempermalukan diri mereka sendiri,” kritik juru kampanye Media Greenpeace Asia Tenggara itu kepada sejumlah pihak yang berseberangan dengan Greenpeace.

Kepada Jurnal Nasional, Sabtu lalu, dia menangkis semua tudingan yang menyatakan Greenpeace mendapat dana judi lotere (postcode lottery) dari Belanda serta mendapat sponsor dari dari perusahaan yang menjadi kompetitor industri kelapa sawit Indonesia. “Semua tudingan itu tidak benar. Tudingan itu hanya memberangus Greenpeace agar tidak berkampanye di Indonesia,” tegas Hikmat.

Tak sekedar menangkis lewat pernyataan. Saat LSM internasional yang bergerak di bidang lingkungan itu diterpa isu menerima dana judi, Greenpeace membeberkan laporan keuangan kepada publik lewat media nasional. “Tapi anehnya, penyerang Greenpeace kok tidak menyerah. Ini ada apa?” tanyanya.

Hikmat pun menegaskan untuk menjaga independensi, Greenpeace tidak menerima dana dari pemerintah atau perusahaan manapun. “Kita tidak sudi menerima dana dari pemerintah atau perusahaan manapun. Itu yang kita jaga betul,” ujarnya.

Namun, sejumlah pihak menyebut dana yang dipublikasikan Greenpeace tidak benar. Ketua Komisi IV DPR, Romahurmuziy menilai, sumber dana Greenpeace tidak pernah diaudit oleh pemerintah, bukan pihak swasta yang ditunjuk Greenpeace sendiri. “Greenpeace tidak jujur,” ujar politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Dalam kurun waktu 2010, Greenpeace Asia Tenggara disebut-sebut telah menggelontorkan dana sebesar Rp1.768.272.195 untuk Greenpeace cabang Indonesia. Sedangkan dari penghasilan lainnya, Greenpeace cabang Indonesia mendapat dana tambahan sebesar Rp584.703.200. Namun, tidak dijelaskan dari mana dana tersebut diperoleh dan berapa pajak penghasilan (PPh) dari gaji pimpinan/karyawan Greenpeace yang disetorkan ke Kantor Pajak. Masih dalam laporan yang sama, bersumber dari penggalangan dana, Greenpeace mengaku memperoleh dana senilai Rp10.207.389.922.

Soal kabar jika Greenpeace menerima dana judi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan angkat bicara. Dana judi yang diterima Greenpeace menjadi alasan bagi MUI mengharamkan Greenpeace bercokol di Indonesia.

Amidhan menyatakan, kampanye yang dilakukan Greenpeace di Indonesia tidak sesuai dengan kaidah agama. “MUI tidak akan tinggal diam. Dalam waktu dekat, MUI bisa mengeluarkan fatwa haram untuk Greenpeace, termasuk LSM lain yang terbukti adalah perpanjangan tangan asing di sini,” kata Amidhan.

Hikmat menolak tudingan tersebut. Menurut dia, di dunia internasional, Greenpeace paling transparan. “Setiap tahun diaudit oleh auditor independen, hasil audit bisa di akses di website. Kita juga bayar pajak setiap tahun kepada pemerintah. Dalam laporan pajak yang menyertakan hasil audit, saya pikir pemerintah tahu,” ujarnya.

Hikmat juga menolak jika Greenpeace disebut sebagai organisasi liar. Buktinya, sudah 40 tahun Greenpeace tetap eksis sebagai organisasi internasional yang masih mengkampanyekan kelestarian lingkungan. Dia juga menampik tudingan Greenpeace antek asing. Di Amerika Serikat, kata dia, Greenpeace juga menyerang perusahaan swasta yang merusak hutan dan menentang kebijakan pemerintah AS yang dapat merugikan lingkungan. Sebaliknya, jika swasta dan pemerintah mendukung upaya menjaga kelestarian lingkungan, Greenpeace akan memberikan dukungan. “Tudingan Greenpeace dapat dana dari kompetitor kelapa sawit Indonesia, salah besar, hanya memberangus Greenpeace agar tidak berkampanye di Indonesia.”

Dia menduga ada upaya dari pihak-pihak yang merasa terusik dengan kampanye Greenpeace dalam menjaga kelestarian lingkungan di Indonesia. Kecurigaannya tertuju kepada Asia Pulp and Paper (APP) milik Grup Sinar Mas. Pasalnya, banjir tudingan antipati terhadap Greenpeace mengalir deras setelah Greenpeace mengungkap data tentang kerusakan lingkungan yang dilakukan APP awal Juni 2011 lalu. Dari investigasi yang dilakukan, Greenpeace menyimpulkan, perusahaan tersebut tidak mengubah perilakunya merusak hutan. “Perusahaan itu tidak sustainable (berkesinambungan menjaga hutan),” ujar Hikmat. Lima hari setelah laporan itu diumumkan, muncul pernyataan-pernyataan negatif dari sejumlah politisi, tokoh masyarakat dan pejabat pemerintah yang menyerang Greenpeace. Mereka menuding Greenpeace sebagai organisasi liar dan antek asing yang ingin menghancurkan ekonomi Indonesia.
Rupanya, tudingan yang menyerang Greenpeace menjadi alasan bagi para pengambil kebijakan untuk melakukan pengaturan terhadap lembaga swadaya yang dibiayai asing. Ketua DPR Marzuki Alie mendorong DPR mempercepat pembahasan RUU Keormasan yang bisa mengontrol keberadaan LSM asing. “Semuanya harus dikontrol dan ditertibkan. Terutama LSM asing harus dikontrol,” tegas Marzuki di Jakarta, Jum’at pekan lalu.

Wakil Ketua DPR juga mendukung usul itu. Menurut dia, harus ada evaluasi menyangkut aliran uang asing ke LSM. “Perlu ada transparansi dalam pengelolaan dana-dana asing. Semua lalu lintas dana dari asing harusnya diaudit oleh auditor publik yang berkompeten,” katanya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) telah mempersiapkan langkah untuk mengevaluasi keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dibiayai asing. Juru bicara Kemdagri Reydonnyzar Moeloek menyatakan, pihaknya akan segera mengevaluasi seluruh LSM lokal maupun asing yang beroperasi di Indonesia. Namun, Greenpeace merupakan LSM yang diprioritaskan mengingat derasnya penolakan berbagai kalangan terhadap LSM tersebut.

Sejumlah aktivis LSM menduga ada motif lain dibalik gencarnya sejumlah kalangan mendorong upaya pengaturan LSM dengan memanfaatkan kasus Greenpeace. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Eriyanto Nugroho menilai, sebenarnya sudah ada UU yang mengatur organisasi nirlaba seperti UU Yayasan dan UU Perkumpulan. “Agak aneh kalau kemudian mendadak banyak pihak untuk mendorong RUU Keormasan yang menyalahi kerangka hukum yang ada,” ujarnya.

Karena itu, kata dia, kalangan NGO, perlu mencermati betul upaya pemerintah dan DPR yang akan mengatur organisasi nirlaba. Eryanto juga menilai aneh jika dalam kasus Greenpeace, desakan agar keberadaan LSM harus diatur begitu kuat. Sementara bagi organisasi masyarakat yang melakukan kekerasan, tidak begitu kuat.

Dia juga mengingatkan jangan sampai pengaturan aktivitas LSM justru menghalangi kebebasan berserikat dan berkumpul yang diatur dalam konstitusi negara. Sementara soal tudingan adanya agenda asing dibalik aktivitas LSM yang dibiayai internasional, Eryanto menyatakan, semua pihak banyak kepentingan.

Namun, dia menilai, semua organisasi internasional yang ada di Indonesia telah mengikuti tata cara yang cukup komprehensif seperti membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian sebagai mitra kerja serta memberikan laporan akuntabilitas dan sebagainya.

Sementara Ahmad Faisol, Direktur Eksekutif Media Link menduga niat pemerintah dan DPR mengatur LSM adalah bentuk kekhawatiran terhadap partisipasi publik dalam penyelenggaraan negara.

Terkait tudingan adanya agenda asing, melakukan pelanggaran hukum dan menganggu kepentingan investasi dalam negeri yang dilakukan LSM, Faisol menyatakan, perlu dibuktikan secara hukum. “Harus bisa dibuktikan di hukum. Jangan justru memberanguskan.”

Karena itu, Faisol mengingatkan kalangan NGO untuk mencermati motif rencana pengaturan LSM. “Ya pasti, sudah ada konsolidasi, antar teman-teman NGO sendiri, untuk menyikapi aturan yang mengatur LSM.”

Dalam kasus Greenpeace, Faisol menilai, bukan lagi persoalan siapa yang ada di belakang LSM lingkungan itu. Namun, dia menganggap ada rencana pemerintah dan DPR untuk memberangus LSM yang selalu mengkritik pemerintah.

Sementara soal sumber dana LSM, Faisol menilai, pemerintah dan sejumlah kalangan cukup meminta LSM sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). “Bisa juga diminta informasi soal agendanya. Misalnya mengapa programnya selalu menyerang pemerintah,” kata dia.

Jika kemudian Greenpeace dituding mengumbar data yang tidak sesuai fakta seperti kerusakan hutan yang merugikan kepentingan perusahaan, Faisol menyatakan, dapat dibuktikan di lapangan. “Buktikan ada tidak kerusakan hutan. Itu bisa dibuktikan sesuai fakta hukum.”

M. Yamin Panca Setia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s