Titik Rawan Penyimpangan Anggaran

Titik Rawan Penyimpangan Anggaran (klik versi PDF)

MELANCONG ke tempat nun jauh di sana rupanya tidak hanya dilakukan para politisi Senayan. Alih-alih perjalanan dinas, para wakil rakyat yang duduk di DPRD juga mengandrungi lawatan ke daerah lain. Bahkan, ada yang berencana ke luar negeri, mengikuti jejak DPR.

Biaya yang mereka patok dari kas daerah luar biasa besar. Ironisnya, seperti yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara, anggaran perjalanan dinas para wakil rakyat dan kepala daerah mengikis habis anggaran beasiswa bagi siswa keluarga miskin.

Meski pernah dinyatakan “bangkrut” hingga tak lagi mampu membayar gaji ratusan kepala desa di Aceh Utara, mereka tetap mematok anggaran perjalanan dinas yang nilainya mencapai puluhan miliar. Realitas serupa juga terjadi di daerah-daerah lain.

Di level pemerintah pusat, perjalanan dinas juga menjadi sorotan tajam masyarakat karena biayanya terus meningkat. Dalam APBN 2009, pemerintah mengusulkan belanja perjalanan Rp2,9 triliun. Namun, pada APBN-P 2009 melonjak menjadi Rp12,7 triliun, bahkan melonjak lagi menjadi Rp15,2 triliun dalam realisasinya.

Di tahun 2010, dalam APBN, pemerintah menetapkan Rp16,2 triliun biaya perjalanan dinas. Namun, pada APBN-P membengkak menjadi Rp19,5 triliun. Sementara di RAPBN 2011, belanja perjalanan melonjak dari Rp20,9 triliun menjadi Rp24,5 triliun.

Tingginya biaya perjalanan dinas rawan praktik korupsi dan manipulasi. Fakta mengurai, tak sedikit perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penyimpangan berupa perjalanan fiktif, tiket palsu, pembayaran ganda dan kelebihan perjalanan dinas. Perjalanan dinas juga tak lain jurus menghabis-habiskan anggaran yang tersisa. Bahkan, dijadikan penghasilan tambahan para pejabat.

Karena itu, pemangkasan anggaran perjalanan dinas atau kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan rakyat harus terus dilakukan lembaga eksekutif dan legislatif. Rakyat amat mengharap alokasi keuangan negara tak terkuras untuk perjalanan dinas. Namun, lebih tercurah untuk membiayai program-program pro rakyat.

Kas Terkuras Perjalanan Dinas

BAIHAQI tak habis pikir dengan polah pemerintah kabupaten dan DPRK Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Koordinator Divisi Advokasi dan Kampanye Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) itu menuding pemerintah dan para wakil rakyat tak lagi punya hati nurani.

Pasalnya, saat kas daerah defisit, mereka justru mengesahkan biaya perjalanan yang nilainya fantastis. “Perjalanan dinas menjadi ruang rekreasi bagi penyelenggara negara dan publik selalu selalu mengecam,” tegasnya di Lhokseumawe, Selasa pekan lalu.

Hasil perjalanan dinas pun tidak pernah dipertanggungjawabkan di hadapan publik. “Mereka tour gratis yang dibiayai dengan anggaran daerah dengan label perjalanan dinas,” cetus Baihaqi. Dia mendesak eksekutif dan legislatif melakukan moratorium (penghentian) terhadap perjalanan dinas sebelum melakukan kajian publik guna mencegah pemborosan anggaran.

Ironis memang. Di tahun 2011, DPRK bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menetapkan anggaran untuk pos Sekretariat Dewan (Sekwan) lebih dari Rp25,261 miliar. Sementara biaya perjalanan dinas para wakil rakyat bersama beberapa staf sekretariat mencapai Rp9,9 miliar.

Sedangkan alokasi anggaran yang ditetapkan untuk operasional Sekretariat Daerah (Sekda) Aceh Utara mencapai lebih dari Rp55,523 miliar. Anggaran daerah juga tersedot untuk perjalanan dinas kepala daerah bersama beberapa stafnya hingga mencapai lebih dari Rp4,484 miliar. Lalu, anggaran asuransi kesehatan untuk bupati dan wakil bupati yang mencapai Rp110 juta. Sementara untuk masing-masing dewan mendapat Rp20 juta.

Sementara di sisi lain, gaji kepala desa di Aceh Utara hingga saat ini tersendat. Sebanyak 5.775 pamong desa belum mendapatkan gaji. Kondisinya sama saat 2010 lalu. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terpaksa memelas ke Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam agar menalangi gaji kepala desa karena anggaran daerah “bangkrut”. Tak hanya itu, sejak tahun 2010 lalu, anggaran daerah tak lagi mengalokasi beasiswa. Sebelumnya, anggaran daerah untuk beasiswa sebesar Rp50 miliar.

Sementara untuk Kota Lhokseumawe, anggaran perjalanan dinas anggota dewan bersama beberapa staf sekretariat dewan mencapai Rp2,8 miliar atau atau 20 persen dari total anggaran pada Sekretariat Dewan Lhokseumawe. Sedangkan anggaran perjalanan dinas untuk walikota dan wakil walikota Lhokseumawe serta beberapa staf sekertariat daerah mencapai Rp2,86 miliar. Untuk biaya asuransi kesehatan walikota Rp100 juta dan wakil walikota mencapai Rp50 juta. Sedangkan untuk masing-masing anggota DPRK Lhokseumawe mendapatkan Rp15 juta.

Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Misbahul Munir, tak aktif saat dihubungi ke ponselnya, kemarin sore. Anggota DPRK, Rajuddin, menolak berkomentar soal tingginya alokasi biaya perjalanan dinas untuk dewan. “Langsung saja dengan ketua panitia anggaran,” ucapnya.

Kabar serupa juga datang dari Sumatera Utara. Di tahun 2011 ini, pemerintah setempat memasukkan biaya perjalanan dinas DPRD Provinsi Sumatera Utara ke luar negeri dalam APBD 2011. Nilainya fantastis. Mencapai Rp10,416 miliar. Kabarnya, mereka akan melancong ke China dan Amerika Serikat hanya untuk mengetahui pengelolaan sampah.

Alokasi anggaran untuk biaya perjalanan dinas itu menuai kecaman Sekretaris Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara, Elfanda Ananda. Dia menilai, perjalanan dinas hanya akan sia-sia.

“Dengan dianggarkannya kunjungan dewan ke luar negeri, menunjukkan mereka tidak pro rakyat. Lebih mementingkan pribadi,” tegasnya. Anggaran fantastis itu akan lebih bermanfaat dialokasikan untuk program-program sosial seperti perbaikan dan pembangunan gedung sekolah dan membantu masyarakat miskin. Seharusnya, kata dia, DPRD Sumatera Utara cukup menggunakan jaringan internet atau menggunakan ahli. “Karena APBD baru disahkan, jadi paling lama awal Oktober 2011 bisa diusulkan kembali untuk dibahas ulang. Itu kalau anggota dewan mau dihormati dan dihargai rakyatnya, ” tegasnya.

Dalam anggaran DPRD Sumatera Utara, biaya perjalanan dinas seperti kunjungan ke luar daerah, menguras kas daerah hingga Rp19,481 miliar untuk satu kali kegiatan. Sementara kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke daerah lain mencapai Rp5,215 miliar selama satu kali kegiatan. Belum lagi dana untuk kegiatan reses yang mencapai Rp12,086 miliar, dengan perincian biaya belanja perjalanan dinas senilai Rp1,286 miliar untuk satu kali kegiatan. Para wakil rakyat juga mengalokasikan dana untuk program peningkatan kapasitas lembaga dan pembahasan Ranperda senilai Rp10,679 miliar, dengan rincian untuk belanja dalam daerah Rp1,621 miliar dan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp9,058 miliar.

Lalu, biaya peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD senilai Rp2,263 miliar serta perjalanan dinas untuk sosialisasi peraturan perundang-undangan yang menelan biaya senilai Rp888,45 juta untuk satu kali kegiatan. Sebelumnya, para wakil rakyat itu sudah difasilitasi gedung baru senilai Rp171 miliar, serta pembelian mobil dinas yang membuat defisit APBD Sumatera Utara lebih dari Rp197 miliar.

Di Kabupaten Jayapura, saat rakyat masih sulit mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan murah, anggota DPRD setempat justru merongrong pemerintah kabupaten agar menggelontorkan biaya perjalanan dinas. Ironisnya, setelah anggaran didapat, mereka tidak melakukan perjalanan dinas dan menitip Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD) untuk ditanda tangani. Untuk mengelabui pertanggungjawaban, mereka membuat tiket palsu, yang mereka sebut tiket putih. Anggaran perjalanan dinas itu akhirnya masuk ke kantong pribadi. Meski begitu, pemerintah setempat tetap mencantumkan mata anggaran di tahun 2011 untuk membiayai perjalanan dinas para wakil rakyat itu. pemerintah setempat rupanya takut lantaran saat mengajukan anggaran perjalanan dinas, anggota DPRD Jayapura melayangkan ancaman.

Saat sidang kasus korupsi dengan terdakwa mantan Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Jayapura yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Jayapura Ichsan Ansari Ibrahim di Pengadilan Negeri Jayapura beberapa waktu lalu, Bendahara Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura Arifin Pasolo mengaku, anggota dewan pernah mengancam akan membanting kursi, meja bahkan memukul pintu.

“Kalau tidak segera dikeluarkan uang, terpaksa kursi, meja dan pintu bunyi pada semua,” ungkapnya. Karena terancam, Arifin terpaksa menuruti kemauan anggota dewan dengan mengusulkan untuk terbitnya Surat Perintah Membayar (SPM), meski tidak dilengkapi dengan Surat Perintah Jalan (SPJ).

Piter Ell, penasehat hukum Ichsan Ansari Ibrahim juga mengantongi bukti adanya ancaman dewan. “Kami ada bukti surat yang dikeluarkan dewan secara kelembagaan yang meminta kepada Bupati Jayapura agar mengganti pejabat Kepala Bagian Keuangan, apabila uang yang diminta para anggota dewan tidak dipenuhi ,” ungkap Piter.

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Jayapura Kornelis Yanuaring menolak memberikan informasi seputar anggaran daerah yang dipergunakan untuk plesiran DPRD Jayapura tahun ini. Namun, nilai anggaran kabarnya mencapai Rp2 miliar.

Yanuaring mendukung jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit anggaran untuk perjalanan dinas DPRD Jayapura. “Cobalah sekali-kali BPK mengaudit dan memeriksa daftar penumpang yang naik pesawat pada setiap kalender perjalanan dinas yang telah dilakukan anggota DPRD Kabupaten Jayapura ini,” katanya kepada Jurnal Nasional, Jumat pekan lalu. Dia mengakui jika perjalanan dinas tidak pernah dipertanggungjawabkan dihadapan rakyat.

Di Sulawesi Tenggara, studi banding yang dilakukan anggota DPRD menorehkan catatan buruk. Ketua DPRD Sulawesi Tenggara periode 2004-2009 Hino Biohanis dan wakilnya Baiduri Mukhram dan Andry Jufri divonis empat tahun penjara. Negara dirugikan sekitar Rp18 miliar atas kasus tersebut. Kasus itu rupanya tak membuat jera anggota DPRD Sulawesi Tenggara periode 2009-2014. Mereka tetap melakukan studi banding ke daerah lain seperti Jawa Barat terkait rencana pemberian tambahan penghasilan bagi PNS dan ke Jawa Timur terkait pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tenggara periode 2011-2013.

Di Kabupaten Tanggerang, 50 anggota DPRD dalam satu tahun mendapatkan jatah dua hingga sembilan kali keluar daerah mengunakan dana APBD 2011 sebesar Rp6 miliar. Anggaran perjalanan diketok berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pembayaran dan Pertanggung Jawaban Dinas Lingkup Kabupaten Tangerang.

Mereka akan berkunjung Kalimantan, Batam, Irian Jaya dan beberapa daerah lainnya. Di sana mereka menetap selama tiga hingga tujuh hari. Mereka disediakan tiket Pesawat Garuda Airline pulang pergi sebesar Rp3 juta, uang jajan yang masuk ke kantong sebesar Rp900 ribu, biaya hotel hingga lebih dari Rp2 juta.

“Lumayan besar menguras uang APBD. Anggaran perjalanan untuk dewan terlalu besar dari anggaran bagi SKPD. Tahun 2010 lalu sebesar Rp 7 milliar untuk perjalan dinas mereka,” kata Ucu Sumarni Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Tangerang kepada Jurnal Nasional, pekan lalu.

Selain mendapatkan jatah melancong, para wakil rakyat juga mendapatkan asuransi kesehatan Rp15 juta per tahun, plus biaya kesehatan istri dan dua orang anak. Mereka juga diberikan fasilitas rumah dan mobil merek Avanza.

Anggota DPRD Komisi I Bidang Pemerintah Kabupaten Tangerang, Nawa Said Dimyati menolak jika perjalanan dinas para wakil rakyat untuk bersenang-senang.

Dia berdalih, studi banding terkait dengan penyusunan draf peraturan daerah. “Dalam rangka kemajuan daerah itu sendiri. Kami tidak mengambil keuntungan dari perjalanan dinas itu,” ujar politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu. Nawa bahkan menganggap, anggaran berserta fasilitas yang diberikan untuk wakil rakyat itu belum cukup. Dia mengaku masih kecil gaji pokok anggota DPRD yang berkisar Rp3 juta dengan total pendapatan yang mencapai Rp16 juta per bulan. Sementara tugas yang diemban wakil rakyat cukup banyak ketimbang tupoksi yang dilakukan kepala dinas maupun badan di Kabupaten Tangerang. Apalagi, total pendapatan itu dipotong untuk disetor ke fraksi sekitar Rp2 juta. “Saya akhirnya menyambi menjadi konsultan. Karena gaji Rp16 juta saya nilai belumlah cukup,” kata Nawa.

Menyikapi masalah tersebut, Yuna Farhan, Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendesak Kementerian Dalam Negeri memantau permasalahan tersebut. Dia juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk lebih aktif melakukan pencegahan. Menurut Yuna, anggaran perjalanan dinas rawan praktik korupsi. “KPK harus awasi betul. Perjalanan dinas sering menjadi ajang mencari tambahan penghasilan,” ujarnya.

Dari penelusuran FITRA, ditemukan Rp50,8 miliar belanja perjalanan dinas yang dibiayai uang rakyat disalahgunakan oleh elite-elite daerah dengan modus perjalanan fiktif dan tidak adanya pertanggungjawaban yang memadai.
YUNA Farhan mempersoalkan pemerintah yang tak lagi mencantumkan anggaran belanja perjalanan yang biasanya diuraikan pada nomenklatur belanja barang pada dokumen Data Pokok APBN 2011.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) itu mencurigai jika tidak dicantumkannya penjelasan biaya perjalanan untuk menghindari kritik publik karena biaya perjalanan dinas di setiap institusi negara dari tahun ke tahun terus membengkak. Sebelumnya, Yuna memang getol mempersoalkan naiknya anggaran perjalanan dinas instansi pemerintah.

Dalam APBN 2009, pemerintah mengusulkan belanja perjalanan Rp2,9 triliun. Namun, pada APBN-P 2009 melonjak menjadi Rp12,7 triliun, bahkan melonjak lagi menjadi Rp15,2 triliun dalam realisasinya.

Di tahun 2010, dalam APBN, pemerintah menetapkan Rp16,2 triliun biaya perjalanan dinas. Namun, pada APBN-P membengkak menjadi Rp19,5 triliun. Sementara di RAPBN 2011, belanja perjalanan melonjak dari Rp20,9 triliun menjadi Rp24,5 triliun.

Alokasi anggaran itu tidak berbanding lurus dibandingkan anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat di tahun 2011 yang hanya Rp5,6 triliun. Di sektor kesehatan, biaya belanja negara melorot dari Rp19,8 triliun pada APBNP 2010 menjadi Rp13,6 triliun pada APBN 2011.

Menurut Yuna, membengkaknya anggaran perjalanan dinas menjadi ladang subur korupsi di birokrasi. “Perjalanan dinas yang paling banyak rawan penyimpangan dan kebanyakan menjadi penghasilan tambahan para pejabat,” katanya.

Hasil audit BPK semester I 2010 juga menunjukan jika belanja perjalanan adalah belanja pemerintah yang paling banyak mengalami penyimpangan. Setidaknya, di 35 kementerian atau lembaga ditemukan penyimpangan anggaran perjanalan dinas senilai Rp73,5 milyar.

Modus penyimpangan antara lain perjalanan fiktif, tiket palsu, pembayaran ganda dan kelebihan perjalanan dinas. Diyakini, temuan ini masih jauh lebih besar lagi, mengingat audit BPK masih dilakukan sebatas uji petik.

Berbeda dengan belanja lainnya yang mengharuskan tender terbuka, belanja perjalanan merupakan belanja yang rawan penyimpangan karena selalu habis digunakan. Padahal, dalam prakteknya, biaya seperti tiket perjalanan dan akomodasi tidak selalu persis dengan pagu. “Alat buktinya tidak dapat dipertanggungjawabkan,” kata Yuna.

Selain itu, penyusunan standar biaya perjalanan yang diterbitkan Kementerian Keuangan adalah alokasi yang sudah mempertimbangkan kenaikan harga, artinya masih mungkin tersisa. Dana yang tersisa itu diduga masuk ke kantong pribadi. “Bahkan, ada dana perjalanan dinas di suatu kementerian yang digunakan untuk uang lebaran atau dibagikan untuk sumbangan,” ujar Yuna.

Sebenarnya, setiap penyusunan anggaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selalu menghimbau kementerian atau lembaga negara untuk melakukan penghematan dan membatasi biaya perjalanan dinas dan kegiatan yang bersifat seminar atau workshop.

Presiden juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 7 Tahun 2011 tentang Penghematan Anggaran di semua institusi pemerintah. Menteri Keuangan juga menerbitkan Peraturan Menteri yang mengatur pagu indikatif kementerian atau Lembaga untuk menghemat anggaran. Namun, menurut Yuna, Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri Keuangan itu masih di atas kertas, belum ada eksekusi yang jelas. “Kita tunggu implementasi Inpres itu,” kata Yuna.

Dia menyoroti lemahnya kinerja Kementerian Keuangan yang mengelola semua usul anggaran dari kementerian atau lembaga pemerintah. Kementerian itu dinilainya tidak ketat melakukan seleksi biaya belanja barang dan operasional.

“Kementerian Keuangan harusnya menyeleksi mana saja biaya perjalanan yang diprioritas, mana yang tidak. Ini yang disisir, lebih selektif. Percuma Presiden mengeluarkan instruksi penghematan. Buktinya, kementerian tetap main juga hingga membuat bengkak anggaran perjalanan dinas hingga Rp24,5 triliun,” tegasnya.

Menteri Keuangan Agus Martoardojo mengakui jika kementerian dan lembaga negara belum optimal menghemat anggaran negara tahun ini. Seluruh institusi pemerintah baru menyanggupi penghematan Rp11 triliun dari target penghematan anggaran sebesar Rp20 triliun. “Kami ingin pencapaian penghematan sekitar Rp20 triliun. Dari proses semua kementerian/lembaga, kelihatannya baru tercapai Rp11 triliun,” kata Agus.

Setiap kementerian atau lembaga harus menghitung ulang anggaran yang bisa dihemat, seperti anggaran perjalanan dinas. Hasil penghematan akan dialihkan untuk menunjang sektor-sektor yang bisa berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat seperti pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, memperbaiki sistem pengadaan energi dan penanganan masalah-masalah sosial.

Namun, Yuna pesimistis anggaran perjalanan dinas pemerintah dapat ditekan karena DPR sebagai lembaga pengawas pemerintah, nyatanya juga menikmati perjalanan dinas yang dibungkus dalam studi banding. Para wakil rakyat justru menikmati plesiran ke luar negeri.

Masa reses yang seharusnya menjadi momen bagi anggota DPR untuk mendekatkan dirinya ke konstituen di daerah pemilihannya justru dimanfaatkan untuk plesiran ke luar negeri dengan dalih menyelesaikan rancangan undang-undang (RUU) atau mencari solusi terkait penyelesaian masalah yang dihadapi bangsa ini. Di tahun ini, sejumlah anggota DPR singgah di empat negara sekaligus yaitu Amerika Serikat, Turki, Rusia, Prancis, Australia dan China.

Para wakil rakyat juga sulit diharapkan karena terjebak dalam kepentingan pragmatis seperti memperjuangkan kepentingannya yaitu membangun gedung mewah Rp1,1 triliun serta berupaya DPR mendapatkan uang dari kas negara dengan dalih dana aspirasi dan pembangunan rumah aspirasi.

Untuk studi banding DPR, negara mengalokasikan lebih dari Rp100 miliar selama tahun 2011 karena anggaran pembahasan satu Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dipatok mencapai Rp17 miliar.

Ketua DPR Marzuki Alie berdalih, studi banding dilakukan agar DPR tak seperti katak dalam tempurung. Dia menyatakan, banyak hal yang perlu dipelajari dari dunia luar. “Untuk menyempurnakan peraturan di negeri ini tidak ada salahnya belajar dari luar negeri. Sistem yang mereka terapkan, tidak menutup kemungkinan bisa diterapkan pula di Indonesia,” ujar politisi Partai Demokrat tersebut. Dia juga menganggap, studi banding DPR ke luar negeri adalah bagian dari diplomasi parlemen untuk memperkuat pemerintah di forum internasional. “Jadi, kita jangan seperti katak dalam tempurung, aneh sendiri. Namun, faktor efisiensi dan efektivitas tetap menjadi pertimbangan,” katanya.

Wakil Ketua DPR yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan juga menganggap kunjungan keluar negeri perlu dilakukan untuk menjadi rujukan DPR dalam pembuatan rancangan undang-undang. “Jadi, sangat salah jika ada anggapan anggota dewan keluar negeri untuk jalan-jalan,” katanya. Karena itu, Taufik menolak jika kunjungan DPR ke luar negeri dihentikan.

“Studi banding ke luar negeri tak bisa dihapus sama sekali. Program ini tetap memiliki manfaat seperti untuk mempromosikan perkembangan demokrasi di Tanah Air dan meningkatkan hubungan antarparlemen,” ujarnya. Apalagi, lanjut Taufik, hak anggota dewan tidak boleh diatur terutama dalam fungsinya sebagai wakil rakyat. “Karena jika dilarang, sama saja dengan membatasi hak anggota untuk bicara,” katanya. Padahal, rakyat menolak DPR melakukan studi banding.

Perjalanan dinas nampaknya juga menggejala di daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) mencatat banyak pejabat daerah pergi ke luar negeri tanpa izin kepada pemerintah pusat. Namun, Kemdagri tak bisa menjatuhkan sanksi tegas. Kemendagri hanya melayangkan surat teguran secara resmi. “Kalaupun minta izin, sering mepet mintanya, malah ada yang mengakali dengan ke luar negeri dulu baru minta izin,” kata Sekretaris Jenderal Kemendagri, Diah Anggraeni. Kalaupun tak bisa ke luar negeri, sebagian menerapkan plesiran ke sejumlah daerah. Jurus aji mumpung. Kapan lagi plesiran dengan menggunakan uang rakyat.

M. Yamin Panca Setia/Ayi Jufridar/Roby Karokaro/Opin Tanati/Sabaruddin/Andi Sjahrir

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s