Menelisik Jejak Penikmat Komisi

Menelisik Jejak Penikmat Komisi (klik versi PDF)

KAMARUDDIN Simanjuntak kembali bernyanyi soal skandal suap di balik proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Bekas kuasa hukum Mindo Rosalina Manulang yang menjadi tersangka dalam kasus itu menyebut anggota Komisi III Bidang Hukum DPR Muhammad Nazaruddin kecipratan success fee atau komisi sebesar 15 persen dari proyek senilai Rp191 miliar yang dimenangkan oleh PT Duta Graha Indah itu.
Sementara dua persen fee lainnya diberikan kepada Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam berupa cek senilai Rp3,2 miliar. “13 persen dari total nilai proyek. Yang dua persen itu yang waktu ditangkap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ujar Kamaruddin saat dihubungi, Jumat pekan lalu.

Dia mengungkap, informasi tersebut diutarakan Rosa, sapaan Mindo, saat dirinya masih menjadi kuasa hukum. “Yang 13 persen sudah cair. Sudah lunas,” imbuhnya. Kamaruddin bernyanyi setelah dirinya diberhentikan tiba-tiba sebagai kuasa hukum Rosa. Dia menduga ada ‘tangan gaib’ yang memaksa Rosa, meneken surat pemberhentian dirinya.

Pasalnya, surat pencabutan kuasa kepadanya yang pertama yang ditandatangani Rosa merujuk dari surat dari orang yang tidak dikenal yang mengaku utusan Nazaruddin. Rosa pun menunjuk Djufri Taufik sebagai pengacaranya.

Rosa diduga kuat tokoh kunci di balik kasus tersebut. Perannya disebut-sebut sebagai broker yang menghubungkan Direktur PT Duta Graha Indah Muhammad El Idrus, yang juga ditetapkan sebagai tersangka, dengan Wafid.

Pengakuan Kamaruddin itu dibantah Wafid. Erman Umar, kuasa hukum Wafid bersikukuh, cek senilai Rp3,2 miliar dari PT Duta Graha Indah adalah dana talangan untuk pembiayaan pra-SEA Games XXVI. “Nggak benar itu, yang namanya fee itu tidak ada. Itu adalah dana talangan,” kata Erman, Jum’at pekan lalu.

Sementara kuasa hukum Rosa, Djufri Taufik menolak menanggapi pengakuan Kamaruddin. Dia berdalih, belum membaca isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Rosa. “Saya belum pernah baca keterangan di BAP seperti yang ramai dibicarakan. Selama ini saya hanya mendampingi,” ujarnya. Sementara Nazaruddin sebelumnya membantah tudingan yang menyudutkannya. Dia menganggap pengakuan Kamaruddin menyesatkan. “Itu menyesatkan,” tegasnya.

Namun, bantahan itu tidak akan menghentikan KPK mendalami dugaan keterlibatan orang-orang yang menerima untung dalam kasus itu. Ketua KPK Busyro Muqoddas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat pekan lalu menyatakan, KPK tengah mengumpulkan bukti dari sejumlah tersangka untuk menelisik dugaan keterlibatan aktor lain dalam kasus itu. “Jika ada hubungan kuat antara pengakuan (tersangka) dan alat bukti, dia (tersangka lain), akan dipanggil,” ujar Busyro.

Buysro juga menegaskan latar belakang Nazaruddin sebagai Bendahara Partai Demokrat, tidak akan menyurutkan KPK mengusut kasus tersebut. Nazaruddin diduga bermain dalam kasus tersebut setelah Rosa menyebut namanya di depan penyidik KPK. Rosa yang menjabat Direktur Marketing PT Anak Negeri. Perusahaan itu kabarnya milik Nazzaruddin. Rosa pun mengaku mengenal Nazaruddin sejak bergabung dengan perusahaan tersebut pada 2008.

Namun, Kamis pekan lalu, tiba-tiba Rosa mengaku telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Marketing di PT Anak Negeri. Menurut Djufri, saat ditangkap oleh penyidik KPK, Rosa sudah tak lagi kerja di perusahaan itu. Dia kini bekerja sebagai wiraswasta. Karena itu, Djufri mengharap agar kliennya tidak lagi dikaitkan dengan perusahaan PT Anak Negeri.

“Dia (Rosa) cerita, setelah ada pengunduran diri tersebut, dia hanya wiraswasta. Banyak bekerja sendiri,” ujar Djufri. Padahal, saat diperiksa Rosa membeberkan PT Anak Negeri sebagai perusahaan yang mempekerjakannya. Rosa juga menyebut pria bernama Franky sebagai atasannya di perusahaan itu.

Menurut Busyro, KPK kini tengah mendalami hubungan antara PT Anak Negeri dan PT Duta Graha Indah selaku pihak penyandang dana dalam kasus ini. Penyidik KPK juga telah memanggil para petinggi kedua perusahaan untuk diperiksa.

Dari penelusuran, ternyata ditemukan nama Sandiaga Uno sebagai Komisaris Utama di perusahaan yang sempat lolos prakualifikasi megaproyek pembangunan gedung baru DPR senilai Rp1,3 triliun, yang kemudian mengundurkan diri akibat terbongkarnya kasus suap proyek Wisma Atlet. Nama lain yang menduduki jabatan yang sama antara lain: Subroto, Latief Effendi Setiono dan Tjahjono Soerjodibroto.

Perusahaan tersebut bergerak dalam jasa konstruksi, industri, perdagangan, agen/perwakilan, real estate, pertambangan, investasi dan jasa lain. Saat ini, kegiatan utama perusahaan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang jasa konstruksi gedung dan konstruksi pekerjaan sipil termasuk jalan, irigasi, waduk, pembangkit tenaga listrik, rel kereta api dan pelabuhan.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Sultan Hasanuddin No. 69, Jakarta dan mempunyai 11 cabang di beberapa daerah di Indonesia yaitu Surabaya, Padang, Pekanbaru, Makasar, Samarinda, Mataram, Kupang, Semarang, Medan, Aceh, Tobelo dan satu cabang di Brunei Darussalam. Perusahaan beroperasi pada tahun 1982.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan dirinya mendukung KPK dalam menyelidiki kasus suap di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun, dia mengingatkan komisi antikorupsi untuk memberantas korupsi secara profesional dan mengabaikan logika politik.

Terkait kasus yang menyeret kader Demokrati, Anas menegaskan, di Demokrat terhadap Dewan Kehormatan Partai yang akan menentukan posisi Nazaruddin di kepengurusan Partai Demokrat.

Sementara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menegaskan berkali-kali dukungannya kepada KPK untuk memberantas korupsi. Saat pimpinan KPK bertandang ke Kantor Presiden, Jum’at pekan lalu, Kepala Negara mendukung penuh kerja-kerja KPK, baik dalam pencegahan maupun penindakan kasus pidana korupsi.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum dan Penegakan HAM Denny Indrayana mengatakan, di bidang penindakan korupsi, Presiden menggarisbawahi penindakan korupsi terutama di bidang-bidang pengadaan barang dan infrastruktur yang sekarang banyak didorong agar lebih cepat. “Presiden meminta bantuan KPK untuk melakukan upaya-upaya di bidang pencegahan, penindakan,” kata Denny.

Denny juga menyatakan Presiden mendukung KPK dalam upaya menekan penyimpangan anggaran di daerah. “Presiden juga memberikan perhatian dan meminta bantuan KPK bahkan beliau mendorong kalau bisa dilakukan operasi tangkap tangan. Itu akan sangat memberikan pesan agar masalah dana-dana yang mengalir terutama ke daerah ini tidak lagi ada upaya-upaya makelarisasi,” katanya.

M. Yamin Panca Setia/Melati Hasanah/Friederich Batari

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s