Menyisahkan Diskriminasi Akses Informasi

Menyisahkan Diskriminasi Akses Informasi (klik versi PDF)

Idealnya, sebuah lembaga negara seyogyanya menjadi gedung kaca yang memungkinkan semua pihak dapat melihat seluruh aktivitas yang ada di dalamnya. Dengan begitu, orang-orang yang berada di dalam gedung tersebut akan memiliki pola pikir bahwa tindak-tanduk mereka akan selalu berada di bawah pengawasan masyarakat dari luar gedung tersebut.
Dengan demikian, potensi penyimpangan kekuasaan dan wewenang akan dapat diminimalisir. Di negara ini, upaya membangun birokrasi layaknya rumah kaca mulai dilakukan. Disahkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi angin segar yang diharapkan dapat menyulap birokrasi yang awalnya tertutup, menjadi terbuka.
UU KIP dapat menjadi instrumen bagi publik dalam mengawal kinerja birokrasi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam pembangunan. UU itu mengukuhkan hak publik untuk mengetahui secara jelas tentang segala aktivitas yang ada di dalam birokrasi.
UU KIP diharapkan dapat membawa banyak manfaat bagi warga negara, antara lain, dapat mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan kebijakan publik.
UU itu juga mengarahkan proses tata kelola birokrasi agar lebih baik. Substansi yang terkandung dalam UU KIP pada dasarnya sejalan dengan prinsip good governance. Aspek transparansi misalnya, publik dapat mengontrol proses penyusunan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
Dengan begitu, aparatur birokrasi akan akan hati-hati rencana penggunaan anggaran. Prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran menjadi syarat wajib yang harus penuhi dalam penyusunan rencana anggaran.
“UU ini bisa dipakai untuk memutuskan batasan keterbukaan masalah apapun,” ujar Komisioner Komisi Informasi Pusat Abdul Rahman Ma’un saat bertandang ke Kantor Jurnal Nasional, Rabu (27/4) lalu. Bahkan, bila UU KIP dapat berjalan efektif dapat berdampak positif terhadap tingkat korupsi di Indonesia. “Bukan hanya mengatasi, tapi mencegah korupsi,” kata Ramly.
Namun, sejak diberlakukan 30 April 2010 lalu, masih sulit bagi publik untuk mendapatkan informasi dari birokrasi. Aparatur birokrasi diam, tak menjawab atau berusaha mengabaikan aspirasi publik yang mengharapkan informasi pelaksanaan pembangunan, dengan alasan rahasia negara. Akibatnya, publik pun melayangkan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat. “Semua sengketa terkait dengan informasi publik yang semestinya dibuka, tapi tak satu pun badan publik yang rela,” ujar Komisioner Subkomisi Informasi Legislasi KIP Ramly Amin.
Direktur Eksekutif Media Link Ahmad Faisol menilai, setahun perjalanan UU KIP, masih ada kecenderungan diskriminasi akses informasi. Praktik akses informasi yang dilakukan oleh masyarakat dan pejabat badan publik masih belum menggunakan mekanisme yang diatur oleh UU KIP. Akibatnya, praktik pelayanan informasi hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memiliki hubungan atau kedekatan dengan pejabat sebuah lembaga publik.
“Kecenderungan ini bukan hanya milik Indonesia. Survei yang dilakukan lembaga internasional Open Society Juctice Initiative (OSJI) di 14 negara juga menunjukkan LSM, jurnalis dan kalangan bisnis menjadi kelompok yang memiliki keistimewaan mendapat pelayanan informasi dari lembaga-lembaga publik,” terang Ahmad Faisol, Sabtu (5/5) di Jakarta.
Tantangan lain, lanjutnya, adalah kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan belum banyak yang memanfaatkan hak mereka memperoleh informasi. Tak heran, banyak kebijakan pemerintah tentang pelayanan dasar, seperti jaminan kesehatan gratis yang tidak dinikmati kelompok tersebut. “Ada kecenderungan yang memanfaatkan akses informasi adalah kalangan menengah terutama kelompok LSM.”
Jika dua hal tersebut di atas masih terjadi, Faisol menilai, UU KIP akan semakin jauh dari tujuannya. Karena itu, Media Link meminta kepada Komisi Informasi untuk tetap mendorong badan publik segera memenuhi semua kewajiban yang diamanatkan oleh UU KIP. Hal ini akan menjadi salah satu jalan mengurangi diskriminasi akses informasi
Selain itu, komisi sudah banyak menerima sengketa informasi. Beberapa sengketa yang menjadi perhatian publik yang telah diputus untuk dibuka kepada publik seperti nama pemilik 17 rekening perwira Polri dan pertanggungjawaban dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
Namun, meski sudah diputus untuk dibuka kepada publik, tidak serta merta memaksa institusi publik menindaklanjuti putusan komisi. Kasus rekening gendut perwira Polri misalnya. Polri tidak mau tunduk pada putusan tersebut dan menyatakan banding. Polri bersikukuh bahwa rekening tersebut rahasia sehingga tidak dapat dibuka ke publik. Polri memang berhak melakukan perlawanan hukum, yakni banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, dilihat dari sisi upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance), perlawanan Polri merupakan sinyal negatif karena bertentangan dengan prinsip transparansi.
Komisi Informasi Pusat menghimbau agar semua institusi publik menjalankan amanat UU KIP sungguh-sungguh, antara lain dengan menunjuk PPID, membuat regulasi internal yang mengatur sistem pengelolaan dan pelayanan informasi, serta menetapkan daftar informasi publik dan informasi yang dikecualikan.
Komisi juga meminta pemerintah menjadikan pemenuhan amanat UU KIP sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan instansi negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governence). Kalangan pers dan perguruan tinggi juga diharapkan dapat memonitor dan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan UU KIP oleh semua institusi publik.
Banyak pengalaman yang dialami organisasi sipil yang sulit mendapatkan akses informasi. Pengalaman Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) misalnya. Karena sulit mendapatkan informasi mengenai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), organisasi sipil itu memperkarakan 30 badan publik ke Komisi Informasi karena tidak terbuka menyampaikan informasi DIPA 2010. Sekretaris Jenderal FITRA Yuna Farhan mengatakan, badan publik menolak menjelaskan informasi seputar DIPA dengan alasan rahasia negara. Institut Studi Arus Informasi (ISAI) juga pernah mengalami kendala saat melakukan permintaan informasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan TNI. ISAI menemukan kondisi kekurangsiapan lembaga-lembaga tersebut untuk melakukan permintaan pelayanan informasi.
ISAI juga pernah meminta dokumen kepada TNI hasil penyelidikan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dan hasil penyelidikan Komisi Penyelidik Nasional karena dokumen ini penting untuk membuka informasi kepada masyarakat terkait dengan sejumlah pihak yang melakukan pelanggaran HAM. Lain dari itu, permintaan kedua dokumen ini pun terkait dengan adanya upaya DPR-RI untuk membuka kembali kasus yang lama mengendap.
Lembaga-lembaga yang mengelola informasi masih belum memiliki standar pelayanan informasi seperti yang ditetapkan oleh UU KIP. Banyak dari mereka yang belum punya unit khusus pelayanan permintaan informasi, belum ada petugas khusus yang melayani jika ada permintaan informasi, standar operasional pelayanan, hingga klasifikasi informasi yang boleh diberikan atau yang tidak. Mereka pun juga masih mengabaikan pentingnya untuk mempublikasikan secara proaktif informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti bencana alam, peperangan dan sebagainya.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s