Proyek Mercusuar Politisi Senayan

Menggugat Wakil Rakyat (klik versi PDF)

LAKON paradoks kembali dilakoni para wakil rakyat di DPR. Mereka seakan tak lagi punya hati nurani, tutup mata dan telinga untuk merasakan, melihat, dan mendengar harapan rakyat. Bahkan, mereka berani berseberangan dengan rakyat.

Pembangkangan terhadap suara-suara rakyat itu mereka peragakan dalam “megaproyek” pembangunan gedung baru DPR. Di tengah kritikan, penolakan bahkan gugatan yang dilayangkan rakyat terhadap proyek tersebut, mayoritas fraksi di DPR justru melanjutkan proyek yang menguras uang negara hingga mencapai Rp1,138 triliun.

Sangat ironis jika benar DPR tetap akan melanjutkan proyek itu, di tengah kondisi rakyat yang masih terpuruk.

Sungguh tak masuk akal jika DPR menganggap pembangunan gedung baru itu sangat penting. Tak ada yang menjamin kinerja mereka akan lebih baik. Saat ini saja, para wakil rakyat belum sepenuhnya menyuarakan aspirasi rakyat sehingga tak sepatutnya menuntut rakyat mengamini kehendak mereka berleha-leha di dalam gedung mewah.

Dan, tak bisa dijamin, dengan gedung megah dan fasilitas yang mewah, rakyat akan merasakan betul manfaat para wakil rakyat.

Sebagai wakil rakyat, mereka harusnya lebih banyak berinteraksi dengan rakyat, merasakan pahit getirnya kehidupan rakyat, serta berjuang menyuarakan aspirasi rakyat di parlemen.

Rakyat sudah lelah menyaksikan kualitas kinerja mereka yang tidak berbanding lurus dengan upah yang diberikan rakyat kepada mereka.
Fakta mengurai jika totalitas dan komitmen anggota DPR untuk melaksanakan tanggung jawab legislasi sangat rendah sehingga gagal merealisasikan target program legislasi nasional (proglegnas).

Citra DPR pun masih terpuruk di hadapan rakyat. Sudah berapa banyak politisi Senayan yang diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat skandal suap dan korupsi.

Ironisnya, baru-baru ini, rakyat mengelus dada saat menyaksikan praktik tercela seorang wakil rakyat. Dalam persidangan paripurna yang terhormat dan maha penting itu, ada saja politisi Senayan yang justru asyik menikmati video porno. Memalukan!

******

MARUARAR Sirait mendatangi meja pimpinan DPR saat Ketua DPR Marzuki Ali tengah membacakan pidato penutupan masa sidang III periode 2010-2011, Jumat pekan lalu.
Tak jelas apa yang disampaikan politisi muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu kepada Marzuki. Tapi, Maruarar sepertinya melayangkan protes. Marzuki pun terpaksa sejenak menghentikan pidatonya.
Suara dari mikrophone di meja pimpinan DPR terputus-putus. Namun, terdengar suara Marzuki kepada Maruarar,”Saya lanjutkan dulu (baca),” ujar Marzuki. Jawaban Marzuki sepertinya tak memuaskan Maruarar.
Aksi Maruarar menuai tepuk tangan, sekaligus protes peserta sidang. “Turun, turun,” seru peserta sidang lainnya. “Silakan dilanjut pak. Ketua lanjut,” begitu suara lain peserta sidang yang tak sepakat dengan aksi Maruarar.
Anggota Komisi XI DPR itu pun turun, meninggalkan meja pimpinan DPR. Meski tak melontarkan kata-kata, Maruarar terlihat kecewa. Dia lalu mendekati Aria Bima, rekan separtainya.

Entah apa yang dibicarakan mereka. Tiba-tiba, Bima menyerukan kepada anggota DPR dari PDIP lainnya untuk meninggalkan sidang para wakil rakyat yang terhormat itu.
Satu persatu, anggota DPR dari partai banteng gemuk bermoncong putih itu meninggalkan sidang paripurna itu. Aksi walk out tersebut juga diikuti Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Sebelumnya, rapat paripurna yang dihadiri 307 anggota DPR itu dihujani interupsi ketika sidang paripurna membahas rencana pembangunan gedung baru DPR.

“Beri kesempatan saya. Ini penting. Persepsi publik sudah sangat negatif. Kalau memang tidak bisa diselesaikan, saya minta persoalan pembangunan gedung ditunda,” seru Aria.

“Pak Marzuki Alie pernah ngomong (pembangunan gedung baru DPR) akan dibahas dalam paripurna. Saya mohon dengan sangat (ditunda pembangunan gedung baru). Demi kewibawan lembaga,” imbuhnya.

Namun, interupsi Aria itu tenggelam oleh riuh peserta sidang lainnya. “Lanjut, lanjut” begitu ujar peserta sidang lainnya kepada pimpinan sidang. Aksi walk out yang dilakukan Fraksi PDIP dan Gerindra merupakan bentuk protes terhadap keputusan rapat yang melanjutkan pembangunan Gedung DPR.

Mereka protes lantaran sehari sebelumnya, rapat konsultasi pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) memutuskan untuk meneruskan pembangunan gedung baru.

Dari sembilan fraksi di DPR, hanya dua yang menolak pembangunan gedung baru, yaitu Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Fraksi Partai Gerindra. Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi mengatakan sikap Gerindra konsisten menolak pembangunan gedung baru. Pembangunan gedung baru tidak mendesak saat ini. Lebih baik, DPR mengusahakan agenda pembangunan berbasis kesejahteraan yang pro rakyat.

“Pembangunan gedung baru tidak mencerminkan keberpihakan DPR pada krisis multidimensi yang dialami masyarakat. Lebih baik fokus pada agenda kesejahteraan,” ujarnya.

Namun, penolakan PAN dan Gerindra tak dihiraukan. Pasalnya, pimpinan DPR sudah terpaksa mengetuk palu untuk melanjutkan proyek tersebut. Wakil Ketua DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta menyatakan, pembangunan gedung baru dilanjutkan karena semua fraksi sudah menyetujuinya.
“Semua protes masyarakat pun sudah diakomodir dalam perencanaan pembangunan gedung baru DPR tersebut, ” katanya. Sementara Marzuki mengatakan rencana pembangunan gedung baru DPR dilanjutkan dengan memperhatikan efisiensi.

Karenanya, DPR akan menanyakan kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU) guna memastikan efisiensi biaya pembangunan. “Biar orang PU saja nanti yang menjelaskan mengenai hal-hal teknis,” imbuhnya.

Marzuki awalnya mengharap keputusan rapat tersebut tidak memunculkan penentangan. Namun, saat sidang paripurna, PDIP ternyata menolak. Marzuki mempertanyakan sikap PDIP yang walk out dalam rapat paripurna saat membahas pembangunan gedung baru.

Padahal, keputusan dilanjutkannya proyek tersebut telah disetujui Wakil Ketua DPR Pramono Anung dari PDIP. Hanya dua fraksi yang menolak yakni Fraksi PAN dan Gerindra.

Pramono berdalih, fraksinya sejak awal menolak pembangunan gedung baru yang biayanya mencapai Rp1,16 triliun itu. Penolakan itu pun sudah disampaikan secara tertulis.

Sebelumnya, Pramono menyatakan, fraksinya menyetujui pembangunan gedung dengan catatan lebih efisien. Dia juga menegaskan keputusan ini mengikat bagi siapapun termasuk bagi fraksi yang tidak menyetujui.

Marzuki mencium ada aroma politisasi di balik rencana pembangunan gedung DPR. Dia seakan dijebak dalam polemik proyek tersebut. Sebelumnya, Marzuki merasa terusik oleh pernyataan sejumlah anggota DPR yang tiba-tiba menolak rencana pembangunan DPR.

Padahal, kata dia, mereka sebelumnya setuju pembangunan gedung. Namun, tiba-tiba menolak lantaran menuai polemik publik. “Jangan hanya sekadar mencari pencitraan dan simpati rakyat,” sesalnya.

Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI) Iberamsjah juga mempertanyakan sikap politik Partai Gerindra dalam menolak pembangunan gedung baru DPR.

Menurut dia, penolakan partai besutan Prabowo Subianto itu harus dibuktikan me-recall (memecat) anggotanya di DPR yang menjadi wakil ketua BURT dan ketua panja gedung baru, Pius Lustrilanang. Tindakan itu harus dilakukan agar Gerindra tidak dicap sebagai partai plinplan dan basa basi.
Dia menilai, Pius telah mengabaikan perintah Prabowo yang menolak rencana pembangunan gedung tersebut. “Bagaimana masyarakat mau percaya dengan keputusan partai itu (Gerindra), jika terus membiarkan anggotanya berada dalam proyek yang bermasalah dengan rakyat tersebut,” ujar Iberamsjah di Jakarta, Minggu (10/4).
Dia juga mengecam seluruh pimpinan DPR yang menyetujui dilanjutkannya proyek tersebut. Iberamsjah justru khawatir jika DPR diberikan kamar istimewa, malah akan membuat kinerja DPR tambah berantakan.

“Liat saja itu anggota Fraksi PKS yang menonton film porno saat paripurna. Bagaimana kalau diberikan kamar dan ruang kerja istimewa. Jangan-jangan malah ruang baru itu bukan hanya digunakan untuk sekadar menonton film porno tapi membuat film porno,” sindirnya.

Keputusan DPR melanjutkan pembangunan gedung baru memang menyakitkan publik. Pasalnya, proyek itu menyedot uang negara hingga mencapai Rp1,138 triliun. Nilai yang fantastis, di tengah kondisi rakyat yang masih terpuruk. Apalagi, selama ini para wakil rakyat dianggap belum menyuarakan aspirasi rakyat sehingga tak sepatutnya menuntut rakyat untuk mengamini kehendak berleha-leha di dalam gedung mewah.

Dengan fasilitas dan gedung mewah, tidak ada jaminan kinerja DPR bakal membaik. Jangan sampai pembangunan gedung baru hanya menjadi proyek mercusuar, yang hanya menghabiskan uang, pikiran, tenaga dan sebagainya, tapi minim manfaatnya bagi kehidupan rakyat.

Karenanya, lewat Koalisi Masyarakat Tolak Gedung Baru DPR, rakyat menyampaikan somasi kepada Pimpinan DPR. Nyatanya, wakil rakyat lebih memilih melawan aspirasi rakyat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sebelumnya telah menyampaikan harapan agar pembangunan gedung pemerintah maupun nonpemerintah seperti DPR, perlu dipertimbangkan. Presiden mengharap agar dilakukan efisiensi.

“DPR harusnya melihat kebawah, banyak bangunan sekolah mau ambruk, banyak murid sekolah belajar di luar tanpa atap,” kata pengamat pembangunan dan tatakota Universitas Trisakti Yayat Supriatna, pekan lalu.

*****
SEJAK awal publik mencium ada yang tidak beres dalam proyek pembangunan gedung baru DPR. Banyak dalih tak masuk akal yang melatarbelakangi rencana pembangunan Gedung baru.
Kalangan DPR menanggap gedung yang saat ini ditepati sudah tak layak huni. Apalagi, gedung mengalami kemiringan tujuh derajat sesuai penilaian Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Padahal, hasil penelitian dari Kementerian PU menunjukan gedung DPR masih sangat layak huni sehingga tidak tepat untuk dianggarkan pembangunan gedung baru.
Akibat tidak memiliki grand design pembangunan gedung baru, DPR menganggarkan dana sangat besar. Dana proyek awalnya dipatok Rp1,8 triliun. Dana tersebut dibagi dalam tiga tahun anggaran yaitu tahun Rp250 miliar tahun 2010, Rp800 miliar tahun 2011 dan Rp750 miliar untuk tahun anggaran 2012.
Dana yang dianggarkan itu kelewat fantatistis. Anggaran Rp1,8 triliun jika dibagikan ke 560 orang anggota DPR maka setiap ruang kerja anggota DPR di gedung baru tersebut setara Rp 3,2 miliar. Anggaran Rp3,2 miliar ini tentu setara dengan harga rumah mewah di Jakarta.
Publik menganggap pembangunan gedung baru DPR belum mendesak. Peneliti senior Indonesia Corruption Watch Febri Hendri menilai, DPR tidak sensitif terhadap persoalan rakyat, namun lebih mementingkan kepentingannya sendiri.
Dari analisis ICW, perencanaan penganggaran tersebut tidak didasari oleh perencanaan yang akurat. “Asumsi yang mendasari perlunya pembangunan gedung baru terkesan dibuat-buat dan DPR telah melakukan kebohongan publik dengan menyatakan bahwa dasar pembangunan gedung baru disebabkan karena posisi Gedung Nusantara 1 telah mengalami kemiringan 7 derajat,” tegas Febri di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Menurut dia, alasan DPR terbantahkan oleh hasil pengkajian Balitbang PU yang menyimpulkan, gedung DPR tidak mengalami kemiringan dan hanya mengalami kerusakan biasa.
Kementerian PU juga menilai, gedung DPR saat ini masih sangat layak huni sehingga tidak tepat untuk dibangun gedung baru. Karena itu, alokasi anggaran negara harus lebih memprioritaskan kepentingan yang lebih mendesak seperti pembangunan gedung sekolah yang rusak.
Berdasarkan data statistik Kementerian Pendidikan nasional, saat ini terdapat 161 ribu gedung sekolah yang rusak. Selain itu, 45 persen dari gedung sekolah yang rusak tersebut mengalami rusak berat dengan kemiringan lebih dari 7 derajat dan mendekati 90 derajat alias hampir rubuh.
Di sisi lain, jika anggaran Rp1,8 triliun tersebut direlokasi untuk program-program rakyat miskin tentu sangat membantu. Pasalnya, jika dirata-ratakan maka sebanyak 1,2 juta keluarga miskin akan memeroleh bantuan sebesar Rp 1,5 juta per keluarga guna membangun perekonomian mereka sendiri. Oleh karena itu, Fitra memandang DPR sebaiknya menghentikan rencana pembangunan gedung baru tersebut.
Lantaran dikecam publik, DPR dalam waktu singkat langsung mengoreksi dana proyek. September 2010 lalu, anggaran pembangunan gedung DPR diturunkan menjadi Rp1,2 triliun. DPR berdalih penurunan anggaran pembangunan gedung itu berdasarkan laporan dari tim teknis konsultan dan berdasarkan permintaan dari pimpinan DPR. Hingga akhirnya, ditetapkan anggaran Rp1,138 triliun untuk proyek tersebut.
Namun, dalih efisiensi nyatanya tak menyurutkan kecaman publik. Seluruh anggota DPR pun akhirnya digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui gugatan warga negara (class action). Gugatan dilayangkan FX Arief Puyono sebagai karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Adi Partogi Singal Simbolon sebagai calon advokat yang didukung oleh kuasa hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya atau Laskar Gerindra.
Koalisi LSM juga melayangkan Somasi kepada pemimpin DPR sebagai bentuk penolakan proyek tersebut dan Gugatan Citizen Law Suit. “Pemimpin DPR maupun Fraksi DPR yang mendukung pembangunan gedung DPR akan dijadikan tergugat dalam hal ini,” tegas Emerson Yuntho, Wakil Koordinator ICW. Koalisi LSM juga akan menggugat 11 peserta tender proyek tersebut.
Menurut Sekretaris Jenderal Fitra Yuna Farhan, ada lima BUMN yang diduga pernah bermasalah dalam pembangunan sejumlah proyek sebelumnya, termasuk proyek renovasi perumahan anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan. Lalu, empat perusahaan juga dinilainya tidak berpengalaman. “Ketujuh perusahaan yang digugat itu pernah bermasalah dalam sejumlah tender pembangunan di seluruh Indonesia,” tandasnya.
Marzuki mempersilah publik melayangkan gugatan. Dia menegaskan, DPR saat ini hanya melanjutkan program anggota dewan terdahulu. “Sejak kami dilantik, maket pembangunan gedung itu sudah ada, tinggal tender. Jadi, tanya ke Pak Agung Lakono (Ketua DPR sebelumnya) kenapa berencana bangun gedung baru?”
Namun, Agung membantah pernyataan Marzuki tersebut. Menurut dia, perencanaan proyek pada periode kepemimpinannya hanya sebatas menyusun grand design dan tata ruang, belum pada perancangan teknis proyek. “Kami belum membicarakan detail teknis apalagi soal angka (biaya). Itu diserahkan ke DPR periode 2009-2014,” katanya di Istana Presiden, Kamis pekan lalu.
******
WAKIL Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho melayangkan kecaman terhadap Ketua DPR Marzuki Alie. Dia menyarankan agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mencopot Marzuki dari jabatannya.
“Marzuki bekerja untuk rakyat, diri sendiri, elit politik atau kontraktor?” cetusnya.
Kegeraman Eson, sapaan Emerson karena sikap Marzuki yang begitu ngotot melanjutkan pembangunan gedung DPR senilai Rp1,138 triliun. Sikap Wakil Ketua Dewan Pembinan Partai Demokrat itu dianggap Emerson mengabaikan sinyalemen yang disampaikan Presiden tentang penghematan anggaran negara. “Kondisi ini dapat dibaca publik sebagai tidak solidnya atau ketidakharmonisan di tubuh Partai Demokrat.”
Emerson juga menuding Marzuki berulang kali membuat pernyataan yang melukai perasaan rakyat. Dia mencontohkan pernyataan Marzuki yang menyatakan, “Rakyat biasa jangan diajak membahas pembangunan gedung baru, hanya orang-orang elite, orang-orang pintar yang bisa diajak membicarakan masalah itu.”
Sebelumnya, Presiden mengajak seluruh pengguna dan pengelola anggaran negara, baik di pusat maupun daerah, untuk melakukan penertiban, optimasi, dan efisiensi dalam pembangunan gedung-gedung dan bangunan. Rencana pembangunan gedung dan fasilitas yang tidak memenuhi standar kepatutan sebaiknya ditunda dan bila perlu dibatalkan.
Menurut Presiden, ada sembilan lembaga negara yang mengajukan anggaran pembangunan gedung dan fasilitas di atas Rp 100 miliar. Mereka adalah DPR, Mahkamah Agung, Kemenkeu, DPRD, BPK, Kejaksaan, Badan Pusat Statistik, Kemendiknas, dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.
“Saya memahami bahwa ada urgensi, ada keperluan, untuk membangun gedung dan perkantoran itu. Tak mungkin tanpa tujuan, sasaran, atau urgensi. Namun demikian, dalam semangat optimasi dan efisiensi, saya mempersilakan untuk dilihat sekali lagi,” kata Presiden.
Terkait pidato tersebut, Marzuki meminta agar semua pihak tidak menterjemahkan pernyataan Presiden terkait pembangunan gedung baru secara tidak utuh. “Ikuti pidato presiden secara lengkap, jangan sepotong. Kita sering salah karena suka mengutip sepotong,” kata Marzuki di Gedung DPR, Jumat, pekan lalu.
Marzuki menanggap pidato Presiden memberikan arahan yang bersifat umum. Arahan tersebut juga diberikan SBY terhadap rencana instansi lain untuk membeli keperluan seperti kendaraan bermotor. Marzuki bahkan mengklaim pembangunan gedung baru mengacu pada pidato Presiden.
Karena itu, lanjut Marzuki, dalam rapat konsultasi pimpinan, pimpinan fraksi dan BURT DPR pada Kamis, pekan lalu telah dicapai kesepakatan untuk meneruskan rencana pembangunan gedung baru tersebut. Dari sembilan fraksi yang hadir dalam rapat tersebut, delapan fraksi menyatakan setuju untuk dilanjutkan. Dari hasil rapat itu disepakati, pembangunan gedung baru DPR dapat dilanjutkan dengan memperhatikan efisiensi.
Namun, publik sejak awal sudah mencium praktik pemborosan keuangan negara dalam proyek tersebut. Bayangkan, biaya pembangunan per meter persegi Rp7,2 juta sehingga total anggaran untuk ruang satu anggota DPR nyaris Rp800 juta.
“Itu artinya satu ruangan anggota dewan sama dengan harga satu buah rumah mewah yang megah,” kata Koordinator Korupsi Politik ICW Fahmi Badoh.
Bangunan dengan 36 lantai, dua basement dan satu semi basement itu akan menghabiskan biaya Rp1,138 triliun, dengan luas bangunan seluruhnya mencapai 157.586 meter persegi. “Bisa dibayangkan ego anggota dewan yang tidak pernah melihat masyarakatnya.”
Fahmi mencium ada indikasi penyelahgunaan anggran dalam rencana pembangunan gedung itu. Pasalnya, tidak jelas detail dana perombakan. Desain gedung baru pun tidak diketahui kapan dibuat.
Ketua Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu Arief Poyouno menilai janggal anggaran pembangunan gedung tersebut. Dari hitungan yang dilakukan, pembangunan gedung baru DPR hanya berkisar Rp700 miliar karena tidak beli tanah. “Ini hanya bangunan dan ada dugaan mark-up dan setoran kepada anggota DPR lainya,” kata Arief.
Karenanya, dia mempertanyakan sikap ngotot DPR yang mendukung rencana pembangunan gedung DPR. Federasi serikat pekerja BUMN Bersatu melalui Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya sudah melayangkan gugatan (citizen law suit) soal pembatalan pembangunan Gedung DPR tersebut. Gugatan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Senin pekan lalu.
Koalisi LSM juga melayangkan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (11/4). Koalisi LSM yang terdiri dari Asppuk, Seknas FITRA, Perkumpulan Inisiatif Bandung, Prakarsa, PWYP, P3M, dan ICHS selaku kuasa hukum, juga menggugat Presiden dan Menteri Keuangan.

Koordinator Advokasi dan Investigasi Seknas FITRA Uchok Sky Khadafi menyatakan, pihak tergugat dalam permohonan ini adalah Pimpinan DPR RI dan BURT DPR RI, serta semua Pimpinan Fraksi DPR RI.

Tergugat dianggap melabrak hak kontitusional rakyat atas anggaran, melanggar UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 2 tentang Partai Politik, UU No 22 Tahun 2003 Tentang MD3.
Selain itu pembangunan gedung diduga tak sesuai dengan ketentuan Harga Satuan Tertinggi (HST) bangunan gedung negara per meter persegi keluaran Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Berdasarkan HST per meter persegi yang dipublikasikan pada 2008, harga gedung bertingkat untuk kawasan DKI Jakarta kategori A Rp1,406 juta per meter persegi, kategori B Rp1,256 juta per meter persegi dan kategori C Rp 942 ribu per m2.
“Rp7,2 juta per meter persegi itu sangat fantastis,” ujar Fahmi.
Pengamat pembangunan dan tatakota Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan, angka Rp 7,2 juta per meter persegi untuk sebuah bangunan sangat berlebihan. “DPR harusnya melihat ke bawah, banyak bangunan sekolah mau ambruk, banyak murid sekolah belajar diuar tanpa atap,” katanya.
Di negeri ini pun ada 32 juta rakyat yang hidup miskin yang membutuhkan dana dari negara.
Sebagian dari mereka tidak memiliki rumah dan tinggal diemperan, di bawah jembatan layang, di pinggir-pinggir sungai, ada juga yang tinggal digerobak. Bagaimana tidak menyakiti hati rakyat kalau uang ratusan juta itu hanya untuk ruang kerja satu anggota DPR, sedangkan jutaan rakyat untuk berteduh saja sulit.
Sikap ngotot DPR itu kabarnya karena DPR sudah terlanjur mengeluarkan dana Rp14,8 miliar untuk proyek tersebut. Sekretaris Jenderal DPR Nining Indra Saleh menyatakan, biaya itu untuk master plan, analisis dampak lingkungan (amdal), audit struktur, block plan hingga perencanaan dan manajemen konstruksi gedung.
Wow…! belum saja selesai, biaya yang sudah dikeluarkan sangat besar.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s