Format Koalisi Menuai Resistensi

PARTAI Golkar menunjukan sinyal ‘penolakan’ terhadap draf baru kontrak politik mitra koalisi pendukung pemerintah. Golkar mencium ada gelagat tak baik dari Partai Demokrat yang menganggap akan mengebiri mitra koalisi lewat ketentuan penyeragaman pendapat di internal koalisi.

Karenanya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie kabarnya terus melakukan lobi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) agar memperbaiki format koalisi.

“Masih dalam komunikasi terus antara Pak Ical (Aburizal Bakrie) dan Presiden SBY. “Kita tunggu finalnya,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis pekan lalu.

Agung membantah jika Golkar melakukan pembangkangan. Secara diplomatis, Agung mengatakan, Golkar berharap ada perbaikan dalam koalisi pendukung Presiden SBY-Boediono agar kinerja pemerintahan dapat berjalan lebih baik.

“Kita ingin koalisi lebih baik, membangun kinerja,” ujarnya.

Bagi Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, kontrak koalisi harus didasarkan pada kesadaran, bukan paksaan penyeragaman pendapat. “Kita berkoalisi ada ketulusan keikhlasan. Kita lakukan atas kesadaran,” ujarnya.

Soal sepakat atau tidak, Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada Aburizal.

Resistensi serupa juga diutarakan Sekretaris Jenderal DPP PKS Anis Matta. Meski mengaku belum menerima draf kontrak koalisi yang baru, Anis menolak jika terjadi perubahan kontrak koalisi. Wakil Ketua DPR itu menilai, perjanjian lama sudah bagus. “Kalau diubah, maka mekanisme PKS dibawa ke Majelis Syura,” katanya.

Anis menambahkan, yang perlu dilakukan koalisi saat ini adalah pembenahan komunikasi. “Saya kira persoalan komunikasi yang perlu diperbaiki lagi,” harapnya.

Resistensi Golkar dan PKS itu adalah manuver untuk melepas celah jeratan politik Partai Demokrat. Sementara Demokrat memandang, perlu adanya perbaikan kontrak koalisi karena selama ini kewalahan menghadapi manuver mitra koalisi.

Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab) Syarifuddin Hasan pernah mengatakan, koalisi tidak menutup perbedaan antarmitra koalisi.

“Tidak ada masalah. Sepanjang itu dilakukan berdasarkan koridor yang telah kita sepakati bersama. Kritik tetap saja boleh. Tetapi semangatnya untuk untuk kepentingan bangsa,” katanya. Meski demikian, Syarif menekankan, hal-hal yang sifatnya strategis seperti angket DPR tidak boleh terjadi.

“Apapun bentuknya nanti yang sifatnya strategis tidak boleh terjadi lagi. Yang rugi adalah rakyat karena politisasi, dan kondisi politik yang kurang mendukung,” ujar Syarif yang juga menjabat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Terkait dengan resistensi Golkar dan PKS tersebut, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa menyatakan, draft baru koalisi merupakan hasil elaborasi dari pertemuan SBY dengan sejumlah pimpinan partai mitra koalisi. Karenanya, Saan menganggap, tudingan Golkar akan ada penyeragaman pendapat sangat berlebihan.

“Tidak ada sama sekali keinginan untuk menyeragamkan. Kita menghormati perbedaan. Jadi jangan paranoid,” katanya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/4).

Saan juga membantah jika draf baru tersebut untuk menekan partai-partai yang mbalelo di DPR. “Tidak ada soal tekan menekan tapi itu hasil pembicaraan di ketua koalisi dan itu bukan bagian dari alat tekan,” katanya.

Saan melanjutkan, kontrak koalisi bukanlah kontrak yang baru, melainkan penyempurnaan atas kontrak koalisi yang sudah ada. “Hanya mempertegas code of conduct yang sudah ada selama ini di kesepakatan koalisi,” ujarnya.

Dia menambahkan, kontrak baru koalisi dibuat karena koalisi butuh basis dukungan yang nyata di parlemen dan bukan hanya di eksekutif untuk mendukung kebijakan politik pemerintah.

Draf baru kontrak koalisi baru disetujui PPP, PKB dan PAN. Sekretaris Fraksi PPP Romahurmuzy menyatakan, kontrak baru diharapkan dapat mendorong efektifitas koalisi.

Dia juga menyarankan agar kontrak koalisi lebih diformalkan sebagai sebuah entitas politik. Romy sepakat perlu revitalisasi kontrak Setgab. Pasalnya, kontrak koalisi bukan tidak hanya dibahas awal dan akhirnya saja. “Jangan hanya menjelang pilpres tandatangan,” katanya.

Sementara Ketua Fraksi PKB di DPR Marwan Jafar menyatakan siap menandatangani kontrak baru tersebut. PAN juga memastikan menerima draf baru kontrak politik koalisi.

Ketua Umum PAN Hatta Rajasa mengatakan komitmen perjanjiannya sama dan bersifat mengikat. “Sudah semua. Saya sendiri sudah (menerima),” kata dia seusai rapat di kantor wakil presiden, Jakarta, Kamis 7 April 2011 kemarin. Namun, Hatta enggan berkomentar mengenai isi draf baru itu.

Menurut Hatta, tak ada perubahan mendasar mengenai kontrak politik partai koalisi dalam Sekretariat Gabungan. Setiap pimpinan partai sudah membaca komitmen awal koalisi, yaitu sama-sama menyukseskan pemerintahan dalam kerangka sistem presidensial.

Namun ia mengatakan tak bisa memastikan berapa lama waktu bagi partai untuk menyepakati draf baru itu. “Itu (urusan) Presiden,” kata dia.

Koalisi antarpartai sempat menjadi masalah setelah adanya perpecahan di antara anggotanya di parlemen. Salah satunya saat hak angket mafia pajak bergulir di DPR.

Namun, agaknya tak mudah bagi Demokrat menaklukan perbedaan pendapat di parlemen. Pasalnya, masing-masing partai memiliki kepentingan politik yang berbeda dalam menyikapi sejumlah isu.

Pembahasan ambang batas parlemen (parliementary threshold) misalnya menghadapi jalur buntu. Kekuatan politik di parlemen terbelah menjadi tiga kubu karena tidak ada kesepakatan dalam penetapan bandrol persentase parliamentary threshold.
Sejumlah partai menengah seperti PKS, PAN, PKB, PPP, ingin agar ambang batas bagi partai politik untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR, sebesar 2,5 persen.

Sedangkan Golkar bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengetok bandrol lima persen. Sementara Demokrat menawarkan empat persen.
Perbedaan persentase itu diyakini dapat menjadi pemicu konflik antarmitra koalisi di parlemen. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta (RUUK DIY) juga dipastikan mematik konflik. Masing-masing mitra koalisi berbeda sikapnya terkait pengaturan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY.

Karenanya, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto tidak yakin kontrak baru koalisi akan melahirkan langkah harmoni ke depan. Masalahnya, mitra koalisi kerap punya strategi dan agenda masing-masing yang kerap mereduksi hakekat koalisi. “Agenda yang saya maksud adalah road to election,” kata Gun Gun.

Masalah lainnya, lanjutnya, selalu tersedia celah tafsir atas teks kesepakatan. “Yang dimaksud hal ini menyangkut subtansi code of conduct yang di level implementasi biasa dilihat dari angel (sudut pandang) berbeda.”

Dia mencontohkan, dinamika hak angket Century dan rencana hak angket perpajakan yang cenderung menjadi prototipe longgarnya tafsir atas code of conduct yang ditandatangi. “Mitra koalisi memberi tafsir yang fleksibel dan mendorong adanya strategi dua kaki, yakni menikmati atmosfir kekuasaan yang dibagikan SBY sekaligus menjalankan agenda masing-masing yang kerap mengubah wujudnya dari mitra menjadi oposisi,” ujarnya.

Apalagi, sanksi yang tak nampak kuat dari SBY menyebabkan para mitra nakal bisa menjadikan referensi serupa dalam kasus berbeda di masa mendatang. “Gaya komunikasi politik SBY yang cenderung menurunkan tensi dan mengedepankan zona of possible agreement alias politik harmoni,” ujarnya.

Sikap SBY tersebut memberi makna jika SBY lebih nyaman untuk tetap mejaga persenyawaan enam partai yang lolos di parlemen dibanding melakukan reformulasi kekuatan penyokong. “Terlabih calon mitra koalisi yang hasrat politiknya nampak ambisius seperti tergambar dalam proposal atau lamaran parati Gerindra.”

Dengan sikap SBY tersebut, lanjutnya, Golkar dan PKS memiliki pendekatan berbeda dalam menyikapinya.

Meski demikian, Gun Gun menambahkan, dalam kasus Golkar, SBY nampak menunjukan pola komunikasi resiprokal (timbal-balik) dengan Aburizal. “Hal ini bisa dilihat dari indikator perjumpaan mereka. Ini bisa dibaca bawa SBY memang akan tetap memosisikan Golkar sebagai kawan hingga 2014,” katanya.

Berbeda dengan PKS, lanjutnya, yang nampak menunjukan pola komunikasi (equivocal communication) antara SBY dan para petinggi PKS. Nampak komunikasi dibuat tidak lugas, ngambang dan sengaja belum jelas di zona nyaman untuk keduanya,” jelasnya. Fakta menunjukan, PKS memang selama ini belum diajak kompromi dengan SBY untuk membicarakan masa depan koalisi.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s