Tersengat BlackBerry Ilegal

POLITISI Partai Golkar Azis Syamsuddin berang. Dia membantah tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) jika dirinya terlibat dalam upaya penyelundupan BlackBerry sebanyak dua kontainer.

Azis pun balik menuding jika ICW yang membekingi BlackBerry dan miras ilegal.

Bahkan, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR itu mengancam akan mempolisikan aktivis ICW yang melaporkan dirinya ke Badan Kehormatan DPR.

“Akan saya laporkan ke kepolisian,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, pekan lalu.

Aziz mencium ada agenda politik tersembunyi di balik laporan itu. ICW pun ditudingnya telah dibayar pihak tertentu untuk menjatuhkannya.

Azis yang digadang-gadang bakal menjadi kandidat Gubernur DKI Jakarta itu, merasa dirugikan atas laporan tersebut. “Ada agenda politik atau ada orang yang membayar di belakang itu dan akan saya tuntut ke penegak hukum. Saya minta faktanya dibuka,” katanya.

Kamis (24/3) lalu, ICW melaporkan Aziz ke BK DPR atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Organisasi sipil antikorupsi itu mengantongi laporan dari masyarakat yang menyebutkan adanya dugaan keterlibatan beberapa anggota Komisi III DPR dalam upaya penyelundupan dua peti kemas berisi telepon genggam BlackBerry dan minuman keras di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Mereka diduga meminta kepada Komite Pengawasan Perpajakan Priok melepaskan dua peti kemas barang milik PT AUK pada tanggal 10 Januari 2011.

ICW juga mengendus ada upaya melindungi penyelundupan tersebut dalam bentuk Inspeksi mendadak yang tidak direncanakan oleh Komisi III DPR.

Kejadiannya, setelah inspeksi mendadak di kantor Imigrasi Bandara menjelang pulang ke Senayan tiba-tiba Bus yang mengangkut Komisi III DPR, berbelok ke Tanjung Priok.

Pembelokkan untuk inspeksi ini diduga dilakukan oleh anggota DPR bernama AS sebagai pemimpin rombongan.

“Karena itu, kami melaporkan AS (Azis Syamsuddin) dan kawan-kawan terkait dengan pelanggaran Kode Etik, Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang harus segera disikapi oleh BK DPR dengan bukti cukup,” ujar aktivis ICW Abdullah Dahlan.

ICW mendesak BK DPR menindaklanjuti laporan ini dalam bentuk pemanggilan dan verifikasi atas laporan yang ada sesuai dengan wewenang seperti diatur di dalam Pasal 127 UU No. 27 tahun 2009.

ICW menilai, beberapa anggota DPR Komisi III termasuk Azis yang diduga melindungi penyelundupan telah melakukan pelanggaran Kode Etik DPR No: 16/DPR RI/2004-2005 Pasal 14.

Ketentuan itu menegaskan, anggota DPR dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak keluarga dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha.

ICW tak gentar menghadapi ancaman Azis yang akan memperkarakan laporannya. ICW justru akan melaporkan pelanggaran hukum yang itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kita punya bukti-bukti hukum. Pastinya akan kita laporkan ke KPK terkait dengan unsur korupsinya, sudah ada rencana,” ujar anggota Badan Pekerja ICW Apung Widadi, di Jakarta, Jum’at pekan lalu.

Dugaan kasus BlackBerry ilegal mencuat pada awal Februari 2011 lalu. Informasi awal adanya penyelundupan diterima Komite Pengawas Perpajakan (Komwas Pajak). Komite yang diketuai mantan Dirjen Bea dan Cukai, Anwar Suprijadi mencurigai akan adanya rencana meloloskan dua kontainer tersebut dari pelabuhan Tanjung Priok. Komwas Pajak meminta agar Menteri keuangan Agus Martowardojo menyita dua kontainer tersebut.

Anehnya, proses pencegahan barang selundupan tersebut sempat dipermasalahkan Komisi XI DPR. Langkah Komwas Pajak tersebut dipermasalahkan Komisi XI DPR. Komwas Pajak dituding melanggar amanat UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yakni hanya mengawasi Ditjen Pajak.

Namun, Agus Martowardojo merasa tetap perlu sterilisasi Pelabuhan Tanjung Priok. Pasalnya, penyelundupan memang sering terjadi di pelabuhan yang menguasai sekitar 70 persen arus ekspor-impor Indonesia tersebut. “Paling tidak di pelabuhan harus dijaga dengan baik.

Saat sidak, Agus menemui dua kontainer yang dicurigai legalitasnya. Berdasarkan dokumen manifes, kontainer tersebut seharusnya berisi barang plastik. “Tidak tahunya setelah dibuka kontainernya, barangnya ternyata minuman keras, wine dan sejenisnya,” katanya.

Kasus impor ilegal BlacBerry juga menjerat Jhonny Abbas. Dari fakta yang terungkap, kuasa hukum Jhonny Abbas, Bambang Widjojanto curiga ada mafia kelas kakap yang hendak menjerat kliennya. Ia menengarai, Jhonny dijadikan kambing hitam agar pelaku penyelundupan yang sesungguhnya tetap terlindungi.

“Saya melihat ada motif-motif tertentu di balik ini. Pertama, mereka ingin menghindari kewajiban membayar pengiriman barang. Kedua, mereka kesal karena mau menyelundupkan barang-barang itu tapi malah kembali lagi ke Singapura,” ujar Bambang.

Perkara penyelundupan mencuat awal tahun 2009. Sebanyak 30 kontainer dari Singapura dikirim ke Indonesia dengan catatan barang yang termuat di dalamnya adalah tekstil. Namun setelah tiba di Bea Cukai Tanjung Priok sempat didiamkan selama enam bulan karena barang tidak terkirim ke alamat yang hendak dituju.

Pengirim barang dari Singapura adalah PT Antariksa yang dimiliki oleh penggugat Jhonny Abbas, Linda, dan Hary Mulia. Sesuai dengan peraturan Bea Cukai, barang yang telah tertahan di Kepabeaan lebih dari 30 hari, berstatus tak bertuan.

Tak terima karena barangnya berstatus tak bertuan, pihak pengirim pun mengajukan gugatan ke PTUN agar seluruh kontainer tersebut dikirimkan kembali. Setelah memenangkan gugatannya, 30 kontainer tersebut pun dire-ekspor. Kasus tersebut pun gagal bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Jhonny yang semula ditunjuk sebagai kuasa atas pengiriman seluruh kontainer tersebut melakukan re-ekspor dengan menggunakan jasa pengiriman miliknya yang bernama Prolink. Namun, sesampainya barang di Singapura, timbul masalah karena begitu digeledah barang yang menurut dokumen berisi tekstil malah berisi BlackBerry dan miras selundupan.

Jhonny pun digugat telah melakukan rekayasa dalam re-ekspor barang ke Singapura. Namun, Bambang menilai gugatan itu aneh karena Jhony sejak awal ditunjuk sebagai shipper (pengirim barang) yang sama sekali tidak tahu-menahu tentang isi kontainer tersebut.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Hifdzil Alim mencium ada ketidakberesan dalam kasus itu. Dia mendapat informasi ada beberapa anggota DPR sampai datang ke pelabuhan. “Ini kan dapat diduga untuk membekingi,” katanya.

Jika terbukti ada oknum DPR bermain, Hifdzil mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan, “KPK dapat mengambil alih kasus ini jika dalam persidangan ada barang bukti keterlibatan anggota DPR,” imbuhnya.

Hifdzil juga mendesak Satgas Antimafia Hukum memantau kasus tersebut karena kental keterlibatan mafia hukum. Soalnya, penetapan Jhonny Abbas sebagai terdakwa dalam kasus ini, diduga penuh dengan rekayasa seperti terungkap dalam persidangan.

M. Yamin Panca Setia/Heri Arland/Mochammad Wahyudi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s