Untung Rugi Reshuffle Kabinet

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus berhati-hati melakukan perombakan (reshuffle) kabinet. Perlu dihitung betul-betul untung rugi jika reshuffle dilakukan.

Reshuffle memang suatu keharusan untuk memastikan efektifitas kinerja pemerintahan. Namun, tanpa perhitungan politik yang matang, bisa-bisa reshuffle akan menuai serangan politik.
Pengamat Politik Lembaga Survey Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi menilai reshuffle kabinet harus dilakukan. Pasalnya, secara psikologis, partai-partai koalisi yang loyal sudah kehilangan insentif untuk mendapatkan opini publik yang positif karena dianggap hanya sebagai tameng kekuasaan.

“Mereka tentu berharap ada tambahan kursi di kabinet berkat loyalitasnya terhadap pemerintahan. Kalau tidak ada reshuffle, praktis tidak ada harapan dari partai-partai yang loyal,” katanya.

Akibat, justru akan menjadi bom waktu yang suatu saat akan meledak di internal koalisi. Partai-partai yang yang sebelumnya loyal akan mengikuti jejak Golkar dan PKS yang membangkang dari titah koalisi.

Dan, perlu juga dipertimbangan kalkulasi kekuatan politik di parlemen. Meski Partai Demokrat, besutan SBY, merupakan kekuatan politik yang dominan di parlemen, SBY tetap akan menghadapi manuver-manuver politik kekuatan partai politik lainnya. Di DPR, kekuatan Demokrat hanya sekitar 26,6 persen atau 149 kursi dari total 560 kursi di DPR. Demokrat sendiri kewalahan menaklukan manuver partai politik lainnya. Pasalnya, kontrak koalisi antarmitra koalisi sangat tergantung SBY, bukan Demokrat.
Burhanuddin menyarankan agar Golkar dan PKS ditendang. Asalkan, Demokrat dapat merangkul PDIP dan Gerindra. “Jika tidak, kekuatan pemerintah di DPR hanya 46 persen,” katanya di Jakarta, Rabu (3/3). Masalahnya, dia menambahkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri masih menutup diri untuk berkoalisi. Sementara Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto, dikhawatirkan sulit membangun relasi politik di internal koalisi karena kemungkinan akan maju sebagai kandidat Pemilihan Presiden 2014.

Jika demikian, Burhanuddin menyarankan agar reshuffle dilakukan hanya pada menteri-menteri partai politik yang paling membangkang dan risiko politiknya tidak terlalu besar. “Di sini kemudian terjadi adu posisi tawar masing-masing dua partai ini,” katanya.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Andrinof Chaniago juga menilai reshuffle tidak membuat partai koalisi yang membelot gentar. Pasalnya, partai politik memiliki posisi tawar (bargaining position) yang besar dihadapan SBY.

Karenanya, Andrinof mengingatkan, jika reshuffle dilakukan karena pertimbangan politis terkait perbedaan sikap hak angket kasus mafia pajak, maka biaya politik yang akan ditanggung pemerintahan SBY akan jauh lebih besar. “Perubahan peta politik adalah konsekuensi logisnya,” kata Andrinof, Jumat (4/3).

Jika kadernya di kabinet di-reshuffle, Golkar dan PKS akan menjelma menjadi lawan dalam parlemen. Akibatnya, roda pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II akan terganggu oleh manuver politik Senayan.

“Sakit hati terhadap rival politiknya. Itulah pertimbangan utama yang harus diperhitungkan masak-masak oleh Presiden,” ujarnya.

Bagi Andrinof, yang penting adalah pemerintah menunjukkan kinerja yang memuaskan daripada sibuk mengurusi manuver para politisi yang tidak mungkin pernah reda.

Menurutnya, bila Presiden melakukan reshuffle, akan lebih baik jika menteri-menteri dari partai politik yang bakal digeser diganti dengan profesional yang menguasai bidang kementeriannya. Hal itu akan lebih mudah diterima anggota Setgab maupun publik.

Belajar dari Pengalaman

Hitung-hitungan politik memang penting. Belajar dari pengalaman saat pemerintahan dipimpin SBY dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, langkah akomodatif SBY terhadap partai politik nyatanya tak menyurutkan manuver elit yang merongrong kewenangan Presiden.

Setahun perjalanannya, Presiden dihadapkan desakan politik luar biasa dari luar pemerintahan yang disuarakan sejumlah elit partai politik. Manuver politik tidak hanya gencar dilayangkan kelompok oposisi seperti PDIP. Namun, manuver justru dimainkan sejumlah elit partai politik yang kadernya sudah diakomodir di pemerintahan.

Desakan elit partai politik pernah menguat pada November 2005 lalu saat mengemuka wacana reshuffle kabinet yang pernah dinyatakan SBY sebelumnya. Elit partai berdalih, ada yang tak beres dalam kabinet SBY-Kalla, khususnya dalam bidang ekonomi. Lewat media massa dan diskusi publik, para pihak yang kontra dengan kebijakan ekonomi pemerintah begitu gencar mendesak Presiden segera merombak kabinet. Tim ekonomi yang kala itu dikomandoi Aburizal Bakrie memang terbukti gagal dalam menjaga stabilitas ekonomi. Apalagi, setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) yang rata-rata 126 persen, bahkan minyak tanah naik 185,5 persen dari Rp700 per liter menjadi Rp2 ribu per liter, Oktober 2005 lalu.

SBY yang tidak didukung oleh mayoritas kekuatan di parlemen seakan tak berdaya menghadapi desakan politik.

Sebagian petinggi partai justru memanfaat isu reshuffle untuk mempengarui kewenangan Presiden dalam mengangkat maupun memberhentikan menteri. Manuver partai Golkar misalnya, memanfaatkan perombakan kabinet sebagai mementum untuk mengembangkan koalisi inti yang permanen dengan pemerintah. Dengan syarat, Presiden menambah kader Golkar di kabinet. Jika dipenuhi, Golkar yang meraih suara mayoritas di Pemilu 2009 yakni 21,6 persen berjanji akan menjaga perjalanan politik SBY-Kalla hingga pemerintahan berakhir.

Tepatnya 5 Desember 2005 lalu. Di Istana Presiden Yogyakarta, SBY mengumumkan reshuffle kabinet terbatas dengan mengganti enam menterinya. Boediono dipilih menjadi Menteri Koordinator Perekonomian menggantikan Aburizal Bakrie. Sementara jabatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang sebelumnya dijabat Alwi Shihab digantikan oleh Aburizal. Alwi yang didepak dari kabinet karena konflik di internal PKB, kemudian digeser posisinya menjadi Utusan Khusus Presiden RI untuk Timur Tengah.

Sementara politisi Golkar yakni Fahmi Idris yang sebelumnya menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) juga digesar ke posisi Menteri Perindustrian. Posisi Menakertrans kemudian diisi Erman Suparno, politisi PKB kubu Muhaimin yang sebelum menjabat Wakil Ketua Komisi V DPR bidang Transportasi dan Infrastruktur. Kemudian, Wakil Bendahara Golkar Paskah Suzeta ditempatkan di Kementerian Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas, menggantikan Sri Mulyani. Sebelumnya, Paskah menjabat sebagai Ketua Komisi XI DPR bidang Anggaran. Sedangkan Menteri Keuangan dialihkan ke Sri Mulyani menggantikan Yusuf Anwar.

Reshuffle Jilid I, 5 Desember 2005 lalu, rupanya menjadi konvensi bagi pimpinan partai politik untuk terus merongrong otoritas Presiden. Mereka makin frontal layangkan kritik yang menghujam pemerintah. Makin jelas kelakuan elit partai politik seperti harimau berbulu domba. Di satu sisi mereka merupakan bagian dari pemerintah, sementara di sisi lain, mereka menyerang pemerintah layaknya kelompok oposisi. Ketidakjelasan fatsoen politik telah menyebabkan partai-partai politik yang memiliki representasi menteri di kabinet seakan menyeberang, bahkan berupaya menggagalkan kebijakan pemerintah.

September 2006, para politisi kembali lantang mendesak Presiden agar menggelar Reshuffle Jilid II. Lagi-lagi mereka berdalih, reshuffle harus dilakukan agar kinerja kabinet lebih maksimal. Anehnya, kritik yang mereka sampaikan tidak diarahkan pada kadernya yang dinilai negatif kinerjanya oleh publik.

Desakan reshuffle paling nyaring dilayangkan Golkar. Bahkan, menjelang reshuffle, elit di internal partai berlambang pohon beringin menghembuskan wacana pencabutan dukungan kepada pemerintah. Isu itu berhembus kencang saat digelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Golkar di Jakarta 16 Nopember 2006 lalu.

Sebanyak 20 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar secara frontal menyatakan akan mencabut dukungannya kepada Presiden. Desakan pencabutan dukungan paling lantang disuarakan DPD Golkar Lampung, Yogyakarta dan Sumatera Utara.

Tapi, desakan pencabutan dukungan akhirnya sekedar gertak saja. Pasalnya, jika Golkar mencabut dukungan, maka otomatis Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Golkar harus berhenti sebagai Wakil Presiden. Desakan pencabutan dukungan terhadap pemerintah nyatanya hanya manuver agar SBY menambah kader Golkar di kabinet.

M. Yamin Panca Setia/Ayu Lazuardi Mutmainnah/Fauzan Hilal

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s