Jika MK tak Adili Sengketa Pilkada

DRAF rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (RUU Pilkada) yang disusun Kementerian Dalam Negeri menuai kontroversi. Pasalnya, isi draf itu mengalihkan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mengadili sengketa hasil Pilkada ke Pengadilan Tinggi (PT) dan Mahkamah Agung (MA).

Pengalihan kewenangan itu ditentang sejumlah kalangan. “Perselisihan hasil pemilukada menjadi kewenangan MK yang merupakan bentuk pengadilan pemilu,” ujar peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Veri Junaidi, di Jakarta, Minggu (20/3).

Dia menyayangkan jika kewenangan MK itu dicabut. Veri mengutip Pasal 130 ayat 1 dalam draf RUU Pemilukada yang menyatakan jika ada yang merasa dirugikan dalam ketetapan calon bupati atau walikota terpilih, maka dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Tinggi.

Seharusnya, Veri menilai, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa Pilkada harus diperkuat. Apalagi, dia mengapresiasi jika kinerja MK dalam mengadili sengketa Pilkada cukup baik.

MK memang telah menunjukan komitmennya sebagai lokomotif pembaruan hukum di Indonesia. MK yang posisinya strategis telah bergerak secara progresif sebagai lembaga peardilan yang adil dan transparan.

Dalam memutuskan perkara sengketa Pilkada, MK tidak sekadar menjadi alat hitung dengan membanding selisih perolehan suara. Namun, MK juga mempertimbangkan pembuktian secara sah di persidangan dan mendorong keadilan substantif (substantive justice) tanpa harus terbelenggu ketentuan UU (procedural justice). Keharusan mencari keadilan substansial selain dibenarkan UUD 1945 juga dimuat dalam UU No 24 Tahun 2003 tentang MK. Institusi pengawal konstitusi itu tidak hanya berhenti menilai fakta-fakta dan angka saja, namun juga mengawal jiwa, roh dan prinsip pokok konstitusi.

Karena itu, Very menganggap janggal jika kemudian draf RUU Pilkada versi Kemendagri justru mengalihkan kewenangan mengadili sengketa hasil Pilkada ke PT dan MA. Usul Kemendagri tersebut dianggapnya melabrak konstitusi karena pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 menyatakan MK adalah lembaga yang berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Djohermansyah Djohan menolak anggapan tersebut. Menurutnya, MK tetap diberi kewenangan memutus perkara perselisihan yang menyangkut sengketa hasil pilkada.

Namun, dia mengakui jika Kemendagri mengusulkan dibentuknya pengadilan khusus pemilu di tingkat PN, baik untuk pemilu nasional maupun Pilkada. Kewenangan pengadilan khusus pemilu itu hanya memutus perkara atau sengketa pemilu di luar sengketa hasil pemilu dan Pilkada, seperti persoalan politik uang dan ijazah palsu. “Dengan begitu, diharapkan dapat tuntas sebelum tahapan pilkada selesai,” ujarnya.

Wacana pengalihan kewenangan dalam mengadili sengketa hasil Pilkada pertama kali dilontarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, 5 Juni 2010 lalu. Usulan itu direspon positif oleh Ketua MK Moh Mahfud MD karena MK bosan menangani sengketa hasil Pilkada karena banyak sengketa yang diajukan masalahnya sama saja. Mahfud juga mengatakan banyaknya sengketa Pilkada yang tanganinya membuat MK menerima banyak fitnah. Institusi yang dipimpinnya pernah digoyang isu suap yang dilontarkan praktisi dan pengamat hukum tata negara Refly Haru dalam sebuah harian nasional berjudul MK Masih Bersih?

Dalam tulisan itu, Refly menjelaskan, pernah mendengar langsung ada orang yang menyediakan uang bermiliar-miliar rupiah untuk beperkara di MK, termasuk menyuap hakim MK dalam menangani sengketa hasil pilkada. Dia juga mengaku pernah mendengar langsung dari seseorang yang pernah diminta hakim MK untuk mentransfer uang Rp1 miliar sebelum putusan MK.

Pengakuan Refly itu ditindaklanjuti dengan membentuk tim investigasi dan majelis kehormatan hakim (MKH) yang kemudian memeriksa dua hakim konstitusi Akil Mochtar dan Arsyad Sanusi. Dalam kasus itu, Akil diduga menerima suap terkait kasus sengketa Pemilihan Bupati Simalungun, Sumatera Utara. Sementara Akil diduga melanggar kode etik karena membiarkan keluarganya berhubungan dengan pihak yang berperkara. Hasilnya, MKH menemukan adanya pelanggaran etika yang dilakukan hakim konstitusi Arsyad Sanusi. Sedangkan hakim konstitusi Akil Mochtar terbebas dari tuduhan suap.

Usul pengalihan kewenangan mengadili sengketa Pilkada dari MK ke PT awalnya diajukan Gamawan setelah melakukan evaluasi penyelenggaraan Pilkada di 122 daerah. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan masukan bagi penyempurnaan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya RUU Pilkada.

Gamawan mengatakan salah satu bagian yang menjadi bahan evaluasi adalah pemetaan atau pengelompokan sejumlah kelemahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pilkada. Di antaranya, pengelompokan kasus pilkada karena proses penyelenggaraan yang lemah, kasus yang disebabkan oleh tindakan peserta pilkada beserta tingkat pelanggarannya, serta jenis-jenis gugatan hasil pilkada yang diajukan ke MK.

Gamawan mengusulkan agar penyelesaian sengketa hasil pilkada ke depan tidak lagi diselesaikan di MK, namun cukup ke PT di daerah. Upaya ini demi penyederhanaan sistem serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pilkada. Penyelesaian sengketa pilkada di PT juga dapat diusulkan untuk diputus melalui hakim kolegial dan bukan hakim tunggal.

Namun, Veri menganggap, bukan berarti sengketa Pilkada dialihkan begitu saja ke PT. Dia meragukan independensi PT dalam menangani perkara sengketa politik kekuasaan tersebut.

Menurut dia, MK memang selama ini seperti “keranjang sampah” penyelesaian sengketa Pilkada. Karena itu, segala persoalan terkait sengketa Pilkada tidak harus diselesaikan MK.

Veri mengatakan, banyaknya sengketa Pilkada yang diajukan ke MK disebabkan oleh dua hal. Pertama, akibat tidak mengerti dasar gugatan yang harus diajukan. Kedua, banyak pelanggaran dan sengketa dalam tahapan pemilu yang semestinya diselesaikan Panwaslu atau penegak hukum justru diajukan ke MK.

Veri mengatakan, dalam permohonan sengketa hasil Pilkada, pemohon memasukkan pelanggaran-pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu dan sengketa dalam tahapan pemilu sebagai dasar gugatan. Padahal ketiga hal itu bukan wewenang MK.

Untuk tindak pidana pemilu (election offences), misalnya, seharusnya diselesaikan melalui sistem peradilan pidana (kepolisian, penuntut umum, dan pengadilan). Sementara terkait pelanggaran administrasi seharusnya diselesaikan oleh KPU/ KPUD. Lalu, sengketa dalam proses/tahapan pemilu diselesaikan oleh Bawaslu/Panwaslu. Sementara MK lebih menangani pelanggaran yang bersifat massif, sistematis dan terstruktur.

M. Yamin Panca Setia/Arjuna Al Ichsan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s