Spionase Berkedok Diplomat

KABAR yang dilansir dua media Australia, The Age dan Sydney Morning Herald, Jum‘at (11/3) lalu menyengat Pemerintah Indonesia. Protes keras pun dilayangkan.
Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Indonesia dituding ceroboh terkait bocornya informasi kawat diplomatik AS ke situs WikiLeaks yang kemudian disebarkan oleh dua media Australia itu.
Tanpa konfirmasi, informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu menyerang nama baik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan.
“Kami sedih sekali dan terluka dengan berita yang sama sekali tidak mengandung kebenaran itu,” sesal Ibu Negara Ani Yudhoyono, di Jakarta, Sabtu (12/3).
“Presiden SBY dan saya justru telah berkomitmen untuk mengatakan “tidak”, seperti apa yang dituduhkan. Kami sangat terluka terhadap pemberitaan tersebut,” imbuh Ibu Negara.
The Age mengutip data Wikileaks yang menuduh Presiden SBY pada tahun 2004, mengintervensi penghentian penanganan kasus hukum yang melibatkan Kiemas.
Tak hanya keluarga Presiden yang namanya disebut-sebut. Ketua MPR Taufik Kiemas juga dituduh korupsi. Suami mantan Presiden Megawati Soekarnoputri itu dituduh meraup keuntungan dari proyek-proyek infrastruktur.
Kiemas dikabarkan diuntungkan dari sejumlah proyek seperti Jakarta Outer Ring Road senilai US$2,3 miliar, jalur kereta api double track dari Merak sampai Banyuwangi senilai US$2,4 miliar, jalan Trans-Kalimantan senilai US$2,3 miliar dan jalan Trans-Papua senilai US$1,7 miliar. Kabar dari WikiLeaks juga menyebut kelakuan negatif sejumlah pejabat dan mantan penjabat di negeri ini seperti Jusuf Kalla, Sudi Silalahi, TB Silalahi, Yusril Ihza Mahendra, Agung Laksono, Sjafrie Sjamsoeddin dan sebagainya.
Diplomat AS dianggap gegabah melaporkan informasi sumir tentang Indonesia kepada bosnya di Washington DC. “Kedutaan AS gegabah dan ceroboh. Tidak dapat dikonfirmasikan kebenarannya karena mengarah pada gunjingan,” tegas Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, di Jakarta, Sabtu (12/3).
Dari pemberitaan itu terungkap, Diplomat AS nyatanya hanya mengutip informasi dari percakapan-percakapan dengan berbagai kalangan di tanah air. “Itu hanya gunjingan, yang kemudian oleh Kedutaan AS di Indonesia dilaporkan ke pemerintah pusat di Washington DC sebagai masukan,” ujar Marty.
Kemarahan Pemerintah Indonesia direspon Pemerintah AS lewat Kedutaan Besar AS di Indonesia. Duta Besar AS untuk Indonesia, Scot Marciel menyatakan, pemerintahnya menyesalkan pembocoran informasi apapun yang dimaksudkan sebagai rahasia, termasuk pembicaraan pribadi antara rekan sejawat atau penilaian dan observasi pribadi dari diplomat AS.
“Kami mengutuk pembocoran yang tidak sah tersebut dan melakukaknn segala tindakan untuk mencegah pelanggaran keamanan di masa datang,” ujar Marciel.
Dia pun memastikan, jika laporan lapangan diplomat AS ke Washington biasanya masih informasi mentah, prematur dan belum lengkap sehingga belum dapat dibuktikan kebenarannya.
“Penerbitan seperti ini sangat tidak bertanggung jawab dan kami menyatakan penyesalan yang sangat dalam kepada Presiden Yudhoyono dan Rakyat Indonesia.”
Marciel lalu mengutip pernyataan Presiden AS Barack Obama saat berkunjung ke Indonesia yang menilai Amerika Serikat sangat beruntung memiliki mitra yang tangguh seperti Presiden Yudhoyono.
Tapi, sejumlah kalangan menganggap pemerintah AS tak cukup menyatakan maaf. Namun, mengevaluasi cara kerja para diplomatnya. Informasi menyesatkan yang direkam para diplomat itu setidaknya mengilustrasikan mosaik perilaku diplomat Amerika di berbagai perwakilannya di negara lain. Mereka tak ubahnya spionase berbaju diplomat yang menabur informasi tak jelas kebenarannya.
“Tidak cukup sekedar minta maaf. Evaluasi kerja kerja diplomatik. Karena dapat memperkeruh (hubungan) dengan berita-berita atau informasi-informasi yang akurasi rendah,” kata Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menegaskan, di Jakarta, Minggu (13/3).
Anas mengingatkan jangan sampai kawat diplomatik yang diklaim kerahasiaannya terjamin tersebut justru dipenuhi gosip-gosip murahan. “Jangan sampai turun nilainya menjadi kawat gosip,” kata Anas
Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Muhammad Romahurmuziy menilai, bocornya informasi kawat rahasia ke WikiLeaks menunjukan buruknya cara kerja diplomat AS di Indonesia. Mestinya, diplomat-diplomat AS tidak mengumbar informasi dari warung kopi yang tidak layak disampaikan ke Washington DC.
“Menlu RI harus memastikan Kedubes AS di Jakarta meninggalkan cara-cara seperti ini dalam kerja diplomatiknya. Jika tidak, pemerintah mengeluarkan larangan berkomunikasi secara informal dengan diplomat-diplomat AS,” tegas Romahurmuziy. PPP mendukung protes keras yang disampaikan pemerintah kepada pemerintah AS dan The Age dan Sydney Morning Herald.
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mempertanyakan apa seburuk itu diplomat AS menilai pemimpin dan elite politik Indonesia. “WikiLeaks itu kan dari surat-surat under ground yang enggak terakomodasi dari diplomat AS di Washington. Jadi maklumi kalau Washington sering salah terima atau mendramatisasi,” kata dia.
Politisi Partai Golkar itu menambahkan, informasi itu bisa berbahaya jika tak diklarifikasi karena telah menyebar ke penjuru dunia. Dari peristiwa itu, Priyo juga menyimpulkan, jika diplomat asing yang bekerja di Indonesia merekam dari kacamatanya sendiri dan tak adil.
Tanggapan pemerintah memang telah dimuat di kedua koran terbitan Australia, Sydney Morning Herald dan The Age.

Namun kerusakan akibat berita yang tidak bertanggung jawab itu dirasakan pemerintah.

“Pemuatan tanggapan pemerintah di kedua koran Australia itu jelas tidak cukup untuk memulihkan martabat bangsa yang telah direndahkan secara semena-mena,” kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparringa, di Jakarta, Sabu (12/3).

“Berita penuh prasangka dan stereotype atas bangsa Indonesia merupakan penghinaan yang tidak mudah dimaafkan,” imbuh Daniel.

Daniel juga menyatakan pemerintah prihatin dengan cara diplomat AS yang serampangan mengais impormasi. “Itu mencerminkan ketidakpedulian yang sangat serius atas tanggung jawab dan etika diplomatik,” tegas Daniel.

“Sangat tidak bisa dipercaya bahwa percakapan di terminal bus bisa menjadi informasi penting dan dikirim begitu saja ke Washington DC,” imbuhnya Daniel.

WikiLeaks mengklaim telah mengantongi ribuan dokumen tentang ‘dapur’ sejak jaman Presiden Soeharto. Total jenderal informasi yang tersimpan di situs Whistleblower itu mencapai 3.059 dokumen. Semua dokumen itu dikais oleh diplomat AS yang berkerja di Indonesia.

Kawat diplomatik yang dipublikasikan tercatat sejak era Presiden Soeharto hingga Presiden SBY.

Dari informasi yang beredar, data yang muncul sejak 19 November 1990 hingga 27 Februari 2010 itu menggunakan kode khusus seperti PTER, PREL, PGOV, PHUM, KTIP, KCRM, KWMN, SNIG, KFRD, ASEC, PREF, ELAB, dan KMCA. Belum semua kode-kode ini bisa diterjemahkan. Namun beberapa sudah bisa diketahui artinya.

PTER adalah kode untuk isu terorisme, PREL kode untuk hubungan diplomatik dengan luar negeri, sementara PGOC menyangkut permasalahan dalam negeri. PHUM adalah untuk tema Hak Asasi Manusia.

Lalu ELAB yang terkait dengan isu-isu buruh dan tenaga kerja. Sementara PREF adalah soal pengungsi. Yang menarik adalah dokumen Kedubes AS di Jakarta bertema ASEC. Ini adalah isu pertahanan.

WikiLeaks mempublikasikan isi dokumen sedikit demi sedikit secara bertahap. WikiLeaks bersama media yang menjadi mitranya juga jeli membaca momentum. Informasi WikiLeaks yang dilansir Sydney Morning Herald dan The Age, misalnya, bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Wakil Presiden Boediono ke Australia.

Siapa di Belakang Wikileaks?

MANTAN Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BI) As’ad Said Ali mensinyalir jika pemberitaan koran Australia The Age dan Sydney Morning Herald yang menyudutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah tokoh nasional lainnya sebagai upaya menyulut konflik di Indonesia.
Dia mencium ada upaya menjadikan Indonesia seperti negara-negara di Timur Tengah.
“Saya tahulah Amerika mau ngerjain SBY. Masak kita mau diobrak-abrik terus sama Amerika. Yang aneh, kenapa berita itu baru diungkap sekarang,” ujarnya, Minggu (13/3)
As’ad membantah jika BIN disebut-sebut sebagai alat penguasa untuk menyerang lawan politiknya. Dia mengaku kenal baik dengan sosok mantan Kepala BIN Syamsir Siregar.
”Tidak mungkin. Sebab, itu melanggar prinsip demokrasi,” kata As’ad.
WikiLeaks seperti dikutip Sydney Morning Herald menyebut Presiden memerintahkan Kepala BIN yang kala itu dijabat Syamsir Siregar untuk memata-matai lawan politiknya. Salah satunya adalah Menteri Sekretaris Negara Yusril Mahendra.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mahfudz Siddiq mencium ada motif tertentu dibalik pemberitaan kedua media Australia tersebut.
”Apa motif, agenda dan tujuan Wikileaks? Ingat ada sosok George Soros dibaliknya,” katanya.

Apa yang dikatakan As‘ad dan Mahfudz bisa jadi benar. Di sejumlah negara, diplomat AS juga merangkap sebagai spionase pemerintahnya untuk menghantam rezim yang tengah berkuasa jika menentang kebijakan dan kepentingan AS.
Presiden Hugo Chaves pernah mengusir diplomat AS karena dianggap bersekongkol dengan para pemimpin oposisi di Puerto rico untuk melawan pemerintahannya.
Chavez mengantongi laporan jika diplomat AS melakukan pertemuan dengan pemimpin partai oposisi untuk mendiskusikan perubahan konstitusi yang mengizinkan dirinya kembali mengikuti pemilihan di tahun 2012.
Sebelumnya, Chavez mengusir Duta Besar AS untuk Venezuela, Patrick Duddy, karena peran Washington dalam protes antipemerintah di Bolivia, yang merupakan sahabat Venezuela.
Langkah serupa juga pernah dilakukan Presiden Bolivia, Evo Morales yang mengusir diplomat AS, Francisco Martinez dari negerinya karena dituduh terlibat dalam konspirasi menentang pemerintahannya. Morales mengetahui jika Martinez melakukan kontak dengan kelompok-kelompok oposisi untuk membangun kekuatan antipemerintah.
Tak hanya itu, laku diplomat AS juga menjelek-jelek pemerintah di negara tempat dirinya bertugas. Pemerintah Austria misalnya, November 2010 lalu, pernah mengecam diplomat AS yang menjelek-jelekan Austria sebagaimana dipublikasikan oleh WikiLeaks.
Dalam laporan itu disebutkan, diplomat AS menganggap Kanselir Austria, Werner Faymann, tidak punya minat terhadap urusan kebijakan politik luar negeri. Sementara Menteri Pertahanan Norbert Darabos, tidak bersedia menyediakan tentaranya untuk misi di luar negeri karena dianggap berbahaya. Pemerintah Austria menuding diplomat AS tidak memahami urusan politik domestik.
Di Selandia Baru, diplomat AS memata-matai gerakan ekstremisme muslim yang kemudian menuai kecaman muslim di negara tersebut. Di Equador, diplomat AS diusir oleh pemerintah setempat karena mengintervensi urusan-urusan dalam negeri Equador.
Presiden Equador, Rafael Vicente Correa Delgado sebelumnya telah mendeportasi diplomat AS dengan tuduhan yang sama. Meski Presiden AS Barack Obama menolak tuduhan Equador, namun otoritas setempat tetap menganggap diplomat AS sebagai perpajangan tangan AS yang piawai melakukan tipuan diplomasi.
Bagaimana dengan WikiLeaks? Awalnya, WikiLeaks dianggap sebagai sebuah terobosan dalam pertempuran melawan disinformasi media dan kebohongan pemerintah Amerika Serikat.
Banyak pihak mengapresiasi WikiLeaks karena mengungkap informasi mengenai kejahatan perang yang dilakukan tentara AS di Afghanistan serta masalah yang berkaitan dengan kebebasan masyarakat sipil.
Juli 2010, WikiLeaks menentang pemerintahan Presiden AS Barack Obama dengan menerbitkan 76.000 laporan intelijen dan laporan lapangan militer dari perang Afghanistan. Kemudian, Oktober 2010, WikiLeaks menggemparkan dunia setelah merilis sekitar 400.000 dokumen-dokumen rahasia perang Irak sepanjang 2004-2009.
WikiLeaks membeberkan bukti peran Pentagon dalam penyiksaan sistematis terhadap warga Irak setelah melakukan ekspansi militer meruntuhkan kekuasaan rezim Saddam Husein.
Namun, menarik jika membaca analisis Michel Chossudovsky, ekonom Kanada yang berjudul: Who is Behind Wikileaks? yang dipublikasikan di situs http://www.globalresearch.ca.
Chossudovsky membongkar dugaan konspirasi Amerika Serikat dengan WikiLeaks.
Ketertarikan Paman Sam terhadap WikiLeaks sesuai dengan kepentingan politik luar negeri AS di negara-negara lain. Selain itu, komposisi tim Wikileaks, metodologi mengekspos rahasia dari pemerintah asing, sejalan dengan praktek operasi rahasia AS yang bertujuan untuk memicu perubahan rezim di berbagai belahan dunia.
Lalu, WikiLeaks juga merangkul sejumlah media AS ternama seperti The New York Times, Guardian dan Der Spiegel. Kolaborasi antara WikiLeaks dan media mainstream itu tidak kebetulan. Namun, menjadi bagian dari perjanjian yang didesain Kedutaan Besar AS dan surat kabar Eropa dengan Julian Assange, pendiri WikiLeaks.
Tak hanya itu, The Economist London juga telah memainkan peranan penting dalam menyebar informasi WikiLeaks. Informasi yang menggegerkan itu tujuannya untuk perubahan rezim serta mendorong revolusi rakyat di berbagai bagian dunia.
Chossudovsky menulis, peran editor WikiLeaks di The New York Times (NYT) adalah David E Sanger, Kepala koresponden NYT Washington.
“Kami memeriksa kawat-kawat rahasia dengan berhati-hati. Bahkan kami mengambil langkah-langkah yang sangat tidak biasa dengan menunjukkan 100 atau lebih kawat rahasia, atau kami menulis surat kepada pemerintah Amerika Serikat dan meminta saran kepada mereka jika memiliki redaksi tambahan,” jelas Sanger seperti dikutip Chossudovsky dari PBS Interview: The Redacting and Selection of Wikileaks documents by the Corporate Media, PBS interview on Fresh Air with Terry Gross: 8 December 2010).
Sanger kemudian mengatakan dalam wawancaranya: “Ini merupakan tanggungjawab jurnalisme Amerika, kembali kepada pendirian negara ini, untuk menarik diri dan mencoba menghadapi hari dengan isu-isu paling sulit dan melakukannya secara independen dari pemerintah.”
Sanger kabarnya adalah anggota Dewan Hubungan Luar Negeri (CFR) dan the Aspen Institute’s Strategy Group yang sekelompok dengan orang-orang seperti Madeleine K. Albright, Condoleeza Rice, mantan Menteri Pertahanan William Perry, mantan kepala CIA, John Deutch, presiden Bank Dunia, Robert B. Zoellick dan Philip Zelikow, mantan direktur eksekutif Komisi 9 / 11, termasuk juga tokoh-tokoh terkemuka lainnya. (F. William Engdahl, Wikileaks: A Big Dangerous US Government Con Job, Global Research, 10 Desember 2010).
Dalam melakukan operasinya, kawat-kawat rahasia Kedutaan Besar dan Departemen Luar Negeri AS yang dirilis oleh WikiLeaks telah diedit sedemikian rupa. Mereka menggunakannya untuk tujuan propaganda. Dokumen-dokumen tersebut bukan merupakan sebuah kesatuan lengkap dan berkesinambungan.
Dari daftar kawat rahasia yang dipilih, kebocoran dokumen digunakan untuk membenarkan agenda kebijakan luar negeri AS. Chossudovsky mencontohkan informasi program senjata nuklir Iran yang menjadi senjata AS untuk membangun opini dunia menentang Iran.
Kampanye disinformasi mengenai senjata pemusnah massal Iran digembar gemborkan, agar dunia menganggap Iran sebagai ancaman.
Sanger kemudian pada November 2005, melaporkan artikelnya di The New York Times berjudul: Relying on Computer, U.S. Seeks to Prove Iran’s Nuclear Aims.
Kawat rahasia yang dirilis oleh WikiLeaks juga digunakan untuk menciptakan perpecahan antara Iran di satu pihak dan Arab Saudi beserta negara-negara kawasan Teluk di pihak lain.
Setelah WikiLeaks mengklaim bahwa negara-negara Arab tertentu prihatin tentang program nuklir Iran dan mendesak Amerika Serikat untuk mengambil tindakan militer untuk mencegah Iran, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton mengambil keuntungan dari masalah ini dengan mengatakan bahwa kawat rahasia yang dirilis menunjukkan kekhawatiran Amerika Serikat tentang program nuklir Iran dan berbagi dengan komunitas internasional.
Lalu, ada lagi spekulasi yang menyebut Assange memiliki hubungan dengan Goerge Soros, miliarder yang memiliki kepentingan bisnis dan politik. Beberapa kandidat yang diusung Soros untuk menjadi Pemimpin Bank Dunia seperti Mark Malloch Brown, dikalahkan Paul Wolfowitz. Sebagai balasan, Soros menggempur Senator Norm Coleman, yang sebelumnya getol menyerang Mark Malloch Brown.
Assange juga mendapatkan perlindungan dari Open Society, yayasan milik Soros yang bercita-cita mewujudkan masyarakat yang terbuka. Open Society adalah bagian dari proyek kapitalisme global yang berupaya mereduksi peran negara yang menghalangi ekspansi kepentingan kapitalisme.
Soros bercita-cita untuk mendorong sistem kapitalisme global yang diklaimnya dapat memberikan kesimbangan keuntungan, dengan cara memaksimalkan perusahaan-perusahaan multinasional dan pasar uang internasional yang menggeser kedaulatan negara. Dengan kata lain, pemerintah sebuah negara dibuat semakin tunduk pada kekuatan persaingan global. Inilah yang menjadi meanstream gerakan negara-negara barat untuk memicu perubahan rezim di berbagai belahan dunia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s