Menggodok Lagi Format Koalisi

KABAR akan kepastian tidak ada perombakan (reshuffle) yang dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/3), nyatanya tak menghentikan kegaduhan politisi.

Perang kritik masih menghiasi media massa. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menuding ada pihak-pihak tertentu yang seakan menikam dari belakang. Para pihak itu dianggap sengaja mendiskreditkan PKS di hadapan Presiden.

“Ada mendiskreditkan PKS di hadapan Pak SBY,” ungkap Wakil Sekjen PKS Mahfudz Sidik dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (12/3). Mahfudz enggan secara frontal menyebutkan pihak yang dimaksudnya. Namun, dia melihat ada partai politik yang punya akses langsung dan tak langsung ke Presiden yang menjelek-jelekan PKS.

Apa yang diutarkan Mahfudz tentu mengarah ke petinggi Partai Demokrat. Saat isu reshuffle kabinet berhembus kencang, sejumlah petinggi Partai Demokrat memang mengusulkan empat menteri dari PKS di-reshuffle dari kabinet karena manuver politik yang dilakoni PKS sering kali berseberangan dengan pemerintah.

Dalam beberapa kali keterangan resmi, politisi Demokrat menyebutkan pasti akan terjadi reshuffle. Mereka PKS menjadi sasaran tembak. Tetapi, desakan kader Demokrat itu ternyata tidak terbukti. Presiden bahkan menyesalkan sejumlah nama menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II yang bakal di-reshuffle.

“Nama-nama yang beredar itu, baik yang disebut akan diganti ataupun yang disebut calon pengganti, tidak berasal dari saya. Saya pun tidak tahu dari mana itu,” kata Presiden saat membuka sidang kabinet terbatas bidang Polhukam dan Kesrta, di Kantor Presiden, Kamis (10/3) siang. “Bahkan ada yang mengirim sms kepada saya, mengapa mempermainkan saya,” ujar Presiden.

Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP Pramono Anung menganggap Demokrat terlalu panik dan gagal melakukan konsolidasi dengan partai koalisi.

“Demokrat terlalu panik. Mereka menggembor-gemborkan Presiden SBY akan mereshuffle sejumlah menteri. Padahal, Presiden tidak pernah mengeluarkan pernyataan,” kata Pramono, di Jakarta, Kamis (10/3).

Semua tuduhan yang dilayangkan kepada Partai Demokrat dibantah oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Ali.

Menurutnya, Demokrat tidak pernah melakukan intervensi apalagi memkasa Presiden untuk melakukan pergantian menteri yang berasal dari PKS maupun Golkar. Marzuki menyatakan, urusan reshuffe adalah hak prerogatif Presiden yang tidak bisa diganggu gugat. “Kami tidak pernah meminta Presiden mereshuffle apalagi mencopot mentri,” kata Marzuki.

Bantahan serupa juga diutarakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat, Saan Mustopa. Dia menegaskan, Demokrat tidak pernah mengintervensi Presiden dalam melaukan reshuffle kabinet karena merupakan hak prerogatif presiden.

“Posisi partai Demokrat tidak dalam mengintervensi apa yang menjadi kewenangan presiden. Beliau mempunyai unit sendiri untuk mengevaluasi kinerja menteri, yaitu melalui UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengedalian Pembangunan),”ujarnya, Sabtu (12/3), di Warung Daun, Jakarta. Saan menambahkan, pernyataan beberapa anggota partai terkait reshuffle, hanya pernyataan pribadi dan tidak mewakili partai.

Saling kritik tak menuai solusi itu harus segera dihentikan. Mitra koalisi harus berpikir bagaimana menambal perahu koalisi yang retak agar dapat bersama-sama berlayar menuju perbaikan bangsa ini.

Presiden sendiri merasa ada yang tak beres dalam koalisi selama ini. Karenanya, Presiden memandang perlunya semua mitra koalisi meluruskan persepsi yang salah. Kepala Negara mengatakan bahwa koalisi merupakan kumpulan dari parpol yang memiliki kehendak yang sama untuk memajukan pemerintahan. “Jadi kehendak koalisi adalah untuk bersatu dan bersama maka spirit, sikap dan perilaku harus cerminkan berkoalisi,” kata Presiden.

Presiden telah lakukan evaluasi selama 1,5 tahun tentang koalisi dan banyak mendapatkan pandangan, usulan dan rekomendasi dari berbagai kalangan. Karena itu, Presiden sepakat koalisi harus dibenahi dan ditata kembali. ”Kita kembalikan lagi ke hakikat apa sebenarnya kita berkoalisi,” kata Presiden.

Presiden kemudian membacakan alinea pertama kesepakatan koalisi saat bergabung dengan pemerintahn SBY-Boediono. “Pada hari ini Kamis 15 Oktober 2009 kami pimpinan parpol X telah bersepakat untuk berkoalisi dan mendukung penuh suksesnya pemerintah SBY-Boediono 2009-2014 bidang eskekutif dan legislatif,” kata Presiden mengutip pernyataan tersebut.

Evaluasi kabinet harus dilakukan. Perjalanan perahu koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) bisa saja tenggelam digulung ombak sebelum menepi ke pantai.

Begitulah dinamika politik yang mengguncang partai koalisi yang tergabung di Setgab. Baru setahun “menikah,” mereka seringkali cekcok. Muaranya tak lain: kepentingan. Dalam praktik politik di negeri ini, kepentingan adalah memang segala-galanya. Saat kepentingannya terusik, politisi pun berteriak. Perang komentar antarpetinggi partai menjadi bumbu media.

Bahkan, sempat muncul wacana pembentukan poros tengah untuk mengakomodasi kepentingan empat partai politik tengah yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Wacana itu bergulir sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi dua partai besar yaitu Demokrat dan Golkar di Setgab. Meski wacana itu seakan tenggelam, konflik di internal partai koalisi masih nampak. Tidak ada yang bisa menjamin, koalisi bakal retak di tengah perjalanan.

Konflik di internal Setgab bahkan diprediksi kian memanas di tahun 2011 ini. Gesekan di antara anggota Setgab makin menguat karena masing-masing parpol merasa tidak mendapat porsi yang tepat dalam tubuh Setgab. Apalagi, koalisi yang dibangun bukan bersifat ideologis, namun pragmatis.

Terakhir, jagat politik di negara ini diguncang akrobat politik yang dilakoni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar yang bermanuver dengan menggelontorkan hak angket kasus perpajakan. Manuver politik PKS dan Golkar itu membuat berang politisi Partai Demokrat dan mitra koalisi lainnya. PKS dan Golkar dituding sedang melubangi perahu koalisi. Koalisi yang dibangun tak jelas siapa kawan dan siapa lawan. Suara mitra koalisi di parlemen juga sering kali berbeda dengan kebijakan pemerintah.

Untuk memperkuat koalisi di parlemen, Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugianto mengusulkan agar mekanisme pembuatan keputusan di Setgab harus betul-betul diamankan oleh para anggota partai koalisi dan sifatnya mengikat.

Koalisi juga harus menyepakati program-program tahunan untuk dijalankan di parlemen. Program tersebut nantinya disepakati dan bukan hanya bersifat reaktif dan elitis, melainkan terprogram dan terencana. “Kesepakatan tersebut harus terjadi di parlemen. Yang menandatangani fakta koalisi bukan hanya ketua partai, melainkan ketua fraksi. Ini agar ada kejelasan bahwa parlemen juga ikut berkoalisi. Karena selama ini, hal tersebutlah yang menjadi titik masalah koalisi,” paparnya.

Bima juga mengusulkan perlunya ada pertemuan rutin di internal Setgab yang melibatkan anggota dewan, pimpinan fraksi dan pimpinan komisi.

“Selama ini pertemuan di setgab itu sangat formalistis dan sangat elitis. Seharusnya yang dilibatkan di setgab itu juga pimpinan partai di tingkat lain termasuk anggota dewan, pimpinan fraksi, pimpinan komisi,” jelasnya.

Tapi, usulan itu tak mudah direalisasikan begitu saja. Ketua DPP Golkar Hajriyanto Tohari menilai, koalisi hanya di pemerintahan, bukan di DPR.

Dia khawatir, aturan koalisi parlemen dapat menditorsi fungsi anggota DPR dalam melaksanakan pengawasan jalannya pemerintahan.

”Mau partai politiknya ikut koalisi atau tidak, anggota DPR tetap harus menjalankan fungsi pengawasan ,” katanya. Jika tidak, lanjutnya, DPR dianggap menghianati suara rakyat.

Apapun alasannya, rapuhnya koalisi selama ini harus dipikirkan solusinya. Ketidakjelasan aturan main mengenai hak dan kewajiban dalam koalisi, menyebabkan mitra koalisi sering kali bergerak sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingannya. Kesepakatan koalisi atau kontrak politik harus juga dipahami sebagai etika politik terkait aktualisasi sikap yang tidak mementingkan golongan.

Etika politik tidak bisa diaktualisasikan sebagai sebuah kepura-puraan. Apalagi, harus menjungkir-balikkan komitmen hanya untuk mempertahankan dan merebut kekuasaan.

M. Yamin Panca Setia/Fauzan Hilal/Nofrita

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s