Awas, Legislasi Gembosi Komisi Antikorupsi

KETUA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mempertanyakan rencana DPR yang akan merevisi UU KPK. Busyro tak tahu apa pasalnya DPR merevisi UU tersebut. Dia mempertanyakan alasan DPR yang tiba-tiba memasukan UU KPK dalam program legislasi nasional (proglegnas) tahun 2011.

“UU KPK tidak perlu direvisi. Kami sudah menyampaikan bahwa UU KPK ini sudah memadai,” kata Busyro di Gedung DPR, Kamis (10/3).
Ada kekhawatiran jika proses legislasi yang dilakukan DPR akan mempreteli kewenangan komisi antikorupsi seperti pencegahan, penindakan dan penuntutan. KPK hanya diberikan kewenangan melakukan pencegahan. Sementara penindakan dan penuntutan menjadi kewenangan Polri dan Kejaksaan.

Namun, Busyro tidak yakin semua partai politik ingin mempreteli kewenangan KPK. “Saya yakin tidak semua partai politik ingin mengurangi kewenangan KPK,” kata mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) itu yakin,

Buysro juga memastikan pihaknya sudah mengantisipasi jika ada upaya DPR mempreteli kewenangan KPK lewat legislasi UU KPK. “Tentu saja itu sudah diantisipasi. Revisi UU KPK sudah kita pelajari,” ujarnya.

KPK akan melakukan pendekatan ke sejumlah partai politik. “Kita melakukan pendekatan dengan partai politik. Busyro menambahkan, pihak akan memberikan masukan jika DPR akan merevisi UU KPK. “Diminta atau tidak, kami akan siapkan. Nanti disusun secara apik. Tetapi, belum selesai,” ujarnya.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko menduga ada motif balas dendam terhadap KPK yang dilampiaskan DPR lewat legislasi.

Kesan balas dendam sulit dibantah karena politisi Senayan geram oleh KPK yang telah menjebloskan politisi korup ke penjara. Belum lama ini, 26 politisi yang pernah duduk di Komisi Perbankan periode 2004-2009 karena diduga kuat menerima suap saat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Gultom pada 2004, digasak KPK.

Politisi Senayan pun berang. Mereka pernah mengusir dua pemimpin KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Keduanya diharamkan hadir di Gedung DPR. karena dianggap masih tersangkut kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan ketika menangani kasus korupsi Anggoro Widjojo dan Djoko Tjandra. Padahal, Kejaksaan Agung telah men-deponeering kasus tersebut.

Fakta hukum berupa rekaman yang dipertontonkan ke publik di persidangan Mahkamah Konstitusi (MK), November 2009 lalu juga menunjukkan jika Bibit dan Chandra justru menjadi korban kriminalisasi yang dilakukan mafia hukum.

Karena itu, Danang menganggap revisi UU KPK lebih kejam daripada kriminalisasi. “Saya anggap, ini (revisi UU KPK) lebih parah dari kasus kriminalisasi (terhadap Bibit-Chandra),” kata Danang Widyoko di Kantor KPK, Jakarta, Rabu (9/3).

Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy membantah tudingan miring tersebut. Dia juga menegaskan, DPR tidak akan mengembalikan kewenangan penuntutan KPK ke kejaksaan. Tjatur justru menegaskan, revisi UU KPK agar komisi antikorupsi itu tidak hanya mengurusi kasus korupsi kelas teri. Namun, harus mengusut kasu-kasur kakap yang merugikan keunangan negara. “Jadi, kasus-kasus korupsi kecil itu cukup disupervisi. KPK konsentrasi kasus besar,” tegasnya.

Selan itu, DPR akan mengarahkan KPK untuk melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum dalam mengusut kasus-kasus korupsi skala besar. Tjatur menilai, koordinasi selama ini tidak berjalan dengan baik.

Upaya merevisi UU KPK sebenarnya sudah berhembus sejak 2008 lalu. Pernah, kewenangan penyadapan yang diatur dalam UU KPK diperkarakan dengan dalih tidak memiliki landasan hukum. Kemudian muncul wacana revisi UU KPK. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika pernah mengusulkan agar penyadapan semua institusi penegak hukum harus diatur lewat Peraturan Pemerintah (PP) mengenai tata cara penyadapan bagi penegak hukum (tata cara intersepsi).

Tak hanya itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengatakan, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penyadapan disiapkan untuk dikembangkan menjadi UU.

Selama ini, kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan masih berpegang pada Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 tahun 2006 tentang Tata Cara Intersepsi.

Pengaturan penyadapan itu menuai penolakan dari KPK dan sejumlah aktivis antikorupsi. Pasalnya, dapat membius KPK hingga mandul. Bagi KPK, penyadapan ibarat taring untuk menggasak para koruptor. Sebagian besar kasus korupsi dan suap yang ditangani KPK dapat terungkap karena penyadapan. Contoh kasus mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mulyana W Kusumah, Artalyta Suryani, Al Amin Nasution, dan sejumlah kasus korupsi lainnya.

Dengan penyadapan, KPK juga berhasil membongkar praktik makelar kasus yang nyatanya melibatkan petinggi institusi penegak hukum, termasuk upaya merekayasa hukum lewat kriminalisasi Bibit dan Candra.
Lalu, jika merefleksi proses legislasi yang dilakukan DPR bersama pemerintah, banyak yang kontraproduktif terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Pengesahan UU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) misalnya. UU tersebut menyisakan beberapa ketentuan yang mengkhawatirkan. Ada terdapat beberapa pasal krusial yang menimbulkan persoalan. Misalnya, terkait ketentuan mengenai penuntut umum seperti diatur dalam Pasal 4. Ketentuan itu menyatakan, penuntut umum adalah penuntut umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut rawan tarik menarik kewenangan antara jaksa dengan KPK dalam menuntut kasus korupsi.

Lalu, UU Pengadilan Tipikor juga memerintahkan untuk membentuk pengadilan Tipikor di seluruh kota dan kabupaten. Ketentuan ini membuka peluang lumpuhnya efektifitas Pengadilan Tipikor. Dengan konsep melekat pada pengadilan umum, maka kualitas kinerja Pengadilan Tipikor dikhawatirkan tidak akan maksimal.

Selain itu, pembentukan Pengadian Tipikor nyatanya gagal memenuhi target seperti yang diamanatkan UU Pengadilan Tipikor. Dari tujuh pengadilan Tipikor yang direncanakan, Mahkamah Agung (MA) hanya mampu merekrut sejumlah hakim Tipikor untuk ditetapkan di tiga pengadilan negeri (PN), yaitu PN Bandung, Semarang, Surabaya. Sebelumnya, MA menetapkan tujuh pengadilan Tipikor yang akan dibentuk di Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Samarinda dan Makassar. Sejak awal, sejumlah aktivis antikorupsi mengkhawatirkan pola rekrutmen yang dilakukan Panitia Seleksi Hakim Pengadilan Tipikor yang tidak transparan.

“Proses seleksinya saja ngawur. Hasil seleksinya tidak jelas. Gimana memberikan masukan, profilnya saja kita tidak tahu,” kata Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho beberapa waktu lalu. Menurut dia, jika pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah dipaksakan, maka justru akan dimanfaatkan para koruptor. “Kalau prosesnya rekrutmennya saja asal-asalnya, tidak maksimal, Pengadilan Tipikor bakal jadi sarang koruptor baru. Dan ini berbahaya,” tegasnya.

Pengembosan terhadap pemberantasan korupsi tak hanya lewat legislasi. Upaya melemahkan KPK sebenarnya sudah terjadi saat proses seleksi pimpinan KPK. Dinobatkannya Antasari Azhar sebagai Ketua KPK dinilai sejumlah penggiat antikorupsi sebagai lonceng kematian bagi upaya pemberantasan korupsi.

Denny Indrayana, mantan Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Unversitas Gajah Mada (UGM) yang menjadi staf ahli kepresidenan bidang hukum, sejak awal telah apriori terhadap Antasari. Baginya, Antasari bersama empat pimpinan KPK lainnya bak lonceng kematian bagi pemberantasan korupsi. Dia menduga ada upaya sistematis memandulkan bahkan membubarkan lembaga ini lewat pemilihan pimpinan KPK periode 2007-2011.

Tampilnya Antasari sebagai nakoda baru KPK memang sempat menuai kontroversi terkait jejak rekam (track record) yang dikantongi jaksa senior tersebut. Antasari santer disebut-sebut bertanggung jawab atas kaburnya Tommy Soeharto beberapa tahun lalu. Dia juga terkait vonis bebas Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas. Soal kepemilikan rumah di Pondok Indah dan Serpong, Banten senilai Rp2 miliar pun menjadi isu miring yang menyerang Antasari.

Awalnya, apriori publik itu coba dibantah KPK dengan kinerjanya yang berhasil membongkar sejumlah skandal korupsi. KPK berhasil membongkar skandal suap yang melibatkan anggota DPR dan petinggi Gubernur Bank Indonesia (BI) serta membongkar borok Kejaksaan Agung dalam skandal BLBI.

Namun, gebrakan KPK dalam membongkar kejahatan korupsi menuai tanda tanya. Ada kesan KPK tebang pilih dan makin terseret dalam ranah politik. Kecurigaan tersebut disertai bukti. Dalam kasus aliran dana BI yang pernah dihembuskan Agus Condro Prayitno, mantan anggota DPR Komisi IX dari Fraksi PDIP, misalnya. KPK seakan tak punya taring. Sulit rasanya menerima argumentasi Antasari yang menyatakan KPK sulit mengungkap kasus tersebut. Padahal, pengakuan dan bukti yang disampaikan Agus Condro begitu menohok keterlibatan sejumlah anggota DPR.

Baru saat kepemimpinan Busyro pengakuan kasus cek pelawat suksesi Gubernur Senior BI itu ditindaklanjuti.

Laporan: Melati Hasanah Elandis

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s