Presiden Prawiranegara yang Terlupakan

Sjafruddin Prawiranegara

19 DESEMBER 1948, situasi Indonesia dalam keadaan darurat. Belanda gencar melancarkan serangan militer. Serangan yang dikenal Agresi Militer Belanda II itu bertujuan merebut kembali kekuasaan di Indonesia. Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia kala itu menjadi sasaran utama militer Belanda.

Dalam kondisi demikian, sejumlah tokoh bangsa seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Perdana Menteri Sultan Sjahrir dan beberapa tokoh lainnya, ditangkap. Mereka lalu diasingkan. Soekarno, Sutan Sjahrir dan Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim diterbangkan ke Medan, Sumatera Utara, untuk diasingkan ke Brastagi dan Parapat.

Sementara Hatta, RS Soerjadarma (Kepala Staf Angkatan Udara), MR Assaat (Ketua KNIP) dan MR AG. Pringgodigdo (Sekretaris Negara), diturunkan di pelabuhan udara Kampung Dul Pangkalpinang dan dibawa ke Bukit Menumbing Mentok lewat pengawalan ketat militer Belanda.

Dalam situasi darurat, Soekarno dan Hatta tak ingin roda pemerintahan terhenti. Kedua pemimpin bangsa ini lalu mengirim surat pada 19 Desember 1948, yang berisikan mandat.

Isinya: “Jika dalam keadaan pemerintah tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami kuasakan kepada Mr Sjarufiddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Republik Indonesia, untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatera.”

Kabarnya, mandat yang diberikan Soekarno itu tidak sampai ke telinga Syafruddin. Namun, para pejuang kemerdekaan yang mengetahui para pemimpin Indonesia berhasil ditawan Belanda, memandang perlunya pemerintahan tetap berjalan.

Karena itu, 22 Desember 1948, Syafruddin bersama tokoh lainnya memproklamirkan bentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Syafruddin menjabat sebagai ketua didampingi, Mohammad Rasyid sebagai wakil ketua.

Mengetahui kendali kekuasaan Indonesia beralih ke Syafruddin, militer Belanda bergerak ke Bukittinggi, Halaban, Koto Tinggi, dan Bidar Alam. Syafruddin beserta tokoh Indonesia lainnya menjadi incaran. Lewat perjuangan bawah tanah, dukungan militer Indonesia di bawah kepemimpinan Sudirman, PDRI berhasil menyelamatkan Indonesia dari ancaman Belanda. Pemerintahan Indonesia tetap ada.

Di bawah kendali Syafruddin, diplomasi terus dilakukan untuk menyakinkan dunia jika Indonesia adalah negara merdeka yang berdaulat. Upaya itu berhasil menyakinkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang akhirnya mengeluarkan resolusi mengecam dan mendesak Belanda menghentikan agresi militernya. 13 Juli 1949, mandat kepemimpinan Sjafruddin memimpin PDRI berakhir. Dia mengembalikan pucuk kekuasaan negeri ini ke tangan Soekarno di Yogyakarta.

Itulah jejak sejarah yang diwarisi Sjafruddin saat bangsa ini baru merdeka. Sejarah tersebut membuktikan jika Syafruddin pernah menjadi Ketua Pemerintahan atau sekarang disebut Presiden. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia hanya tahu Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurahman Wahid, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono saja yang pernah menduduki jabatan Presiden. Sjafruddin tidak begitu silau dengan kekuasaan. Dia menunjukan sikap negarawan dengan menyerahkan kembali mandat kekuasaan ke Soekarno dan Hatta.

Dalam ranah politik, Sjafruddin yang lahir di Banten, 28 Februari 1911, merupakan pemimpin Partai Masyumi yang menyuarakan kepentingan umat Islam. Syafruddin juga pernah diangkat menjadi perdana menteri Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera Barat, 1961.

Akibat terlibat dalam PRRI, dia bersama Muhammad Natsir dijebloskan ke penjara oleh rezim Orde Lama. Perlakuan ini juga terus dialaminya ketika era Orde Baru. Soal keterlibatannya dalam PRRI yang dituduh rezim Orde Lama dan Orde Baru sebagai bentuk pemberontakan terhadap NKRI, menuai polemik.

Masyarakat Minangkabau yang mendukung PRRI menolak stigma sebagai pemberontak. Pergerakan PRRI muncul akibat pertarungan ideologis antara Islam dengan komunisme yang diorganisir Partai Komunis Indonesia (PKI).

Agustus 1958, perlawanan PRRI dinyatakan berakhir dan pemerintah pusat di Jakarta berhasil menguasai kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya bergabung dengan PRRI. Keputusan Presiden RI No.449/1961 kemudian menetapkan pemberian amnesti dan abolisi bagi orang-orang yang tersangkut pemberontakan, termasuk PRRI.

Di pemerintahan, Sjafruddin pernah sebagai Wakil Menteri Keuangan pada tahun 1946, Menteri Keuangan yang pertama tahun 1946 dan Menteri Kemakmuran pada tahun 1947.

Dia kembali dipercayai Soekarno menjabat sebagai Menteri Keuangan antara tahun 1949-1950. Selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, pada Maret 1950, dia melaksanakan pengguntingan uang dari nilai Rp5 ke atas sehingga nilainya tinggal separuh. Kebijaksanaan moneter yang banyak dikritik itu dikenal dengan julukan Gunting Syafruddin.

Dia kemudian menjabat sebagai Gubernur Bank Sentral Indonesia yang pertama, pada tahun 1951. Sebelumnya, dia adalah Presiden Direktur Javasche Bank, yang kemudian diubah menjadi Bank Sentral Indonesia.

Pengalamannya memegang jabatan strategis di bidang ekonomi menyisakan kesan luar biasa bagi sejumlah kalangan. Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Naustion menilai, sosok Sjafruddin tidak dapat dipisahkan dari perekonomian Indonesia. Darwin mencatat dua warisan Sjafruddin dalam bidang ekonomi, yaitu penerbitan ORI, mata uang Indonesia pertama (Oeang Republik Indonesia) saat menjabat Wakil Menteri Keuangan. ORI adalah alat pembayaran yang sah, menggantikan mata uang Belanda dan Jepang.

Dia juga mewarisi Gunting Syafruddin untuk menjawab tiga masalah ekonomi Indonesia kala itu yaitu tekanan inflasi, masih berlakunya uang merah pasca ORI, dan minimnya kas pemerintah. Maka, Sjafruddin melakukan kebijakan potong uang merah (NICA). Ide lainnya adalah soal riba. Syafruddin menilai bunga bank bukan riba, seperti yang ditentang sejumlah ulama.

Dia menilai, riba adalah keuntungan yang melebihi batas kewajaran yang diperoleh dari transaksi dagang. Jika demikian, maka semua bidang usaha dan perdagangan bisa terkena riba. Tetapi, riba yang paling berbahaya, menurutnya, adalah monopoli dagang dan industri.

Setelah tak lagi menduduki jabatan di pemerintahan, Syafrudin memilih berdakwah. Namun, seringkali pesan dakwahnya dicurigai aparat keamanan karena dianggap begitu fanatik terhadap Islam. Dia berkali-kali dilarang berdakwah. Syafruddin menghembus nafas terakhir pada 15 Februari 1989. Almarhum dikebumikan di Tanah Kusir Jakarta Selatan. | M. Yamin Panca Setia

Dari belbagai sumber

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s