Independensi Penyelenggara Pemilu Terancam

USULAN mayoritas fraksi di DPR yang membuka peluang anggota partai politik terlibat sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dalam revisi UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menuai penolakan sejumlah kalangan.

Pasalnya, keterlibatan anggota partai politik dalam penyelenggaraan Pemilu akan mengancam independensi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menyusupnya anggota partai politik juga melegitimasi kecurangan serta penyimpangan yang dilakukan oleh partai politik sebagai peserta pemilu.

“Kita menolak (usul parpol masuk ke penyelenggara Pemilu),” tegas Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar Gumay, di Jakarta, Minggu (27/2). Bersama organisasi sipil lainnya, Cetro akan segera memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika klausul yang mempersilahkan anggota partai politik disahkan dalam revisi UU Penyelenggara Pemilu. ”Ya sudah pasti mengajukan judicial review ke MK,” katanya.

UUD 1945 mengamanatkan pembentukan KPU bersifat mandiri dan nasional. Dalam 22 E ayat (5) UUD 1945 ditegaskan, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Hadar menambahkan, publik juga menolak masuknya anggota partai politik menjadi penyelenggara Pemilu. ”Lebih dari 3000 petisi penolakan telah kami kumpulkan. Telah kami serahkan ke DPR,” ujarnya.

Reaksi serupa juga disampaikan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang. Menurut dia, sikap mayoritas fraksi di DPR tersebut bertentangan dengan aspirasi publik. Dari hasil survei yang dilakukan Formappi di wilayah Jakarta yang disampaikan di Jakarta, Minggu (27/2), sikap mayoritas responden bertentangan dengan sikap sebagian besar fraksi di DPR. Survei dilakukan di 12 kelurahan di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara, yakni Cilincing, Jati Padang, Kali baru, Kebon Baru, Marunda, Pejaten Barat, Pejaten Timur, Rorotan, Semper Barat, Semper Timur, Tebet Barat dan Tebet Timur.

Total respondennya mencapai 564 orang. Dengan proporsi 71 persen responden merupakan pendukung parpol tertentu dan 29 persen tidak mendukung parpol. Survei dilakukan pada 13 Januari – 7 Februari 2011, dengan metode proporsional random sampling. Dari hasil survei menunjukan, mayoritas responden (73%) menolak parpol masuk KPU menjadi penyelenggara Pemilu.

Sementara yang mendukung parpol masuk KPU sangat kecil yakni (4%) dan yang belum menentukan sikap atau tidak tahu 23%. Ketika ditanya responden apakah mendukung parpol tertentu, 29% menjawab setuju dan 71% menjawab tidak.

”Responden yang menyatakan mendukung parpol tertentu hingga saat ini memiliki sikap yang tegas menolak parpol di KPU. Mayoritas diantara mereka, yakni (78%) menolak parpol di KPU. Hanya 7% yang menyatakan mendukung, dan 14% tidak tahu,” jelas Sebastian. Bahkan, sikap responden yang menyebut secara jelas nama parpol yang didukungnya lebih tegas lagi yakni (81%) menyatakan menolak parpol di KPU, hanya 8% mendukung dan 11% tidak tahu.

”Apa arti survey ini? Sikap mayoritas responden sangat bertentangan dengan sikap sebagian besar Parpol di DPR yang menghendaki anggota parpol menjadi anggota KPU,” jelas Sebastian. Bahkan, lanjutnya, responden yang merupakan pendukung Parpol pun mempunyai sikap yang bertolak belakang dengan Parpol di DPR.

Dalam sidang paripurna DPR di Senayan, Jakarta (22/2) lalu, mayoritas fraksi di DPR sepakat mengusulkan revisi UU No 22 Tahun 2007 dengan menambah klausul yang membuka kesempatan anggota partai politik menjadi penyelenggara Pemilu. Hanya Fraksi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional yang menolak usul tersebut.

Juru bicara Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Akbar Faisal beralasan, partainya mendorong partai politik menjadi penyelenggara Pemilu, baik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Alasannya, dia mengutip Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara setara kedudukannya dalam hukum dan pemerintah dan wajib mentaati hukum.

Faisal juga mengutip Pasal 28D UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berbahk mendapat jaminan hukum dan Pasal 28I UUD 1945 yang menegaskan setiap warga bebas dari perlakuan diskriminatif dan mendapatkan perlindungan. “Karena itu, setiap warga negara tanpa terkecuali berhak menjadi penyelenggara pemilu, termasuk anggota parpol,” katanya saat menyampaikan pandangan Fraksi Hanura dalam sidang paripurna di Gedung DPR, Selasa (22/2).

Namun, Faisal menegaskan, anggota parpol yang masuk menjadi anggota KPU harus mundur saat mendaftar. “Namun harus mundur saat mendaftar. Dia menambahkan, penyelenggara Pemilu harus memberikan peluang yang sama kepada anggota partai politik agar memperkuat pengawasan. “Semua harus dapat diawasi bersama,” ujarnya.

Juru bicara Fraksi PDIP Arif Wibowo juga mendukung unsur partai politik menjadi penyelenggara Pemilu. Alasannya, pelaksanaan Pemilu telah dirusak oleh penyelenggara Pemilu.

“Akibat tidak mampu menjaga kredibilitas dan integritas moral. Puncaknya pada Juni 2010, masuknya anggota KPU menjadi pengurus parpol,” tegasnya.

Dia juga mengkritik alasan komisioner KPU yang yang balik ke kampus dan tidak memberikan pencerahan kepada publik tentang situasi politik yang penting yang sedang terjadi. “Keterlibatan parpol peserta Pemilu adalah sebagai langkah maju untuk menjaga supaya Pemilu lebih luber dan jurdil,” kata Arif.

Penegasan serupa juga diutarakan juru bicara Fraksi Golkar Nurul Arifin. Mantan artis itu menyatakan, pengaturan institusi penyelenggara Pemilu merupakan langkah tepat.

Nurul menyatakan, penyelenggara Pemilu sangat ditentukan baik atau tidaknya kualitas penyelenggaranya. “Karena itu, mekanisme rekrutmem KPU dari pusat, kota dan kabupaten harus transpaaran agar mampu menghasilkan orang yang kompeten,” katanya. Penyelenggara KPU harus diisi oleh orang-orang yang memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik dan punya integritas serta memahami masalah Pemilu.

“Dan tidak sedang menduduki jabatan struktural di pemerintahan dan jabatan politik maupun di BUMN. Anggota KPU juga harus konsentrasi dan iklas agar dapat memastikan Pemilu lancar,” katanya. Nurul juga menegaskan, agar kode etik penyelenggara Pemilu harus ditegakan.

Hadar menilai tidak tepat argumentasi sejumlah fraksi yang menyatakan masuknya anggota partai politik dalam penyelenggaraan Pemilu dapat saling mengontrol sehingga menjamin independensi KPU.

”Yang akan jadi nantinya bukan saling kontrol atau mengawasi. Tetapi, kesepakatan bagi-bagi hasil Pemilu. Semakin kelihatan mereka (mayoritas fraksi di DPR) mau menang sendiri dan akan mengancurkan Pemilu,” tegasnya.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s