Gerah Dihantam Isu Reshuffle

TIFATUL Sembiring gerah dengan isu perombakan (reshuffle) kabinet. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika itu menduga ada pihak tertentu yang mengompori Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar mencopot menteri dari partai politik yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah.

“Ada yang baru bergabung, tidak berjuang dan tidak keringat, ikut memanas-manasi keadaan,” kritik Tifatul yang disampaikan lewat surat elektronik yang dikirimnya ke redaksi Jurnal Nasional, Kamis (24/2).

Tifatul mengingatkan agar semua pihak, khususnya pendukung koalisi pemerintahan tidak menonjolkan sikap emosional dalam menyikapi kondisi politik yang berkembang saat ini. “Dewasalah dalam berpolitik, intinya komunikasi yang kurang lancar diperbaiki,” ujarnya. Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta juga merespons dingin isu menteri PKS bakal didepak dari kursi kabinet.

“Tidak ada. Tidak ada isu itu (reshuffle),” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/2). Menurut dia, hingga saat ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memberi kabar rencana mencopot kader PKS di kabinet.

“Itu kabar dari mana? Yang punya hak saja (Presiden) tidak berbicara sama sekali,” kata Wakil Ketua DPR itu. Anis pun menegaskan, “Menggertak dengan isu reshuffle tidak etis,” tegasnya.

Senior Anis, Hidayat Nurwahid juga mengingatkan agar tidak ada ancam mengancam terhadap PKS terkait hak angket. Mantan Presiden PKS itu menyesalkan pernyataan sejumlah politisi Demokrat yang mendorong Presiden untuk memecat kadernya di kabinet. Menurut dia, sah saja jika Demokrat tidak sejalan dengan PKS.

“Tetapi, tidak dalam ancam mengancam,” kata mantan Ketua MPR itu di Gedung DPR, Selasa (22/2).

Petinggi PKS memang agak gerah oleh isu reshuffle yang menguat setelah PKS dianggap membelot dari titah koalisi lewat manuver politik hak angket DPR kasus mafia pajak. Dua kader PKS yaitu Tifatul dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri kabarnya bakal dicopot dari kabinet.

Kegerahan terhadap isu reshuffle juga diungkapkan Priyo Budi Santoso. “Golkar itu anak baik. Komitmen Golkar jelas, mengawal dan mendukung pemerintahan ini sampai akhir masa jabatannya,” katanya.

Namun, Priyo menyatakan Golkar mempersilakan Sekretariat gabungan (Setgab) partai-partai koalisi melayangkan sanksi atas upaya mendorong hak angket.

“Ya silakan (dikenai sanksi), Setgab bukan didesain untuk menyamakan semua pandangan,” kata Priyo, Rabu (23/2).

Golkar siap menanggung segala risiko jika tiga menterinya di kabinet dicopot Presiden. “Kalau menteri kami dipotong ya monggo kepada yang mencopot menteri itu,” ujarnya. Tapi, kata dia, Golkar akan menghitung-hitung sikap politik nantinya.

“Kami sudah tahu resiko-resikonya. Tetapi, feeling (perasaan) saya, akan baik-baik saja,” katanya. Priyo menegaskan angket mafia pajak bukan untuk menggulingkan pemerintahan. Karena itu, tidak ada alasan bagi Presiden untuk mencopot menteri dari Golkar.

Para petinggi Golkar dan PKS tetap bersikukuh bahwa hak angket tidak diusung untuk menggoyang pemerintah. ”Jika ada kebijakan yang memang tidak sesuai keinginan rakyat maka perlu dikritisi. Kalau ada kesalahan tidak mungkin diam,” kata Anis. Sementara Priyo mengungkapkan, motif Golkar menggalang angket mafia pajak untuk membersihkan nama baik Golkar Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie.

“Golkar tidak punya banyak pilihan untuk itu (membersihkan nama baik) selain kami menunjukkan bahwa kami tidak punya kepentingan apa-apa dengan mafia pajak,” katanya.

Priyo juga menegaskan, angket digulirkan untuk mematahkan serangan dari Satgas Antimafia yang menyerang Ical, sapaan Aburizal dalam skandal pajak yang dilakoni Gayus Halomoan Tambunan.

Namun, manuver itu justru dianggap sebagai langkah Golkar untuk mengaburkan proses hukum mafia pajak yang tengah diusut aparat penegak hukum. Gayus sendiri mengaku menerima suap dari tiga perusahaan Grup Bakrie yaitu PT Bumi Resources, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Arutmin. Dalam beberapa kali persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Gayus pernah mengatakan menerima uang setelah mengurus pajak dari tiga perusahaan Grup Bakrie tersebut.

Dari ketiganya, Gayus menerima sekitar US$ 3 juta atau sekitar Rp 27 miliar. Dari Kaltim Prima, Gayus menerima US$ 500 ribu. Sedangkan dari Bumi US$500 ribu dan US$2 juta gabungan dari Arutmin dan Kaltim Prima. Duit dari Kaltim Prima terkait dengan pengurusan surat ketetapan pajak tahun 2001-2004, dari Bumi terkait dengan banding Bumi untuk pajak pada 2005. Sedangkan US$ 2 juta untuk keberatan pajak pada 2005 dan 2006 oleh KPC dan Arutmin.

Nah, bagi Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR Saan Mustofa, manuver yang dilakukan PKS dan Golkar adalah bentuk pembangkang sehingga harus bersikap kesatria. “Harusnya kesatria dong. Jangan mau menang sendiri,” kata Saan, Jumat (25/2). Dia mengibaratkan manuver PKS dan Golkar itu seperti melubangi perahu Koalisi.

Terkait isu reshuffle yang menghantam kader PKS dan Golkar, pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, PKS lebih rawan didepak daripada Golkar.

Pasalnya, kekuatan politik Golkar lebih kuat dibanding PKS. “Kehilangan suara Golkar akan berpengaruh langsung dari sisi konstelasi kekuatan yang telah dibangun SBY,” katanya, Kamis (24/2). Meski demikian, dia memperkirakan, kader PKS tidak akan didepak seluruhnya dari kabinet.

Gerindra Mengejutkan

DUKUNGAN 26 suara Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menjadi penentu keberhasilan kubu Demokrat dalam meredam pendukung angket kasus mafia pajak. Kabar pun beredar jika Gerindra memanfaatkan perpecahan di internal Satuan Gabungan (Setgab) dan ingin masuk di kursi kabinet. Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo juga menunjukan gelagat tak alergi untuk berkoalisi.

Asalkan, kata dia, koalisi yang dibangun berdasar kesamaan manifesto perjuangan partai. “Walau tidak diajak (berkoalisi), dari awal Gerindra bukan oposisi,” kata Prabowo di Jakarta, Jumat (25/2). Namun, Prabowo menegaskan, jika sikap Gerindra yang menolak angket tidak bermotif mendapat jatah menteri. “Bukan karena ingin menjadi menteri,” katanya.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon juga menyatakan sikap Gerindra tidak ada hubungannya dengan reshuffle kabinet dan tawaran politik tertentu. “Sikap ini murni pendirian yang jernih dan bertanggung jawab,” ujarnya. Namun, jika ada tawaran masuk kabinet, Gerindra tidak akan menyiakan. “Yang penting bagaimana Indonesia lebih baik ke depan. Kalau ada tawaran, kita pertimbangkan,” kata Fadli diplomatis.

Meski demikian, dia menegaskan, tidak ada iming-iming dari penguasa. “Kami tidak ada iming-iming dan berpikir untuk masuk kabinet,” katanya. Baginya, Gerindra mendorong keseriusan aparat penegak hukum membongkar mafia pajak. Tapi, tidak sampai terjebak dalam manuver politik lewat angket. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie mengapresiasi sikap politik Gerindra. Karenanya, Demokrat memberi sinyal akan merangkul Gerindra. “Partai Demokrat bersikap terbuka kepada partai apapun yang memiliki pandangan sama dalam membangun bangsa dan negara, termasuk kepada Gerindra,” kata Marzuki di Gedung DPR, Jum’at (25/2). Marzuki juga menegaskan, dukungan suara dalam membatalkan hak angket pajak tidak ada iming-iming yang sifatnya transaksional. Sementara Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar Priyo Budi Santoso menganggap kabar masuknya Gerindra ke kabinet sebagai berita menarik. “Silakan Gerindra di kabinet dan menarik sekali diawal tahun ini bahwa Pak Prabowo sudah bisa duduk satu meja dengan Pak SBY sebagai kawan lama di tentara dan itu berita yang sangat baik,” katanya.

M. Yamin Panca Setia/Fauzan Hilal

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s