Detasemen Antianarki Menuai Resistensi

MABES Polri rencananya akan segera membentuk Detasemen Antianarki. Detasemen itu dibentuk karena Polri agak kewalahan menangani perilaku massa anarkis yang akhir-akhir ini kerap meletup.

Rencana pembentukan Detasemen Antianarki diungkapkan Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/3) lalu. “Sudah kita siapkan untuk dibentuk dan nanti kita simulasikan,” kata Timur.

Keberadaan Detasemen tersebut rencananya akan ada di Polda seluruh Indonesia. “Akan dipersiapkan menghadapi tindakan-tindakan anarkistis,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar (Pol) Boy Rafli Amar.

Detasemen tersebut terdiri dari unsur-unsur Brimob dan Pasukan Huru-Hara (PHH) sebagai tim penindak membantu tim Pengendali Massa (Dalmas).

“Sekarang ini dalam rangka capacity building para personel di lapangan ,” kata imbuh Boy. Sejumlah Polda juga sudah menyatakan kesiapan membentuk detasemen tersebut.

Polda Metro Jaya misalnya, telah menyiapkan 400 personil untuk memperkuat Detasemen Antianarki. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal (Pol) Sutarman mengatakan para anggota kepolisian tersebut mendapatkan pelatihan menembak guna meningkatkan keterampilannya.

Detasemen tersebut berasal dari unsur Brigade Mobil (Brimob) dan Shabara sebagai implementasi dari Prosedur Ketetapan (Protap) Nomor 1/X/2010 tentang Penanganan Aksi Anarki.

Polda Jawa Barat juga menyatakan kesiapan untuk membentuk Detasemen Antianarki. “Polda Jabar pasti kita akan lakukan itu,” kata Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Suparni Parto, di Bandung, Rabu (2/3). Rencananya, Polda Jawa Barat memasukan unsur Detasemen Khusus (Densus) Antiteror 88 untuk bergabung dalam Detasemen Antianarki. “Ada Densus 88, jadi tinggal mempoles saja,” ujar Kapolda.

Rencana pembentukan Detasemen Antianarki itu menuai resistensi sejumlah kalangan. Detasemen tersebut dianggap tidak akan menyelesaikan masalah kekerasan massa yang akhir-akhir ini kerap meletup. Keberadaannya justru berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM).

“Kami khawatir pembentukan Detasemen Antianarki justru digunakan untuk melakukan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat yang melakukan demonstrasi dan dituduh anarki sehingga berpotensi melanggar HAM,” jelas Koordinator Badan Pekerja Komisi Untuk Korban Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar, di Jakarta, Jum’ at (4/3).

Kontras memaparkan fakta jika Polri selama ini gamang melakukan tindakan hukum dan menggunakan kekuatan kepada pelaku kekerasan massa. Ironisnya, aparat Polri juga sering melakukan penembakan dan menggunakan kekuatan berlebihan saat berhadapan dengan aksi-aksi petani, nelayan, kaum miskin kota dan kelompok minoritas lainnya yang berjuang untuk mempertahankan haknya.

Berdasarkan catatan organisasi sipil yang getol memperjuangkan HAM itu, sepanjang tahun 2010, sebanyak 34 kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian. Delapan kasus di antaranya mengakibatkan warga sipil tewas akibat tembakan. Kontras juga mencatat kekerasan aparat saat menangani berbagai kasus-kasus besar seperti Buol (delapan warga tewas, 26 warga luka berat, luka tembak, luka ringan dan pemukulan) dan penangkapan warga Papua yang dituduh TPN OPM (16 warga ditangkap, satu orang tewas, dua luka tembak).

Kontras juga mencatat ada tujuh kasus kekerasan aparat saat menangani konflik masyarakat dengan perusahaan di wilayah-wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Aparat kepolisian umumnya membela kepentingan perusahaan.

Sementara Direktur Program The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) Al Araf juga menilai Detasemen Antianarki tidak akan menyelesaikan akar masalah.

“Pembentukan detasemen itu tidak memiliki landasan berpikirnya,” katanya. Dia mencontohkan ketidakmampuan Polri dalam menangani massa anarkis yang menyerang Jemaat Ahmadiyah.

Menurut Araf, kekerasan di Cikeusik bukan karena tidak ada detasemen. Namun, karena paradigma yang salah bahwa Ahmadiyah harus dibubarkan. Araf lebih menekankan ditingkatkannya peran intelijen untuk mendeteksi jumlah kekuatan massa yang kemungkinan melakukan tindakan anarkis.

Araf juga menyarankan agar pihak kepolisian lebih memperkuat kesatuan lama, seperti Sabhara, Samapta dan Brimob, daripada harus membentuk Detasemen Antianarki.

“Pembentukan detasemen hanya sia-sia dan tidak tepat. Kesatuan yang ada harus lebih diefektifkan,” katanya.

Dia menambahkan, Polri juga bisa memainkan peran community police (polisi masyarakat) yang sudah ada sejak dulu untuk langsung berdampingan dengan masyarakat, sehingga kerja polisi bisa terbantu dengan memberikan dan bertukar informasi yang benar dari masyarakat serta mencegah pemikiran yang salah sehingga timbul aksi-aksi anarkis.

“Tidak perlu membentuk detasemen itu. Polmas yang di level paling bawah bertugas untuk melakukan pencegahan seperti bicara dengan masyarakat tentang berbagai hal yang terjadi di masyarakat. Harusnya itu dilakukan, tapi sepertinya tidak berjalan,” kata Araf.

Menurut dia, Sabhara berfungsi memberikan perlindungan, mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umum lainnya.

Karena itu, Koordinator Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta Komisi III DPR untuk mendesak Polri agar tidak membentuk Detasemen Antiteror. Menurut dia, Polri harusnya lebih meningkatkan fungsi intelijen dalam melakukan deteksi dini dan meningkatkan peran Dalmas untuk pencegahan dini.

Neta khawatir, keberadaan Detasemen Antianarki nantinya digunakan untuk merakayasa konflik setelah dianggap tidak bekerja lantaran tidak ada kerusuhan.

“Komisi III DPR harus mencegah dan meminta Polri mengalokasikan anggarannya untuk peningkatan kinerja intelijen, maksimalkan deteksi dini atau cegah dini dan pengendalian masyarakat,” jelas Neta.

Anggota Komisi III DPR, Saan Mustofa sepakat dengan penolakan pembentukan Detasemen tersebut. Dia lebih sepakat jika Polri memaksimalkan institusi yang ada. “Maksimalkan saja institusi yang ada di Mabes Polri ,” kata Saan.

M. Yamin Panca Setia/Suriyanto

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s