Anarkisme Ancam Pengadilan

KETUA Mahkamah Agung (MA) Harifin Andi Tumpa risau. Pasalnya, laku anarkis sering kali terjadi saat hakim mengadili perkara. “Kita miris dengan banyaknya aksi kekerasan di pengadilan. Ini sudah bentuk contempt of court (penghinaan pengadian),” ujarnya usai acara menyampaikan Laporan Tahunan MA 2010, di Gedung MA, Jakarta, Kamis (24/2).

Harifin mengakui jika fenomena kekerasaan massa terhadap pengadilan akibat ketidakpuasan terhadap putusan hakim. ”Namun, ini merupakan bentuk contempt of court. Harus dicegah,” ujarnya.

Kasus kekerasan teranyar seperti dialami Dwi Dayanto, hakim Pengadilan Negeri Temanggung, Jawa Tengah. Dia nyaris menjadi korban amuk massa usai memvonis lima tahun Antonius Richmond Bawengan, terdakwa penistaan agama. Hukuman itu dianggap ringan. Dwi didesak agar memvonis mati terhadap Antonius.

Namun, Dwi menyatakan, vonis yang dijatuhi hakim sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Antonius, warga Kebon Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur, itu terbukti melanggar pasal 156 KUHP tentang Penistaan Agama. Dwi bersikukuh, jika vonis mati, berarti hakim menistakan hukum yang berlaku di Indonesia.

Karena tidak dikabuli, massa pun mengamuk. Selain merusak pengadilan, massa juga meruksa Gereja Pantekosta, Gereja Beatle dan Gereja Santo Pentrus. Massa juga menghancurkan mobil polisi.

Menurut Harifin, kekerasan di pengadilan dipicu ketidakpuasaan sekelompok massa atas putusan putusan pengadilan. “Lalu mereka memaksakan kehendaknya,” katanya. Padahal, Harifin menambahkan, para pihak yang merasa tidak puas, dapat menempuh jalur hukum seperti banding, kasasi , dan peninjauan kembali.

Kerisauan Harifin terkait dengan kekerasan terhadap pengadilan bukan kali pertama diutarakannya. Dia pernah miris menyikapi tekanan massa yang mengancam eksistensi hakim dalam penegakan hukum di negeri ini.

“Ada kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan persoaalan hukum di luar koridor hukum, ada kecenderungan orang menggunakan people power untuk menyelesaikan persoalan hukum,” kata Harifin.

Dia juga getir saat menyaksikan kecaman publik kepada hakim seperti saat menghukum pencuri kakao dan semangka. “Walau hakim telah memberikan hukuman yang sangat ringan sesuai dengan tingkat kesalahannya,” keluhnya.

Kondisi itu, tidak boleh dibiarkan. Harifin pun mengingatkan agar hakim tidak terpengaruh atas segala tekanan. “Hakim harus tetap kokoh dan kuat menghadapi tantangan, kita tidak boleh goyah atas prinsip hukum yang kita yakini harus ditegakan,” katanya.

Namun, demikian, tekanan publik tidak terlepas dari kesalahan yang dilakukan aparat penegak hukum. Publik turun ke jalan, menggalang kekuataan guna menekan pengadilan. Lihatlah reaksi publik atas kasus pencemaran nama baik Prita Mulyasari terhadap Rumah Sakit Omni International. Dukungan publik dalam pengumpulan uang receh hingga mencapai Rp1 miliar telah memukul kredibilitas pengadilan yang memvonisnya membayar denda Rp204 juta. Dukungan publik pun akhirnya membebaskan Prita.

Citra para penegak hukum pun runtuh di hadapan publik saat mengetahui adanya kriminilisasi terhadap dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Dukungan publik luar biasa terhadap Bibit-Chandra.

Mereka melawan mafia hukum yang telah mengkriminalisasikan dua komisioner tersebut. Cacian, makian, hinaan tak hanya dilayangkan ke sejumlah pihak yang berpekara. Namun, amarah publik juga menghujam para makelar kasus yang berkongkalikong dengan oknum pejabat institusi penegak hukum.

Kemarahan publik terhadap penegak hukum pada dasarnya bermuara dari putusan kontroversial para hakim. Dugaan jual beli perkara tak bisa dinafikan jika melihat banyaknya terdakwa korupsi yang divonis bebas.

Kekerasaan massa terhadap pengadilan memang sering kali terjadi. Dari riset yang dilakukan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), di tahun 2010 telah terjadi 15 kekerasan. Sebelumnya, di 2005 terjadi dua aksi kekerasan, sementara tahun 2006 hanya satu dan dua aksi kekerasan pada 2007.

Kemudian empat aksi kekerasan pada 2008. Sementara di tahun 2009, telah tiga aksi kekerasan yang dilakukan sekelompok orang yang tidak puas atas hasil vonis hakim.

“Kekerasan yang marak belakang ini sudah sangat memperihatinkan,” kata Ketua Badan Pengurus KRHN Firmansyah Arifin, di Jakarta, Rabu (23/2).

Kekerasan terjadi akibat perbedaan keyakinan, kepentingan politik atau sosial ekonomi. Akibatnya, kekerasan yang terjadi tidak hanya menimbulkan kerusakan dan kerugian secara materiil, tapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa orang.

“Hakim yang menjadi penguasa dan penjaga wibawa pengadilan, tak berdaya ketika massa mulai bertindak main hakim sendiri,” katanya.

Dari data yang dihimpun KRHN, kekerasan banyak terjadi di ruang-ruang sidang pengadilan (contempt in facie), bukan di luar halaman atau gedung pengadilan (contempt ex facie). Kekerasan yang terjadi bukan hanya pada kasus-kasus yang menarik perhatian publik atau mengundang massa yang banyak. Namun, juga terjadi pada kasus-kasus kejahatan biasa dan kasus privat. Bentuk kekerasan itu tak hanya membuat kegaduhan, melontarkan kritik atau melecehkan dan mencaci maki hakim. Namun, sudah mengarah pada bentuk kekerasan seperti pemukulan, penusukan hingga pembunuhan.

Sebagian besar kekerasan tersebut saat hakim selesai membacakan vonis. Para pihak yang tidak puas, langsung membuat keributan dengan disertai tindakan-tindakan yang brutal dan anarkis. Selain merusak gedung pengadilan, tak sedikit kekerasan yang dilakukan massa yang tak puas memakan korban dari kalangan hakim, terdakwa atau terpidana, para pihak atau pendukung, saksi-saksi, jaksa advokat, serta jurnalis.

“Jadi kekerasan potensial terjadi di hampir semua perkara di pengadilan tingkat pertama (negeri) yang tersebar di seluruh Indonesia, dan semua kalangan berpotensi menjadi korbannya,” jelas Firmansyah.

Menyikapi realitas tersebut, KRHN meminta negara memberikan jaminan yang kuat dan komprehensif bagi perlindungan dan keamanan di pengadilan.

KRHN juga mendesak KY untuk proaktif’ melakukan kordinasi dengan MA dan kepolisian agar mengevaluasi prosedur keamanan di pengadilan, serta mendorong kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan keamanan di semua pengadilan. KRHN juga menilai DPR dan pemerintah segera membentuk UU Contempt of Court, yang secara komprehensif mengatur tindak kekerasan di pengadilan, mekanisme penyelesaian berikut sanksi-sanksinya. Harifin juga memandang penting DPR segera memprioritaskan pembahasan UU Contempt of Court agar dapat memastikan peradilan berjalan independen. Menurut dia, agar pengadilan independen, hakim harus terbebas dari ketakutan.

M. Yamin Panca Setia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s