Terancam Karena Membelot

Lily Chadidjah Wahid mendapatkan mendapat kabar jika dirinya bersama Effendy Choirie alias Gus Choi, telah dipecat (recall) dari jabatannya sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sanksi itu ditetapkan Mahkamah Tahkim PKB setelah menindaklanjuti hasil rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB yang merekomendasikan pemecatan terhadap keduanya.

“Mahkamah Tahkim sudah memutuskan untuk me-recall saya dan Gus Choi dan surat keputusan tersebut saat ini ada di tangan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar,” kata Lily kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (5/3).

Namun, Lily mengaku, hingga kini dirinya belum mendapat surat resmi pemberhentian dari Mahkamah Tankim. Adik kandung mantan Presiden Abdurahman Wahid itu mendapat kabar jika surat pemecatan dirinya ada di Ketua Umum PKB Iskandar Muhaimin. “Surat tersebut belum sampai ke tangan saya, ditahan oleh Muhaimin,” ujarnya.

Lily pun curiga, jangan-jangan jika surat pemecatan dirinya dijadikan bukti bagi Muhaimin kepada Presiden agar dirinya tidak di-reshuffle dari jabatan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sanksi pemecatan Lily dan Gus Choi, kabarnya karena mereka mendukung angket DPR untuk kasus mafia perpajakan. Dukungan itu dianggap petinggi PKB sebagai bentuk pembangkangan. Pasalnya, DPP PKB mengintruksikan kepada kadernya di DPR tidak mendukung angket. Karena dianggap membangkan, DPP PKB pun menyidangkan keduannya pada tanggal 28 Februari lalu.

Hasilnya, Lily dan Gus Choi direkomendasikan untuk dipecat. Putusan pleno tersebut kemudian disidang Mahkamah Tahkim PKB untuk diputuskan.

Anggota Mahkamah Tahkim terdiri dari lima orang yaitu Anwar Rahman (Dewan Tanfidz PKB), Marwan Ja’far (Dewan Tanfidz), Mufid Busyairi (Dewan Syuro PKB), Mujib Khudhori (Dewan Syuro PKB), dan KH Abdul Ghofur (Dewan Syuro PKB).
Marwan yang juga menjabat Ketua Fraksi PKB DPR menilai Lily dan Gus Choi telah membangkang dari intruksi DPP PKB agar tidak mendukung angket mafia perpajakan. Dirinya sudah mengirim surat resmi kepada semua anggota Fraksi PKB di DPR untuk menolak usulan hak angket tersebut. “Namun keduanya menerima. Itu tindakan indisipliner,” kata Marwan.

Selain itu, Lily dan Gus Choi dianggap telah melakukan tindakan indisipliner karena sering tidak hadir dalam rapat-rapat di tingkat fraksi.

Intruksi untuk menyidangkan keduanya juga disampaikan Muhaimin. Dia sebelumnya memastikan akan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPR Fraksi PKB yang mendukung hak angket.

Jauh sebelumnya, Marwan telah mewanti-wanti Lily dan Gus Choi untuk tidak mendukung menandatangani usulan hak angket mafia pajak. Namun, keduanya tak menggubris. Menurut Marwan, dukungan angket dari Lily dan Gus Choi merupakan bentuk disorientasi atas keputusan DPP dan fraksi. “Beliau tidak mengerti arah. Mau ke barat, timur, atau utara, selatan. Jadi, hanya tanda tangan tanpa memperhatikan keputusan fraksi,” ujarnya.

Mencium gelagat yang bakal mengancam jabatannya di DPR, Lily rencananya akan melakukan perlawanan hukum.

Kuasa hukum Lily Wahid, Saleh menegaskan, PKB tidak berhak me-recall kliennya karena menggunakan hak konstitusionalnya mendukung angket mafia perpajakan.
Saleh menilai, pemecatan terhadap Lily bertentangan dengan UUD 1945 dan UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Sanksi DPP PKB tersebut juga melanggar konstitusi sehingga PKB dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Berdasarkan Peraturan MK No 12/2008 tentang prosedur beracara dalam pembubaran parpol, Pasal 2 menyebutkan, parpol dapat dibubarkan oleh MK jika melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945.

Namun, Sekretaris Jenderal DPP PKB Imam Nahrawi pun pandangan berbeda. Menurut dia, partai politik punya hak mengatur anggotanya. “Kalau sudah nggak kerasan ya keluar. Kalau nggak mau keluar sendiri ya dikeluarin, daripada jadi duri dalam daging,” ujarnya usai pembukaan pelatihan anggota Fraksi PKB DPR di Jakarta, Kamis (3/3).

Menurut Imam, sikap Lily dan Gus Choi sudah menjelek-jelekkan partai. Dirinya juga sudah mengingatkan keduanya agar menghentikan sikap yang merugikan PKB.

“Apa pun PKB-lah rumah yang telah mengantarkan mereka menjadi anggota DPR dengan segala fasilitas yang diterima,” ujar Imam.

Dia menegaskan, semakin mereka bertingkah di luar etika dan fatsun berpartai/berorganisasi, maka Majelis Tahkim akan memperberat dan mempercepat sanksi. Selain itu, DPP sudah berusaha mengingatkan kedua anggotanya yang dianggap indisipliner, termasuk mengusahakan musyawarah dan perdamaian. “Sampai mau voting saya sampaikan ke Gus Choi bahwa anda sudah berulangkali salahi aturan partai dan segala risiko anda tanggung risikonya. Gus Choi bilang saya tahu risikonya dan siap di-recall. Jadi, PKB ini sudah terlalu bersabar melihat mereka,” kata Imam.

Marwan Jafar menambahkan, pihaknya masih mengkaji, mendalami, dan menilai kesalahan yang dilakukan Lily dan Gus Choi. “Ini semua butuh proses agar tidak tergesa-gesa,” ungkapnya.

Senada dengan Imam, Marwan menyatakan bahwa apabila Lily dan Gus Choi terbukti melakukan manuver di luar maka hal itu dinilai sebagai pembangkangan dan sanksinya berat. “Semua anggota pleno mengharapkan sanksi berat. Bisa jadi pencopotan,” tegasnya.

Marwan juga mempertanyakan sikap Lily dam Gus Choi yang lebih memilih mengadukan hal ini kepada Wakil Ketua DPR yang juga Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Menurut Marwan lebih baik kalo ada permasalahan internal dilaporkan ke internal PKB dan bukan kepada partai lain. “Memangnya pimpinan mereka orang-orang Golkar?,” tegas Marwan.

M. Yamin Panca Setia/Rhama Deny

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s