Perahu Koalisi Retak

fanny-octavianusantara

JAGAT politik di negara ini tak pernah sepi dari akrobat politik. Intrik dan manuver politik sering kali menghentak. Tak hanya dilakoni politisi dari kelompok oposisi. Akrobat politik juga dilakoni sesama mitra koalisi pendukung pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab).

Selasa (22/2) lalu, akrobat politik dilakoni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar yang bermanuver dengan menggelon- torkan hak angket kasus perpajakan. Manuver politik PKS dan Golkar itu membuat berang politisi Partai Demokrat dan mitra koalisi lainnya. PKS dan Golkar dituding sedang melubangi perahu koalisi. “Sikap kedua partai itu membahayakan peserta koalisi lainnya.

Di atas perahu, tapi melubangi perahu,” cetus Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR, Saan Mustofa, di Jakarta, Jumat (25/2). Angket yang digelontorkan PKS dan Golkar juga dianggap dapat mengaburkan proses hukum kasus mafia pajak yang tengah diusut aparat hukum.

Namun, tudingan itu ditepis. “Ini adalah self control. Sebagai inner circle yang ingin aktif dalam perbaikan perbaikan,” kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Sementara politisi Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan, “Golkar anak baik. Komitmennya jelas, mengawal dan mendukung pemerintahan sampai akhir masa jabatannya.”

Begitulah dinamika politik sesama koalisi yang seringkali cekcok karena perbedaan kepentingan. Konflik diprediksi kian memanas di tahun 2011 ini karena masing-masing ingin mendapat porsi yang tepat di Setgab. Apalagi, koalisi yang dibangun lebih bersifat pragmatis, yang membuat tak jelas siapa kawan dan siapa lawan.

 *****

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan berjalan cepat menuju balkon ruang sidang paripurna DPR. Ajudannya mengikuti dari belakangnya. Sesampainya di balkon, politisi Partai Demokrat ini melambaikan tangan ke arah para politisi yang duduk di ruang sidang. Ruang balkon penuh oleh pengunjung yang ingin menyaksikan hasil akhir pemungutan suara hak angket perpajakan.

Kehadiran Syarief di Senayan, Selasa (22/2) malam itu, untuk memberikan dukungan kepada para penolak angket. “Kita harus menang,” kata Sekretaris Satuan Gabungan (Setgab) partai koalisi pendukung pemerintah itu sebelum memasuki balkon.

Di kursi pimpinan DPR, Ketua DPR Marzuki Alie mencabut skors yang telah molor sekitar satu setengah jam. Perhitungan suara untuk menentukan keputusan hak angket mafia pajak siap dimulai. Agenda memutuskan hak angket perpajakan memakan waktu setengah hari lebih.

Awalnya, keputusan hak angket perpajakan diusulkan diputuskan tanpa melalui pemungutan suara. Lobi antarpemipin fraksi dan pemimpin parlemen tidak membuahkan hasil. Voting pun dilakukan. “Kita akan lakukan voting terbuka,” kata Marzuki.

Hasil voting melegakan kubu Demokrat. Sebanyak 266 ang- gota DPR menyatakan menolak hak angket. Jumlah itu berasal dari Partai Demokrat (145), Partai Amanat Nasional (43), PPP (26), PKB (26), dan Gerindra (26). Suara yang menolak adalah 264 anggota DPR yang berasal dari Golkar (106), PDIP (84), PKS (56), Hanura (16), dan PKB (2).

Selisih dua suara ini cukup mengejutkan. “Sebab, kita prediksi hanya selisih satu suara,” kata Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Marwan Ja’far. Hasil voting malam itu menunjukkan Setgab tidak lagi efektif untuk menentukan sikap bersama partai koalisi di parlemen. Karena itu, sejumlah mitra koali- si mendorong perlunya segera dievaluasi keberadaan Setgab.

”Evaluasi tetap berjalan. Nah, bagaimana nanti dinamisasi koalisi, akan berkembang terus kemudian,” ujar Syarief. Apakah evaluasi berujung pada pemecatan kader PKS dan Golkar? Syarief tidak menjawab. “Itu domain Presiden,” katanya. Marwan mengusulkan agar perlunya mekanisme reward and punishment di dalam Setgab agar menjadi pelajaran bagi partai koalisi. Mitra koalisi yang membelot, perlu diberi hukuman. “Yang punya reward dan punishment ya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” katanya.

Marwan menilai, Setgab perlu ditata ulang dan direvitalisasi. Sebab, partai-partai di Setgab lebih mengutamakan kepentingan par- tainya masing-masing. Selain itu, kata Marwan, peran-peran politik strategis Setgab belum sesuai harapan karena ada Setgab dalam Setgab yang dilakukan oleh partai-partai tertentu. “Seolah-olah sesama bus kota boleh saling mendahului. Sebab, selalu muncul rapat-rapat di luar rapat resmi Setgab,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy berpendapat partai-partai yang tergabung dalam Setgab harus ada komitmen ulang. Dia memandang perlu pandangan yang sama dan bertanggung jawab menyukseskan program-program pemerintah. “Kalau tidak ada tanggung jawab bersama menyukseskan jalannya roda pemerintahan, buat apa ada koalisi? Karena itu, kaolisi perlu ditata ulang,” ujarnya.

Dia bisa memahami sikap Partai Golkar yang mendukung hak angket perpajakan. Tapi, katanya, jangan keseringan. Idealnya, Setgab mempunyai sikap yang sama di parlemen. “Kalau tidak sama, ya untuk apa ada Setgab? Kalau Setgab harus dalam rangka pembangunan komitmen bersamaan. Artinya, yang duduk di sana mempunyai tujuan yang sama dan visi yang sama untuk menyukseskan program pemerintah,” katanya.

Dia mencontohkan pandangan partai koalisi terhadap hak angket kasus perpajakan. Dia mengibaratkan partai yang mendukung hak angket kasus-kasus perpajakan seperti orang mau berburu ayam menggunakan dinamit. “Berburunya benar, tapi pakai dinamit itu terlalu berlebihan. Cukup pakai senapan angin,” katanya.

Artinya, dalam kasus hak angket kasus-kasus perpajakan cukup menggunakan Panitia Kerja (Panja) Mafia Perpajakan. Ia setuju bahwa mafia perpajakan harus diberantas dan pendapatan negara dari pajak harus dinaikkan. “Persoalannya, kalau setiap kasus diangketkan, kita ini mau jadi negara apa? Kasus kok diangketkan. Kasus itu yang hukum. Kalau berat ya bisa dihukum mati,” katanya.

Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar Priyo Budi Santoso mendukung jika Setgab dievaluasi. ”Janganlah Setgab yang sudah susah payah dibangun ini, pecah telur karena hanya perbedaan pandangan ini,” katanya. Namun, dia menambahkan, sejak awal Setgab didesain tidak untuk menyeragamkan semua pendapat. ”Karena itu, perbedaan pendapat dan pandangan mestinya tidak perlu di-pressure. Komitmen Golkar jelas, mengawal dan mendukung pemerintahan ini sampai akhir masa jabatannya,” katanya.

Sementara Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengatakan Setgab perlu merumuskan program-progmam positif bagi pemerintah. Program itu lahir kalau ada perdebatan dan wacana. “Salahkah langkah kita mengkritisi pemerintah untuk memperkuat. Penguatannya di mana? Mengungkap kasus perpajakan kan memperkuat pemerintah. Dalam koalisi sikap kritis harus dihargai. Kekuatan koalisi adalah sikap kritis yang konstruktif dan solutif dihargai,” katanya. “Kita tidak hanya ingin keharmonisan, tapi juga produktivitas.”

Sementara Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq mengatakan selama ini komunikasi dalam Setgab berjalan hanya satu arah. “Tidak ada komunikasi dialogis. Hanya didominasi partai tertentu,” katanya, tanpa menyebutkan partai tertentu yang dimaksudkan. Setgab ibarat perahu yang tengah terombang ambing di tengah laut. Kapan pun bisa saja tenggelam digulung ombak sebelum menepi ke pantai. Intrik selalu mengintai perjalanan Setgab. Baru setahun “menikah,” mereka sering kali cekcok. Muaranya tak lain: kepentingan.

Saat kepentingannya terusik, politisi pun berteriak. Perang komentar antarpetinggi partai menjadi bumbu media. Sebelumnya, sempat muncul wacana pembentukan poros tengah untuk mengakomodasi kepentingan empat partai politik tengah yakni PKS, PPP, PAN, dan PKB. Wacana itu bergulir sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi dua partai besar yaitu Demokrat dan Golkar di Setgab. Meski wacana itu seakan tenggelam, konflik di internal partai koalisi masih tampak. Tidak ada yang bisa menjamin, koalisi bakal retak di tengah perjalanan.

“Dari awal (pembentukan Setgab) tidak pernah membayang- kan koalisi bakal solid. Tetapi tidak pernah juga berpikir akan pecah. Tidak dapat optimal, iya,” ujar anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok.

Konflik di internal Setgab bahkan diprediksi kian memanas di tahun 2011 ini. Gesekan di antara anggota Setgab makin menguat karena masing-masing parpol merasa tidak mendapat porsi yang tepat dalam tubuh Setgab. Apalagi, koalisi yang dibangun bukan bersifat ideologis, namun pragmatis. | Yamin Panca Setia/Ahmad Nurhasim

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s