Perahu Koalisi Retak

SYARIEF Hasan berjalan cepat menuju balkon ruang sidang paripurna DPR. Ajudan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu mengikuti dari belakang. Sesampai di balkon, politisi Demokrat ini melambaikan tangan ke arah para politisi yang duduk di ruang sidang. Ruang balkon penuh oleh pengunjung yang ingin menyaksikan hasil akhir pemungutan suara hak angket perpajakan.

Kehadiran Syarief di Senayan, Selasa (22/2) malam itu rupanya ingin memberikan dukungan kepada para penolak angket. “Kita harus menang,” kata Sekretaris Setgab partai koalisi pendukung pemerintah itu sebelum memasuki balkon.

Di kursi pimpinan DPR, Ketua DPR Marzuki Alie mencabut skors yang telah molor sekitar satu setengah jam. Perhitungan suara untuk menentukan keputusan hak angket mafia pajak siap dimulai. Agenda memutuskan hak angket perpajakan memakan waktu setengah hari lebih.

Awalnya, keputusan hak angket perpajakan diusulkan diputuskan tanpa melalui pemungutan suara. Namun, lobi antarpemipin fraksi dan pemimpin parlemen tidak membuahkan hasil. Voting pun dilakukan. “Kita akan lakukan voting terbuka,” kata Marzuki.

Hasil voting melegakan kubu Demokrat. Sebanyak 266 anggota DPR menyatakan menolak hak angket. Jumlah itu berasal dari Partai Demokrat (145), Partai Amanat Nasional (43), PPP (26), PKB (26), dan Gerindra (26). Suara yang menolak adalah 264 anggota DPR yang berasal dari Golkar (106), PDIP (84), PKS (56), Hanura (16), dan PKB (2). Selisih dua suara ini cukup mengejutkan. “Sebab, kita prediksi hanya selisih satu suara,” kata Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa Marwan Ja’far.

Hasil voting malam itu menunjukkan Setgab tidak lagi efektif untuk menentukan sikap bersama partai koalisi di parlemen. Karena itu, sejumlah mitra koalisi mendorong perlunya dievaluasi keberadaan Setgab.

”Evaluasi tetap berjalan. Nah bagaimana nanti dinamisasi koalisi, akan berkembang terus kemudian,” ujar Syarief. Apakah evaluasi berujung pada pemecatan kader PKS dan Golkar? Syarief tidak menjawab. ”Itu domain Presiden,” katanya.

PKS dan Golkar nampaknya melakoni akrobat politik. Sesama mitra koalisi pendukung pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab), PKS dan Golkar dianggap melubangi perahu koalisi dengan menggelontorkan angket perpajakan.

“Sikap kedua partai itu membahayakan. Di atas perahu, melubangi perahu,” cetus Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR, Saan Mustofa, di Jakarta, Jumat (25/2). Angket itu juga dianggap dapat mengaburkan proses hukum kasus mafia pajak yang tengah diusut aparat hukum. “Kita jangan mengaburkan proses hukum yang ada dengan proses politik. Karena kalau angket lebih dominan dan akan mengaburkan hukum,” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding.

Ketua Komisi VIII DPR itu menilai, semua fraksi sepakat perlu ada upaya serius untuk membongkar mafia pajak hingga ke akarnya. Namun, tidak harus lewat angket karena khawatir ditunggangi para pengemplang pajak.

Karding menilai, kasus mafia pajak yang melibatkan Gayus Halomoan Tambunan adalah masalah hukum, bukan karena kebijakan pemerintah. Apalagi, kata dia, pemerintah berupaya menuntaskan masalah pajak. “Kalau pemerintah tidak mau menuntaskan, mana mungkin didorong ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” katanya.

Karena manuver PKS dan Golkar sudah kelewat batas, Demokrat mendorong perlunya evaluasi terhadap mitra koalisi. “Evaluasi telah dilakukan. Hasilnya, terserah Presiden,” ujar Achmad Mubarok, politisi senior Demokrat. Dia juga menekankan perlunya sanksi terhadap mitra koalisi yang mbalelo. “Perlu ada punishment. Tetapi, hanya Presiden yang tahu.”

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menunggu sikap Golkar dan PKS. Jika sudah tak betah di koalisi, dia mempersilakan kedua partai itu hengkang dari koalisi.

Politisi PKB Marwan Jafar mengusulkan penerapan mekanisme reward and punishment di Setgab agar menjadi pelajaran bagi partai koalisi. Dia ingin, mitra koalisi yang membelot, diberi hukuman. “Yang punya reward dan punish-ment ya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,” katanya.

Marwan juga menilai, Setgab perlu ditata ulang dan direvitalisasi. Sebab, partai-partai di Setgab lebih mengutamakan kepentingan partainya masing-masing.

Marwan juga menyoroti peran politik strategis Setgab yang belum sesuai harapan. Pasalnya, ada Setgab dalam Setgab yang dilakukan oleh partai-partai tertentu. “Seolah-olah sesama bus kota boleh saling mendahului. Sebab, selalu muncul rapat-rapat di luar rapat resmi Setgab,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy berpendapat, partai-partai yang tergabung dalam Setgab harus ada komitmen ulang. Dia menilai, perlu pandangan yang sama dan bertanggung jawab menyukseskan program-program pemerintah.

“Kalau tidak ada tanggung jawab bersama menyukseskan jalannya roda pemerintahan, buat apa ada koalisi? Karena itu, koalisi perlu ditata ulang,” ujarnya.

Dia bisa memahami sikap Partai Golkar yang mendukung hak angket perpajakan. Tapi, katanya, jangan keseringan. Idealnya, Setgab mempunyai sikap yang sama di parlemen. “Kalau tidak sama, ya untuk apa ada Setgab? Artinya, yang duduk di sana mempunyai tujuan yang sama dan visi yang sama untuk menyukseskan program pemerintah,” katanya.

Dia mengibaratkan partai yang mendukung hak angket kasus-kasus perpajakan seperti orang mau berburu ayam menggunakan dinamit. “Berburunya benar, tapi pakai dinamit itu terlalu berlebihan. Cukup pakai senapan angin,” katanya.

Artinya, dalam hak angket kasus perpajakan cukup menggunakan Panitia Kerja (Panja) Mafia Perpajakan. Dia setuju mafia perpajakan harus diberantas dan pendapatan negara dari pajak harus dinaikkan. “Persoalannya, kalau setiap kasus diangketkan, kita ini mau jadi negara apa? Kasus kok diangketkan. Kasus itu ya hukum. Kalau berat, ya bisa dihukum mati,” katanya.

Tudingan itu ditepis. “Ini adalah self control, sebagai inner circle yang ingin aktif dalam perbaikan,” kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq. Dia menyatakan, partainya masih berada dalam koalisi, walau sering berseberangan dengan pemerintah. “PKS tidak berpikiran beroposisi. Kami yakin Presiden SBY tidak salah paham terhadap tindakan yang dilakukan PKS,” ujarnya. Dia beralasan, angket diarahkan untuk melaksanakan salah satu kesepakatan kontrak politik yaitu menciptakan clean goverment dan good governance.

Politisi Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengklaim, “Golkar anak baik. Komitmennya jelas, mengawal dan mendukung pemerintahan sampai akhir masa jabatannya.”

Manuver mengejutkan justru diperlihatkan Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang berada di luar gerbong koalisi pendukung pemerintah. Dukungan 26 suara fraksi tersebut di DPR menjadi penentu keberhasilan kubu Demokrat dalam meredam pendukung angket kasus mafia pajak. Kabar pun beredar jika Gerindra memanfaatkan perpecahan di internal Setgab dan ingin masuk di kursi kabinet. Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo juga menunjukkan gelagat tak alergi untuk berkoalisi.

Asalkan, kata dia, koalisi yang dibangun berdasar kesamaan manifesto perjuangan partai. “Walau tidak diajak (berkoalisi), dari awal Gerindra bukan oposisi,” kata Prabowo di Jakarta.

Namun, Prabowo menegaskan, jika sikap Gerindra yang menolak angket tidak bermotif mendapat jatah menteri. “Bukan karena ingin menjadi menteri,” katanya. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon juga menyatakan sikap Gerindra tidak ada hubungannya dengan reshuffle kabinet dan tawaran politik tertentu. Namun, jika ada tawaran masuk kabinet, Gerindra tidak akan menyiakannya. “Yang Indonesia lebih baik ke depan. Kalau ada tawaran, kita pertimbangkan,” kata Fadli diplomatis.

Meski demikian, dia menegaskan, tidak ada iming-iming dari penguasa. “Kami tidak ada iming- iming dan berpikir untuk masuk kabinet,” katanya. Baginya, Gerindra mendorong keseriusan aparat penegak hukum membongkar mafia pajak. Tapi, tidak sampai terjebak dalam manuver politik lewat angket. Marzuki mengapresiasi sikap politik Gerindra. Karenanya, Demokrat memberi sinyal akan merangkul Gerindra. “Demokrat terbuka kepada partai apa pun yang memiliki pandangan sama dalam membangun bangsa dan negara, termasuk kepada Gerindra,” kata Marzuki.

******

Priyo mendukung jika Setgab dievaluasi. ”Janganlah Setgab yang sudah susah payah dibangun ini, pecah telur karena hanya perbedaan pandangan ini,” katanya.

Namun, dia menambahkan, sejak awal Setgab didesain tidak untuk menyeragamkan semua pendapat. Karenanya, perbedaan pendapat tidak perlu di-pressure. Priyo pun memastikan, komitmen Golkar dalam mengawal dan mendukung pemerintahan saat ini sampai masa jabatan berakhir.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menekankan pentingnya Setgab merumuskan program-progmam positif bagi pemerintah. Menurut dia, program itu lahir kalau ada perdebatan dan wacana.

“Salahkah langkah kita mengkritisi pemerintah untuk memperkuat. Penguatannya di mana? Mengungkap kasus perpajakan kan memperkuat pemerintah. Dalam koalisi sikap kritis harus dihargai. Kekuatan koalisi adalah sikap kritis yang konstruktif dan solutif dihargai,” katanya. “Kita tidak hanya ingin keharmonisan, tapi juga produktivitas.”

Sementara Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq menilai, selama ini komunikasi dalam Setgab berjalan hanya satu arah. “Tidak ada komunikasi dialogis. Hanya didominasi partai tertentu,” katanya, tanpa menyebutkan partai tertentu yang dimaksudkan.

Setgab ibarat perahu yang tengah terombang ambing di tengah laut. Kapan pun bisa saja tenggelam digulung ombak sebelum menepi ke pantai. Intrik selalu mengintai perjalanan Setgab. Baru setahun “menikah,” mereka sering kali cekcok. Muaranya tak lain: kepentingan. Saat kepentingannya terusik, politisi pun berteriak. Perang komentar antarpetinggi partai menjadi bumbu media.

Sebelumnya, sempat muncul wacana pembentukan poros tengah untuk mengakomodasi kepentingan empat partai politik tengah yakni PKS, PPP, PAN, dan PKB. Wacana itu bergulir sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi dua partai besar yaitu Demokrat dan Golkar di Setgab. Meski wacana itu seakan tengge- lam, konflik di internal partai koalisi masih tampak. Tidak ada yang bisa menjamin, koalisi bakal retak di tengah perjalanan.

“Dari awal (pembentukan Setgab) tidak pernah membayangkan koalisi bakal solid. Tetapi tidak pernah juga berpikir akan pecah. Tidak dapat optimal, iya,” ujar anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok.

Konflik di internal Setgab bahkan diprediksi kian memanas di tahun 2011 ini. Gesekan di antara anggota Setgab makin menguat karena masing-masing parpol merasa tidak mendapat porsi yang tepat dalam tubuh Setgab. Apalagi, koalisi yang dibangun bukan bersifat ideologis, namun pragmatis.

Gerah dihantam isu reshuffle

Sementara itu, Tifatul Sembiring gerah dengan isu perombakan (reshuffle) kabinet. Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika itu menduga ada pihak tertentu yang mengompori Presiden SBY agar mencopot menteri dari partai politik yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah.

“Ada yang baru bergabung, tidak berjuang dan tidak keringat, ikut memanas-manasi ke- adaan,” kritik Tifatul yang disampaikan lewat surat elektronik, Kamis (24/2).

Tifatul mengingatkan agar semua pihak, khususnya pendukung koalisi pemerintahan tidak menonjolkan sikap emosional dalam menyikapi kondisi politik yang berkembang saat ini. “De- wasalah dalam berpolitik, intinya komunikasi yang kurang lancar diperbaiki,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta juga merespons dingin isu menteri PKS bakal didepak dari kursi kabinet. “Tidak ada. Tidak ada isu itu (reshuffle),” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (22/2). Menurut dia, hingga saat ini Presiden SBY belum memberi kabar rencana mencopot kader PKS di kabinet.

“Itu kabar dari mana? Yang punya hak saja (Presiden) tidak berbicara sama sekali,” kata Wakil Ketua DPR itu. Anis pun menegaskan, “Menggertak dengan isu reshuffle tidak etis.”

Senior Anis, Hidayat Nurwahid juga mengingatkan agar tidak ada ancam-mengancam terhadap PKS terkait hak angket. Mantan Presiden PKS itu menyesalkan pernyataan sejumlah poli- tisi Demokrat yang mendorong Presiden untuk memecat kadernya di kabinet. Menurut dia, sah saja jika Demokrat tidak sejalan dengan PKS. “Tetapi, tidak dalam ancam mengancam,” kata mantan Ketua MPR itu di Gedung DPR, Selasa (22/2).

Petinggi PKS memang agak gerah oleh isu reshuffle yang menguat setelah PKS dianggap membelot dari titah koalisi lewat manuver politik hak angket DPR kasus mafia pajak. Dua kader PKS yaitu Tifatul dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri kabarnya bakal dicopot dari kabinet.

Kegerahan terhadap isu reshuffle juga diungkapkan Priyo. “Golkar itu anak baik. Komitmen Golkar jelas, mengawal dan mendukung pemerintahan ini sampai akhir masa jabatannya,” katanya.

Namun, Priyo menyatakan Golkar mempersilakan Setgab partai koalisi melayangkan sanksi atas upaya mendorong hak angket. “Ya silakan (dikenai sanksi), Setgab bukan didesain untuk menyamakan semua pandangan,” katanya.

Golkar siap menanggung segala risiko jika tiga menterinya di kabinet dicopot Presiden. “Kalau menteri kami dipotong ya monggo kepada yang mencopot menteri itu,” ujarnya. Tapi, kata dia, Golkar akan menghitung-hitung sikap politik nantinya.

“Kami sudah tahu risikonya. Tetapi, feeling (pera- saan) saya, akan baik-baik saja,” katanya. Priyo menegaskan angket mafia pajak bukan untuk menggulingkan pemerintahan. Karena itu, tidak ada alasan bagi Presiden untuk mencopot menteri dari Golkar.

Priyo mengungkapkan, motif Golkar menggalang angket mafia pajak untuk membersihkan nama baik Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie. “Golkar tidak punya banyak pilihan untuk itu (membersihkan nama baik) selain kami menunjukkan bahwa kami tidak punya kepentingan apa-apa dengan mafia pajak,” katanya.

Priyo juga menegaskan, angket digulirkan untuk mematahkan serangan dari Satgas Antimafia yang menyerang Ical, sapaan Aburizal dalam skandal pajak yang dilakoni Gayus Halomoan Tambunan.

Namun, manuver itu justru dianggap sebagai langkah Golkar untuk mengaburkan proses hukum mafia pajak yang tengah diusut aparat penegak hukum.

Gayus sendiri mengaku menerima suap dari tiga perusahaan Grup Bakrie yaitu PT Bumi Resources, PT Kaltim Prima Coal, dan PT Arutmin. Dalam beberapa kali persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Gayus pernah mengatakan menerima uang setelah mengurus pajak dari tiga perusahaan Grup Bakrie tersebut.

Dari ketiganya, Gayus menerima sekitar US$ 3 juta atau se- kitar Rp27 miliar. Dari Kaltim Prima, Gayus menerima US$500 ribu. Sedangkan dari Bumi US$500 ribu dan US$2 juta gabungan dari Arutmin dan Kaltim Prima. Duit dari Kaltim Prima terkait dengan pengurusan surat ketetapan pajak tahun 2001-2004, dari Bumi terkait dengan banding Bumi untuk pajak pada 2005. Sedangkan US$ 2 juta untuk keberatan pajak pada 2005 dan 2006 oleh KPC dan Arutmin.

Terkait isu reshuffle, pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, PKS lebih rawan didepak daripada Golkar. Pasalnya, kekuatan politik Golkar lebih kuat dibanding PKS. “Kehilangan suara Golkar akan berpengaruh langsung dari sisi konstelasi kekuatan yang telah dibangun SBY,” katanya. Meski demikian, dia memperkirakan, kader PKS tidak akan didepak seluruhnya dari kabinet.

Sementara Priyo menghargai jika Presiden melakukan reshuffle. “Namun, saya tidak yakin, tega-teganya Golkar akan didepak,” ujarnya. Sama halnya dengan PKS, hak angket yang diusulkan Golkar untuk mendukung langkah Presiden membongkar kasus mafia pajak. “Mohon jangan salah mengerti dengan apa yang terjadi,” harapnya. Ditanya apakah Golkar akan beroposisi jika kadernya didepak? Priyo menjawab, “Jangan remehkan Golkar ya. Nanti akan ada hitung-hitungannya,” ujarnya.

Tapi, lanjutnya, jika angket yang diusung Golkar membuat gerah Presiden, Priyo dengan nada datar menyatakan, “It’s ok. Kalau tega melakukan itu, ya sila- kan saja, lakukan saja,” katanya.

Manuver politik PKS dan Golkar agaknya menyadarkan Demokrat untuk mengubah format koalisi. Selain mengevaluasi koalisi, fraksi terbesar di DPR itu akan mendorong DPR untuk membahas UU Koalisi.

“Koalisi perlu diatur dalam UU. Bukannya seperti sekarang. Malah sekarang koalisi dianjurkan ada anggaran rumah tangganya. Supaya jelas,” kata Ketua Fraksi Demokrat, Jafar Hafsah di Gedung DPR, Jumat, (25/2).

M Yamin Panca Setia/Ahmad Nurhasim/Fauzan Hilal

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s