Langkah Banteng Bentengi Mega

UPAYA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarno Putri terkait kasus cek perjalanan (traveller cheque) saat pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) 2004 lalu, disambut dingin petinggi partai berlambang banteng bermoncong putih itu.
Pasalnya, PDIP khawatir pemanggilan Megawati dipolitisasi. “Pemanggilan itu rentan menjadi isu politis karena kedudukan beliau sebagai Ketua Umum PDIP,” ujar Gayus Lumbuun, Ketua Departemen Bidang Hukum PDIP Gayus Lumbuun Gayus di Jakarta, Jumat (18/2).
Karena itu, tim kuasa hukum pun dipersiapkan untuk membentengi Megawati dari kasus cek yang telah menyeret puluhan mantan anggota Komisi bidang Perbankan periode 1999-2004.
Gayus mempertanyakan relevansi pemanggilan Megawati tersebut. Dia menegaskan, Megawati tidak memiliki keterkaitan apapun dengan kasus suap pemilihan Deputi Gubernur BI. “Itu terjadi di DPR dan tidak menjadi keterkaitan dengan pimpinan DPP partai dan menjadi kompetensi pimpinan fraksi,” ujar anggota Komisi III DPR tersebut.
Karena itu, Gayus menambahkan, Megawati belum memastikan akan memenuhi panggilan KPK. PDIP cukup menerjunkan tim kuasa hukum.
Langkah KPK memanggil Megawati setelah diminta Max Moein dan Poltak Sitorus, mantan politisi PDIP yang menjadi tersangka dalam skandal cek tersebut. Keduanya mengharap komisi antikorupsi memanggil mantan bosnya itu karena dianggap kesaksiannya dapat meringankan para tersangka.
Megawati disebut-sebut mengetahui kucuran dana cek pelawat yang mengalir ke anaknya buahnya di Komisi IX DPR periode 1999-2004. Moein meminta pimpinan partainya diperiksa untuk melengkapi berkas penyidikan. “Ya pasti tahulah (Megawati),” kata Max kepada pers di Gedung KPK beberapa hari lalu.
Lewat tim kuasa hukumnya, Moein juga sudah mengirimkan surat permohonan agar KPK memeriksa sejumlah saksi yang dinilai meringankan posisinya. Ketua MPR Taufiq Kiemas juga diminta dihadirkan sebagai saksi. “Supaya beliau-beliau bisa menjelaskan status uang ini. Karena tanpa kejelasan status uang ini ada simpang-siur dan masyarakat bingung,” ujar Max.
Kuasa hukum Moein, Petrus Selestinus berharap Megawati menyampaikan keterangan dalam perkara tersebut dan berkata jujur, sekaligus membantu KPK untuk mengungkap siapa pemberi dan penerimanya dan siapa siapa pelaku transaksi politik uang dalam perkara ini. Dia yakin, pengakuan Megawati dapat membantu KPK menangkap pemberi dan penerima suap.
Petrus juga mengingatkan, meski Megawati hanya dipanggil sebagai saksi menguntungkan (a de charge), namun KPK harus tegas dan fair. Jika Megawati enggan memenuhi panggilan, maka KPK harus berani menerapkan upaya paksa terhadap Megawati.
“Jika tiga kali berturut-turut dipanggil Megawati dan kawan-kawan, tidak memenuhi panggilan KPK tanpa alasan yang sah, maka KPK berwewenang untuk memberi status tersangka kepada mereka yang secara sengaja tidak memenuhi panggilan KPK sebagai bagian dari penerapan prinsip semua orang sama dihadapan hukum (equality before the law), sekaligus menghindari penilain publik bahwa KPK bertindak diskriminatif,” tegas Petrus.
Sebelumnya, Senin (14/2), KPK memanggil tiga orang saksi meringankan yang dimintai tersangka kasus cek pelawat dari Partai Golkar yaitu Baharudin Aritonang dan M Nurlif. Dia meminta KPK menghadirkan mantan Gubernur Lemhamnas Muladi, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nyoman Sarikat Putra Jaya. Namun ketiga saksi meringankan tersebut tidak memenuhi panggilan KPK.
Menurut Johan, pemanggilan tokoh-tokoh tersebut hanya menjalankan kewajiban memenuhi permintaan tersangka guna menghadirkan saksi yang mampu meringankan perbuatannya.
Sebelumnya, ia juga menegaskan bahwa pemanggilan Megawati bukan sebagai saksi fakta yang terkait dengan kasus dugaan suap pemilihan Miranda. Namun hanya sebagai saksi a de charge saja. Sebenarnya, Johan menyatakan, tim penyidik tidak memerlukan keterangan dari Megawati perihal kasus suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI). Pemanggilan tersebut hanya untuk memenuhi permintaan Max Moein dan enam tersangka lain dari PDIP.
5 Oktober 2010 lalu, usai diperiksa KPK, Max mengaku duit Rp 500 juta dalam bentuk cek pelawat diterimanya dari Fraksi PDIP. Cek yang diterimanya itu digunakan untuk pemenangan Megawati pada Pemilihan Presiden tahun 2004. “Untuk kampanye Bu Mega pemilihan presiden. Akhirnya saya pakai untuk itu (kampanye),” kata Max kala itu (Jurnal Nasional, 6 Oktober 2010). Dia mengungkap, pemenangan Megawati diperintahkan partainya melalui surat resmi yang diterimanya tiga hari sebelum pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) 8 Juni 2004.
Ia juga mengakui bahwa ada perintah dari Fraksi PDIP agar anggotanya di Komisi Keuangan periode 1999-2004 memilih Miranda Swaray Goeltom dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI. Max juga menegaskan, cek yang diterima dari fraksinya bukan terkait pemenangan Miranda melainkan Megawati. “Kita terimanya (cek) dari Bendahara Fraksi (Dudhie Makmun Murod) dan itu beberapa minggu setelah pemilihan Miranda,” ucap Max.
Upaya KPK mengungkap kasus cek pelawat agaknya tak mudah. Setelah KPK menjebloskan 25 politisi yang terjerat skandal cek pelawat, komisi antikorupsi itu menuai kritik sejumlah politisi.
Gayus Lumbuun mempertanyakan konsistensi KPK untuk memberantas korupsi skala besar. “Mengapa oknum politisi dari partai penguasa tidak ikut dinyatakan tersangka, seperti yang terjadi pada kasus korupsi dana stimulus pelabuhan di Indonesia Timur yang melibatkan politisi Demokrat Johny Allen dan kasus Century,” tandasnya.
Pemanggilan Megawati juga menuai reaksi kader PDIP. Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ruddy Harsa Tanaya akan mengerahkan sekitar 60.000 kadernya untuk mendatangi kantor KPK jika Megawati dipanggil. Ruddy menyatakan, kedatangan massa PDIP untuk memberi dukungan kepada Megawati. Dia menilai, pemanggilan Megawati bukan dalam ranah hukum, tapi sudah masuk ke ranah politis. “Maka kami harus mengawalnya dan menyatakan siaga penuh untuk mendukung Bu Mega,” kata Ruddy.
M. Yamin Panca Setia/Rama Denny/Melati Hasanah Elandis

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s