Berebut Pengaruh Kiai

POLITISI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saefuddin enggan menanggapi rumor jika partainya tengah bersaing dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merebut simpati para kiai.
Dia juga menyangkal klaim PKB yang menyatakan partainya telah menyeret sejumlah kiai PKB. “Baiknya ditanyakan kepada para kiai,” katanya saat dijumpai Jurnal Nasional di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (16/2).
Soal alasan pindahnya sejumlah kiai dari PKB, Lukman menjawab singkat. “Jangan salahkan kita. Mohon dianyakan kepada yang berpindah itu. Kenapa berpindah?” katanya. Lukman menganggap wajar jika PPP menggalang dukungan sebanyak-banyak dari kiai. Sebagai partai berbasis Islam, peran kiai sangat besar dalam menentukan masa depan PPP.
“Kita sadar betul bahwa sebagai partai Islam, tentu ingin menjadi ulama atau kiai sebagai pembimbing, pembina dan pengarah jalannya partai,” ujar Wakil Wakil Ketua MPR tersebut. Komentar Lukman itu menjawab tudingan miring sejumlah petinggi PKB yang menuding PPP berupaya meraih dukungan kiai NU yang bernaung di PKB.
Akhir Desember 2010 lalu, PPP berhasil mengumpulkan puluhan kiai berpengaruh pimpinan pondok pesantren di Ponpes Lirboyo, Jawa Timur. Gerilya merebut pengaruh kiai pun tak henti. 13 Februari 2011 lalu, partai berlambang kabah itu berhasil menggalang dukungan 23 kiai berpengaruh. Dalam acara pertemuan di Pondok Pesanteran Al Hikmah, Brebes itu, para kiai menandatangani ikrar dukungan kepada PPP.
Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menyatakan dukungan kiai merupakan amunisi untuk memperjuangkan politik Islam ke depan. Dia menyatakan, bergabungnya para kiai membuktikan partai yang dipimpinnya konsisten memperjuangkan asas Islam agar semakin kuat.
Suryadharma mengakui, upaya terus mengajak para kiai pulang kembali ke rumah lama PPP, adalah setelah melihat tantangan politik ke depan yang makin berat. “Tanpa bermaksud mengenyampingkan realitas pluralistik, umat Islam mau tidak mau harus memiliki kekuatan lebih ke depannya,” katanya, Rabu, (16/2).
Manuver yang dilakukan PPP itu membuat berang sejumlah petinggi PKB. Serangkaian peristiwa kekerasan agama dijadikan isu untuk menggoyang kursi Menteri Agama Suryadharma Ali di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Isu pun mencuat jika Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar membidik jabatan Suryadharma.
Wakil Ketua Dewan Syura DPP PKB yang juga anggota Komisi VIII DPR, Ali Maschan Moesa secara terbuka meminta Suryadharma dievaluasi dari kabinet.
Dia mengaitkannya dengan insiden kerusuhan berbau agama di Pandeglang dan Temanggung, beberapa waktu lalu. “Daripada membebani presiden karena banyak pihak menganggap negara absen dalam urusan tersebut, maka lebih baik presiden mengevaluasi keberadaan Menag sekarang,” ujarnya.
Dia menuding Suryadharma lalai dan tidak cakap menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai menteri agama. Berlarut-larutnya masalah penyelesaian tersebut sebagai bukti bahwa Suryadrhma melalaikan tugas utamanya sebagai abdi negara.
“Dia hanya sibuk mengurusi konflik intern di partainya, sehingga menjadi titik lemah pemerintah menjaga kerukunan umat beragama,” kata tersebut.
Suryadharma menanggapi dingin desakan agar dirinya mundur dari jabatan sebagai Menteri Agama. “Jabatan itu bukan saya yang punya. Kalau ada yang mau mengambilnya, jabatan ini juga silakan minta kepada yang punya, kan begitu, itu prinsip dasar,” katanya. Suryadharma tak menjelaskan siapa yang akan mengambilnya. Apakah Muhaimin? “Siapapun yang menginginkan jabatan ini, silakan minta kepada yang punya (Presiden),” ujarnya sambil tertawa.
Terkait bergabungnya sejumlah kiai itu, Wakil Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) versi Muhaimin Iskandar, Helmy Faishal Zaini menegaskan, pihaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh manuver PPP. Dia menganggap sejumlah kiai yang hijrah ke PPP itu dari Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama (PKNU) yang tidak lolosnya dalam parliamentary threshold.
Menurutnya, manuver-manuver politik semacam itu sudah pernah dihadapi PKB menjelang Pemilu 2009 lalu. Dia mencontohkan, pada pemilu 2009, Yenny Wahid melakukan kampanye untuk Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan sejumlah kiai melarikan dukungannya ke PKNU. “Walaupun begitu, PKB pada Pemilu 2009 masih bisa bertahan di posisi 4,9 persen, dengan perolehan suara sebanyak 5,6 juta,” ujar Helmy.
Dia menegaskan, yang paling adalah melakukan konsolidasi ke bawah. “Kita terus melakukan konsolidasi ke bawah untuk memperkuat peran dan posisi PKB di masyarakat secara nyata,” kata Helmy.
Dengan konsolidasi yang dilakukan secara kontinu, Helmy optimistis, pada Pemilu 2014 nanti PKB akan memperoleh 100 kursi DPR.
Dia menambahkan, PKB akan tetap solid dengan mengandalkan kader-kader potensial dan melakukan penguatan kembali ke basis-basis kiai-kiai kultural, yaitu kiai-kiai yang mempunyai kharisma dan pendukung nyata. “PKB akan terus melakukan konsolidasi dengan kiai-kiai kultural dan kiai-kiai kampung yang merupakan basis-basis masyarakat, terutama di kalangan Nahdliyin.”
Sementara Ketua DPP PKB Marwan Jafar mengatakan, manuver politik PPP yang mendekati kiai tidak akan mempengaruhi sama sekali dukungan pada partainya. “Tidak akan ada apa-apa, grass root warga NU akan tetap di PKB,” kata Marwan, saat dihubungi, Rabu (16/2). Dia yakin, warga nahdliyin sangat faham bahwa PKB satu-satunya partai yang secara historis kultural dilahirkan oleh NU. Dengan menganut perjuangan politik Islam inklusif seperti ajaran ahlussunah waljamaah. “Ini tentu sangat berbeda dengan PPP, style politiknya juga beda,” katanya.
Meski demikian, Marwan menambahkan, sejumlah politisi PKB yang mewacanakan agar Presiden mencopot Suryadharma bukan sikap partai. Marwan menegaskan wacana itu merupakan pandangan pribadi kader PKB. “Itu adalah pandangan pribadi kader partai dan belum merupakan keputusan DPP PKB,” kata Marwan.
Kisruh PKB dan PPP dalam meraih simpati kiai merupakan bukti jika kyai sering kali menjadi sasaran politisasi para politisi untuk memperkuat basis dukungan politik di akar rumput. Setiap Pemilihan Umum, sejumlah partai berbasis Islam saling berebut suara kyai. Tak hanya itu, partai-partai politik berbasis nasionalis dan sekuler pun berupaya meraup simpati kalangan kiai agar menjadi lumbung suara (vote getter) umat Islam.
Di kalangan warga NU, kyai dan tokoh pesantren menjadi representasi politik komunitas NU. Wajar, jika masing-masing partai Islam berupaya menempatkan sejumlah kyai sebagai alat untuk memobilisasi warga NU.
Keterlibatan kiai dalam politik praktis memang dapat membuka akses pengaruh Islam dalam ranah kekuasaan. Namun, keterlibatan kiai juga nyatanya memperluas perpecahan politik di kalangan partai-partai Islam. Perbedaan afiliasi politik menjadikan politisi partai Islam nyaris tidak pernah satu suara dalam menyikapi berbagai persoalan politik.

Disorientasi Partai Islam
PENELITI senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai umat Islam bukan lagi hanya menjadi basis partai politik Islam. Namun, juga menjadi garapan partai nasionalis. PDIP misalnya membuat Baitul Muslimin Islam. Sementara Partai Demokrat membentuk Majelis Dzikir.
Karena itu, Syamssudin menyarankan, perlu ada pendekatan lain bagi partai politik Islam agar dapat mempertahankan umat Islam sebagai basis politiknya. “Partai Islam akan tetap dibutuhkan, walaupun suaranya tidak akan lebih baik. Ini merupakan tantangan yang tidak mudah,” katanya. Dia menilai, partai Islam harus lebih inklusif dan modern, serta menjadi partai Islam nasional. Perjuangannya tak hanya membentuk negara Islam tetapi negara Pancasila yang Islami. Syamsuddin menilai anjloknya suara partai Islam dalam pemilu bukan hanya soal ideologi tetapi juga disorientasi. Akibatnya, meski Indonesia mayoritas umat Islam, namun partai Islam sulit meraih kursi kekuasaan. “Ini ironi. Perolehan suara partai-partai Islam kalau dijumlahkan pun hasilnya tidak mampu menyaingi perolehan suara partai sekuler seperti Golkar, PDIP atau Partai Demokrat,” katanya.
Namun, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali menegaskan, partai Islam bisa besar tanpa meninggalkan identitas keislaman dan berubah menjadi partai nasionalis. Dia menjelaskan, kalau selama ini banyak kalangan menilai partai Islam kecil, itu bukan karena identitas keislamannya tapi karena kelemahan sumber daya manusianya.
Menurutnya, tak perlu meninggalkan konsepsi Islam jika ingin berdemokrasi, bergaul dengan masyarakat plural atau demi kepentingan apapun, sebab yang perlu dibenahi yakni kemampuan personal kader-kader partai Islam yang memang selama ini terlalu lemah dan mudah dipecah-belah.
Jika SDM partai bisa ditingkatkan maka target perolehan suara nasional minimal 15 persen yang pernah diterapkan pada Pemilu 2009 tidak akan usang digunakan untuk Pemilu 2014.
Sementara ulama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) KH Afifuddin Muhajir menekankan pentingnya arahan dan fatwa politik kiai saat masyarakat dihadapkan pada pilihan antara pemimpin yang baik dan yang buruk. Namun, arahan politik para kiai itu tidak begitu diperlukan bila pilihan-pilihan yang ada masih dalam kategori syubuhat (remang-remang). Karena masalah tersebut, sering menjadi pemicu muncul khilaf antara para kiai yang potensial terjadinya disharmoni.
Faktor syubuhat inilah yang menyebabkan terjadinya ketegangan di antara para kiai seperti tampak dalam beberapa kali Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Dan, tak bisa dipungkiri, ketegangan politik antara para kiai itu karena tak hanya perbedaan ijtihad politik, melainkan karena motif duniawi.
Karena itu, fatwa politik kiai harusnya didasarkan pada pertimbangan etika dan moral dan bukan kekuasaan. Namun, dukungan kiai itu seringkali kandas ketika berhadapan dengan politik uang.

M. Yamin Panca Setia/Fauzan Hilal

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s