Jika Wasit Merangkap Pemain

REVISI UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di DPR hingga menghadapi jalur buntu. Salah satu klausul yang menuai perdebatan dan reaksi publik adalah ketentuan diperbolehkan atau tidak anggota partai politik menjadi penyelenggara Pemilu. Fraksi-fraksi di DPR belum sepakat terkait masalah tersebut.

Pasalnya, ketentuan itu dianggap mengusik independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Tujuh fraksi di DPR yaitu PDIP, Golkar, PKS, PPP, Gerindra, Hanura dan PKB, menghendaki agar KPU diisi oleh anggota atau pengurus partai politik dengan syarat mengundurkan diri setelah terpilih.

Saat Komisi II DPR, 24 November 2010 lalu menetapkan keputusan lewat pengambilan suara terbanyak (voting) terkait kebuntuan penyusunan draf revisi UU tersebut, Demokrat memilih tidak mengikuti proses voting alias walk-out.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Jafar Hapsah menegaskan Demokrat tetap ingin anggota KPU berasal dari luar bukan partisan. Bagi anggota parpol yang mau menjadi anggota KPU mesti vakum dahulu minimal selama lima tahun dari dunia politik. Dengan begitu, bisa tetap memastikan independensi KPU. “Yang penting begitu terpilih harus lepas dari partai,” katanya.

Namun, suara Demokrat dan PAN tenggelam dengan suara mayoritas fraksi di DPR. Voting tetap dilaksanakan. Hasilnya, mayoritas fraksi sepakat menghapus ketentuan yang memberikan batasan waktu lima tahun untuk tidak menjadi anggota partai politik.

Dengan demikian, setiap warga negara dapat mendaftarkan diri sebagai anggota KPU atau Bawaslu, bahkan anggota partai politik sekalipun dengan syarat mengundurkan diri pada saat mendaftar.

Sementara anggota KPU setelah habis masa jabatannya lima tahun, tidak dapat menduduki jabatan politik, pemerintahan dan BUMN selama lima tahun dengan mendapatkan tunjangan kesejahteraan selama lima tahun. Sementara keanggotaan Dewan Kehormatan terdiri dari seorang anggota KPU, seorang anggota Bawaslu, empat unsur masyarakat dan seluruh unsur partai politik yang ada di DPR. Keputusan mayoritas fraksi DPR itu dikecam sejumlah aktivis yang konsern terhadap pelaksanaan Pemilu yang bersih dan demokratis.

Sikap ngotot mayoritas fraksi itu sebenarnya tidak terlepas karena insiden anggota KPU Andi Nurpati yang menyeberang ke Partai Demokrat. Sebelumnya, Anas Urbaningrum juga mengundurkan diri dari KPU karena pindah ke Demokrat.

Meski demikian, sejumlah organisasi masyarakat sipil yang konsern terhadap Pemilu yang jujur, bersih, adil dan demokratis, menilai masuknya orang partai sebagai penyelenggara Pemilu justru makin merusak kualitas Pemilu.

“Tujuh parpol itu membajak pemilu. Tentu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu akan semakin rendah yang berpotensi mengurangi minat masyarakat untuk menggunakan hak suaranya. Implikasinya tentu akan memperbesar jumlah golput pada Pemilu 2014 dibandingkan Pemilu 2009,” tegas Said Salahuddin, Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Sabtu (12/1).

Menurut dia, DPR tidak perlu memaksa ikut menjadi wasit dalam Pemilu. Namun, cukup merevisi UU tersebut dengan mengatur secara ketat larangan penyelenggara pemilu tidak boleh melompat ke parpol. Klausul itu sudah sudah dimuat dalam draf revisi UU Penyelenggara Pemilu yang melarang anggota KPU atau Bawaslu menjadi anggota parpol pada saat masa jabatan atau setelah habis masa jabatannya untuk lima tahun kemudian.

“Bahkan sanksinya berat, yaitu hukuman penjara sampai lima tahun dan denda Rp500 juta jika berhenti ditengah jalan atau setelah habis masa jabatannya, mereka harus tetap steril dari parpol. Sudah benar draf itu,” katanya. Said tidak sepakat dalih parpol yang menyusup ke dalam penyelenggara pemilu untuk menguji masalah independensi KPU. Sebaliknya, justru merusak independensi KPU.

“Infiltrasi parpol hanya akan merusak Pemilu. Alasan pembajakan itu disebabkan paranoid dari parpol yang kalah pada Pemilu 2009 terhadap parpol penguasa saat ini. Hal ini yang dijadikan justifikasi pembajakan. Mereka terkesan tidak berani bermain secara fair,” cetusnya.

Sejumlah organisasi sipil lainnya seperti Cetro, KRHN, IPC, SPD, JPPR, SSS, Perludem, Puskappol UI , Formappi dan TePI juga menolak keputusan mayoritas Fraksi DPR yang menghalalkan anggota partai politik masuk dalam penyelenggara pemilu.

Mereka mendesak mencabut kesepakatan dalam rapat internal pada Rabu, 24 November 2010 lalu itu, serta mendesak Komisi II DPR untuk kembali pada ketentuan UU 22 Tahun 2007, khususnya klausul bahwa parpol hanya dapat menjadi penyelenggara pemilu bila sudah mengundurkan diri dari parpol sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum mendaftar serta mengeluarkan perwakilan partai politik di DKPP.

Jika tidak juga digubris, Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar Gumay menyatakan, akan langsung mengajukan memperkarakan klausul tersebut ke Mahkamah Konstitusi. “Pasti (judicial review), tetapi harus jadi dulu (UU Penyelenggara Pemilu). Kawan-kawan akan paling pertama mengajukan judicial review,” ujar Hadar. Menurut dia, ketentuan diperbolehkannya wakil partai politik melanggar konstitusi yang mengamanatkan agar pemilu digelar oleh Komisi Pemilihan Umum secara nasional dan mandiri. “Mandiri itu adalah nonpartai politik dan pemerintah. Jadi itu berentangan dengan konstitusi,” tegasnya.

Sementara Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas menilai semua pihak harus mengikuti keputusan DPR. “Saya rasa, kita mesti ikut legislatif dong ya,” katanya. PDIP konsisten memperjuangkan masuknya parpol sebagai penyelenggara pemilu. Menurut dia, masuknya parpol sebagai penyelengara pemilu diharapkan dapat lebih representatif.

“PDIP memang mengharap agar perwakilan parpol masuk di KPU. Sementara partai lain kan tidak mengharap. Demokrasi itu masak tidak boleh beda-beda. nanti kan berunding. Sejak jaman Presiden Soeharto, penyelenggara pemilu kan parpol ikut semua,” kata Taufiq di Gedung MK Jakarta, beberapa waktu lalu.

Sementara Yurist Oloan, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkhawatirkan perdebatan mengenai klausul boleh atau tidaknya partai politik menyusup masuk ke penyelenggaraan Pemilu akan memperlambat revisi UU Penyelenggara Pemilu. Akibatnya, akan mengganggu keterlambatan pembentukan KPU yang harus sudah terbentuk tiga tahun sebelum Pemilu digelar. Hal itu juga berakibat pada keterlambatan pembentukan KPPS dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga PPL.
“Akan menggangu tahapan persiapan Pemilu seperti keterlambatan pembentukan penyelenggara Pemilu hingga ke tingkat bawah (KPPS dan PPL), keterlambatan pelaksanaan tahapan Pemilu, terutama tahapan pemuktahiran data pemilih yang dinilai paling bermasalah pada Pemilu 2009 lalu dan menghambat pelaksanaan tahapan pencalonan,” katanya. Dia memperkirakan proses legislasi RUU tersebut akan berlangsung alot karena dibayangi oleh konflik kepentingan masing-masing kekuatan politik di DPR. “Pembahasan RUU sekarang terbelengu oleh elit politik karena kepentingannya,” kata dia.

Masalah Pemilihan Umum 2009

Dari persidangan PHPU Legislatif 2009 di Mahkamah Konstitusi tercatat:
Ada 408 kasus (63,45 persen) ditolak, 65 kasus (10,11 persen) dikabulkan, 11 kasus (1,71 persen) putusan sela, 18 kasus (2,80 persen) putusan Pasal 205 UU Nomor 10 Tahun 2008.

Kemudian tiga kasus (0,47 persen) pemungutan suara ulang, empat kasus (0,62 persen) penghitungan suara ulang, 17 kasus (2,64 persen) ditarik kembali dan 117 kasus (18,20 persen) tidak diterima. Dari 634 perkara, 11,2 persen dikabulkan, atau MK membatal hasil pemilu 11, 2 persen.

Sementara hasil Pilpres juga digugat dua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yaitu Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto. Mereka menilai, KPU tidak independen.
Hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM, ditemukan warga negara yang kehilangan hak konstitusional pemilih secara masif. Sekitar 25-40 persen pemilih telah kehilangan hak pilihnya akibat persoalan sistem pendataan penduduk serta pendataan yang dilakukan KPU di seluruh wilayah Indonesia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s