Saatnya Pembuktian Terbalik

BAHASYIM Assifie, tak banyak bicara usai divonis 10 tahun dan denda Rp250 juta oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (2/2) lalu.

Hakim menyatakan dirinya melanggar Pasal 11 UU No 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Ayat 1 huruf a UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahasyim terbukti menerima hadiah atau janji dari wajib pajak Kartini Mulyadi senilai Rp1 miliar, saat menjabat Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Jakarta pada Dirjen Pajak Jakarta Tujuh.

Bahasyim diketahui menemui Kartini di kantornya, Lantai 5 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan. Uang tersebut dikirim karyawan Kartini, Cendani Kusuma Phoe ke rekening istri Bahasyim, Sri Purwanti sesuai dengan permintaan Bahasyim

Bahasyim merasakan beratnya vonis hakim tersebut. Karena itu, dia menyatakan banding. “Saya menyatakan banding,” kata Bahasyim singkat, usai vonis dibacakan hakim yang diketuai Didik Setyo Handono. Lewat kuasa hukumnya OC Kaligis, memori banding akan diajukan pekan ini.

Vonis hakim itu sebenarnya jauh lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang mendakwanya 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta.

Meski demikian, putusan hakim tersebut patut diapresiasi karena baru kali pertama menerapkan sistem pembuktian terbalik pada pelaku korupsi.

Kaligis menyesalkan hakim menggunakan sistem pembuktian terbalik. Padahal, dia menegaskan, dalam kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan, Kapolri Jenderal Timur Pradopo menyatakan tidak akan menggunakan pembuktian terbalik.

“Baru kali ini dipakai pembuktian terbalik. Pak Kapolri di DPR, menyatakan tidak akan memakai pembuktian terbalik dalam kasus Gayus,” kata Kaligis membela kliennya.

Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo sebelumnya berpendapat, pembuktian terbalik dalam proses penyelidikan tindak pidana korupsi hingga saat ini belum diatur secara tegas dalam UU. Akibatnya, tidak memungkinkan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan perampasan aset secara cepat dan tepat, yang diduga bersumber dari korupsi.

Sementara pakar Pencucian Uang Universitas Trisaksi, Yenti Garnasih menilai tidak tepat argumentasi Kapolri tersebut. Menurut dia, pelaksanaan pembuktian terbalik tidak memiliki kendala dari sisi UU. Namun, metode bisa langsung diterapkan hakim untuk menjerat dan mengembalikan harta yang dicuri para koruptor.

Dalam kasus Bahasyim, Yenti mengatakan, hakim telah menerapkan metode pembuktian terbalik. Karena itu, dia mengharap hakim lain mengikutinya. “Meski ada kekurangsempurnaan undang-undang, kalau hakim punya kemauan bisa diterapkan.”

Di tingkat pengadilan, setelah pembuktian, hakim dapat memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa hartanya dan keluarganya bukan berasal dari kejahatan.

Bahkan, sebelum itu pun bisa dilakukan, hakim dapat meminta keterangan mengenai harta terdakwa dan keluarganya. “Dan kalau terdakwa tidak bisa membuktikan berarti betul harta itu hasil kejahatan dan harus disita, dikembalikan ke negara,” ujarnya.

Menurutnya, metode pembuktian terbalik mudah diterapkan pada sejumlah kasus kejahatan ekonomi seperti korupsi, pajak, penggelapan, pembalakan liar dan narkotika. Kasus tersebut bisa dikaitkan dengan pencucian uang, dan karena itu bisa langsung menggunakan metode pembuktian terbalik. Kepala Pusat Pelaporan Analisa dan Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein juga sebelumnya menyarankan Gayus dijerat dengan UU Pencucian Uang. Dengan begitu, Gayus harus membuktikan kesalahannya sendiri dengan pembuktian terbalik.

Metode pembuktian terbalik yang menjerat Bahasyim menunjukan kejelian hakim. Selama ini, pembuktian terbalik sulit diterapkan hanya karena tidak ada aturan formil. Hanya kasus pencucian uang yang bisa dijerat dengan pembuktian terbalik.

Padahal, kasus korupsi umumnya satu mata rantai dengan kasus pencucian uang. Karena itu, putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dapat menjadi rujukan bagi hakim lainnya dalam menangani kasus korupsi.

Dalam kasus mafia pajak Gayus misalnya. Sejumlah kalangan menyesalkan vonis ringan hakim terhadap Gayus daripada tuntutan JPU yang menuntutnya 20 tahun penjara. Padahal, menurut anggota Komisi Hukum Nasional Fajrul Falaakh, Gayus bisa dijerat pembuktian terbalik dengan alasan perampasan aset, bukan untuk pembuktian kejahatan korupsi.

“Yang dirampas uang negara itu kan bukan hanya denda Rp500 juta. Kan dia mengaku uangnya bermiliar-miliar di deposit itu. Itu bisa dilakukan jaksa, jadi ini tujuannya bukan untuk pembuktian pidana, tapi untuk perampasan aset,” katanya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia mendesak pembuktian terbalik bisa dilakukan karena jaksa mengajukan banding atas kasus Gayus. Fajrul mengingatkan agar pembuktian terbalik diikutsertakan dalam dakwaan. “Instrumen itu tidak berdiri sendiri, melainkan dikaitkan dengan dugaan perkara pokoknya. Dalam kasus ini, tindak pidana korupsinya,” katanya.

Telusuri Uang Haram Bahasyim ke Jaksa

JAKSA Agung Muda Pengawas (Jamwas) Marwan Effendy mencium aroma tak sedap yang dilakukan anak buahnya yang menangani perkara Bahasyim Assifie. Dia menduga ada kongkalikong antara jaksa penuntut umum (JPU) dengan Bahasyim.

Marwan mengungkap ada informasi dari intelijen jika ada indikasi main mata antara JPU dengan keluarga Bahasyim. “Ada salah seorang jaksa yang mengakui ada pihak keluarganya yang menghubungi jaksa,” katanya. Marwan pun berpikir. Jangan-jangan info tersebut benar adanya jika dikaitkan dengan tertundanya pembacaan tuntutan hingga tiga kali.

Kabar pun beredar jika JPU telah menerima uang dari keluarga terdakwa sebesar US$50 ribu. Uang itu untuk menyuap jaksa agar mengurangi tuntutan hukuman yang semula 15 tahun menjadi lima tahun.

Namun, rencana memanipulasi dakwaan segera dikoreksi karena Jaksa Agung Basrief Arief telah mewanti-wanti agar jaksa tetap menuntut 15 tahun penjara.

Kasus Bahasyim ditangani lima jaksa yaitu Yosep Nur Eddy (Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta), Fachrizal (JPU Kejati DKI Jakarta), Sutikno (JPU Kejati DKI Jakarta), Fery Mufahir (JPU Kejati DKI Jakarta) dan Henny Harjaningsih (JPU Kejati DKI Jakarta).

Dalam menangani perkara, Marwan menegaskan, jaksa dilarang berhubungan dengan pihak-pihak yang ingin mengintervensi perkara itu. Hingga saat ini, dugaan adanya main mata itu tengah diusut Jamwas.

“Masih dalam tahap penyelidikan,” kata Basrief di Jakarta, Jumat (4/2). Basrief juga menegaskan masih menyelidiki Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Hidayatullah. Dia merupakan atasan Fachrizal yang diduga menerima sebagian uang yang diberikan keluarga Bahasyim itu.

Dalam dakwaannya, JPU menemukan transaksi mencapai Rp932 miliar di rekening Bahasyim dan keluarganya. Bahasyim pun meralat dakwaan JPU tersebut. “Uang sebesar Rp932 milar itu sama sekali saya tidak tahu jumlah tersebut. Karena memang pengelolaan dana keuangan yang saya miliki tidak lebih dari Rp60 miliaran dalam bentuk investasi,” ujar Bahasyim.

Ternyata, lanjut Bahasyim, jumlah Rp932 miliar tersebut adalah jumlah volume transaksi dan dari sumber keuangan yang sama. Dia juga mengklaim uang senilai lebih kurang Rp60 miliar dan US$681.147, diperolehnya dari dana halal. “Saya dapat dari usaha halal yang saya lakukan dari tetesan keringat di luar kedudukan saya sebagai PNS sejak 1972,” kata Bahasyim.

M. Yamin Panca Setia/Roswita

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s